p-Index From 2021 - 2026
11.467
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Legalitas Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Unram Law Review Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Journal of Indonesian Legal Studies MLJ Jurnal Wawasan Yuridika DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jambura Law Review Kosmik Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal of Business and Applied Management Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation Eksekusi : Journal Of Law Legal Spirit Jurnal Supremasi LEGAL BRIEF Supremasi Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Journal of Judicial Review UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Fundamental Justice Hang Tuah Law Journal Syiah Kuala Law Journal Mimbar Hukum Jurnal Legisia Indonesia Law Review (ILREV) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES) Conference on Community Engagement Project (Concept) Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan Syura: Journal of Law International Law Discourse in Southeast Asia Jurnal Jurisprudence
Claim Missing Document
Check
Articles

Regulasi Hukum Ekonomi Digital: Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap E-Commerce dan Start-Up di Indonesia Delia, Della; Tan, David; Agustini, Shenti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/d1hpnz59

Abstract

Kemajuan teknologi digital memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor ekonomi dan hukum di Indonesia, terutama bagi pelaku bisnis digital dan startup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha digital, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi startup dalam memenuhi ketentuan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun UU ITE telah menyediakan landasan hukum yang cukup kuat bagi aktivitas digital, masih terdapat sejumlah hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum, tumpang tindih regulasi, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri digital guna memperkuat penerapan serta kepatuhan terhadap hukum di sektor ekonomi digital.
Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam Peningkatan Layanan Notaris Sebagai Pejabat Umum Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Laily, Nur; Tan, David; Zulhairi, Zulhairi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 1 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i1.857

Abstract

Akta Notaris mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan sebagainya. Kewenangan pembuatan akta tersebut juga tidak terlepas dari fungsi notaris yang harus disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga, untuk mendukung akuntabilitas dan pengawasan terhadap kinerja Notaris yang ada di seluruh Indonesia, pemerintah telah menetapkan adanya Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berada di setiap Kabupaten/Kota. Akan tetapi, meskipun telah terbentuk namun pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan tidak selalu berjalan dengan baik, salah satu contoh adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Batam yang masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang selanjutnya dilakukan pembahasan menggunakan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Perlindungan Hukum oleh Phillipus M Hadjon. Dari hasil penelitian yang penelitian lakukan terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya Peran MPD Notaris Kota Batam belum dilaksanakan sesuai dengan UU No.30 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014. Adapun yang menjadi kendalanya antara lain, belum adanya kesesuaian waktu antar anggota MPD dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan rutin, minimnya anggaran serta fasilitas, dan lain-lain. Solusi yang dapat diberikan antara lain anggota MPD perlu menetapkan penjadwalan ulang untuk melaksanakan pemeriksaan rutin serta perlu adanya fasilitas e-government.
Unregulated Self-Preferencing in ASEAN Digital Platform Ecosystems Lu Sudirman; David Tan; Windi Afdal; Nur Fatihah; Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Syura: Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v4i1.810

Abstract

The rapid expansion of digital platforms in Southeast Asia has intensified concerns regarding self-preferencing practices within vertically integrated ecosystems, which often operate in opaque and difficult-to-detect forms. This study examines the inadequacy of existing antitrust frameworks in Indonesia, the Philippines, and Vietnam in addressing such anti-competitive conduct. The research aims to assess the normative sufficiency of these legal systems and identify regulatory gaps in tackling self-preferencing in digital markets. This study employs a doctrinal legal research method combined with a comparative approach. The findings reveal that all three jurisdictions face significant limitations, particularly due to the absence of explicit prohibitions on self-preferencing mechanisms to address algorithmic bias, particularly in its early stage. Indonesia demonstrates the most substantial deficiencies, while the Philippines and Vietnam offer relatively more flexible interpretative tools, albeit still insufficient in addressing the complexities of digital ecosystems. The study concludes that the current, primarily ex-post approach in the relevant frameworks needs to be supported by an ex-ante mechanism, which leads the study to recommend the introduction of explicit legal recognition of self-preferencing and expansion of vertical integration provisions, along with other safeguards to prevent further competitive damage from self-preferencing.
Co-Authors ., Jane Afriyadi Afriyadi Agus Susanto Agustianto Agustianto, Agustianto Agustin, Indri Ceria Agustini, Shenti Aini Feriska Sumandya Alhakim, Abdurrakhman Angel, Vanessa Billy Marbiyanov Bodhi, Surya Chutia, Upankar Debby Amellya Zahdjuki Delia, Della Della Aprianingrum Dian Sari, Eva Disemadi, Hari Sutra Dwinta Sugandi Edison Edison Elza Syarief, Elza Febriyani, Emiliya Ferdinand Jason Fiorentine, Jasisca Fitri, Winda Gia Phuc, Dao Girsang, Junimart Hieu, Le Ho Trung Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Illya Firna Febriyanti Irvanaries Irvanaries Jason, Ferdinand Jaya, Febri Jayanto, Wen Joseline, Joseline Kang, Cindy Kelvin Kelvin Lau, Jonathan Lu Sudirman Lu Sudirman Meliana Meliana Metta - Tjia Michelle Alice Stania Muhammad Naufal Fitrah Nadia Salsabilla Mareta Modjo Nanda Jala Sena Neisdy Lee Nellcy Desvia Nur Fatihah Nur Laily Nur Laily Nurlaily Nurviani, Nanny Octa Villa Oryza Sativa MY Pambayun, Cindy Fatika Dewi Prakasa, Satria Unggul Wicaksana Quentin, Pinsolle-Dubourg Rahmadani, Aini Ricky Sandi Permana Roy Mangitua Manurung Rusdiana, Shelvi Sari Wahyuni, Lily Sudhartio, Selviana, Devi Shane Edwin Shendy Devendra Armaya Silviani, Ninne Zahara Silvy Pricilia Fernanda Siti Aisyah Rukmana Situmeang, Ampuan Sovia Sovia Sovina Sovina Surya Bodhi Sylvia Putri Sylvia Putri Tan, Winsherly Tania, Stephanie Taniady, Vicko Tantimin Tantimin Tantimin Tantimin Tantimin, Tantimin Triana Dewi Seroja Viona Puspita Wibowo, Tony Windi Afdal, Windi Wulandari, Aura Yenny Permata Liegestu Yoma Arda Wiratama Zulhairi Zulhairi Zulhairi, Zulhairi