Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.348

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Kajian Bali Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum Prasada Vyavahara Duta POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum

I Gusti Ngurah Dharma Laksana

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 253171

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

ACTIO PAULIANA SEBAGAI JAMINAN HUKUM KREDITUR DALAM PROSES KEPALITAN A.A. Ade Aryadi; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.959 KB)

Jurnal ini diberi judul “Actio Pauliana Sebagai Jaminan Hukum Kreditur dalam Proses Kepailitan”. Majunya sektor usaha di Indonesia tentu harus diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tak jarang perusahaan didalam melakukan perjanjian utang-piutang sering terjadi masalah persengketaan antara para pihak. Berkaitan dengan perjanjian diatas secara hukum telah diatur berdasarkan KUHPer dan Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan cara menghindari tuntutan pailit yang besar, debitor sering melakukan perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa atau hibah sebelum dibacakannya Putusan Pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan actio pauliana. Actio Pauliana sebagai suatu upaya untuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang dinilai merugikan kreditor dalam proses kepailitan. Actio Pauliana secara umum diatur dalam Pasal 1341 KUHPer dan secara khusus diatur dalam Pasal 41-49 UU KPKPU. Akibat hukum dari actio pauliana adalah dibatalkannya kewajiban-kewajiban perbuatan hukum debitor dengan pihak siapa perbuatan hukum itu dilakukan dilandasi dengan etikad tidak baik sehingga dinilai merugikan kreditor. Jaminan hukum yang diberikan oleh kedua aturan tersebut bagai angin segar bagi kreditor sehingga mendapatkan jaminan hukum atas kepentingannya dalam proses kepailitan. Namun perlu dicermati belum ada pengaturan pertanggungjawaban debitor yang melakukan perbuatan hukum dengan etikad tidak baik tapi pihak ketiga memiliki etikad baik, sehingga perlu adanya penambahan aturan dalam hal tersebut. Kata Kunci : Jaminan Hukum, Akibat Hukum Actio Pauliana

Fungsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tabanan Dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat Ni Luh Juliani; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dinilai dapat mencapai hasil yang lebih besar dan dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan pendaftaran tanah secara sporadik. Kajian ini membahas sistem pendaftaran tanah dan fungsi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam rencana tata ruang di Kabupaten Tabanan serta hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Tabanan juga cara mengatasinya. Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris. Kesimpulan penulisan ini yaitu Fungsi PTSL dalam rencana tata ruang terhadap masyarakat yaitu mampu menanggulangi permasalahan pemerintah atas peningkatan pembangunan serta mempermudah di dalam melakukan penataan tata ruang di Kabupaten Tabanan dan memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat serta dalam pelaksanaannya terdapat hambatan seperti Anggaran; Pengukuran; Peristiwa hukum kematian; Penyuluhan dan verifikasi; SDM yang berkompetensi; dsb. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Rencana Tata Ruang, Fungsi ABSTRACT Complete systematic land registration (PTSL) is the first land registration activity carried out simultaneously which includes all land registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village / kelurahan. Complete Systematic Land Registration is considered to be able to achieve greater results and in a relatively shorter time than sporadic land registration. This study discusses the land registration system and the function of implementing complete systematic land registration (PTSL) in the spatial plan in Tabanan Regency and the obstacles in implementing PTSL in Tabanan Regency as well as how to overcome them. This journal writing uses the empirical juridical method. The conclusion of this writing is the function of PTSL in spatial planning for the community, namely being able to overcome government problems in increasing development and making it easier to carry out spatial planning in Tabanan Regency and to guarantee legal certainty or rights to land owned by the community and in its implementation there are obstacles such as Budget; Measurement; Death law events; Extension and verification; Competent human resources; etc. Keywords: Complete Systematic Land Registration, Spatial Planning, Functions

Orientasi Kesejahteraan dalam Pengaturan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari; A A Gede Oka Parwata; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Patrika Vol 43 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i01.p06

