Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Kajian Bali Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum Prasada Vyavahara Duta Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Open Access DRIVERset Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PINJAMAN ONLINE DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA Gunawan, Kadek Geena Engrasia; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online dalam Financial Technology di Indonesia serta mengetahui bagaimana pendekatan pengawasan yang tepat untuk melindungi konsumen pinjaman online dalam Financial Technology tersebut. Jurnal ini mempergunakan metode penulisan hukum normatif yang bersumber pada norma-norma hukum seperti peraturan perundangan-undangan serta menggunakan teknik penulisan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pinjaman online dalam penyelenggaraan financial technology tercantum dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta tidak bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pendekatan pengawasan yang tepat digunakan dalam melindungi konsumen pinjaman online adalah market conduct atau perilaku pasar. Kata Kunci: Financial Technology, Perlindungan Konsumen, Pinjaman Online
Kedudukan Kompetensi Penyusun dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Putu Alex Virdana Putra; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v1i3.77

Abstract

This writing has the aim of knowing the Procedures and Requirements to receive a certificate of competence in the preparation of environmental impact analysis. This is very useful, because it will provide illustrations to other people and legal entities who want to be completed if they want to have a certificate of competence in compiling an analysis of environmental impacts. With the explanation of the mechanism and requirements, therefore a person or legal entity can prepare an analysis of environmental impacts by obtaining a certificate of competence for compiling an analysis of environmental impacts. The main objective of the Environmental Impact Analysis is to ensure that business and development activities can run continuously without destroying and damaging the environment, so in another sense, business or appropriate actions from the perspective of environmental aspects.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN TERHADAP KEDUDUKAN ADMINISTRASI ANAK DALAM HAL KEPERDATAAN Aziz, Abdul; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i7.10695

Abstract

Artikel ini disusun karena masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa mencatatkannya kepada petugas pencatat perkawinan di lembaga yang berwenang. Tujuan mendasar dari artikel ini adalah untuk mengedukasi pembaca tentang potensi dampak hukum perkawinan siri di Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendekatan normatif. Keabsahan perkawinan di Indonesia dapat dipastikan dengan mengikuti prosedur yang relevan, seperti mendaftarkan perkawinan pada pejabat yang berwenang dan melaksanakan upacara sesuai dengan keyakinan agama dan filosofi para peserta. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah tempat dimana umat Islam dapat menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Sebaliknya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat menangani pendaftaran bagi non-Muslim. Pencatatan ini berfungsi sebagai bukti resmi yang diakui negara atas sahnya suatu pernikahan dan diterbitkan dalam bentuk akta oleh lembaga berwenang. Dengan pengakuan ini, negara turut serta dalam melindungi dan memberikan kepastian hukum yang memiliki dampak yuridis untuk mendapatkan hak-hak administratif. Jika pernikahan tidak dicatatkan kepada lembaga yang berwenang, status anak sebagai hasil pernikahan hanya akan terikat dengan aspek keperdataan (waris) dengan ibu dan keluarga ibunya. Untuk mengakui seorang anak luar nikah sebagai anak sah, ayah biologisnya harus dapat membuktikan melalui bukti ilmiah dan teknologi, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/2010. Hukum perdata juga mengatur hak-hak anak luar nikah terkait dengan keperdataan dari ayah biologisnya, dengan catatan terdapat bukti yang absah.
Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah dengan Perlindungan Hukumnya Di Kabupaten Buleleng I Gusti Agung Wisnu Satria Wangsa; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i4.2298

Abstract

Indonesia is known as a state of law that has regulated various protections of ideas in the form of innovation and creativity that have various economic values ​​through many laws and regulations related to Intellectual Property Rights. This is very necessary because as we know Indonesia has enormous potential in the creative industry and abundant natural resources. The rapid development of the creative industry in Indonesia greatly contributes to the country's economic growth. Where it can be seen from year to year there are always updates and additions to the number of creative products both from young people and community groups engaged in entrepreneurship. The existence of UMKM and their policies have been implemented and used through several laws and regulations, in the context of developing the business climate, including Law No. improve the expertise and position and institutions of Micro, Small, and Medium Enterprises in the national economy. Various aspects and actions of the government covering many things in terms of production, marketing and branding are carried out so that MSMEs are able to compete in the national and international realm. economy through many laws and regulations related to Intellectual Property Rights. This is very necessary because as we know Indonesia has enormous potential in the creative industry and abundant natural resources. The rapid development of the creative industry in Indonesia greatly contributes to the country's economic growth. Where it can be seen from year to year there are always updates and additions to the number of creative products both from young people and community groups engaged in entrepreneurship. The existence of UMKM and their policies have been implemented and used through several laws and regulations, in the context of developing the business climate, including Law No. improve the expertise and position and institutions of Micro, Small, and Medium Enterprises in the national economy. Various aspects and actions of the government covering many things in terms of production, marketing and branding are carried out so that UMKM are able to compete in the national and international realm.
TINJAUAN YURIDIS BENTUK PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA (MANDATORY VS VALUNTARY) Jefri; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1654

