Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) DE'RECHTSSTAAT WAJAH HUKUM Unes Law Review SOL JUSTICIA Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Al-Dustur Progressive Law Review Jurnal Yustisiabel JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Hukum Malahayati Case Law Jurnal Gagasan Hukum Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside Yuridika Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Activa Yuris: Jurnal Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Health Education Law Information and Humanities
Risti Dwi Ramasari
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN UANG GANTI RUGI DENGAN CARA PEMALSUAN SURAT. (STUDI PUTUSAN NOMOR 421/PID.B/2023/ PN.TJK) Risti Dwi Ramasari; Aprinisa Aprinisa; Salsabila Ramadanti
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.25602

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemalsuan surat kuasa dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan uang ganti rugi. Tindakan pemalsuan surat terkait dengan Pasal 263-267 KUHP, memiliki dampak serius terhadap sistem peradilan dan keamanan hukum. Metode penelitian mencakup pendekatan yuridis normatif dan empiris. Studi kepustakaan digunakan untuk pendekatan normatif, sementara pendekatan empiris melibatkan pengamatan dan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana, seperti kasus Studi Putusan Nomor 421/Pid.B/2023/PN.Tjk. Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan memberikan hukuman pidana.Diharapkan Aparat Penegak Hukum perlu tegas dalam memberikan sanksi dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Dan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan disarankan melakukan sosialisasi edukasi tentang prosedur pencairan uang ganti rugi untuk mencegah penipuan dan penggelapan uang.
Legal Review of Default (Wanprestatie) in Gas Cylinder Lease Agreement Jesika Rekma Lela; Risti Dwi Ramasari
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v2i1.11972

Abstract

This research is to obtain legal protection for the people in Bandar Lampung City, the Act is enacted as a guide in the law that regulates legal relations between humans with one another. Which gives rise to rights and obligations between the two which are commonly known as agreements. There are various kinds of agreements, such as a lease purchase, in which the prospective buyer becomes a tenant first before paying off the goods he wants to buy. This relationship creates a legal relationship where in a relationship there is a denial of obligation or default. Which can cause problems between both parties. The problems that occur are resolved either by peaceful means or through the courts. In this study using a normative juridical approach, as well as an empirical approach. The problem that will be raised in this research is how the legal consequences and how the judge's consideration in making a decision
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk) Risti Dwi Ramasari; Aprinisa Aprinisa; Dewi Kautsar
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.2290

Abstract

Pertanggungjawaban pidana mencakup kerangka peraturan dan prinsip hukum yang mengatur tanggung jawab individu atas tindakan kriminal. Proses ini melibatkan identifikasi kesalahan, peradilan, dan pemberian sanksi. Beban tanggung jawab di bawah hukum pidana tidak hanya berarti memberikan hukuman kepada individu, tetapi juga memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan memang memerlukan pertanggungjawaban. Penelitian ini tujuannya agar diketahui menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata tajam yang akan digunakan dalam aksi tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Penggunaa pendekatan yuridis empiris dan normatif pada penelitian ini, untuk menyelidiki pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata tajam yang akan digunakan dalam aksi tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang ada, serta penelitian lapangan dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Terdakwa dihukum dipenjara selama 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan masa penahanan dan penangkapan yang sudah dijalaninya.
Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Nama Orang Lain Untuk Keuntung Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK) Adjie Tama Pranata Husin; Lukmanul Hakim; Risti Dwi Ramasari
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3338

