Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.75
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Kajian Bali Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL HUKUM PRASADA Vyavahara Duta POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik
I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 88 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 88 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PERANAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN KADALUARSA I Gusti Agung Ngurah Divya Baswara; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i04.p1

Abstract

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan terhadap konsumen terkait produk kemasan kadaluarsa serta pertanggungjawaban dari para produsen atau pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab akibat peredaran produk kemasan kadaluarsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif. Hasil penelitian menunjukkan, masih banyak para pelaku usaha melakukan kecurangan dan tidak bertanggungjawab atas produknya yang sudah kadaluarsa dan pihak konsumen banyak tidak memperhatikan dan menyadari tanggal kadaluarsa dari produk makanan dan minuman tersebut. Pada dasarnya, perlindungan konsumen itu mempunyai arti sendiri seperti kaidah dan strategi yang mendapatkan jaminan dari kepastian hukum terhadap konsumen. Pada dasarnya, para konsumen mempunyai arti seperti pihak tertentu yang membayar untuk mendapatkan jasa atau produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan dan minuman, kedua hal tersebut merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia. Maka tak heran banyak orang yang sangat menjada pola makan hingga menerapkan pola hidup sehat. Terkadang beberapa orang banyak yang tidak memperhatikan tanggal dari kadaluarsa dari produk kemasan yang mereka konsumsi. Produk kemasan kadaluarsa merupakan “suatu kondisi dimana suatu produk pangan sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya”. Pertanggungjawaban atas suatu produk khususnya produk makanan merupakan tanggung jawab dari pihak produsen selaku pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan, baik pada proses perdagangan maupun proses pendistribusian produk makanan tersebut sampai pada tangan masyarakat selaku konsumen. Kata Kunci : Konsumen, Makanan dan Minuman, Kadaluarsa. ABSTRACT The purpose of this research is to find out the responsibilities of producers or business actors who are not responsible for the circulation of expired packaged products, as well as the role of the government and institutions engaged in consumer protection related to expired packaging products. This research use normative legal research. Where in fact, tbere are still many business actors who commit fraud and are not responsible for their expired products and many consumers do not pay attention and realize the expiration date of these food and beverage products. Basically, consumer protection has its own meaning such as rules and strategies that get guarantees from legal certainly to consumers. Basically, consumers have a meaning like certain parties who pay to get services or products with the aim of meeting their respective needs. Basically, humans need goods or service to meet their basic daily needs. So its not surprising that many people are very careful with their diet to adopt a healthy lifestyle. Sometimes many people do not pay attention to the expiration date of the packaged products the consume. Expired packaging products are “a condition where a food product is said to be unfit because it has passed the time specified on its packaging”. Accountability for a product, especially food products, is the responsibility of the producer as a business actor in providing security guarantees, both in the trading process and the distribution process of the food product until it reaches the hands of the community as consumers. Keywords : Consumer, Food and Beverage, Expiration.
PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018 PADA DOMINO PIZZA GELAEL Bastian Daniel Reynaldi; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i15.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 oleh Domino Pizza Gelael dan melihat solusi dari Domino Pizza Gelael untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Adapun jenis metode penelitian yang dipergunakan pada perusahaan yang menjadi obyek penelitian yaitu Domino Pizza Gelael adalah metode penelitian hukum empiris. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penulis mengetahui seberapa maksimal Domino Pizza Gelael menerapkan Pergub Bali ini ditokonya, dan kemudian terdapat beberapa kendala sehingga penerapan Pergub Bali ini menjadi kurang maksimal serta solusi yang diberikan Domino Pizza Gelael mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kata Kunci : Lingkungan, Plastik, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 ABSTRACT This research aimed to analyze the implementation of Bali Governor Regulation No. 97 of 2018 by Domino Pizza Gelael and examine solutions from Domino Pizza Gelael to reduce the use of single-use plastic. The type of research method used in the company that is the object of research, namely Domino Pizza Gelael is an empirical research method. The results obtained from this study are that the author knows how much Domino Pizza Gelael applies this Bali Governor Regulation in his shop, and then there are several obstacles so that the implementation of this Bali Governor Regulation becomes less than optimal and the solution provided by Domino Pizza Gelael reduces the use of single-use plastic. Keywords : Environmental, Plastic, Bali Governor Regulation Number 97 of 2018
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI DESA SIBANG KAJA I Putu Gede Wira Adnyana; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.306 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i06.p20

