p-Index From 2021 - 2026
12.588
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Legalitas Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Media Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Jurnal Hukum Novelty PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Unram Law Review Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Journal of Indonesian Legal Studies MLJ Jurnal Wawasan Yuridika DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jambura Law Review Kosmik Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal of Business and Applied Management Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation Eksekusi : Journal Of Law Legal Spirit Jurnal Supremasi LEGAL BRIEF Supremasi Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Journal of Judicial Review POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Fundamental Justice Hang Tuah Law Journal Syiah Kuala Law Journal Mimbar Hukum Jurnal Legisia Indonesia Law Review (ILREV) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES) Conference on Community Engagement Project (Concept) Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan Syura: Journal of Law International Law Discourse in Southeast Asia Jurnal Jurisprudence Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum PALAR : Pakuan Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DATA DIRI KONSUMEN DALAM BIDANG PERBANKAN Octa Villa; David Tan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2441-2452

Abstract

Perubahan jaman era ini banyak terjadi terutama pada perekonomian negara bidang perbankan. Bank merupakan tempat penyimpanan maupun penyaluran dana masyarakat. Hubungan antara bank dengan nasabah bersifat kerahasiaan, hal ini dipengaruhi karena adanya data diri nasabah yang harus dilindungi oleh bank. Perlindungan data diri dalam bidang perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Penelitian ini menggunakan penelitian secara non-doktrinal yang langsung turun ke lapangan serta dibantu dengan data sekunder. Secara praktik, implementasi perlindungan data diri pada PT BPR Dana Central Mulia diterapkan sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada.
Unregulated Self-Preferencing in ASEAN Digital Platform Ecosystems Lu Sudirman; David Tan; Windi Afdal; Nur Fatihah; Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Syura: Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v4i1.810

Abstract

The rapid expansion of digital platforms in Southeast Asia has intensified concerns regarding self-preferencing practices within vertically integrated ecosystems, which often operate in opaque and difficult-to-detect forms. This study examines the inadequacy of existing antitrust frameworks in Indonesia, the Philippines, and Vietnam in addressing such anti-competitive conduct. The research aims to assess the normative sufficiency of these legal systems and identify regulatory gaps in tackling self-preferencing in digital markets. This study employs a doctrinal legal research method combined with a comparative approach. The findings reveal that all three jurisdictions face significant limitations, particularly due to the absence of explicit prohibitions on self-preferencing mechanisms to address algorithmic bias, particularly in its early stage. Indonesia demonstrates the most substantial deficiencies, while the Philippines and Vietnam offer relatively more flexible interpretative tools, albeit still insufficient in addressing the complexities of digital ecosystems. The study concludes that the current, primarily ex-post approach in the relevant frameworks needs to be supported by an ex-ante mechanism, which leads the study to recommend the introduction of explicit legal recognition of self-preferencing and expansion of vertical integration provisions, along with other safeguards to prevent further competitive damage from self-preferencing.
Unveiling the Controversy: Legal Analysis of Juvenile Narcotics Use for Medical Purposes Abdurrakhman Alhakim; Emiliya Febriyani; Ampuan Situmeang; David Tan
Jurnal Jurisprudence Vol. 13, No. 2, December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v13i2.3143

