Articles
<![CDATA[Penegakan Hukum Bagi Trader Terhadap Investasi Ilegal Robot Trading ]]>
<![CDATA[Putri, Ni Putu Amelinda Karina]]>;
<![CDATA[Laksana, I Gusti Ngurah Dharma]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Investasi secara garis besar berarti menempatkan dana untuk suatu profit di masa yang akan datang, investasi sendiri dapat dikategorikan menjadi dua yaitu investasi secara langsung (direct investment) dan investasi tak langsung (indirect investment). Salah satu kategori investasi tidak langsung yaitu trading karena seorang trader tidak aktif mengelola aset finansial pada suatu perusahaan. Dalam dunia trading terdapat analisa kegiatan menimbang/memprediksi pergerakan harga pasar di masa depan. Jenis analisa dalam dunia trading dibagi menjadi analisa fundamental dan teknikal. Analisa yang menitik beratkan pada situasi keamanan global, politik, ekonomi di suatu negara merupakan analisa fundamental. Sedangkan analisa teknikal berfokus pada pergerakan pasar yang didasarkan pada perhitungan matematis berupa grafik, chart, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk para trader mengetahui perlindungan hukum ketika terjebak pada investasi ilegal khususnya menggunakan Robot Trading agar trader dapat mengantisipasi investasi ilegal tersebut. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian atau studi normatif dengan berpedoman pada suatu pendekatan undang-undang. Hasil dari pengkajian ini menemukan bahwa perlindungan yang diberikan dapat menempuh pada jalur perdata maupun pidana, walaupun belum ada aturan yang khusus mengenai masalah trading di era digitalisasi. Para korban juga dapat meminta pertanggungjawaban ganti kerugian yang dialami melalui jalur hukum perdata maupun pidana sekaligus]]>
<![CDATA[PERAN UNITED NATION DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR NEGARA (STUDI KASUS RUSIA vs UKRAINA) ]]>
<![CDATA[Nainggolan, Tiffani Roulina]]>;
<![CDATA[Laksana, I Gusti Ngurah Dharma]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan jalan damai. Konflik terjadi dalam kehidupan timbul karena adanya perbedaan dari berbagai aspek, sehingga konflik tersebut membawa dampak yang buruk dan menyebabkan kerugian hingga memakan korban jiwa. Oleh karena itu, tulisan ini meneliti terkait peran PBB dalam menyelesaikan sengketa antar negara yang dengan studi kasus Rusia vs Ukraina. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Piagam PBB digunakan penulis sebagai konvensi dasar dari peranan dan tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan literatur-literatur (text book), selain literatur penulis juga menggunakan beberapa tulisan yang diakses melalui internet. Kata Kunci: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Penyelesaian Sengketa, Rusia dan Ukraina, Peran dan Tanggung jawab PBB ABSTRACT The purpose of the establishment of the United Nations is to maintain international peace and security by peaceful means. Conflicts that occur in life arise because of differences in various aspects, so that these conflicts have a bad impact and cause losses that take lives. Therefore, this aper examines the role of the United Nations in dispute settlement between countries using the Rusia vs Ukraine as a case study. This article uses normative legal research methods. The UN Charter is used by the authir as a basic convention of the roles and responsibilities of the United Nations (UN) and literature (text book), in addition to literature the author also uses several writings accessed via the internet. Key Words: United Nations (UN), Disputes settlement, Rusia and Ukraine, the Roles and Responsibilities UN]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN HUKUM ABORSI DI INDONESIA, JEPANG DAN REPUBLIK RAKYAT CINA ]]>
<![CDATA[Simanjuntak, jeffrey Benediet]]>;
<![CDATA[Laksana, I Gusti Ngurah Dharma]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Aborsi adalah tindakan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Perilaku ini bertentangan dengan hukum di Indonesia, dan tercantum dalam Pasal 346 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kehidupan. Terlepas dari kenyataan bahwa aborsi adalah ilegal, sebagian besar aborsi masih dilakukan pada perempuan karena berbagai alasan karena undang-undang dan peraturan saat ini kurang toleran terhadap situasi di mana perempuan dipaksa untuk melakukan aborsi. Aborsi sering dapat dibagi menjadi dua kategori: aborsi yang tidak disengaja dan aborsi yang disengaja. Aborsi yang terjadi secara tidak sengaja dan tanpa adanya tindakan yang disengaja dikenal sebagai aborsi yang tidak disengaja. Sebaliknya, aborsi yang disengaja adalah aborsi yang terjadi karena suatu pilihan. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik studi literatur untuk mengupas lebih dalam permasalahan yang dihadapi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap negara memiliki hukum aborsi yang berbeda. Kata Kunci: Aborsi, Hukum, Undang-Undang Hukum Pidana ABSTRACT Abortion is an act to intentionally end a pregnancy before the fetus can live outside the womb. this behavior is against the law in Indonesia, and is listed in Article 346 of the Criminal Code concerning Crimes Against Life. Despite the fact that abortion is illegal, most abortions are still performed on women for various reasons as current laws and regulations are less tolerant of situations where women are forced to have abortions. Abortions can often be divided into two categories: harmless abortions and harmless abortions. Abortions that occur accidentally and without any countermeasures are known as harmless abortions. Anti, winning abortion is an abortion that occurs by choice. In this study, researchers will use literature study techniques to explore more deeply the problems they face. The research results show that each country has different abortion laws. Keywords: Abortion, Law, Criminal Law]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PINJAMAN ONLINE DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Gunawan, Kadek Geena Engrasia]]>;