Abstract

Sebuah peraturan hukum, ada karena adanya sebuah masyarakat (ubi ius ubi societas). Hukum menghendaki kerukunan dan kedamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hukum adalah peraturan wajib yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan sosial, yang dikeluarkan oleh otoritas publik yang kompeten, dan mengklaim bahwa pelanggaran peraturan ini mengakibatkan perilaku, yaitu, hukuman tertentu meningkat. Permasalahan yaitu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK dan Dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor : 71/Pid.B/2024/PN TJK. Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Hasil penelitian faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor : 71/Pid.B/2024/PN TJK. yaitu yang pertama faktor diri sendiri atau orang lain, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor keinginan dari diri si terdakwa, yang kelima faktor kesempatan, yang keenam faktor lemahnya iman, yang ketujuh faktor kemiskinan, yang kedelapan faktor teknologi, yang kesembilan faktor pendidikan dan yang terakhir faktor pengangguran dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan pidana penjara Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa tidak berbeda dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim juga mempertimbangan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, saksi-saksi yang hadir di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur dari terdakwa dan juga Majelis Hakim mempertimbangankan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk Terdakwa. Saran kepada masyarakat hendaknya meningkatkan kewaspadaan terhadap barang berharga diri sendiri karena masih banyak orang-orang seperti Terdakwa yang tidak akan segan-segan melakukan penipuan untuk keuntungan diri sendiri. Kepada Penegak Hukum hendaknya memberikan efek jera kepada pelaku penipuan maupun pelaku Tindak Pidana lainnya karena jika Penegak Hukum memberikan efek jera maka tidak akan ada lagi yang perlu menjadi korban penipuan tersebut dan kepada Majelis Hakim agar lebih cermat dan teliti dalam memeriksa saksi sampai alat bukti yang dihadirkan atau ditampilan selama di persidangan, serta mempertimbangkan kebeneran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis sehingga Hakim memiliki nilai keadilan dan keyakinan dalam penjatuhan putusan untuk membuktikan kesalahan terdakwa selama di persidangan, serta Hakim juga harus dan pasti memberikan keadilan kepada setiap pihak dan proses penyelesaiannya yang tidak memihak pihak manapun.
GUGATAN BALIK TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (Studi Putusan Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Tnk: Lukmanul Hakim1, Risti Dwi Ramasari2,Boy Zaffran Aziz3 Hakim, Lukmanul; Dwi Ramasari, Risti; BOY ZAFFRAN AZIZ
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.1063

Abstract

Abstrak Harta bersama adalah harta yang dihasilkan secara bersama-sama oleh setiap pasangan dalam pernikahan. Ketika adanya penceraian maka harta Bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, namun jika terdapat sengketa dalam membagi harta Bersama, untuk menghadapi permasalahan tersebut dapat diajukan bukti surat misalnya berupa kuitansi, tanda terima dan sertifikat yang terdapat selama berlangsungnya perkawinan. Selain bukti surat dapat pula diajukan saksi-saksi yang melihat perolehan harta bersama. Karena hal tersebut menurut penulis putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang serta pertimbangannya sudah tepat dan sesuai dengan hokum yang berlaku dan sudah memenuhi prinsip keadilan, karena hakim mempertimbangkan hal apa saja yang dapat diterima dan tidak dalam gugatan penggugat ataupun tergugat, yang dimana hakim memutuskan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. R.A Basyid Gg. Subli, RT. 006, LK. II, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dengan luas ±265 m2 harta bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi yang belum dibagi, dan menghukum tergugat untuk membagi harta Bersama tersebut masing-masing ½ bagian, lalu dalam rekonvenksi hakim mengabulkan gugatan Peggugat rekonvensi sebagian saja.
Analysis of Procedures and Obstacles in the Child Adoption Process Based on Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption Ramasari, Risti Dwi; Seftiniara, Intan Nurina; Qhalos, Diva Alisti
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2153

Abstract

Adoption is a legal act that transfers the child's care and responsibility for the care, education and raising of the child from the child care institution or biological parent's family to the adoptive parent's family. In order for a child to be adopted to be legally recorded, it must go through the role of the Social Service which is then referred to the District Court for a decision. This research is because there are still many people who do not understand the process of child adoption, causing child adoption to be invalid and deviating from the law. So the aim of this research is to discuss child adoption procedures which are related to the role of the Social Service in terms of the feasibility of adopting a child based on Government Regulation Number 54 of 2007 and analyze the factors that hinder child adoption. The research method used is empirical juridical, where researchers examine data obtained directly from interviews with Judges at the Tanjung Karang Court and the Head of the Lampung Province Social Service as well as Academics for Empowerment and Protection of Women and Children by looking at the operation of the current laws. This research uses a qualitative approach to data analysis. Qualitative research always focuses on phenomena involving humans, carried out in a natural, comprehensive and interpretive manner. The results of this research show that what causes many child adoptions to be illegal is due to Indonesia's diverse legal order, namely Islamic law, customary law and positive law, resulting in the concept of child adoption being different in each region. Then, the obstacles to adoption are caused by internal factors from the Social Service itself and external factors from biological parents, children and prospective adoptive parents.
Juridical Review of Criminal Acts of Mining Activities Outside the Mining Business Permit (WIUP) Area (Study Decision Number: 203/Pid.Sus/2023/PN.Bta) Yasa, Mela; Ramasari, Risti Dwi; Nurina, Intan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2130