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This research aimed to fill gap by detailing the arguments around legal responsibility of juvenile narcotics use that are not intended for recreational purposes, but rather for medical purposes. This seeks to contribute to the growing literature on restorative justice in Indonesia, particularly for the development of the juvenile justice system. Methodology: This study examined the phenomenon of narcotics uses in the self-medication context, particularly among youth, utilizing the normative legal research method and bolstered by a case study (Judicial Decision). It also utilized the statutory approach, which involved an in-depth analysis of applicable legal provisions regarding juvenile crimes and narcotics. Results: While conceptual analysis found that there are many connections between the emerging trend of self-diagnosis and self-medication with narcotics use among children, yet the normative support to deal with this phenomenon through restorative justice remains poor. The impact of the lack of normative support is shown in the judicial decision, in which restorative justice through the application of diversion was applied incautiously, blurring children’s well-being;  disturbed by medical issue at first and later worsened by marijuana addiction. Applications of this study: The study can be an instrumental reference in guiding legal reforms, shaping healthcare policies for juvenile narcotic use, and providing information on educational and awareness programs that distinguish between medical and non-medical use of narcotics by minors. Novelty/Originality of this study: The originality of this study lies in its specific accent on the intersection of juvenile law, narcotics use, and medical treatment, which is a relatively underexplored area in legal research in Indonesia. It is also found in its analysis of a decision of a juvenile court regarding the use and possession of narcotics. Keywords: Legal Responsibility, Medical Purposes, Narcotics Crime, Restorative Justice, Case Study   ABSTRAK Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dengan menjelaskan argumen seputar tanggung jawab hukum penggunaan narkotika oleh anak di bawah umur yang tidak dimaksudkan untuk tujuan rekreasi, melainkan untuk tujuan medis. Penelitian ini juga dilakukan untuk berkontribusi terhadap berkembangnya literatur mengenai keadilan restoratif di Indonesia, khususnya untuk pengembangan sistem peradilan anak. Metodologi: Studi ini mengkaji fenomena penggunaan narkotika dalam konteks swamedikasi, terutama di kalangan anak-anak, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh studi kasus (Putusan Pengadilan). Studi ini juga menggunakan pendekatan undang-undang, yang melibatkan analisis mendalam terhadap ketentuan hukum yang ada mengenai tindak pidana remaja dan narkotika. Temuan: Analisis konseptual menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak keterkaitan antara tren berkembangnya swadiagnosis dan swamedikasi dengan penggunaan narkotika di kalangan anak-anak, dukungan normatif untuk mengatasi fenomena ini melalui keadilan restoratif masih kurang. Dampak dari kurangnya dukungan normatif ini terlihat dalam putusan pengadilan di mana keadilan restoratif melalui penerapan diversi diterapkan dengan tergesa-gesa, tanpa fokus pada kesejahteraan anak, yang awalnya terganggu oleh masalah medisnya dan kemudian memburuk akibat kecanduan ganja. Kegunaan: Studi ini dapat menjadi referensi penting dalam reformasi hukum, membentuk kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan narkotika pada anak, dan menginformasikan program pendidikan dan kesadaran yang membedakan antara penggunaan narkotika untuk tujuan medis dan non-medis oleh anak di bawah umur. Kebaruan/Orisinalitas: Orisinalitas penelitian ini terletak pada fokus spesifiknya pada titik temu antara hukum peradilan anak, penggunaan narkotika, dan perawatan medis, yang merupakan area yang kurang dieksplorasi dalam penelitian IndonesiaIndonesia. Orisinalitas juga terletak pada analisisnya terhadap putusan pengadilan anak mengenai penggunaan dan kepemilikan narkotika. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Tujuan Medis, Kejahatan Narkotika, Keadilan Restoratif, Studi Kasus
Application of Development Law Theory in Overcoming Legal Voids Related to Land Ownership Restrictions in Indonesia Febri Jaya; Lu Sudirman; David Tan
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.48622

Abstract

Considering that housing is a fundamental human need, the fulfillment of adequate housing constitutes a governmental responsibility. This aligns with the mandate of Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which guarantees a decent standard of living for all citizens. The government has a responsibility to provide decent housing for all Indonesian people. The absence of legal regulations regarding the limitation of ownership of land rights for residential houses for individuals causes a person to freely and without limits buy a residential house. Through a normative legal study, this research aims to examine the dimensions of the theory of developmental law and its application in addressing legal gaps concerning land ownership restrictions in Indonesia. To answer the problems in this research, the researcher uses a normative type of research with a legal approach to fill the lacuna of existing legal regulations in Indonesia since the object of the research is not yet legally regulated. The findings indicate that the theory of developmental law serves as a highly relevant and appropriate theoretical framework to be further explored and applied in filling the existing legal vacuum related to the study’s object. The problems faced by each individual (especially people of the middle to lower income) to get a decent house are of course the responsibility of the government. This situation is constitutionally mandated under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The answers to the problems, the researcher will approach the study by utilizing the approaches, in particular the Welfare State Theory of John Rawls, and the Law Development Theory of Mochtar Kusumaatmadja.
REGULATORY GAPS AND LEGAL PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS PROFICIENT IN MANDARIN: A Review of Illegal Employment Practices Kho, Candra; Syarief, Elza; Tan, David
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 16 No. 1 (2026): JURNAL DUSTURIAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/z2srd730