Abstract

Tujuan Penulisan ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Desa Sibang Kaja. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris berdasarkan wawancara beserta data yang diperoleh dari pemerintahan desa sibang kaja. Hasil penelitian menunjukkan implementasi dari Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018, secara penuh belum terwujudkan di desa Sibang Kaja. Berbagai macam upaya yaitu pembuatan Ecobrick, Bank Sampah, hingga pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar solar telah dilaksanakan guna mengatasi timbulan sampah plastik sekali pakai di lingkungan masyarakat desa Sibang Kaja. Ditemukannya kendala pada usaha warung-warung kecil yang masih kedapatan menyediakan kantong plastik kepada konsumen. Dengan berlakunya peraturan ini, pemerintah desa Sibang Kaja tidak memberlakukan sanksi administratif kepada masyarakatnya yang melanggar, melainkan diberlakukan cara lain yang konsisten dan lebih efektifdengan mengutamakan pendekatan sosialisasi serta memberi pengarahan kepada masyarakat maupun pelaku usaha agar tercapainya kesadaran tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari sampah plastik sekali pakai. The meaning of this writing to knowing the implementation of Bali Governor's Regulation Number 97 of 2018 about limiting the generation of single use plastic waste in Sibang Kaja Village. this paper uses an empirical legal raesarch method based on interview and data obtained from the Sibang Kaja village government. This study shows that implementation of Bali Governor's Regulation Number 97 of 2018, has not been fully realized in Sibang Kaja village, various efforts, namely the manufacture of Ecobricks, Waste Banks, to processing plastic waste into diesel fuel have been implemented to overcome the generation of single-use plastic waste in the Sibang Kaja village community. There are still obstacles in the small shop businesses that are still found providing plastic bags to consumers. With the enactment of this regulation, the Sibang Kaja village government doesn’t impose administrative punishment on citizens who violate it, but other consistent and more effective methods are applied by prioritizing the socialization approach and providing direction to the community and business actors so that awareness is achieved about the dangers that can be caused by plastic waste.
PENGATURAN KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN IZIN USAHA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA Intan Septiyani; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i05.p11

Abstract

Penelitian ini tujuannya dalam rangka mengetahui konsep perizinan usaha pada bidang lingkungan hidup dengan berlandaskan pada UU No.32 Tahun 2009 perihal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif berdasarkan bahan hukum primer. Hasil studi menunjukkan bahwa pada UU Cipta Kerja pemberian izin diberikan oleh pemerintahan pusat dimana hal ini didasarkan pada penghitungan tingkat bahaya serta nilai potensial yang ada pada aspek lingkungan, keselamatan, serta penggunaan sumber daya. Bilamana ada pelanggaran yang penerima izin lakukan, dengan demikian konsekuensinya adalah pencabutan izin usaha. Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Perizinan, Cipta Kerja ABSTRACT This study aims to determine the concept of business licensing in the environmental sector based on Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The writing of this article uses a normative juridical approach research method based on primary legal materials. The results of the study indicate that in the Employment Creation Act, the permit is granted by the central government where this is based on the calculation of the level of danger and the potential value in environmental, safety, and resource use aspects. If there is a violation by the licensee, the consequence is the revocation of the business license. Key Words: Environment, Licensing, Job Creation
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN MASKER MEDIS TANPA LABEL IZIN EDAR KEMENKES RI Ni Luh Putu Alya Karmelia Armani; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i06.p19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji dari sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan PERMENKES No. 62 Tahun 2017 mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum yang merupakan bagian dari perlindungan hukum kepada konsumen guna mencapai kepastian hukum, yang dapat diberikan oleh pelaku usaha bilamana konsumen mengalami kerugian akibat dari pemakaian suatu produk masker medis tanpa izin edar oleh KEMENKES RI yang diperjual-belikan oleh pelaku usaha. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil yang didapatkan setelah penelitian yaitu bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terkait kerugian konsumen akibat penjualan masker medis tanpa izin edar Kementerian Kesehatan adalah berupa ganti kerugian, pengembalian uang dan/atau penggantian atas kerugian akibat pemakaian barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya sesuai ketentuan Pasal 19 dan Pasal 7 huruf f UUPK, serta penetapan sanksi administratif berupa ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,00. Kemudian pengenaan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin edar (Pasal 63 PERMENKES No. 62 Tahun 2017).Terkait Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap penjualan masker medis tanpa izin edar yakni melalui Pasal 4, Pasal 7 huruf d UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 6 PERMENKES No. 62 Tahun 2017 serta website resmi pengaduan melalui Halo Kemenkes (1500567). Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, Masker Medis, Izin Edar ABSTRACT The study aims to find out and examine from the side of the Consumer Protection Act and PERMENKES Number 62 of 2017 concerning forms of legal liability which are part of legal protection to consumers in order to achieve legal certainty, which can be provided by business actors if consumers experience losses due to the use of a medical mask product without distribution permit by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia which is traded by business actors. The research in this journal uses normative legal reserch methods with a statute approach. The research’s results are the legal liability by business actors to consumers who losses suffered due to the sale of medical masks without a distribution permit from the Ministry of Health in the form of compensation, refunds and compensation for losses due to the use of goods or services traded according to Article 19 and Article 7 letter f of the UUPK, and administrative sanctions in the form of sanctions in the amount of Rp. 200,000,000.00. And administrative sanctions such as written warnings, termination of termination, revocation of distribution permits (Article 63 PERMENKES No. 62 of 2017). Regarding the legal shelter provided to consumers against the sale of medical masks without distribution permit, namely through article 4, article 7 letter d of the Consumer Protection Law and article 6 PERMENKES No. 62 of 2017 also the official website for complaints through Halo Ministry of Health (150567). Keyword : Liability, Business Actors, Medical Mask, Distribution Permit
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PAY LATER DI APLIKASI SHOPEE Nathasya Christie; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i07.p4

