Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.348
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Kajian Bali Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum Prasada Vyavahara Duta POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM PANDEMI COVID-19 Dewa Gede Rama Mahadewa; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini menjelaskan tentang masalah ketenagakerjaan yang muncul karena dampak Pandemi Covid-19. Hingga mengakibatkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan terhadap tenaga kerja. Oleh sebab itu suatu perlindungan hukum sangat diperlukan, agar menjamin kehidupan para pekerja yanggterkena PHK dalam masa pandemi. Penelitian ini merujuk pada penelitian normatif. Dimana metode penelitian secara normatif menggunakan pendekatan norma hukum serta perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Dalam hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan membawa dampak buruk bagi para perkerja karena hilangnya suatu pekerjaan dan juga membawa dampak akan meningkatnya tingkat pengangguran maupun kemiskinan di Indonesia. Bentuk dari perlindungan hukum akibat adanya pemutusan hubungan kerja telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Mengenai Ketenagakerjaan. Selain itu pemerintah juga menerbitkan produk hukum yang menjamin hak bagi para pekerja. Kata Kunci: Covid-19, Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum ABSTRACT The article describes about employment problems that have arisen due to the Covid-19 Pandemic. To result in termination of employment by the company to the workforce. Therefore, a legal protection is very necessary, in order to ensure the lives of workers who have been laid off during the pandemic. This research refers to normative research. Where the normative research method uses the approach of legal norms and legislation that regulates employment. The results of this study indicate that Termination of Employment (PHK) will have a negative impact on workers due to the loss of a job and will also have an impact on increasing unemployment and poverty rates in Indonesia. The form of legal protection due to termination of employment has been further regulated in Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. In addition, the government also issued a legal product that guarantees the rights of workers. Key Words: covid-19, termination of employment, legal protection.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ONLINE DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT Ni Kadek Ariyanti Pratiwi; I Gusti Ngurah Dharma Laksana; Ni Wayan Ella Apryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ini mempunyai tujuan guna menyediakan pemahaman terkait pengaturan beserta hukum perjanjian dorsement dan pengkajian berbagai bentuk dari perlindungan hukum untuk penyedia jasa endorse kepada gugatan oleh pembeli sebagai pihak ketiga yang merasakan ada kerugian terkait produk yang di-endorse sang pelaku usaha. Penelitian ini, mempergunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menerapkan Teknik kepustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah, kemudian mencatat permasalahan yang ada, kemudian Teknik analisinya menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Adapun temuan dari penulisan artikel ini Pengaturan mengenai Perjanjian Endorsement diatur melalui KUHPerdata mengingat perjanjian endorsement merupakan bagian dari hukum perikatan/perjanjian. perjanjian endorsement melibatkan pelaku usaha online dengan penyedia jasa endorse yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sebagaimana jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut dan tidak melaksankan tanggungjawabnya sehingga pihak lainnya dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Perjanjian Endorsement. ABSTRACT This article has the aim of providing an understanding regarding the arrangements and the law of the dorsement agreement and an examination of various forms of legal protection for endorsed service providers to lawsuits by buyers as third parties who feel there is a loss related to the product endorsed by the business actor. This study uses a normative juridical method and a conceptual approach. The collection of legal materials for this research applies library techniques which are carried out by reading, studying, then noting existing problems, then the analysis technique uses a qualitative descriptive technique. As for the findings from writing this article, arrangements regarding endorsement agreements are regulated through the Civil Code, considering that endorsement agreements are part of the law of engagement/agreement. endorsement agreements involve online business actors with endorsement service providers which give rise to rights and obligations between the two parties that must be fulfilled to achieve the goals in accordance with the agreement that has been made. As if one party violates the agreement and does not carry out its responsibilities so that the other party can file a breach of contract. Keyword: Legal Protection, Businessmen, Endorsement Agreement.