Abstract

This study analyzes regulatory gaps and the effectiveness of legal protection for Indonesian Migrant Workers who possess Mandarin language skills and are vulnerable to illegal labor practices. Although Law Number 18 of 2017 establishes a protection framework for the pre-placement, placement, and post-placement stages, its implementation has not fully addressed vulnerabilities arising from informal recruitment, document forgery, and weak oversight of unregistered agencies. Using a normative legal method and a qualitative approach, this research evaluates regulations, employment contracts, BP2MI reports, and studies related to PMI placement in Mandarin-speaking countries. The findings indicate that while Mandarin proficiency can enhance employment opportunities, it also creates loopholes for exploitation, particularly through non-procedural channels that are difficult for consular services and diplomatic protection to reach. Limitations in inter-agency coordination further exacerbate these risks. This study recommends the need for bilateral regulatory harmonization, strengthened oversight based on language competence, enhanced transnational legal aid, and the application of John Rawls principles of justice to reinforce substantial protection for Indonesian Migrant Workers.
Sosialisasi Anti Intoleransi Umat Beragama dan Budaya di Indonesia Kepada Anak-Anak di Panti Asuhan Istana Yatim Al-Jufri Stephen Leonardo Davinchi Zebua; Shelly Shelly; Margareth Thatcher Tan; Jovan Valentino; David Tan; Erna Wati; Jacky Lian; Patrick Valencio; Angelica br tarigan; Diah Adhika Siringo Ringo; Lyra Syafira; Hendra Hendra; Filia Renatha; Wilson Wilson; George Brilliant Yau Putra; Damai Alyndina
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol. 7 No. 01 (2025): The 7th National Conference for Community Service Project 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v7i01.11096

Abstract

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama. Namun, sikap intoleransi masih kerap ditemukan ditengah masyarakat. Intoleransi yang tidak ditangani sejak dini dapat memicu terjadinya diskriminasi, ketidakadilan, serta konflik sosial. Oleh karena itu, mahasiswa-mahasiswi Universitas Internasional Batam melaksanakan kegiatan sosialisasi di Panti Asuhan Istana Yatim Al-Julfri yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi sejak usia dini. Kegiatan ini meliputi edukasi anti intoleransi, permainan berkelompok untuk membangun kerja sama dan kepimpinan, pembuat pojok literasi serta pemberian bantuan sembako dan buku cerita anak-anak yang bertujuan untuk meningkatkan litreasi anak-anak ketika memiliki waktu yang luang. Hasil dari kegiatan ini memiliki dampak yang sangat baik untuk anak-anak dari panti asuhan dan juga mahasiswa/i yang berpartisipasi dalam kegiatan ini menunjukan peningkatan toleransi dan empati sosial, yang akan membuahkan hasil yang baik kedepannya bagi anak-anak panti asuhan dan mahasiswa-mahasiswi.
Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam Peningkatan Layanan Notaris Sebagai Pejabat Umum Rufinus Hotmaulana Hutauruk; Nur Laily; David Tan; Zulhairi Zulhairi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 1 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i1.857

