Claim Missing Document
Check
Articles

Faktor Penyebab Dan Sejarah Lahirnya Studi Perbandingan Administrasi Negara: Factors Causing and Historical Birth of Comparative Studies of Public Administration Sri Yulianty Mozin; Alexander H.Badjuka; Miranda Djapar; Liswati Abdullah; Sri Nandri Yanti Ismail
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.9770

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab dan perkembangan sejarah lahirnya Studi Perbandingan Administrasi Negara atau Comparative Public Administration (CPA) sebagai cabang ilmu administrasi publik. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menelaah konsep, teori, dan kontribusi para ahli serta dokumen kelembagaan yang membentuk evolusi CPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya CPA didorong oleh empat faktor utama, yaitu: faktor politik dan sosial pasca dekolonisasi yang memunculkan kebutuhan model birokrasi baru; faktor akademis melalui perkembangan metodologi ilmu sosial yang menuntut kajian lebih empiris; faktor praktis berupa kebutuhan pembangunan dan policy learning antarnegara; serta pengaruh globalisasi yang mendorong tata kelola pemerintahan adaptif dan inovatif. Secara historis, perkembangan CPA melalui lima fase utama mulai dari akar awal hingga kebangkitan kembali pada era modern. Kesimpulannya, CPA berperan penting sebagai instrumen komparatif dan reflektif dalam memperkuat kapasitas pemerintahan global di era globalisasi.
Ekologi Administrasi dalam Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Pemerintah Daerah Gorontalo Sri Yulianty Mozin; Romy Tantu; Intan Juleyka Halid
Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 5 No. 3 (2025): Desember : Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jumbiku.v5i3.6070

Abstract

This study examines the application of administrative ecology in the formulation and implementation of sustainable economic policies at the local government level in Gorontalo, Indonesia. Administrative ecology provides an analytical lens to understand the interaction between institutions, socio-cultural values, and environmental contexts that shape policy outcomes. The study is motivated by the challenges of balancing economic growth with environmental conservation and social equity in resource-dependent regions. Using a qualitative case study approach, data were collected through document analysis, field observations, and interviews with local stakeholders. Findings reveal that sustainable economic policy in Gorontalo is significantly influenced by administrative ecology factors, including institutional capacity, local leadership dynamics, and community participation. The integration of ecological, social, and economic considerations remains partial, often constrained by political cycles, limited financial resources, and fragmented inter-agency coordination. Nevertheless, innovative practices such as community-based resource management and multi-stakeholder collaboration have emerged as adaptive strategies. The study contributes to the literature on public administration and sustainable development by providing empirical evidence from Gorontalo. Practically, it highlights the need for strengthening institutional synergy, enhancing participatory governance, and aligning regional development plans with the principles of sustainable economics.
Sinergi antara Lembaga Pemerintah melalui E-Government: Kajian Implementasi dan Tantangan Kolaboratif Vivi Venti Vera Sulila; Sri Yulianty Mozin
Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 5 No. 3 (2025): Desember : Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jumbiku.v5i3.6071

Abstract

This article analyzes inter-agency synergy in Indonesia through e-Government as a foundation for collaborative governance. The study investigates how digital governance creates coordination, interoperable data exchange, and transparency among ministries and government agencies, and maps the collaborative challenges that impede implementation. Using a qualitative descriptive approach based on policy analysis and literature review, the paper synthesizes Indonesia’s SPBE (Electronic-Based Government System) policy regime, national initiatives such as Satu Data Indonesia and GovTech (INA Digital), and recent scholarly findings on collaborative and agile governance. Findings indicate that e-Government enhances synergy through integrated platforms, shared standards, and institutionalized coordination, yet progress is uneven due to bureaucratic silos, fragmented legacy systems, regulatory ambiguity at the technical level, cyber-security risks, and human-capital gaps. The paper argues that sustained leadership, a national interoperability framework, trust-based data governance, and capability development are decisive enablers. The implications highlight the need to institutionalize cross-agency stewardship, align performance metrics with collaboration outcomes, and embed agile routines to adapt to fast-changing technologies.
Menelusuri Jejak Ekologi Administrasi Dalam Tata Kelola Politik Daerah: Studi Kasus Pemerintahan Gorontalo Sri Yulianty Mozin; Romy Tantu; Najwa Safana
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4243