Customary Law during the Covid-19 Pandemic: Supporting Local Government's Policy Anak Agung Gede Oka Parwata; I Gusti Ngurah Dharma Laksana; A. A. A. N. Harmini; Made Dandy Pranajaya
Jurnal Hukum Prasada Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.10.1.2022.49-58

Abstract

The covid-19 pandemic has become a national disaster, therefore the participation of all parties is needed in efforts to handle this disaster. Traditional villages with their customary law have a strategic role in handling Covid-19 starting from managing their territory to distributing social assistance. Through traditional village institutions, the Bali Provincial Government uses local wisdom in increasing community participation and institutions to be actively involved in handling activities and overcoming the impact of Covid-19. This study aims to determine the role of customary law to support government policies in handling Covid-19 in Bali. This study is a descriptive study in which the method used is a normative legal research method, using a statutory approach, a historical approach, a conceptual approach, a philosophical approach, and a case approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary materials, and non-legal materials. Based on the research conducted, it was found that Balinese customary law plays a role in supporting government policies in handling Covid-19 in Bali because it is in accordance with the philosophy and principles of customary law adopted by the Balinese indigenous people.
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM HAL PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA PINJAMAN ONLINE ILEGAL Anak Agung Wahyu Wedangga; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi untuk mengkaji apa saja bentuk regulasi yang berlaku mengenai peer to peer lending atau pinjaman online melalui teknologi informasi di Indonesia serta peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam aktivitas fintech peer to peer atau pinjaman online tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan kajian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pada jasa pinjaman online ilegal. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa hingga saat ini, semakin maraknya pinjaman online illegal yang masih menjadi permasalahan tersendiri karena kosongnya pengaturan yang menjamin perlindungan hak konsumen yang semakin dirugikan. Karena pada dasarnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 belum dapat memberikan perlindungan terhadap hal tersebut sehingga diperlukan peranan OJK dalam membuat regulasi maupun lembaga pengawas yang dapat melindungi hak-hak konsumen, sehingga tidak lagi terjadinya kekosongan norma dalam upaya melindungi kepentingan konsumen. Kata Kunci: Pinjaman Online, Konsumen, Fintech ABSTRACT The purpose of this study is to examine what forms of regulations apply regarding peer to peer lending or online loans through information technology in Indonesia and the role of the Financial Services Authority (OJK) in providing protection to consumers in these peer to peer fintech activities or online loans. This study uses a normative research method with a study that focuses on laws and regulations related to the role of the Financial Services Authority (OJK) in providing protection to consumers on illegal online loan services. The results of this study indicate that until now, the prevalence of illegal online loans is still a problem in itself due to the absence of regulations that guarantee the protection of consumer rights which are increasingly disadvantaged. Because basically POJK Number 77/POJK.01/2016 has not been able to provide protection against this matter, so that the role of OJK is needed in making regulations and supervisory institutions that can protect consumer rights, so that there is no longer a vacuum of norms in an effort to protect the interests of consumers. Keywords: Online Loan, Consumer, Fintech
UPAYA PENERAPAN PEMERINTAHAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA I Made Dwi Putra Sanjaya; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian bertujuan menginformasikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempergunakan kewenanngannya yang sudah diatur pada perundang-undangan apakah selaras atau tidak dengan ketentuan. Beberapa fungsi hukum administrasi negara yakni sebagai fungsi instrumental, normative, serta jaminan hukum, dimana seluruhnya adalah separuh dari implementasi demi terwujudnya pemerintah yang baik, selaras dengan prinsip sebuah negara hukum. Penelitian berfokus terhadap fungsi hukum administrasi negara demi mewujudkan terselenggaranya pemerintah yang baik serta usaha hukum administrasi negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Penelitian mempergunakan metode hukum penelitian empiris serta teknik pengolahan data kualitatif dengan metode penulisan mencakup sumber bahan hukum, pendekatan permasalahan, serta analisis bahan hukum untuk mendapatkan data yang terkonseptual. Hasil yang tersaji pada tulisan ini yakni bagaimana pemerintah yang baik berkaitan dengan hukum administrasi negara. Kata Kunci : Penyelenggaraan Pemerintahan , Hukum Administrasi Negara, Pemerintahan Yang Baik. ABSTRACT The research aims to inform and analyze how the implementation of public services carried out by the government to use its authority which has been regulated in the legislation is in line with the provisions or not. Some of the functions of state administrative law, namely as an instrumental, normative, and legal guarantee function, awhere all are half of the implementation for the realization of good government, in accordance with the principle of a rule law. . The research focuses on the function of state administrative law in order to realize the implementation of good government and state administrative law efforts for the realization of good governance. The research uses empirical legal research methods and qualitative data processing techniques with writing methods including sources of legal materials, problem approaches, and analysis of legal materials to obtain conceptual data. The results presented in this paper are how good government relates to state administrative law. Keywords: Governance Addminisstration, Good Governance, State Administrative Law