Abstract

Perusahaan dalam menjalankan roda usahanya harus mampu memberikan dampak bagi masyarakat. Untuk itu studi ini memiliki maksud untuk mengkaji kewajiban perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat serta meninjau pengawasan dan akuntabilitas hukum dari pelaksanaan CSR di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif guna menelaah peraturan hukum terkait CSR dan memahami konsep serta peran CSR dalam perspektif hukum di Indonesia. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, menjelaskan bahwa di Indonesia ada sejumlah kewajiban hukum yang mengatur mengenai CSR dan perusahaan harus mematuhi ketentuan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan sumber lainnya.
The Rights of Customary Law Communities to Resources: The Relationship of Coexistence of State Law and Customary Law Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa; Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana; Arjawa, I Gst Pt Bagus Suka; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma; Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i1.1329

Abstract

This research aims to determine and analyze the relationship between state law and customary law regarding the rights of customary law communities to natural resources. The application of state law and customary law is a fact related to the lives of customary law communities and their areas of life which are inseparable from natural resources. Apart from constitutional recognition as stipulated in 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, various laws and regulations in the natural resources sector also provide space for regulation of customary law communities based on policies that tend to be centralized. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual and factual approaches with qualitative prescriptive analysis. The research results found that customary law as a guideline for managing natural resources by customary law communities does not yet fully exist because the recognition of customary law communities is partial. In the perspective of John Griffith’s theory of legal pluralism, the relationship between state law and customary law is categorized as weak legal pluralism because of the dominant right to control the state through state law. Integration of coexistence between customary law and state law can only be realized if there is a law that specifically regulates customary law communities so that it is no longer determined based on the sectoral ego of various laws that regulate natural resources.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING DI INDONESIA Komang Vitania Trisnadika Prameswari; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 8 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/615wfp67

Abstract

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui regulasi hukum terkait praktik greenwashing di Indonesia dan perlindungan hukum bagi konsumen terkait praktik greenwashing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari artikel ini adalah belum ada regulasi khusus di Indonesia yang mengatur praktik greenwashing secara rinci. Namun, ada beberapa aturan hukum yang menjadi dasar hukum atas praktik greenwashing di Indonesia seperti,  yaitu  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 69  Tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan  Pangan,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019 tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik Perlindungan hukum terhadap praktik greenwashing hanya diatur secara garis besar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang menerapkan praktik greenwashing harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi seperti penggantian biaya, pemberian pelayanan kesehatan dan santunan, atau hukuman penjara selama lima tahun. Penulis menekankan perlu adanya regulasi khusus yang mengatur tentang greenwashing untuk menjamin perlindungan bagi konsumen dan mengatasi praktik greenwashing di Indonesia.
ANALISIS PUTUSAN PN WAINGAPU NOMOR 139/Pid.B/2022/PN Wgp TENTANG PENYEBARANKONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL Ida Bagus Dharma Wicaksana Putra; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 2 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i2.1616

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengevaluasi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 139/Pid.B/2022 berdasarkan bukti yang disajikan dalam sidang dan untuk memahami kriteria pembuktian yang digunakan hakim. Fokus studi mencakup evaluasi putusan tersebut sesuai dengan alat bukti yang diperlihatkan serta kriteria pembuktian dalam tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan lainnya seperti perundang-undangan dan analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa putusan tersebut telah mempertimbangkan alat bukti yang ada dan menyatakan terdakwa bersalah atas tuduhan menyebarluaskan pornografi. Selain itu, penelitian ini juga menggali kriteria yang digunakan hakim dalam menilai keabsahan bukti dalam konteks hukum yang relevan.
ANALISIS HUKUM PERALIHAN SERTIFIKAT TANAH KONVENSIONAL KESERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN No. 1 TAHUN 2021 Julianus Zendrato; I Gede Teguh Wiweka; Mala Hayati; Gerald Alvaro Gwaine Purba; Ida Bagus Gede Pradnyana Jelantik; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2518

Abstract

Transformasi digital di bidang pertanahan menjadi langkah strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya melalui kebijakan penerbitan sertifikat tanah elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong efisiensi, transparansi, serta memperkuat kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis landasan hukum serta mekanisme peralihan dari sertifikat tanah konvensional ke bentuk elektronik dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak subyek hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sertifikat tanah elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertifikat fisik, implementasinya masih menghadapi tantangan dari sisi infrastruktur, literasi digital, serta perlindungan data pribadi pemegang hak. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi yang lebih komprehensif serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan sistem pertanahan digital secara berkelanjutan dan lebih baik di masa yang akan datang.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KENDALA KREDIT AKIBAT PENCATATAN DALAM SLIK OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) I Ketut Evaokta Arsa Wijaya; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/ffawmn50

