Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

8.75

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Kajian Bali Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL HUKUM PRASADA Vyavahara Duta POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik

I Gusti Ngurah Dharma Laksana

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 253171

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 88 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

PERTANGGUNGJAWABAN KESALAHAN DAN KELALAIAN KURATOR SETELAH PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT Jean Charity Johana Godelava; I. G. N. Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.883 KB)

Kepailitan dapat berakhir jika terjadi pemberesan, pencabutan putusan kepailitan, maupun pembatalan Pailit. Tanggung jawab kurator diatur pada pasal 72 UU KPKPU disebutkan tentang kesalahan dan kelalaian Kurator, akan tetapi mengenai kesalahan dan kelalaian tidak dijelaskan secara terperinci batasnya dalam UUKPKPU tersebut. Apalagi mengenai pemulihan dalam keadaan semula setelah pencabutan dan pembatalan putusan pailit. Sesuai penjelasan diatas maka ditarik masalah tentang bagaimana suatu putusan Kepailitan dapat dibatalkan dan dicabut serta Bagaimana pertanggungjawaban kurator setelah Pencabutan Dan Pembatalan putusan pailit? Tujuan karya ilmiah ini untuk mengetahui bagaimana suatu putusan kepailitan dapat dibatalkan dan dicabut serta Pertanggungjawaban kurator setelah pencabutan dan pembatalan putusan pailit. Metode dalaam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum1 Normatif yang berarti meneliti hukum melalui perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Hasil analisis UU KPKPU tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai Batasan perbuatan kurator yang melakukan kesalahan dan kelalaian yang merugikan sehingga mengandung pemaknaan yang sangat luas. Kata kunci: kurator., pencabutan pailit., pembatalan pailit.

SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PECALANG DALAM MENJAGA KETERTIBAN UMUM DISEPUTARAN PASAR BADUNG DENPASAR Made Diah Pramandhani N; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.343 KB)

Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali yang berkembang dalam heterogenitas, dimana tempat berkumpulnya kantor, perusahaan internasional maupun nasional, sehingga menyebabkan kota denpasar menjadi penuh sesak dan tidak terkontrol. Sesuai dengan fungsinya, bahwa untuk membantu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Bali Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, maka Pacalang yang merupakan satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh desa adat untuk membantu menyelenggarakan ketertiban umum di seputaran Pasar Badung Denpasar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Kata kunci : Sinergitas, Kota Denpasar, Ketertiban Umum

ACTIO PAULIANA SEBAGAI JAMINAN HUKUM KREDITUR DALAM PROSES KEPALITAN A.A. Ade Aryadi; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.959 KB)

Jurnal ini diberi judul “Actio Pauliana Sebagai Jaminan Hukum Kreditur dalam Proses Kepailitan”. Majunya sektor usaha di Indonesia tentu harus diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tak jarang perusahaan didalam melakukan perjanjian utang-piutang sering terjadi masalah persengketaan antara para pihak. Berkaitan dengan perjanjian diatas secara hukum telah diatur berdasarkan KUHPer dan Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan cara menghindari tuntutan pailit yang besar, debitor sering melakukan perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa atau hibah sebelum dibacakannya Putusan Pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan actio pauliana. Actio Pauliana sebagai suatu upaya untuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang dinilai merugikan kreditor dalam proses kepailitan. Actio Pauliana secara umum diatur dalam Pasal 1341 KUHPer dan secara khusus diatur dalam Pasal 41-49 UU KPKPU. Akibat hukum dari actio pauliana adalah dibatalkannya kewajiban-kewajiban perbuatan hukum debitor dengan pihak siapa perbuatan hukum itu dilakukan dilandasi dengan etikad tidak baik sehingga dinilai merugikan kreditor. Jaminan hukum yang diberikan oleh kedua aturan tersebut bagai angin segar bagi kreditor sehingga mendapatkan jaminan hukum atas kepentingannya dalam proses kepailitan. Namun perlu dicermati belum ada pengaturan pertanggungjawaban debitor yang melakukan perbuatan hukum dengan etikad tidak baik tapi pihak ketiga memiliki etikad baik, sehingga perlu adanya penambahan aturan dalam hal tersebut. Kata Kunci : Jaminan Hukum, Akibat Hukum Actio Pauliana

Fungsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tabanan Dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat Ni Luh Juliani; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dinilai dapat mencapai hasil yang lebih besar dan dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan pendaftaran tanah secara sporadik. Kajian ini membahas sistem pendaftaran tanah dan fungsi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam rencana tata ruang di Kabupaten Tabanan serta hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Tabanan juga cara mengatasinya. Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris. Kesimpulan penulisan ini yaitu Fungsi PTSL dalam rencana tata ruang terhadap masyarakat yaitu mampu menanggulangi permasalahan pemerintah atas peningkatan pembangunan serta mempermudah di dalam melakukan penataan tata ruang di Kabupaten Tabanan dan memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat serta dalam pelaksanaannya terdapat hambatan seperti Anggaran; Pengukuran; Peristiwa hukum kematian; Penyuluhan dan verifikasi; SDM yang berkompetensi; dsb. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Rencana Tata Ruang, Fungsi ABSTRACT Complete systematic land registration (PTSL) is the first land registration activity carried out simultaneously which includes all land registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village / kelurahan. Complete Systematic Land Registration is considered to be able to achieve greater results and in a relatively shorter time than sporadic land registration. This study discusses the land registration system and the function of implementing complete systematic land registration (PTSL) in the spatial plan in Tabanan Regency and the obstacles in implementing PTSL in Tabanan Regency as well as how to overcome them. This journal writing uses the empirical juridical method. The conclusion of this writing is the function of PTSL in spatial planning for the community, namely being able to overcome government problems in increasing development and making it easier to carry out spatial planning in Tabanan Regency and to guarantee legal certainty or rights to land owned by the community and in its implementation there are obstacles such as Budget; Measurement; Death law events; Extension and verification; Competent human resources; etc. Keywords: Complete Systematic Land Registration, Spatial Planning, Functions

Orientasi Kesejahteraan dalam Pengaturan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari; A A Gede Oka Parwata; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Patrika Vol 43 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i01.p06

Subak secara fungsional ada dalam tatanan masyarakat hukum adat Bali yang secara turun-temurun telah menjadi tumpuan untuk menyangga kesejahteraan anggota kesatuannya dengan filosofi Tri Hita Karana. Ditetapkannya subak sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO memunculkan problematika mulai terdesaknya subak seiring dengan pengaturan oleh hukum negara melalui berbagai kebijakan sesuai status subak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan subak dalam kaitannya dengan ketentuan hukum negara yang berorientasi kesejahteraan sesuai harapan ideal krama (anggota) komunitas subak khususnya dan mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini mengingat laju ekonomi dan pariwisata dominan mengarah pada komersialisasi subak. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi kesejahteraan dalam pengaturan subak belum secara optimal dirumuskan karena masih ditentukan dalam berbagai aturan terkait subak. Apalagi terdapat inkonsistensi ketentuan dan dibentuknya Dewan Pengelola Warisan Budaya Bali, diantaranya adalah Badan Pengelola Daya Tarik Wisata sebagai pengelola subak yang lebih berpusat pada keuntungan ekonomi.

PENGARUH IDEOLOGI GENDER TERHADAP PERKEMBANGAN HAK WARIS PEREMPUAN BALI I Ketut Sudantra; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perubahan ideologi gender yang terjadi dalam masyarakat dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum adat Bali, terutama yang menyangkut hak waris perempuan. Kajian didasarkan pada hasil penelitan kepustakaan (doktriner) dengan pendekatan konseptual, historis dan futuristik hukum. Hasil kajian menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan ideologi gender dalam masyarakat. Perubahan ideologi gender dalam masyarakat adat Bali, terutama yang terjadi dikalangan intelektual dan tokoh-tokoh adat, menyebabkan lahirnya Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Tahun 2010 yang mengangkat derajat dan harkat perempuan Bali di bidang pewarisan, di mana diputuskan bahwa perempuan dalam batas-batas tertentu berhak atas harta peninggalan orang tuanya This article aiming to review the change of gender ideology that happened on the society and its influence on development of Balinese customary law, especially that concerning women’s inheritance. The review based on result of literary research with conceptual, historical, and futuristic legal approach. The review result concluded that there is already a change on gender ideology of society. The change of gender ideology on Balinese customary society, especially that happened on intellectuals and custom’s important figures, had causing the birth of Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Third Pasamuan Agung of 2010 Decree that lifted Balinese women’s dignity on inheritance, which decreed that women in certain limit have right on their parent’s inheritance.