Subak secara fungsional ada dalam tatanan masyarakat hukum adat Bali yang secara turun-temurun telah menjadi tumpuan untuk menyangga kesejahteraan anggota kesatuannya dengan filosofi Tri Hita Karana. Ditetapkannya subak sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO memunculkan problematika mulai terdesaknya subak seiring dengan pengaturan oleh hukum negara melalui berbagai kebijakan sesuai status subak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan subak dalam kaitannya dengan ketentuan hukum negara yang berorientasi kesejahteraan sesuai harapan ideal krama (anggota) komunitas subak khususnya dan mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini mengingat laju ekonomi dan pariwisata dominan mengarah pada komersialisasi subak. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi kesejahteraan dalam pengaturan subak belum secara optimal dirumuskan karena masih ditentukan dalam berbagai aturan terkait subak. Apalagi terdapat inkonsistensi ketentuan dan dibentuknya Dewan Pengelola Warisan Budaya Bali, diantaranya adalah Badan Pengelola Daya Tarik Wisata sebagai pengelola subak yang lebih berpusat pada keuntungan ekonomi.

PENGARUH IDEOLOGI GENDER TERHADAP PERKEMBANGAN HAK WARIS PEREMPUAN BALI I Ketut Sudantra; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perubahan ideologi gender yang terjadi dalam masyarakat dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum adat Bali, terutama yang menyangkut hak waris perempuan. Kajian didasarkan pada hasil penelitan kepustakaan (doktriner) dengan pendekatan konseptual, historis dan futuristik hukum. Hasil kajian menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan ideologi gender dalam masyarakat. Perubahan ideologi gender dalam masyarakat adat Bali, terutama yang terjadi dikalangan intelektual dan tokoh-tokoh adat, menyebabkan lahirnya Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Tahun 2010 yang mengangkat derajat dan harkat perempuan Bali di bidang pewarisan, di mana diputuskan bahwa perempuan dalam batas-batas tertentu berhak atas harta peninggalan orang tuanya This article aiming to review the change of gender ideology that happened on the society and its influence on development of Balinese customary law, especially that concerning women’s inheritance. The review based on result of literary research with conceptual, historical, and futuristic legal approach. The review result concluded that there is already a change on gender ideology of society. The change of gender ideology on Balinese customary society, especially that happened on intellectuals and custom’s important figures, had causing the birth of Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Third Pasamuan Agung of 2010 Decree that lifted Balinese women’s dignity on inheritance, which decreed that women in certain limit have right on their parent’s inheritance.

Sistem peradilan adat dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali I Ketut Sudantra; Tjok Istri Putra Astiti; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) Vol 7 No 1 (2017): RELASI ETNISITAS DI BALI
Publisher : Pusat Kajian Bali Universitas Udayana

This article aims to reveal the existence of customary court system on the customary law society entities of desa pakraman in Bali, both related to its institutional aspect, the kind of law its judgement was based, its authority or competency, and its work mechanism on reality. The study begins with revealing the normative aspect of customary court system according to applied regulation (awig-awig), which then empirically confirmed to affirm and explain the customary court system that lives on reality. Study’s result shows that customary court is an empiric fact that trully practiced on customary law society entities of desa pakraman in Bali. The institution that executing function in desa pakraman (Kertha Desa) is customary chiefs (prajuru) together with other village institution elements in desa pakraman (paduluan, kepala dusun/kepala desa). They execute court procession based on customary law and have authority to judge all case submitted to them, both in form of dispute or violation of regulation. Customary court settle every case submitted through a deliberation mechanism in a meeting named Paruman Prajuru