Abstract

Penelitian ini menelusuri dinamika ekologi administrasi dalam konteks tata kelola politik daerah dengan fokus pada pemerintahan daerah Gorontalo. Konsep ekologi administrasi menekankan adanya keterkaitan dan saling ketergantungan antara sistem administrasi dengan faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, serta lingkungan yang memengaruhi implementasinya. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara mendalam, penelitian ini mengungkap bagaimana tata kelola pemerintahan di Gorontalo dibentuk oleh faktor-faktor ekologi seperti nilai budaya, tradisi politik, karakteristik geografis, serta struktur sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekologi administrasi menjadi kerangka penting dalam memahami interaksi antara struktur politik formal dan jaringan sosial budaya informal. Kearifan lokal berupa adat dan nilai religius berperan signifikan dalam membentuk perilaku politik, proses pengambilan keputusan, dan efektivitas administrasi. Namun, tantangan ekologis seperti keterbatasan sumber daya, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta pengaruh global menghadirkan hambatan yang memerlukan strategi tata kelola adaptif. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan pendekatan ekologi dalam tata kelola daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan, serta memperkaya kajian ekologi administrasi dalam konteks politik lokal di Indonesia.
Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 Dalam Peningkatan Pengelolaan Kualifikasi Tenaga Pendidik di SPN Polda Gorontalo Idris Hamdata; Sri Yulianty Mozin; Alfiyah Agussalim
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.8499

Abstract

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di SPN. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait pendidikan kepolisian, termasuk kurikulum, pengajaran, dan kompetensi instruktur. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di SPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif yang dilakukan SPN Polda Goorontalo. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kualifikasi tenaga pendidik di SPN Polda Gorontalo menunjukkan pola yang kuat secara formal dan normatif, namun lemah pada pemerataan kapasitas operasional.
The Effectiveness of the Marriage Management Information System (SIMKAH) Program in Administration Services of the Religious Affairs Office (KUA) District Marisa, Pohuwato Regency Annam, Saiful; Sri Yulianty Mozin; Djamila Podungge
Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2023): Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)
Publisher : LP2M Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze (1) the effectiveness of the Marriage Management Information System (SIMKAH) program in the administrative services of the Office of Religious Affairs (KUA) Marisa District, Pohuwato Regency, and (2) the factors that determine the effectiveness of the Marriage Management Information System (SIMKAH) program. ) in the administrative service of the Office of Religious Affairs (KUA) Marisa District, Pohuwato Regency. This study uses a qualitative approach. The technique used to obtain the data is the technique of observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are carried out through data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. The process of checking the validity of the data is carried out through diligent observation and triangulation. The results of this study are (1) the SIMKAH program at the KUA administration service, Marisa District, Pohuwato Regency has not been effective; (2) the factors that become obstacles in realizing the effectiveness of the SIMKAH program are (a) the number of human resources that have not met the needs and lack of technical training for operators, (2) inadequate service support facilities both quantitatively and qualitatively, (3) system maintenance information has not been carried out regularly, and (4) the factor of public awareness of the use of SIMKAH is still low.
Evolusi Paradigma Pelayanan Publik: Dari Old Public Administration hingga Network Governance Sri Yulianty Mozin; Mohamad Nazril Abjul; Fazrurrahman Gunibala; Rosita Y. Abuba; Israh Miranti Wahab
Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 1 (2026): Maret: Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/kajian.v3i1.967