Abstract

Tulisan dalam studi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai keabsahan hukum dalam perjanjian Shopee. Serta untuk memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum untuk kreditur dan debitur dalam layanan pay later. Dengan memakai metode yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil dari studi ini mengindikasi bahwa perjanjian pay later harus berdasarkan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi” yang merujuk Pasal 1320 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi debitur, sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur tercantum dalam Pasal 5 “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.” Kata Kunci : Bayar Nanti, Debitur, Kreditur, Aplikasi Online, Marketplace. ABSTRACT The paper in this study aims to provide knowledge about the juridical review of pay later agreements as a payment method in e-commerce, especially Shopee. As well as to provide knowledge about legal protection for creditors and debtors in pay later services. By applying the juridical-normative research method through a statutory approach. The results of this study indicate that the pay later agreement must be based on the “Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016 concerning Technology-Based Borrowing-Lending Services” which refers to Article 1320 of the “Civil Code.” The form of legal protection is preventive and repressive for debtors, while the form of legal protection for creditors is stated in Article 5 of Law “Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority.” Keywords : Pay Later, Debtors, Creditors, Online Applications, Marketplace.
EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIAWI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK Mayada Christ Adi; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i08.p2

Abstract

Maksud dari riset ini adalah untuk meninjau mengenai penerapan sanksi kebiri kimiawi kepada para pelaku penganiayaan seksual pada anak serta tindakan kebiri kimiawi tersebut sudah secara efektif atau belum dalam mencegah terjadinya penganiayaan seksual pada anak. Riset ini menggunakan cara riset aturan normatif oleh mengkaji bahan-bahan inferior meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum serta kajian maupun pandangan dari ahli hukum yang termuat didalamnya, sehingga hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa tindakan kebiri kimia bisa dikatakan efektif dikarenakan pidana penjara belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku pedofelia. Pada penerapannya masih adanya konflik antara UU. No. 17 tahun 2016 dengan Perspektif Undang-Undang HAM serta Kode Etik Kedokteran dan juga peraturan ini masih bisa dikatakan lemah dalam pengimplementasinya. Kata Kunci: Hukuman Kebiri Kimiawi, Kekerasan Seksual, Undang-Undang. ABSRACT The purpose of this study is to examine the application of chemical castration to perpetrators of sexual violence against children and whether or not chemical castration has been effective in preventing sexual violence against children. This study uses a normative legal research method by examining secondary materials including legal books, legal journals as well as studies and views from legal experts contained in it, so that the results of this study show that chemical castration can be said to be effective due to imprisonment. cannot act as a deterrent effect to pedophile perpetrators. In its application there is still a conflict between Statute no. 17 of 2016 Perspective of the Law on Human Rights and the Code of Medical Ethics as well as this regulation can still be said to be weak in its implementation. Key Words : Chemical Castration, Sexual Violence, Code.
PENGATURAN PRINSIP KEPERCAYAAN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN DI BANK Ida Ayu Nym Hari Kumara Dewi; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i06.p20