Sistem peradilan adat dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali I Ketut Sudantra; Tjok Istri Putra Astiti; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) Vol 7 No 1 (2017): RELASI ETNISITAS DI BALI
Publisher : Pusat Kajian Bali Universitas Udayana

This article aims to reveal the existence of customary court system on the customary law society entities of desa pakraman in Bali, both related to its institutional aspect, the kind of law its judgement was based, its authority or competency, and its work mechanism on reality. The study begins with revealing the normative aspect of customary court system according to applied regulation (awig-awig), which then empirically confirmed to affirm and explain the customary court system that lives on reality. Study’s result shows that customary court is an empiric fact that trully practiced on customary law society entities of desa pakraman in Bali. The institution that executing function in desa pakraman (Kertha Desa) is customary chiefs (prajuru) together with other village institution elements in desa pakraman (paduluan, kepala dusun/kepala desa). They execute court procession based on customary law and have authority to judge all case submitted to them, both in form of dispute or violation of regulation. Customary court settle every case submitted through a deliberation mechanism in a meeting named Paruman Prajuru

Akibat Hukum adanya Perpindahan Agama oleh Anak sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Adat Bali I Gede Putu Putra Wibawa; I Gusti Ngurah Dharma Laksana Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penulis melakukan kajian ini dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan hak dan kewajiban anak sebagai ahli waris berdasarkan hukum waris adat Bali serta akibat hukum atas perpindahan agama yang dilakukan anak sebagai ahli waris dalam perspektif hukum waris adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatf dengan menggunakan studi kepustakaan serta pendekatan konsep hukum yang terkait dengan hukum waris adat Bali dan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil studi menunjukkan bahwa dalam hukum adat waris Bali sangatlah erat dengan keyakinan memeluk agama hindu karena dalam mewarisi warisan dari pewaris ahli waris tidak hanya mendapat kekayaan berwujud materi tetapi juga suatu kewajiban yang akan diemban hingga ahli waris meninggal dunia dan mewarisi pada keturunan selanjutnya. Hal ini tidak akan dapat terlaksana ketika ahli waris melakukan perpindahan agama karena tidak lagi dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan agama yang dianut pewaris. Kata Kunci: Akibat Hukum, Pindah Agama, Ahli Waris, Hukum Adat Waris ABSTRAC The author conducted this study with the aim of knowing the position of children's rights and obligations as heirs based on Balinese customary inheritance law and the legal consequences of religious conversions carried out by children as heirs in the perspective of Balinese customary inheritance law. This study uses normative legal research with the study results indicate that the customary law of inheritance Bali very closely with the beliefs embraced Hinduism as the inhserited legacy of the heir to the heir not only got a wealth of tangible material but also a liability to be borne by the heir dies and inherit to the next generation. This will not be done when the heirs do conversions because no longer perform the duties in accordance with the religion professed heir. Keywords: Legal Consequences, Religious Changed, Heirs, Traditional Inheritance Law

Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat I Ketut Sudantra; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum sehingga diyakini ada aspek hukum yang berpengaruh terhadap masih tingginya prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia, termasuk Bali. Hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat adat di Bali bersifat pluralistik sebab berlaku lebih dari satu sistem hukum dalam lapangan sosial yang sama, yaitu sistem hukum negara (hukum perkawinan nasional) dan sistem hukum adat (hukum adat Bali). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perkawinan usia anak dalam dua sistem hukum tersebut, apakah sinkron atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengandalkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum (primer dan sekunder) maupun bahan non-hukum, yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur. Analisis dilakukan dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian pengaturan perkawinan usia anak dalam sistem hukum di Indonesia, baik dalam lingkup internal hukum negara maupun dalam dikotomi hukum negara dan hukum adat (Bali). Itu sebabnya ada kebutuhan perlunya sinkronisasi hukum untuk dapat mengakhiri atau setidaknya mengurangi praktik-praktik perkawinan usia anak di Indonesia.

PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN OLEH USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Putu Bagus Bimandika Arnawa; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.io4.p14