<![CDATA[Laksana, I Gusti Ngurah Dharma]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online dalam Financial Technology di Indonesia serta mengetahui bagaimana pendekatan pengawasan yang tepat untuk melindungi konsumen pinjaman online dalam Financial Technology tersebut. Jurnal ini mempergunakan metode penulisan hukum normatif yang bersumber pada norma-norma hukum seperti peraturan perundangan-undangan serta menggunakan teknik penulisan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pinjaman online dalam penyelenggaraan financial technology tercantum dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta tidak bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pendekatan pengawasan yang tepat digunakan dalam melindungi konsumen pinjaman online adalah market conduct atau perilaku pasar. Kata Kunci: Financial Technology, Perlindungan Konsumen, Pinjaman Online]]>
<![CDATA[Kedudukan Kompetensi Penyusun dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ]]>
<![CDATA[Putu Alex Virdana Putra]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/presidensial.v1i3.77
<![CDATA[This writing has the aim of knowing the Procedures and Requirements to receive a certificate of competence in the preparation of environmental impact analysis. This is very useful, because it will provide illustrations to other people and legal entities who want to be completed if they want to have a certificate of competence in compiling an analysis of environmental impacts. With the explanation of the mechanism and requirements, therefore a person or legal entity can prepare an analysis of environmental impacts by obtaining a certificate of competence for compiling an analysis of environmental impacts. The main objective of the Environmental Impact Analysis is to ensure that business and development activities can run continuously without destroying and damaging the environment, so in another sense, business or appropriate actions from the perspective of environmental aspects.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN TERHADAP KEDUDUKAN ADMINISTRASI ANAK DALAM HAL KEPERDATAAN ]]>
<![CDATA[Aziz, Abdul]]>;
<![CDATA[Laksana, I Gusti Ngurah Dharma]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v10i7.10695
<![CDATA[Artikel ini disusun karena masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa mencatatkannya kepada petugas pencatat perkawinan di lembaga yang berwenang. Tujuan mendasar dari artikel ini adalah untuk mengedukasi pembaca tentang potensi dampak hukum perkawinan siri di Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendekatan normatif. Keabsahan perkawinan di Indonesia dapat dipastikan dengan mengikuti prosedur yang relevan, seperti mendaftarkan perkawinan pada pejabat yang berwenang dan melaksanakan upacara sesuai dengan keyakinan agama dan filosofi para peserta. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah tempat dimana umat Islam dapat menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Sebaliknya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat menangani pendaftaran bagi non-Muslim. Pencatatan ini berfungsi sebagai bukti resmi yang diakui negara atas sahnya suatu pernikahan dan diterbitkan dalam bentuk akta oleh lembaga berwenang. Dengan pengakuan ini, negara turut serta dalam melindungi dan memberikan kepastian hukum yang memiliki dampak yuridis untuk mendapatkan hak-hak administratif. Jika pernikahan tidak dicatatkan kepada lembaga yang berwenang, status anak sebagai hasil pernikahan hanya akan terikat dengan aspek keperdataan (waris) dengan ibu dan keluarga ibunya. Untuk mengakui seorang anak luar nikah sebagai anak sah, ayah biologisnya harus dapat membuktikan melalui bukti ilmiah dan teknologi, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/2010. Hukum perdata juga mengatur hak-hak anak luar nikah terkait dengan keperdataan dari ayah biologisnya, dengan catatan terdapat bukti yang absah.]]>
<![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah dengan Perlindungan Hukumnya Di Kabupaten Buleleng ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Wisnu Satria Wangsa]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Riset dan Inovasi Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v2i4.2298