Abstract

Transporting Mining Products without a permit is an activity that can be punished if you do not have a Document Permit or mining business permit (IUP) that is officially issued to a mining company, in accordance with Republic of Indonesia Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2020 2009 Concerning Mineral and Coal Mining. The Mining sector also has various challenges and debates related to environmental impacts, the rights of indigenous communities, and granting permits to Mining Companies. In Article 35 of Law no. 3 of 2020 explains that every mining business is required to have a business permit issued by the central government including business registration number, standard certificate and/or permits consisting of Mining Business Permit (IUP), Special Mining Business Permit (IUPK), Transport Services Business Permit ( IUJP), and Rock Mining Permit (SIPB) as a continuation of operations. Mining Business Permits (IUP) are mentioned in article 1 paragraph (7) of the Minerba Law. IUP consists of two stages of activities, namely exploration and production operations. Exploration must take priority before carrying out production operations. The problem is how to account for criminal acts of mining activities outside the mining business permit area in decision number: 203/Pid.Sus/2023/Pn.Bta and what are the judge's considerations in deciding cases of criminal acts of mining activities outside the mining business permit area in decision number: 203/Pid.Sus/2023/Pn.Bta. Legal research methods in this case are a science of how to conduct legal research in an orderly (systematic) manner. This research uses two approaches, namely the Normative Juridical and Empirical Juridical approaches. Secondary data is permitted through library research (Library Research) such as books, literature and scientific works related to research problems. Secondary data consists of 3 (three) legal materials, namely, primary, secondary and tertiary legal materials. Primary data can be obtained from the results of research in the field directly on the research object (Field Research) which is carried out through direct observation and interviews. Based on the research results obtained, it can be concluded that the defendant is legally and proven guilty of committing a criminal act and guilty of committing a criminal act of transporting coal that does not originate from the holder of a mining business permit (IUP), special mining business permit (IUPK), or permit as in the indictment. sole public prosecutor as regulated in article 161 of the Mineral and Coal Law which reads: every person who carries out mining without a permit shall be sentenced to imprisonment for a maximum of 5 years and a maximum of IDR. 100,000,000.00 (one hundred billion rupiah And thus the demands of the public prosecutor in decision number: 203/pid.sus/2023/PN.Bta with the defendant are lighter than the provisions of article 161 of the Mineral and Coal Law where the Public Prosecutor only demands that the defendant be 1 (one) year 3 months minus while the defendant was in detention with the order that the defendant remain detained and with Rp. 37,500,000,000 (thirty-seven billion five hundred million rupiah) subsidiary 1 (one) month. As well as the Judge's considerations in deciding the criminal act of mining activities outside the mining business permit area based on decision number: 203/pid.sus/2023/Pn.Bta The Panel of Judges decided and had a different opinion by only sentencing the defendant lighter than the Public Prosecutor's demand, namely 1 year 3 (three) months becomes imprisonment for 8 (eight) months and a fine of Rp. 37,500,000,000 (thirty-seven million five hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid it will be replaced by imprisonment for 1 (one) month. The judge does not find anything that can eliminate criminal responsibility, either as a justification or excuse, so the defendant must be held accountable for his actions. The mitigating rights are that the defendant is polite in court, the defendant is frank and admits all the actions that the defendant committed, and the defendant is the breadwinner of the family and the defendant has never been convicted. To the public who wish to carry out activities related to and impacting the environment to be more careful and understand whether the activities carried out are criminal acts or not, for law enforcement by the Panel of Judges to be able to take more appropriate action regarding mining crimes outside the mining permit area so that they can cause harm. many parties and damage the environment, to the Panel of Judges to be more careful and thorough in deciding a case so that it is in accordance with the level of guilt of the defendant and the moral responsibility of the defendant, looking at the philosophical, sociological and juridical elements and the aggravating and mitigating factors, the Panel of Judges must provide The decision is considered to be very appropriate, so that the sentence imposed can fulfill a sense of justice for both the perpetrator and the State.
LIABILITY FOR THE CRIMINAL ACT OF RAPE ON A MINOR BY DECEPTION BASED ON JUDGMENT NO. 11/PID. SUS ANAK/2022/PN TJK Gumilang, M. Adhitya Ridho; Ramasari, Risti Dwi; Wayka, Gindha Ansori
Jurnal Al-Dustur Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/aldustur.v6i1.3044