Akibat Hukum adanya Perpindahan Agama oleh Anak sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Adat Bali I Gede Putu Putra Wibawa; I Gusti Ngurah Dharma Laksana Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penulis melakukan kajian ini dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan hak dan kewajiban anak sebagai ahli waris berdasarkan hukum waris adat Bali serta akibat hukum atas perpindahan agama yang dilakukan anak sebagai ahli waris dalam perspektif hukum waris adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatf dengan menggunakan studi kepustakaan serta pendekatan konsep hukum yang terkait dengan hukum waris adat Bali dan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil studi menunjukkan bahwa dalam hukum adat waris Bali sangatlah erat dengan keyakinan memeluk agama hindu karena dalam mewarisi warisan dari pewaris ahli waris tidak hanya mendapat kekayaan berwujud materi tetapi juga suatu kewajiban yang akan diemban hingga ahli waris meninggal dunia dan mewarisi pada keturunan selanjutnya. Hal ini tidak akan dapat terlaksana ketika ahli waris melakukan perpindahan agama karena tidak lagi dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan agama yang dianut pewaris. Kata Kunci: Akibat Hukum, Pindah Agama, Ahli Waris, Hukum Adat Waris ABSTRAC The author conducted this study with the aim of knowing the position of children's rights and obligations as heirs based on Balinese customary inheritance law and the legal consequences of religious conversions carried out by children as heirs in the perspective of Balinese customary inheritance law. This study uses normative legal research with the study results indicate that the customary law of inheritance Bali very closely with the beliefs embraced Hinduism as the inhserited legacy of the heir to the heir not only got a wealth of tangible material but also a liability to be borne by the heir dies and inherit to the next generation. This will not be done when the heirs do conversions because no longer perform the duties in accordance with the religion professed heir. Keywords: Legal Consequences, Religious Changed, Heirs, Traditional Inheritance Law

Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat I Ketut Sudantra; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum sehingga diyakini ada aspek hukum yang berpengaruh terhadap masih tingginya prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia, termasuk Bali. Hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat adat di Bali bersifat pluralistik sebab berlaku lebih dari satu sistem hukum dalam lapangan sosial yang sama, yaitu sistem hukum negara (hukum perkawinan nasional) dan sistem hukum adat (hukum adat Bali). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perkawinan usia anak dalam dua sistem hukum tersebut, apakah sinkron atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengandalkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum (primer dan sekunder) maupun bahan non-hukum, yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur. Analisis dilakukan dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian pengaturan perkawinan usia anak dalam sistem hukum di Indonesia, baik dalam lingkup internal hukum negara maupun dalam dikotomi hukum negara dan hukum adat (Bali). Itu sebabnya ada kebutuhan perlunya sinkronisasi hukum untuk dapat mengakhiri atau setidaknya mengurangi praktik-praktik perkawinan usia anak di Indonesia.

TATA CARA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA I Gusti Ngurah Mahendrajaya; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menelaah Pilkada Serentak Tahun 2020 banyak menuai problematika bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang melanda sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya menjadi menurun. Wabah pandemi Covid-19 telah mengancam kesehatan masyarakat dan memberikan dampak terhadap agenda demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam melakukan penelitian, supaya mengetahui bagaimana hak pilih masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 sebagai pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris, sifat penelitiannya ialah deskriptif menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yang dirangkum dalam analisis kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada Serentak Tahun 2020 mengantisipasi bahwa pelaksanaannya tidak dilakukan dalam keadaan yang normal, sehingga harus mempersiapkan pelaksanaan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Dengan adanya Perppu No. 2 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.6 Tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 itu artinya pemerintah menyokong pelaksanaan Pilkada langsung secara lazim, sehingga dapat diapresiasi bahwa pemerintah berusaha merealisasikan hak konstitusional warga negara dengan penyelenggaraan pilkada. Tetapi, hal yang bisa digaris bawahi adalah terwujudnya hak-hak berupa hak memilih, hak hidup, dan hak memperoleh kesehatan ialah hak asasi manusia (HAM). Untuk mencapai itu semua pemerintah harus menetapkan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan UU Covid-19 atau secara tegas pada pelaksanaan Pilkada Serentak. Kata Kunci: Tata Cara, Covid-19, Pemilihan Kepala Daerah, Konstitusional ABSTRACT This study aims to examine the Simultaneous Regional Head Elections in 2020 that reap many problems for the government and the community. This is due to the Covid-19 pandemic that hit so that the level of public participation in exercising their voting rights has decreased. The COVID-19 pandemic has threatened public health and has had an impact on the democratic agenda in Indonesia. Therefore, the author is interested in conducting research, in order to find out how people's suffrage in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections is the implementation of citizens' constitutional rights. In this study, empirical juridical research methods were used, the nature of the research was descriptive using secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Collecting data using a literature study which is summarized in a qualitative analysis. The type of research used is empirical legal research. The results of the study indicate that the 2020 Simultaneous Regional Head Elections anticipate that its implementation will not be carried out under normal circumstances, so it must prepare for implementation by complying with the Covid-19 health protocol. With the Perppu No. 2 of 2020 which has been stipulated as Law No. 6 of 2020 has provided legal certainty for the implementation of the 2020 Pilkada during the Covid-19 pandemic, which means that the government supports the implementation of direct elections in a normal way, so it can be appreciated that the government is trying to realize the constitutional rights of citizens. with holding elections. However, what can be underlined is that the realization of rights in the form of the right to vote, the right to life, and the right to health are human rights (HAM). To achieve this, all governments must establish a Covid-19 health protocol in accordance with the Covid-19 Law or explicitly on the implementation of Simultaneous Regional Head Elections. Keywords: Procedure, Covid-19, Regional Head Election, Constitutional.