Abstract

Akta Notaris mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan sebagainya. Kewenangan pembuatan akta tersebut juga tidak terlepas dari fungsi notaris yang harus disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga, untuk mendukung akuntabilitas dan pengawasan terhadap kinerja Notaris yang ada di seluruh Indonesia, pemerintah telah menetapkan adanya Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berada di setiap Kabupaten/Kota. Akan tetapi, meskipun telah terbentuk namun pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan tidak selalu berjalan dengan baik, salah satu contoh adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Batam yang masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang selanjutnya dilakukan pembahasan menggunakan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Perlindungan Hukum oleh Phillipus M Hadjon. Dari hasil penelitian yang penelitian lakukan terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya Peran MPD Notaris Kota Batam belum dilaksanakan sesuai dengan UU No.30 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014. Adapun yang menjadi kendalanya antara lain, belum adanya kesesuaian waktu antar anggota MPD dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan rutin, minimnya anggaran serta fasilitas, dan lain-lain. Solusi yang dapat diberikan antara lain anggota MPD perlu menetapkan penjadwalan ulang untuk melaksanakan pemeriksaan rutin serta perlu adanya fasilitas e-government.
KEABSAHAN DARI AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS Metta - Tjia; David - Tan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1714

Abstract

Dalam memperoleh kredit perbankan pada umumnya pihak bank akan melakukan tindakan analisis terhadap debitur yang mengajukan pinjaman kredit, analisis tersebut dilakukan berdasarkan 5 aspek (the fives of credit), dari ke-5 aspek ini yang paling utama adalah collateral atau jaminan. Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan kebendaan (zakelijk zekerheid) berupa hak atas tanah. Jaminan berupa hak atas tanah tersebut akan dipasang dengan Hak Tanggungan yang dapat memberikan perlindungam hukum bagi kreditur. Hak Tanggungan merupakan lembaga dalam penjaminan atas tanah sebagaimana dalam UU HT. Dalam proses pemberian HT akan diawali dengan adanya perjanjian kredit dan kemudian dilanjut dengan APHT. Namun sering terjadi debitur karena sesuatu hal tidak dapat hadir untuk penandatangan APHT sehingga diawali dengan SKMHT. Berdasarkan UU HT bahwa SKMHT dapat dibuat di hadapan notaris ataupun PPAT, namun secara khusus format SKMHT telah diatur dalam PERKABAN No. 8/2012 dan format tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan bentuk akta notaris yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Dalam praktek di lapangan banyak ditemukan notaris yang mengikuti format tersebut dalam pembuatan SKMHT, sedangkan notaris dalam pembuatan akta seharusnya tunduk pada UU JN dan BW. Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu guna mencari tahu keabsahan dari sebuah akta SKMHT yang dibuat oleh seorang Notaris dan akibat atau dampak hukum yang ditumbulkan dari SKMHT yang dibuat secara tidak sesuai dengan kewenangannya notaris. Metode penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute-Approach) dan pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan melalui studi-pustaka atau library-research dan teknik analisis data yang memanfaatkan teknik analisis data kualitatif.Kata Kunci: Notaris; HT; SKMHT; APHT; Kewenangan.
Enforcement Of The Ban On Probationary Periods In Fixed-Time Work Agreements (Pkwt) The Role Of The Batam City Manpower Supervision Upt Leny Besouw; David Tan
PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol. 12 No. 2 (2026): Volume 12, Number 2 April-June 2026
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v12i2.107

Abstract

This study aims to analyze the role of the Batam City Manpower Supervision Unit in supervising the prohibition of probationary periods in the Fixed-Time Work Agreement (PKWT), the obstacles faced, and the efforts made in enforcing labor norms. The prohibition of probationary periods in PKWT has been regulated in Law Number 13 of 2003 as amended through Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and Government Regulation Number 35 of 2021. However, in practice, companies are still found that apply a trial period with other terms that have the potential to harm workers.This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, literature studies, and analysis of laws and regulations. The results of the study show that the Batam City Manpower Supervision Unit has carried out supervision through the stages of planning, inspection, and reporting in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Manpower Number 33 of 2016. However, the implementation of supervision has not been optimal due to the limited number of supervisors, facilities and infrastructure, the weak implementation of administrative sanctions, low legal awareness, and a work culture that still tolerates probationary periods in PKWT. Therefore, it is necessary to strengthen supervision, improve operational facilities, add labor supervisors, and socialize the law in an ongoing manner to increase legal protection for PKWT workers in Batam City.   Keywords: PKWT, probation, labor supervision, law enforcement, legal protection.
Pelayanan Korban Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Kepulauan Riau: Fakta Dan Tantangan Shendy Devendra Armaya; David Tan; Triana Dewi Seroja
Unram Law Review Vol 9 No 2 (2025): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v9i2.403

