Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.16
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Jurnal Sosioteknologi Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jambura Law Review Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Revolusi Indonesia Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Penelitian Serambi Hukum Gunung Djati Conference Series Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Contemporary Society and Politics Journal Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Referendum Jurnal Ilmu Hukum
Astarudin, Tatang
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PENYULUHAN PENEGAKAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM IMPLEMENTASI APLIKASI E-PEDULI Tatang Astarudin; Aziz Sholeh; Reza Fauzi Nazar; Dian Rachmat Gumelar
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i3.1515

Abstract

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyuluhan penegakan hukum bagi masyarakat pedesaan yang dihubungkan dengan pemanfaatan aplikasi e-Peduli sebagai instrumen pelayanan hukum berbasis elektronik. Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Kertayasa, Kabupaten Kuningan, dengan menelaah persepsi, tingkat pemahaman, serta respons masyarakat terhadap penggunaan aplikasi e-Peduli yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Bandung dan diimplementasikan melalui kerja sama antara Pemerintah Desa Kertayasa dan Kejaksaan Negeri Kuningan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi e-Peduli, yang terintegrasi dengan sistem administrasi desa SIMAK, mampu meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum, mempercepat proses pelayanan administrasi, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Penerapan layanan berbasis e-government ini juga berkontribusi pada terwujudnya konsep Desa Pintar, dengan menjadikan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam penyediaan layanan hukum yang lebih mudah diakses, transparan, dan efisien. Dengan demikian, aplikasi e-Peduli berperan strategis dalam mendukung penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Normative Construction and Practical Implications of Industrial Design Disputes: A Juridical Analysis of the Geprek Bensu Case Adi Permadi; Faris Makarim Pranotoputera; Asep Husni; Muhammad Athaillah Shahibul Hikam; Tatang Astarudin
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol. 18 No. 1 (2026): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v18i1.11988

Abstract

Ideally, legal protection for industrial designs in Indonesia consistently adheres to the first-to-file principle, in which the party who first registers their design lawfully and in good faith is entitled to exclusive legal protection. However, in reality, complex disputes arise—as seen in the Geprek Bensu case—where claims over design ownership involve interpretations that touch upon morality, business reputation, and the applicant’s intent. This study aims to analyze the normative construction and practical implications of court decisions in the industrial design dispute between PT Ayam Geprek Benny Sujono and Ruben Onsu, with an emphasis on how the first-to-file principle is applied and interpreted in Indonesian legal practice. The method used in this research is normative legal research with a qualitative-descriptive approach, based on library research of relevant laws, court rulings, and legal literature. The findings indicate that, from a juridical perspective, the Supreme Court firmly upheld the first-to-file principle as stipulated in Article 12 of Law No. 31 of 2000, and rejected claims submitted without novelty and good faith. Normatively, the ruling forms a legal construction that clarifies the standards for industrial design registration and has practical implications by encouraging business actors, particularly MSMEs, to be more proactive in registering their designs lawfully and with integrity to obtain strong legal protection.
Pengaturan Pengelolaan Tanah Sempadan Pantai Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Andri Suprihatno; Deni Kamaludin Yusup; Tatang Astarudin
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i1.1618

Abstract

Tanah sempadan pantai memiliki nilai strategis dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, namun pengelolaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan hukum akibat tumpang tindih regulasi dan konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan tanah sempadan pantai dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam guna merumuskan model tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap literatur hukum nasional dan fikih kepemilikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif belum mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara optimal, sedangkan hukum Islam menawarkan kerangka normatif berbasis keadilan kolektif dan perlindungan lingkungan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pengelolaan kawasan pesisir. Kontribusi riset ini diharapkan dapat memperkaya wacana hukum agraria pesisir serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang inklusif dan partisipatif.
Co-Authors Abdulah Safe’i Adi Permadi Andri Suprihatno Anwar, Amalia Nur Ascarya Ascarya Asep Husni Asep Rozali Asep Sungkawa Attsani, Adi Purnomo Aziz Sholeh Deni Kamaludin Yusup Devi Rizki Apriliani Dhita Fadhilatul Azizah Dian Rachmat Gumelar Diding Jalaludin Eka Sakti Habibullah Faris Makarim Pranotoputera Fitria Rahmat, Agnis Hendarman, Hari Hidayat, Agi Attaubah Hopipah, Eva Nur Jalaludin, Diding Jefry Tarantang Juhaya S Praja Kamaludin Yusup, Deni Khaeruman, Badri Khozin, Ahmad Abdul Lilis Diah Sugiarti Muhamad Kholid, Muhamad Muhammad Athaillah Shahibul Hikam Muhammad Irsan Muhammad Kholid Napitupulu, Rodame Monitorir Nasrullah Nasrullah Nasution, Muhammad Irsan Nazar, Reza Fauzi Nurrohman Nurrohman Padhilah, Piqi Rizki Prayogi Prayogi Pumieda, Reyna Amalia Raditya Sukmana Ramadan, Deden Faldi Reyna Amalia Pumieda Ridwan Fauzi Rojikin, Umar Sulistyowati Sulistyowati Sumiati Sumiati Sumiati Uu Nurul Huda, Uu Nurul Wahyudin Darmalaksana Yusuf, Deni Kamaludin Yusup, Deni K. ZULHAM WAHYUDANI, ZULHAM