Abstract

ABSTRACTSexual violence that occurs at this time, especially the rape of women and children is increasingly prevalent, making the community very restless. In fact, this also happens to underage teenagers who are still in school, which should focus on education. The purpose of this paper is to determine the responsibility of the perpetrators of committing the crime of Rape on Minors by Deception. This writing uses a normative juridical approach research method and qualitative descriptive research. Criminal liability is based on several elements, namely the presence of each person. This element is intended to further examine who is sitting as a child, whether it is really the culprit or not, this is to avoid an error in persona in punishing someone. In this case, a child has been brought before the trial, namely, the child is in good physical and mental health and is able to answer all questions that are asked to him clearly and responsively, then there is an element of deliberately tricking, a series of lies, or persuading the child to have intercourse with him. or with other people. 
Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021 Shella Aniscasary; Risti Dwi Ramasari
Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan VOLUME 2 NOMOR 1
Publisher : Magister Ilmu Hukum - Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/jhek.v2i1.38

Abstract

Land certificates are documents of proof of land ownership rights as the final product of the land registration process. The purpose of the study is to provide knowledge and understanding of the legal power of electronic land certificates and provide knowledge and understanding of the position of electronic land certificates in land registration law in Indonesia. research method using normative juridical. Electronic certificates are included in authentic deeds even if they are in electronic form. Electronic certificate contains Electronic signature. In the rule of law in Indonesia, there has never been a definition of the word signature, which actually has two basic functions as a sign of the identity of the signing and the sign of approval of the signing of the obligations attached to the deed. Electronic land certificates have a position as strong evidence in land registration law in Indonesia, land registration procedures to obtain electronic certificates must refer to the Minister of ATR/BPN Regulation Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates.
Upaya Penegakan Hukum Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Metro Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Khalayak Umum (Studi Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2021/Pn.Met) Rambe, Kandiawan Putra Raja Oloan; Risti Dwi Ramasari
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 5 No. 01 (2023): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v5i01.13043

Abstract

Maraknya kasus penyalahgunaan narkotika saat ini semakin meresahkan masyarakat. Pelaku penyalahgunaan narkotika pun bukanlah hanya dari orang dewasa saja, melainkan remaja. Domino ialah salah satu akibat dari penyalahgunaan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Metro dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer, selanjutnya dilakukan analisis data secara yuridis kualitatif. Oleh karenanya dibutuhkan kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri akan bahaya dari penyalahgunaan narkotika dengan lebih seringnya mengadakan dan mengikuti seminar-seminar, penyuluhan-penyuluhan hukum maupun diskusi-diskusi mengenai bahaya Narkotika.
Co-Authors , firman . Baharudin Adjie Tama Pranata Husin Agung Ayu Shinta Sari Ainita, Okta Aisyah Putri, Febrianita Alfiyan, Angga Amanda Putri Evandra Amelia Fareza Angga Alfian Angga Alfian Angga Alfiyan Anggalana Aperiz, Muhammad Aprinisa Azmii, Anisa Farras Baharrudin, Baharrudin Baharuddin Baharuddin Baharudin Baharudin Baharudin BOY ZAFFRAN AZIZ Chintia Mutiara Dewi Chintia Mutiatra Dewi Cindi Iklima Dara Mahesti Dendy Achber Djosya S. Raya Dendy Dewi Kautsar Dwiki Muhammad Said Erlina B Erlina Erlina Firmansyah, Alfandy Gumay, Justitia Muharram Gumilang, M. Adhitya Ridho Hakim, Lukmanul Hengki Irawan Imam Juliansyah Intan Nurina Seftiniara intan permata sari Jesika Rekma Lela Kautsar, Dewi Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M. Syachrian Ramadhan M.Dzikri Arrizal Marsanda Putri Massriyati Massriyati Mecinius Mecinius Muhammad Rifqi Pangestu Nababan, Kalfin Febrian Nikita Veronica Rolos Nunung Rodliyah Nurina Seftiniara, Intan Nurina, Intan Pragusta putri, Renia Putri, Rantika Adelia Qhalos, Diva Alisti Rambe, Kandiawan Putra Raja Oloan Recca Ayu Hapsari Reza Uyundoya Rizka Nabila Z.A Rizky Ananda Robby Bagus Indrawan Rolos, Nikita Veronica S Endang Prasetyawati Sabekti, Maulana Salsabila Ramadanti Septiyar, Monika Shella Aniscasary Siti Munawaroh Wayka, Gindha Ansori Wiryadi Wiryadi Yasa, Mela Zulfi Diane Zaini