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah guna memahami secara lebih dalam mengenai pengaturan prinsip kepercayaan perbankan. Pada penelitian yang peneliti laksanakan, metode penelitian hukum normatif digunakan untuk melakukan analisis dalam studi ini dengan melakukan telaah dengan cara yang komprehensif yang bersumber pada bahan hukum yang diperoleh serta telah dikumpulkan, untuk kemudian dilakukan pengolahan dan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Diterapkannya prinsip tersebut tidak luput serta lepas dari adanya kemungkinan hilangnya rasa percaya hingga loyalitas nasabah terhadap bank. Namun, ditemukannya kelemahan serta kekurangan pada peraturan pemerintah yang mana didalamnya tidak mengatur mengenai rasa percaya dengan cara yang tersirat, yang menimbulkan norma yang semakin kabur. Dengan adanya fakta ini, sangat penting untuk dilakukan studi mengenai prinsip kepercayaan perbankan beserta dampak yang hukum timbulkan akibat tidak terkondisinya loyalitas nasabah yang di kemudian hari dapat memberi gambaran dan pemahaman tentang prinsip kepercayaan itu sendiri. KataKunci: Prinsip Kepercayaan, Upaya Preventif, LoyalitasNasabah ABSTRACT The purpose of this study is to understand more deeply about the regulation of banking trust principles. In the research that the researchers carried out, the normative legal research method was used to conduct analysis in this study by conducting a comprehensive study based on the legal materials obtained and had been collected, to then be processed and analyzed in a qualitative descriptive manner. The application of this principle is inseparable from the possibility of loss of trust and customer loyalty to the bank. However, weaknesses and shortcomings were found in government regulations which did not regulate trust in an implied way, which gave rise to increasingly blurred norms. Given this fact, it is very important to conduct a study on the principle of banking trust and the legal impact that can result from unconditioned customer loyalty which in the future can provide an overview and understanding of the principle of trust itself. Keyword:FiduciaryPrinciple, Preventive Effort, CustomerLoyalty.
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP PENGGUNA JASA YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN PESAWAT TERBANG I Made Adelphi Aridito; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i06.p04