Abstract

Public service plays a fundamental role in fulfilling citizens’ rights and needs within modern governance systems. The increasing complexity of social, economic, and technological changes has encouraged the transformation of public administration paradigms. This study aims to analyze the evolution of public service paradigms from Old Public Administration to Network Governance, identify the key characteristics of each paradigm, and explain the shift in values and the role of the state in public service delivery. This research employs a qualitative approach using a literature review method by examining various academic sources related to public administration theories and public service governance. The analysis was conducted through content analysis and comparative analysis to identify conceptual developments and paradigm differences in public administration. The results indicate that public service paradigms have evolved from hierarchical and rule-based governance toward more collaborative and participatory governance models. Old Public Administration emphasizes bureaucratic hierarchy and administrative control, New Public Management focuses on efficiency and performance-based management, while New Public Service highlights citizen participation and democratic values. The most recent paradigm, Network Governance, promotes collaboration among government, private sector, and civil society in addressing complex public issues. These findings suggest that contemporary public administration increasingly adopts a hybrid governance approach that integrates elements of various paradigms to enhance the effectiveness and responsiveness of public service delivery.
Co-Authors Abd. Rahman Pakaya Adam Abas Adeliptia Abdullah Adinda Pratiwi Maliki Agung Nugraha Ainun Fauzia Idrus Ainun Fauziah Isnani idrus Ainun Marsyida Komendangi Alexander H. Badjuka Alexander H.Badjuka Alfiyah Agussalim Alfridho Musa Alya Febriliya Usman Anggun Mokodompit Annam, Saiful Arifin Arifin arifin tahir Arit Pratama Putra Lihawa Asna Aneta Astri Hasniyantri Lanio Bala Bakri Cehlsi Olivia Katili Dea Ayu Lestari Djamila Podungge Dwi Amalia Harun Dwi Ayu Hartinah Dwi Sasmindar Edis Adelia Dunggio Ely Ibrahim Fadillah Abdullah Fardan Rumampuk Fatma Nia Kasim Fatmawati Latif Fatralisa D. Pulanding Fazrurrahman Gunibala Fitria Nur Amalia Ismail Hadidjah Hasan Haikal Supu Hartawan, Hartakni Idris Hamdata Indriyani Lumentut Intan Juleyka Halid Intan Nur’Ain Sako Irina Popoi Irmawati Aripin Israh Miranti Wahab Jelita Jelifer Darise Juriko Abdussamad Karmila Djafar Khairunnisa Ahmad Khoirullah Lapasau Lina Syafitri Liswati Abdullah Marcela Puwa Maya Anggraini Meylis Rasid Miranda Djapar Moh Al Rizky K. Ali Moh Nabil U.S Tuki Moh Prayuda Sampara Mohamad Iqshal Botutihe Mohamad Nazril Abjul Muhammad Fajri Sulhandi Nadila Liputo Nafisya Datau Najwa Safana Najwa Safana Ni Made Amanda Nopal R. Abas Nur Padillah Sahibuddin Nurferawati Ntelu Nurul Khikmah Nurul Nazwa Noho Oksin Mawikere Pratia Anggraini Wahap Rahmat Reizal Loleh Rahmatia Pakaya Rahna Juwita Hatta Era Raihan Alamsyah Hilapah Ralda Ivanka A. Labino Rini Ramadhani Riskawati Fitra RITA HULANTU Rizky Ayulia Sari Romy Tantu Rosita Y. Abuba Rosman Ilato Rusli Isa Sabrina Meamogu Saiful Annam Selvia Ningsi Panigoro Sintia Anwar Siti Fadilah Atjil Siti Nurain Tuna Siti Nurcahyati Abdussamad Siti Nurhaliza Labasir Siti Pratiwi Husain Siti Rukiah Yusup Siti Sabrina Kadir Sitti Miskayatul Jannah Sitti Warda Syarif Sri Nandri Yanti Ismail Sri Rahayu Nadia Syarifah Arkani Tiara Kasih Salihi Utami Septiyani Dumbela Vanda Imelda Patuti Vivi Venti Vera Sulila Wal Fajri William Indra S. Mooduto Winda Septiyani Pahude Wulandari Putri Radjak Yacob Noho Nani Yanti Aneta Yasifah Tri Andini Yasifah Tri Lewana Zaskia Shalwa Lawani Zavicka Aulia Natasya Zhafirah Nuralifya Rilani Kasim Zubaidah Mahmud