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Dirumahkan berujung PHK akibat Pandemi Covid-19 IB Gede Ananda Widya Artana; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam artikel ini ialah untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah bentuk perlindungan hukum, keabsahan dan upaya yang dapat ditempuh, oleh masyarakat khususnya kepada para pekerja yang dirumahkan berujung kepada PHK akibat adanya pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan pada peraturan perundangan-undangan, dianalisis secara kualitatif dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum dalam bentuk uraian naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang dirumahkan berujung PHK adalah dengan memberikan kartu prakerja, Subsidi Gaji atau upah bagi perkerja atau buruh, insentif untuk korban PHK, WFH. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh para pengusaha kepada pekerja di masa pandemi Covid-19 dengan alasan force majeur ialah tidak sah, apabila dilakukan oleh perusahaan yang tidak tutup secara permanen, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pekerja jika belum mendapatkan haknya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 151 ayat (3) dan (4) UU Cipta kerja. Kata kunci: perlindugan hukum, pekerja, pandemi covid-19 ABSTRACT The goal that the author wants to achieve in this article is to know and understand how the form of legal protection, validity, and efforts that can be taken, by the community, especially for workers who are laid off resulting in layoffs due to the covid-19 pandemic. The research methods used in this journal are normative, using approaches to legislation, analysis, and argumentative. The results of the study in this journal are a form of legal protection for workers who are laid off to the point of layoffs is to provide pre-employment cards, salary subsidies or wages for workers or workers, incentives for victims of layoffs, WFH. Termination of employment carried out by employers to workers during the Covid-19 pandemic because force Majeure is invalid, if done by companies that are not permanently closed, legal efforts that can be made by workers if they have not obtained their rights can be done under the provisions of Article 151 paragraph (3) and (4) of the Copyright Law. Keywords: legal protection, workers, covid-19 pandemic

Hak Anak Luar Kawin Terhadap Harta Ayahnya Pada Masyarakat Patrilineal di Bali (Studi di Kota Denpasar) Ni Nyoman Sukerti; Ni Putu Purwanti; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p16

This study aims to find and examine the rights of children outside of marriage to their father's property in the patrilineal community in Bali. Related to this, the problem is: are children outside of marriage who are cared for by their biological father entitled to their property without adoption and, what is the legal status in the patrilineal society in Bali? This research is an emipirical legal research by using field data as primary data. The research found that out-of-wedlock children who were not adopted by the father did not have a legal relationship with the father, because there was no legal action.In the absence of a legal relationship, legally the out-of-wedlock child, even though it is properly cared for economically at the father's house because there is no adoption act, does not have the status of an adopted child. As a result, the child in question is not entitled to his father's property and everything related to his father. The absence of legal action means that there is no legal consequence so that the legal status is unclear in the home and family of the father. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengkaji hak anak luar kawin terhadap harta ayahnya pada masyarakat patrilineal di Bali. Terkait hal itu, permasalahannya: apakah anak luar kawin yang dipelihara oleh ayah biologisnya berhak atas hartanya tanpa ada pengangkatan anak dan, bagaimana status hukumnya pada masyarakat patrilineal di Bali? Ini merupakan penelitian hukum emipiris dengan menekankan pada data lapangan sebagai data primer. Penelitian menemukan bahwa anak luar kawin yang tidak diangkat anak oleh ayahnya, tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, karena tidak ada perbuatan hukum. Dengan tidak adanya hubungan hukum maka secara hukum anak luar kawin tersebut walaupun dipelihara dengan layak secara ekonomi di rumah sang ayah karena tidak ada perbuatan pengangkatan anak maka tidak berstatus sebagai anak angkat. Akibatnya, anak yang bersangkutan tidak berhak atas harta ayahnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sang ayah. Tidak adanya perbuatan hukum maka tidak ada akibat hukum sehingga status hukumnya tidak jelas di rumah dan keluarga sang ayah.