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dari perusahaan maskapai penerbangan terhadap korban yang dirugikan karena terjadinya kecelakaan pesawat. Adapun kajian studi ini termasuk ke dalam penelitian kajian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yaitu statute approach. Hasil kajian penelitian ini menunjukan adanya keterkaitan antara hukum dan juga pertanggungjawaban dari perusahaan maskapai penerbangan terhadap korban sebagai pihak yang dirugikan akibat kecelakaan pesawat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Permenhub 77/2011). This study aims to determine the liability of airline companies to the victims who are harmed due to plane crashes. This study is comprised as a normative legal research implementing the statute approach method. Results of this study shows the legal relationship between and also the airline company’s responsibility to the victim as the party who was harmed due to the plane crash in accordance with the Regulation of the Minister of Transportation No. 77 of 2011 concerning Responsibilities of Air Transport Carriers (Permenhub 77/2011).
TATA CARA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA I Gusti Ngurah Mahendrajaya; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menelaah Pilkada Serentak Tahun 2020 banyak menuai problematika bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang melanda sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya menjadi menurun. Wabah pandemi Covid-19 telah mengancam kesehatan masyarakat dan memberikan dampak terhadap agenda demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam melakukan penelitian, supaya mengetahui bagaimana hak pilih masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 sebagai pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris, sifat penelitiannya ialah deskriptif menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yang dirangkum dalam analisis kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada Serentak Tahun 2020 mengantisipasi bahwa pelaksanaannya tidak dilakukan dalam keadaan yang normal, sehingga harus mempersiapkan pelaksanaan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Dengan adanya Perppu No. 2 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.6 Tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 itu artinya pemerintah menyokong pelaksanaan Pilkada langsung secara lazim, sehingga dapat diapresiasi bahwa pemerintah berusaha merealisasikan hak konstitusional warga negara dengan penyelenggaraan pilkada. Tetapi, hal yang bisa digaris bawahi adalah terwujudnya hak-hak berupa hak memilih, hak hidup, dan hak memperoleh kesehatan ialah hak asasi manusia (HAM). Untuk mencapai itu semua pemerintah harus menetapkan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan UU Covid-19 atau secara tegas pada pelaksanaan Pilkada Serentak. Kata Kunci: Tata Cara, Covid-19, Pemilihan Kepala Daerah, Konstitusional ABSTRACT This study aims to examine the Simultaneous Regional Head Elections in 2020 that reap many problems for the government and the community. This is due to the Covid-19 pandemic that hit so that the level of public participation in exercising their voting rights has decreased. The COVID-19 pandemic has threatened public health and has had an impact on the democratic agenda in Indonesia. Therefore, the author is interested in conducting research, in order to find out how people's suffrage in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections is the implementation of citizens' constitutional rights. In this study, empirical juridical research methods were used, the nature of the research was descriptive using secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Collecting data using a literature study which is summarized in a qualitative analysis. The type of research used is empirical legal research. The results of the study indicate that the 2020 Simultaneous Regional Head Elections anticipate that its implementation will not be carried out under normal circumstances, so it must prepare for implementation by complying with the Covid-19 health protocol. With the Perppu No. 2 of 2020 which has been stipulated as Law No. 6 of 2020 has provided legal certainty for the implementation of the 2020 Pilkada during the Covid-19 pandemic, which means that the government supports the implementation of direct elections in a normal way, so it can be appreciated that the government is trying to realize the constitutional rights of citizens. with holding elections. However, what can be underlined is that the realization of rights in the form of the right to vote, the right to life, and the right to health are human rights (HAM). To achieve this, all governments must establish a Covid-19 health protocol in accordance with the Covid-19 Law or explicitly on the implementation of Simultaneous Regional Head Elections. Keywords: Procedure, Covid-19, Regional Head Election, Constitutional.
Co-Authors A. A. A. N. Harmini A.A. Ade Aryadi Abdul Aziz Afina Syifa Alfafa Aloysius Nathan Aristo Anak Agung Gde Oka Parwata Anak Agung Gede Oka Parwata Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ngurah Krisna Pratama Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi Anak Agung Wahyu Wedangga Ari Dalem, A.A. Gd. Bgs. Trisna Arjawa, I Gst Pt Bagus Suka Audric Devnaya Ayu Chitra Permatasari Dewi Ayu Komang Yuliantari Candra Dewi Bagus Rajendra, A.A. Ngurah Bastian Daniel Reynaldi Clinton Satria Hanas Cok Gede Putra Janadipa Pemayun Dekantara, Ahmad Ridho Hakim Denamar, Anak Agung Bagus Brabham Desak Nyoman Citra Mas Saraswati Dewa Ayu Agung Ika Pramesti Dewa Gede Rama Mahadewa Edward Pardamean Purba Genardi, Yabes Rydon Gunawan, Kadek Geena Engrasia Hendra Rusliyadi I Dewa Ayu Ahadhita I Gede Putu Putra Wibawa I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ngurah Divya Baswara I Gusti Agung Wisnu Satria Wangsa I Gusti Lanang Agung Hendra Dharmayasa I Gusti Ngurah Mahendrajaya I Ketut Singgih I KETUT SUDANTRA I Komang Adi Saputra I Made Adelphi Aridito I Made Dwi Putra Sanjaya I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana I Putu Gede Dalem I Putu Gede Wira Adnyana I Putu Gunawan IB Gede Ananda Widya Artana Ida Ayu Made Aristya Anggreni Ida Ayu Nym Hari Kumara Dewi Indira Putri Mahesti Indra Wirajaya, Pande Putu Intan Septiyani Jayani Giri, Ni Made Dwi Ayu Jean Charity Johana Godelava Jefri Joshua Pandapotan Hae Kadek Andi Murdana Kadek Suarkayasa Komang Vitania Trisnadika Prameswari M. Albizard Alief Alamsyah Made Dandy Pranajaya Made Diah Pramandhani N Mayada Christ Adi Monik Ananda Kusuma Pratiwi Nainggolan, Tiffani Roulina Nathasya Christie Ngurah Nandha Rama Putra Ni Kadek Ariyanti Pratiwi Ni Luh Juliani Ni Luh Putu Alya Karmelia Armani Ni Nyoman Disna Triantini NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Ayu Meylan Ardini Ni Putu Purwanti Ni Putu Santika Dwi Lestari Ni Putu Yulia Tirtania Ni Wayan Ella Apryani Nyoman Aldryan Widyanto Octavia Dewi Indrawati P. Billy Indra Armawan Pande Gede Sastra Waradana Putri, Ni Putu Amelinda Karina Putu Alex Virdana Putra Putu Bagus Bimandika Arnawa Putu widhi kurniawan mastina putra Rahim, Ica Aprila Satya Gita Adhyaksa Sawitri, Dewa Ayu Dian Simanjuntak, jeffrey Benediet Suwacana, I Putu Gede Tjok Istri Putra Astiti Waisnawa, I Made Sega Putra Wayan Putri Parameswari Wiarta Yasa, I Putu Charles