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI PAKAIAN IMPOR BEKAS Cok Gede Putra Janadipa Pemayun; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Terdapat konflik antara UUPK dengan UU perdagangan. Berlakunya Permendag No. 18 Tahun 2021 mengenai Produk Dilarang Ekspor serta Produk Dilarang Impor mempertegas bahwasanya pakaian bekas tergolong produk dilarang impor. Guna menyelesaikan permasalahan konflik norma hukum diberlakukan asas prefensi hukum. Berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori, antara UU Perlindungan Konsumen dan UU Perdagangan yang lebih baru adalah UU Perdagangan dan terdapat aturan turunan dari UU Perdagangan berupa Peraturan Menteri. Sehingga dalam hal ini UU Perdagangan mengesampingkan UU Perlindungan Konsumen. Pada penulisan ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif. Penelitian ini mempunyai tujuan memahami peraturan pakaian impor bekas yang ada di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai pakaian impor bekas. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pakaian Impor Bekas. ABSTRACT There is a conflict between the law regarding consumer protection and the trade law. The Minister of Trade Regulation No. 18 of 2021 concerning Export Prohibited Products and Import Prohibited Products emphasizes that used clothing is classified as a prohibited import product. In order to resolve the problem of conflicting legal norms, the principle of legal preference is applied. Based on the principle of lex posterior derogat legi priori, between the Consumer Protection Law and the newer Trade Law, there is the Trade Law and there are regulations derived from the Trade Law in the form of Ministerial Regulations. So in this case the Trade Law overrides the Consumer Protection Law. At this writing the research method used is normative research method. This study aims to understand the regulations for imported used clothing in Indonesia and the legal protection for consumers who wear imported used clothing. Key Words: Legal Protection, Consumers, Used Imported Clothing.
KEDUDUKAN KEPALA DESA ADAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN MEWAKILI WARGA DESA DI DALAM PENGADILAN Putu widhi kurniawan mastina putra; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK : Tujuan studi ini untuk mengetahui legal standing dari kepala desa adat dalam mewaliki masyrakat dalam mengajukan gugatan class action serta menganalisis kedudukan kepala desa adat di pengadilan saat mengajukan gugatan. Metode yang digunkan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa kepala desa adat memiliki legal standing untuk mewakili masyarakat adatnya hal ini sesuai dengan UU Desa dan Perda 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali, dan mengenai kedudukan kepala desa adat adalah sebagai wakil kelompok khusunya msyarakat adat yang bersangkutan hal ini sesuai dengan Perma 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Kata Kunci: Kepala Desa Adat, Gugatan, Perwakilan Kelompok, Perwakilan Class ABSTRACT : The purpose of this study is to determine the legal standing of the customary village head in representing the community in filing a class action lawsuit and to analyze the position of the customary village head in court when filing a lawsuit. The method used in this study is normative with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the customary village head has legal standing to represent his customary community, this is in accordance with the Village Law and Regional Regulation 4 of 2019 concerning Balinese Traditional Villages, and regarding the position of the customary village head is as a representative of the group, especially the customary community concerned, this is in accordance with Perma 1 of 2002 concerning Events for Group Representative Lawsuits. Keywords: Village Elder, Class Action, Class Representative
Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Penyerahan Oleh Bank Yang Menyangkut Kedua Belah Pihak Pada Masa Pandemi Covid-19 M. Albizard Alief Alamsyah; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The result of the bank's business debate is the collection and distribution of capital in the form of loans to the public loans. In the face of the COVID-19 pandemic, bank loans were disrupted, resulting in bad credit and payment defaults. This is what keeps people from fulfilling many of their needs, business obligations and promises. I made. Increase default risk. B. Late payment of Loan installments and other payments previously agreed with the bank. This paper is an experimental legal study focused about field research. The research method is a descriptive qualitative method using primary and secondary data. Data collection method used to create this piece is that of interviewing the principal's supervisor. The findings of this thesis study conclude that the underlying cause of bad credit is the pandemic that is affecting business operations and causing defaults by debtors, thus resolving credit disputes with banks. requires a non-judicial method (out-of-court, non-religious method). Dealing with debtors and looking for ways so that the debtor can fulfill his obligations.