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa regulasi terkait perseroan perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan menjabarkan syarat-syarat pendirian perseroan perorangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Metode yang dipergunakan yakni penelitian hukum deskriptif normatif melalui pendeketan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum. Hasil yang didapat yaitu perseroan perorangan telah teregulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta turunan aturan pelaksananya yaitu PP No.8 Tahun 2021 sebagai perseroan yang dapat didirikan oleh satu orang saja. Bentuk perseroan perorangan ini telah dikenal di negara-negara lain, dan secara teori perseroan perorangan dapat dikatakan sebagai badan hukum. Jenis usaha yang memenuhi kriteria sebagai perseroan perorangan hanya jenis usaha mikro dan usaha kecil. Usaha menengah mengikuti aturan pendirian perseroan pada umumnya. Adapun syarat yang perlu dipenuhi dalam mendirikan perseroan perorangan bagi UMK telah diatur melalui PP No.8 Tahun 2021. Kata Kunci: Perseroan Perorangan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Cipta Kerja ABSTRACT This paper aims to identify and analyze the regulations related to individual companies in the Job Creation Act, and to describe the requirements for the establishment of individual companies for micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the Job Creation Act. The method used is descriptive normative legal research through a statutory approach, using a legal concept approach. The results obtained are that individual companies have been regulated in the Job Creation Act and its derivative implementing regulations, namely PP No. 8 of 2021 as a company that can be established by only one person. This form of sole proprietorship is well known in other countries, and in theory a sole proprietorship can be regarded as a legal entity. The types of businesses that meet the criteria as individual companies are only micro and small businesses. Meanwhile, medium-sized businesses follow the company's establishment rules in general. The requirements that need to be met in establishing an individual company for MSEs have been regulated through PP No. 8 of 2021. Key words: Individual Company, Micro Business, Small Business, Job Creation.

Co-Authors A. A. A. N. Harmini A.A. Ade Aryadi Abdul Aziz Afina Syifa Alfafa Aloysius Nathan Aristo Anak Agung Gde Oka Parwata Anak Agung Gede Oka Parwata Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ngurah Krisna Pratama Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi Anak Agung Wahyu Wedangga Ari Dalem, A.A. Gd. Bgs. Trisna Arjawa, I Gst Pt Bagus Suka Audric Devnaya Ayu Chitra Permatasari Dewi Ayu Komang Yuliantari Candra Dewi Bagus Rajendra, A.A. Ngurah Bastian Daniel Reynaldi Clinton Satria Hanas Cok Gede Putra Janadipa Pemayun Dekantara, Ahmad Ridho Hakim Denamar, Anak Agung Bagus Brabham Desak Nyoman Citra Mas Saraswati Dewa Ayu Agung Ika Pramesti Dewa Gede Rama Mahadewa Edward Pardamean Purba Genardi, Yabes Rydon Gunawan, Kadek Geena Engrasia Hendra Rusliyadi I Dewa Ayu Ahadhita I Gede Putu Putra Wibawa I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ngurah Divya Baswara I Gusti Agung Wisnu Satria Wangsa I Gusti Lanang Agung Hendra Dharmayasa I Gusti Ngurah Mahendrajaya I Ketut Singgih I KETUT SUDANTRA I Komang Adi Saputra I Made Adelphi Aridito I Made Dwi Putra Sanjaya I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana I Putu Gede Dalem I Putu Gede Wira Adnyana I Putu Gunawan IB Gede Ananda Widya Artana Ida Ayu Made Aristya Anggreni Ida Ayu Nym Hari Kumara Dewi Indira Putri Mahesti Indra Wirajaya, Pande Putu Intan Septiyani Jayani Giri, Ni Made Dwi Ayu Jean Charity Johana Godelava Jefri Joshua Pandapotan Hae Kadek Andi Murdana Kadek Suarkayasa Komang Vitania Trisnadika Prameswari M. Albizard Alief Alamsyah Made Dandy Pranajaya Made Diah Pramandhani N Mayada Christ Adi Monik Ananda Kusuma Pratiwi Nainggolan, Tiffani Roulina Nathasya Christie Ngurah Nandha Rama Putra Ni Kadek Ariyanti Pratiwi Ni Luh Juliani Ni Luh Putu Alya Karmelia Armani Ni Nyoman Disna Triantini NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Ayu Meylan Ardini Ni Putu Purwanti Ni Putu Santika Dwi Lestari Ni Putu Yulia Tirtania Ni Wayan Ella Apryani Nyoman Aldryan Widyanto Octavia Dewi Indrawati P. Billy Indra Armawan Pande Gede Sastra Waradana Putri, Ni Putu Amelinda Karina Putu Alex Virdana Putra Putu Bagus Bimandika Arnawa Putu widhi kurniawan mastina putra Rahim, Ica Aprila Satya Gita Adhyaksa Sawitri, Dewa Ayu Dian Simanjuntak, jeffrey Benediet Suwacana, I Putu Gede Tjok Istri Putra Astiti Waisnawa, I Made Sega Putra Wayan Putri Parameswari Wiarta Yasa, I Putu Charles

Title

Found 88 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 88 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 88 Documents
Search