Co-Authors A. A. A. N. Harmini A.A. Ade Aryadi Abdul Aziz Afina Syifa Alfafa Aloysius Nathan Aristo Anak Agung Gde Oka Parwata Anak Agung Gede Oka Parwata Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ngurah Krisna Pratama Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi Anak Agung Wahyu Wedangga Ari Dalem, A.A. Gd. Bgs. Trisna Arjawa, I Gst Pt Bagus Suka Audric Devnaya Ayu Chitra Permatasari Dewi Ayu Komang Yuliantari Candra Dewi Bagus Rajendra, A.A. Ngurah Bastian Daniel Reynaldi Bisma Danendra Clinton Satria Hanas Cok Gede Putra Janadipa Pemayun Dekantara, Ahmad Ridho Hakim Denamar, Anak Agung Bagus Brabham Desak Nyoman Citra Mas Saraswati Dewa Ayu Agung Ika Pramesti Dewa Gede Rama Mahadewa Edward Pardamean Purba Gede Krisna Hendrayana Sanjaya Genardi, Yabes Rydon Gerald Alvaro Gwaine Purba Gunawan, Kadek Geena Engrasia Hendra Rusliyadi I Dewa Ayu Ahadhita I Gede Putu Putra Wibawa I Gede Teguh Wiweka I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ngurah Divya Baswara I Gusti Agung Wisnu Satria Wangsa I Gusti Lanang Agung Hendra Dharmayasa I Gusti Ngurah Mahendrajaya I Ketut Evaokta Arsa Wijaya I Ketut Singgih I KETUT SUDANTRA I Komang Adi Saputra I Made Adelphi Aridito I Made Dwi Putra Sanjaya I Made Walesa Putra I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana I Putu Gede Dalem I Putu Gede Wira Adnyana I Putu Gunawan IB Gede Ananda Widya Artana Ida Ayu Made Aristya Anggreni Ida Ayu Nym Hari Kumara Dewi Ida Bagus Dharma Wicaksana Putra Ida Bagus Gede Pradnyana Jelantik Indira Putri Mahesti Indra Wirajaya, Pande Putu Intan Septiyani Jayananta, I Wayan Yudha Jayani Giri, Ni Made Dwi Ayu Jean Charity Johana Godelava Jefri Joshua Pandapotan Hae Julianus Zendrato Kadek Andi Murdana Kadek Suarkayasa Komang Vitania Trisnadika Prameswari Komang Widiana Purnawan M. Albizard Alief Alamsyah Made Dandy Pranajaya Made Diah Pramandhani N Mala Hayati Mayada Christ Adi Melsy Yani Binaria Br Kaban Monik Ananda Kusuma Pratiwi Nainggolan, Tiffani Roulina Nathasya Christie Ngurah Nandha Rama Putra Ni Kadek Ariyanti Pratiwi Ni Luh Juliani Ni Luh Putu Alya Karmelia Armani Ni Made Diana Kencana Putri Ni Nyoman Disna Triantini NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Ayu Meylan Ardini Ni Putu Purwanti Ni Putu Santika Dwi Lestari Ni Putu Yulia Tirtania Ni Wayan Ella Apryani Nyoman Aldryan Widyanto Octavia Dewi Indrawati P. Billy Indra Armawan Pande Gede Sastra Waradana Putri, Ni Putu Amelinda Karina Putu Alex Virdana Putra Putu Bagus Bimandika Arnawa Putu widhi kurniawan mastina putra Rahim, Ica Aprila Satya Gita Adhyaksa Sawitri, Dewa Ayu Dian Simanjuntak, jeffrey Benediet Suwacana, I Putu Gede Tjok Istri Putra Astiti Waisnawa, I Made Sega Putra Wayan Putri Parameswari Wiarta Yasa, I Putu Charles

Title

Found 49 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 49 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 49 Documents
Search