LEGALITAS TANDA TANGAN DIGITAL DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI PRIVYID Aloysius Nathan Aristo; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penggunaan indikasi tangan digital saat melakukan transaksi elektronika sudah lumrah dilakukan sang warga serta diakui sang pemerintah pada Indonesia. Dipercayai bahwa pengenalan tanda tangan digital ini memberikan dampak yang baik bagi para pebisnis, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas baik berasal segi saat, tenaga, serta daerah. Maka asal itu krusial buat dilakukan penelitian yang membahas peraturan tentang indikasi tangan digital di Indonesia dan legalitas tanda tangan digital dalam transaksi elektronik melalui aplikasi penyelenggara ciri-ciri digital yg dijadikan objek penelitian ini yaitu PrivyID. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yg menggunakan pendekatan hukum dan konseptual dimana analisis penyelesaian rumusan dilema pada penelitian dilakukan berasal mengumpulkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip hukum yg ada serta kemudian disusun menggunakan paradigma deduktif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak terkait indikasi tangan digital pada Indonesia diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menggunakan UU No. 9 Tahun 2016 wacana isu dan Transaksi elektronik (UU ITE), dan Pasal 5 hingga 58 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 perihal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik. lalu mengenai legalitas indikasi tangan digital pada transaksi elektro melalui software PrivyID artinya sah secara aturan sebab indikasi tangan digital sudah diakui di Indonesia dan mempunyai dasar hukum, dan PrivyID adalah perusahan yg telah bersertifikat dan dipantau Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Kata Kunci: Tanda Tangan Digital, PrivyID, Transaksi Elektronik. ABSTRACT The usage of virtual signatures while engaging in electronic transactions is not unusual by the general public and identified by using the authorities in Indonesia. it's far believed that the introduction of this virtual signature has a very good effect on business people, in particular in phrases of efficiency and effectiveness both in phrases of time, attempt and region. therefore, it's far essential to conduct studies that discusses the regulation of digital signatures in Indonesia and the legality of digital signatures in electronic transactions thru the virtual identification company application that is used because the item of this research, specifically PrivyID. This kind of studies is a normative felony studies that uses a prison and conceptual method where the analysis of the answer of the hassle formula inside the take a look at is accomplished from amassing existing felony ideas or ideas after which compiled with a deductive frame of mind. The outcomes of this look at imply that contracts related to virtual signatures in Indonesia are regulated in Article 11 paragraph 1 of law No. eleven of 2008 as amended by way of law No. nine of 2016 on statistics and digital Transactions (ITE regulation), and Articles 5 to fifty eight of presidency regulation No. 82 of 2012 on the implementation of digital structures and transactions. Then regarding the legality of digital signatures in electronic transactions via the PrivyID utility, it is legally valid because virtual signatures had been identified in Indonesia and have a legal basis, and PrivyID is a organisation that has been certified and monitored with the aid of the Ministry of Communications and facts era (KOMINFO). Key Words: Digital Signature, PrivyID, Electronic Transactions.
LEGAL CONSEQUENCES OF PRENUPTIAL AGREEMENTS FROM THE PERSPECTIVE OF NATIONAL LAW Bagus Rajendra, A.A. Ngurah; Dharma Laksana, I Gusti Ngurah
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 3 No. 2 (2024): APRIL
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v3i2.1149

Abstract

This study aims to assess the importance of prenuptial agreements for Indonesian citizens marrying either fellow Indonesian citizens or foreign citizens, as well as to evaluate the legal framework provided by Law no. 1 of 1974 and Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 concerning marriages involving Indonesian citizens and foreign citizens. The research methodology utilized in this study is normative legal research, with data collection primarily based on a literature review. The results of this study highlight the significance of prenuptial agreements for Indonesian citizens, as they can act as a form of protection in the event of unexpected circumstances such as divorce. As per the legal regulations outlined in Law no. 1 of 1974 and Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015, prenuptial agreements must be documented in writing and properly authenticated by the Marriage Registrar. It is crucial that the terms of the agreement adhere to legal, religious, and ethical standards.