<![CDATA[Indonesia is known as a state of law that has regulated various protections of ideas in the form of innovation and creativity that have various economic values through many laws and regulations related to Intellectual Property Rights. This is very necessary because as we know Indonesia has enormous potential in the creative industry and abundant natural resources. The rapid development of the creative industry in Indonesia greatly contributes to the country's economic growth. Where it can be seen from year to year there are always updates and additions to the number of creative products both from young people and community groups engaged in entrepreneurship. The existence of UMKM and their policies have been implemented and used through several laws and regulations, in the context of developing the business climate, including Law No. improve the expertise and position and institutions of Micro, Small, and Medium Enterprises in the national economy. Various aspects and actions of the government covering many things in terms of production, marketing and branding are carried out so that MSMEs are able to compete in the national and international realm. economy through many laws and regulations related to Intellectual Property Rights. This is very necessary because as we know Indonesia has enormous potential in the creative industry and abundant natural resources. The rapid development of the creative industry in Indonesia greatly contributes to the country's economic growth. Where it can be seen from year to year there are always updates and additions to the number of creative products both from young people and community groups engaged in entrepreneurship. The existence of UMKM and their policies have been implemented and used through several laws and regulations, in the context of developing the business climate, including Law No. improve the expertise and position and institutions of Micro, Small, and Medium Enterprises in the national economy. Various aspects and actions of the government covering many things in terms of production, marketing and branding are carried out so that UMKM are able to compete in the national and international realm.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS BENTUK PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA (MANDATORY VS VALUNTARY) ]]>
<![CDATA[Jefri]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/v3i3.1654
<![CDATA[Perusahaan dalam menjalankan roda usahanya harus mampu memberikan dampak bagi masyarakat. Untuk itu studi ini memiliki maksud untuk mengkaji kewajiban perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat serta meninjau pengawasan dan akuntabilitas hukum dari pelaksanaan CSR di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif guna menelaah peraturan hukum terkait CSR dan memahami konsep serta peran CSR dalam perspektif hukum di Indonesia. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, menjelaskan bahwa di Indonesia ada sejumlah kewajiban hukum yang mengatur mengenai CSR dan perusahaan harus mematuhi ketentuan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan sumber lainnya.]]>
<![CDATA[The Rights of Customary Law Communities to Resources: The Relationship of Coexistence of State Law and Customary Law ]]>
<![CDATA[Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa]]>;
<![CDATA[Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana]]>;
<![CDATA[Arjawa, I Gst Pt Bagus Suka]]>;
<![CDATA[Laksana, I Gusti Ngurah Dharma]]>;
<![CDATA[Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v13i1.1329
<![CDATA[This research aims to determine and analyze the relationship between state law and customary law regarding the rights of customary law communities to natural resources. The application of state law and customary law is a fact related to the lives of customary law communities and their areas of life which are inseparable from natural resources. Apart from constitutional recognition as stipulated in 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, various laws and regulations in the natural resources sector also provide space for regulation of customary law communities based on policies that tend to be centralized. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual and factual approaches with qualitative prescriptive analysis. The research results found that customary law as a guideline for managing natural resources by customary law communities does not yet fully exist because the recognition of customary law communities is partial. In the perspective of John Griffith’s theory of legal pluralism, the relationship between state law and customary law is categorized as weak legal pluralism because of the dominant right to control the state through state law. Integration of coexistence between customary law and state law can only be realized if there is a law that specifically regulates customary law communities so that it is no longer determined based on the sectoral ego of various laws that regulate natural resources.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Komang Vitania Trisnadika Prameswari]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 8 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/615wfp67
<![CDATA[Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui regulasi hukum terkait praktik greenwashing di Indonesia dan perlindungan hukum bagi konsumen terkait praktik greenwashing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari artikel ini adalah belum ada regulasi khusus di Indonesia yang mengatur praktik greenwashing secara rinci. Namun, ada beberapa aturan hukum yang menjadi dasar hukum atas praktik greenwashing di Indonesia seperti, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Perlindungan hukum terhadap praktik greenwashing hanya diatur secara garis besar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang menerapkan praktik greenwashing harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi seperti penggantian biaya, pemberian pelayanan kesehatan dan santunan, atau hukuman penjara selama lima tahun. Penulis menekankan perlu adanya regulasi khusus yang mengatur tentang greenwashing untuk menjamin perlindungan bagi konsumen dan mengatasi praktik greenwashing di Indonesia.]]>