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan strategis dalam mengawasi sekaligus mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia guna menciptakan sistem yang stabil, transparan, dan akuntabel. SLIK, atau Sistem Layanan Informasi Keuangan, menjadi satu di antara sistem yang dikelola oleh OJK sebagai pengganti Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. SLIK dirancang untuk memberikan akses informasi debitur kepada lembaga keuangan guna mendukung pengambilan keputusan kredit secara lebih akurat. Namun, sistem ini menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kesalahan pencatatan dalam SLIK, yang dapat berdampak negatif terhadap akses kredit mereka. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur yang tercantum dalam SLIK serta tanggung jawab lembaga keuangan dalam menjaga akurasi data. Hasil penelitian menemukan bahwasanya terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan hak debitur, termasuk kewajiban lembaga keuangan untuk menjaga kerahasiaan dan keakuratan data, serta pemberian kompensasi atas kesalahan pelaporan. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) menjadi landasan penting guna menjaga integritas sistem keuangan serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Dengan demikian, diperlukan peningkatan pengawasan oleh OJK dan kepatuhan dari lembaga keuangan dalam memastikan validitas data debitur. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif juga harus dikembangkan guna melindungi hak-hak debitur dan menjaga kredibilitas sektor jasa keuangan.
Co-Authors A. A. A. N. Harmini A.A. Ade Aryadi Abdul Aziz Afina Syifa Alfafa Aloysius Nathan Aristo Anak Agung Gde Oka Parwata Anak Agung Gede Oka Parwata Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ngurah Krisna Pratama Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi Anak Agung Wahyu Wedangga Ari Dalem, A.A. Gd. Bgs. Trisna Arjawa, I Gst Pt Bagus Suka Audric Devnaya Ayu Chitra Permatasari Dewi Ayu Komang Yuliantari Candra Dewi Bastian Daniel Reynaldi Bisma Danendra Clinton Satria Hanas Cok Gede Putra Janadipa Pemayun Dekantara, Ahmad Ridho Hakim Denamar, Anak Agung Bagus Brabham Desak Nyoman Citra Mas Saraswati Dewa Ayu Agung Ika Pramesti Dewa Gede Rama Mahadewa Edward Pardamean Purba Gede Krisna Hendrayana Sanjaya Genardi, Yabes Rydon Gerald Alvaro Gwaine Purba Gunawan, Kadek Geena Engrasia Hendra Rusliyadi I Dewa Ayu Ahadhita I Gede Putu Putra Wibawa I Gede Teguh Wiweka I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ngurah Divya Baswara I Gusti Agung Wisnu Satria Wangsa I Gusti Lanang Agung Hendra Dharmayasa I Gusti Ngurah Mahendrajaya I Ketut Evaokta Arsa Wijaya I Ketut Singgih I KETUT SUDANTRA I Komang Adi Saputra I Made Adelphi Aridito I Made Dwi Putra Sanjaya I Made Walesa Putra I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana I Putu Gede Dalem I Putu Gede Wira Adnyana I Putu Gunawan IB Gede Ananda Widya Artana Ida Ayu Made Aristya Anggreni Ida Ayu Nym Hari Kumara Dewi Ida Bagus Dharma Wicaksana Putra Ida Bagus Gede Pradnyana Jelantik Indira Putri Mahesti Indra Wirajaya, Pande Putu Intan Septiyani Jayananta, I Wayan Yudha Jayani Giri, Ni Made Dwi Ayu Jean Charity Johana Godelava Jefri Joshua Pandapotan Hae Julianus Zendrato Kadek Andi Murdana Kadek Suarkayasa Komang Vitania Trisnadika Prameswari Komang Widiana Purnawan M. Albizard Alief Alamsyah Made Dandy Pranajaya Made Diah Pramandhani N Made Ganetri Putri Cantika Mala Hayati Mayada Christ Adi Melsy Yani Binaria Br Kaban Monik Ananda Kusuma Pratiwi Nainggolan, Tiffani Roulina Nathasya Christie Ngurah Nandha Rama Putra Ni Kadek Andhina Putri Artini Ni Kadek Ariyanti Pratiwi Ni Luh Juliani Ni Luh Putu Alya Karmelia Armani Ni Made Diana Kencana Putri Ni Nyoman Disna Triantini NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Ayu Meylan Ardini Ni Putu Purwanti Ni Putu Santika Dwi Lestari Ni Putu Yulia Tirtania Ni Wayan Ella Apryani Nyoman Aldryan Widyanto Octavia Dewi Indrawati P. Billy Indra Armawan Pande Gede Sastra Waradana Putri, Ni Putu Amelinda Karina Putu Alex Virdana Putra Putu Bagus Bimandika Arnawa Putu widhi kurniawan mastina putra Rahim, Ica Aprila Satya Gita Adhyaksa Sawitri, Dewa Ayu Dian Simanjuntak, jeffrey Benediet Suwacana, I Putu Gede Tjok Istri Putra Astiti Waisnawa, I Made Sega Putra Wayan Putri Parameswari Wiarta Yasa, I Putu Charles