Abstract

Child sexual abuse is a serious phenomenon that continues to increase in the Riau Islands Province. To address this problem, the government has formed the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA), tasked with providing protection and services to victims. This study aims to evaluate the extent to which UPTD PPA services are effective in handling cases of child sexual abuse, identifying obstacles, and formulating solutions to improve the quality of services.In its implementation, this study used an empirical legal method through a qualitative approach and collected primary data through interviews and observations and secondary data from documents and statistical reports. The research findings revealed that UPTD PPA has attempted to provide legal, psychological, and social services to victims, but its effectiveness is hampered by a lack of trained staff, inadequate facilities, suboptimal cross-sectoral coordination, and low public awareness of the rights of child victims. In addition, social stigmatization and obstacles in providing legal evidence exacerbate victim trauma and hinder the recovery process.This study emphasizes that increasing the capacity of companions, inter-agency coordination, public education, and accelerating the legal process are very important to optimize protection and services for child victims of sexual abuse. It is hoped that the implementation of these recommendations will increase the role of UPTD PPA in creating a safe environment and supporting victim recovery.
Co-Authors ., Jane Abdurrakhman Alhakim Afriyadi Afriyadi Agus Susanto Agustianto Agustianto, Agustianto Agustin, Indri Ceria Agustini, Shenti Aini Feriska Sumandya Alhakim, Abdurrakhman Angel, Vanessa Angelica br tarigan Antony Antony Billy Marbiyanov Bodhi, Surya Chutia, Upankar Damai Alyndina Debby Amellya Zahdjuki Dedy Febriyanto Tjhang Della Aprianingrum Della Delia Diah Adhika Siringo Ringo Dian Sari, Eva Disemadi, Hari Sutra Dwinta Sugandi Edison Edison Elza Syarief, Elza Erna Wati Febriyani, Emiliya Ferdinand Jason Filia Renatha Fiorentine, Jasisca Fitri, Winda George Brilliant Yau Putra Gia Phuc, Dao Girsang, Junimart Hendra Hendra Hieu, Le Ho Trung Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Illya Firna Febriyanti Irvanaries Irvanaries Jacky Lian Jason, Ferdinand Jaya, Febri Jayanto, Wen Joseline, Joseline Jovan Valentino Kang, Cindy Kelvin Kelvin Kho, Candra Lau, Jonathan Leny Besouw Lu Sudirman Lu Sudirman Lyra Syafira Margareth Thatcher Tan Meliana Meliana Metta - Tjia Michael T. Sacramed Michelle Alice Stania Muhammad Naufal Fitrah Nadia Carolina Weley Nadia Salsabilla Mareta Modjo Nanda Jala Sena Neisdy Lee Nellcy Desvia Nur Fatihah Nur Laily Nurlaily Nurviani, Nanny Octa Villa Oryza Sativa MY Pambayun, Cindy Fatika Dewi Patrick Valencio Quentin, Pinsolle-Dubourg Rahmadani, Aini Ricky Sandi Permana Roy Mangitua Manurung Rusdiana, Shelvi Sari Wahyuni, Lily Sudhartio, Satria Unggul Wicaksana Prakasa Selviana, Devi Shane Edwin Shelly Shelly Shendy Devendra Armaya Silviani, Ninne Zahara Silvy Pricilia Fernanda Siti Aisyah Rukmana Situmeang, Ampuan Sovia Sovia Sovina Sovina Stephen Leonardo Davinchi Zebua Surya Bodhi Sylvia Putri Sylvia Putri Tan, Winsherly Tania, Stephanie Taniady, Vicko Tantimin Tantimin Tantimin Tantimin Tantimin, Tantimin Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Viona Puspita Wibowo, Tony Wilson Wilson Windi Afdal, Windi Wulandari, Aura Yenny Permata Liegestu Yoma Arda Wiratama Zulhairi Zulhairi