Co-Authors A. A. A. N. Harmini A.A. Ade Aryadi Abdul Aziz Afina Syifa Alfafa Aloysius Nathan Aristo Anak Agung Gde Oka Parwata Anak Agung Gede Oka Parwata Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ngurah Krisna Pratama Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi Anak Agung Wahyu Wedangga Ari Dalem, A.A. Gd. Bgs. Trisna Arjawa, I Gst Pt Bagus Suka Audric Devnaya Ayu Chitra Permatasari Dewi Ayu Komang Yuliantari Candra Dewi Bagus Rajendra, A.A. Ngurah Bastian Daniel Reynaldi Bisma Danendra Clinton Satria Hanas Cok Gede Putra Janadipa Pemayun Dekantara, Ahmad Ridho Hakim Denamar, Anak Agung Bagus Brabham Desak Nyoman Citra Mas Saraswati Dewa Ayu Agung Ika Pramesti Dewa Gede Rama Mahadewa Edward Pardamean Purba Gede Krisna Hendrayana Sanjaya Genardi, Yabes Rydon Gerald Alvaro Gwaine Purba Gunawan, Kadek Geena Engrasia Hendra Rusliyadi I Dewa Ayu Ahadhita I Gede Putu Putra Wibawa I Gede Teguh Wiweka I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ngurah Divya Baswara I Gusti Agung Wisnu Satria Wangsa I Gusti Lanang Agung Hendra Dharmayasa I Gusti Ngurah Mahendrajaya I Ketut Evaokta Arsa Wijaya I Ketut Singgih I KETUT SUDANTRA I Komang Adi Saputra I Made Adelphi Aridito I Made Dwi Putra Sanjaya I Made Walesa Putra I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana I Putu Gede Dalem I Putu Gede Wira Adnyana I Putu Gunawan IB Gede Ananda Widya Artana Ida Ayu Made Aristya Anggreni Ida Ayu Nym Hari Kumara Dewi Ida Bagus Dharma Wicaksana Putra Ida Bagus Gede Pradnyana Jelantik Indira Putri Mahesti Indra Wirajaya, Pande Putu Intan Septiyani Jayananta, I Wayan Yudha Jayani Giri, Ni Made Dwi Ayu Jean Charity Johana Godelava Jefri Joshua Pandapotan Hae Julianus Zendrato Kadek Andi Murdana Kadek Suarkayasa Komang Vitania Trisnadika Prameswari Komang Widiana Purnawan M. Albizard Alief Alamsyah Made Dandy Pranajaya Made Diah Pramandhani N Mala Hayati Mayada Christ Adi Melsy Yani Binaria Br Kaban Monik Ananda Kusuma Pratiwi Nainggolan, Tiffani Roulina Nathasya Christie Ngurah Nandha Rama Putra Ni Kadek Ariyanti Pratiwi Ni Luh Juliani Ni Luh Putu Alya Karmelia Armani Ni Made Diana Kencana Putri Ni Nyoman Disna Triantini NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Ayu Meylan Ardini Ni Putu Purwanti Ni Putu Santika Dwi Lestari Ni Putu Yulia Tirtania Ni Wayan Ella Apryani Nyoman Aldryan Widyanto Octavia Dewi Indrawati P. Billy Indra Armawan Pande Gede Sastra Waradana Putri, Ni Putu Amelinda Karina Putu Alex Virdana Putra Putu Bagus Bimandika Arnawa Putu widhi kurniawan mastina putra Rahim, Ica Aprila Satya Gita Adhyaksa Sawitri, Dewa Ayu Dian Simanjuntak, jeffrey Benediet Suwacana, I Putu Gede Tjok Istri Putra Astiti Waisnawa, I Made Sega Putra Wayan Putri Parameswari Wiarta Yasa, I Putu Charles