Articles
Cultural Constraints in the Eradication of Corruption in Indonesia
Effendi, Erdianto;
Susanti, Heni
Corruptio Vol 5 No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/corruptio.v5i1.3350
Corruption is the enemy of mankind around the world. The eradication of corruption in Indonesia today is increasing if you look at the quantity. However, the massive efforts to eradicate corruption in Indonesia seem to have not been successful because corruption continues to occur. The problem can be formulated in this article, namely: Is culture an obstacle to efforts to eradicate corruption in Indonesia. Using a normative juridical research approach, it was found that one of the obstacles to the eradication of corruption is a cultural obstacle where corruption actors who are political figures and community leaders are often regarded as good people who must be defended. The main problem is that the culture that was originally considered noble by the community is misused in practice as a means of facilitating corruption.
PERALIHAN BEBAN PEMBUKTIAN DI DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
Azlina, Ira Sinta;
Ferawati;
Effendi, Erdianto
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2519
Ketentuan pembuktian yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana tergolong sebagai proses pembuktian yang tidak implementatif terhadap tindak pidana pelecehan seksual. Dalam proses penegakan hukum sering terkendala alat bukti sehingga banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Pada akhirnya ketentuan pembuktian yang diatur menjaadi penghambat dalam memproyeksikan hukum seebagai alat rekayasa sosial yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya perlu dilakukan sistem pembuktian baru yaitu penggunaan pembuktian terbalik didalam tindak pidana pelecehan seksual untuk menghadirkan hukum yang lebih tepat dalam menjawab kebutuhan modernisasi. Penggunaan sistem pembuktian terbalik didalam tindak pidana pelecehan seksual merupakan gagasan yang disusun dengan mempertimbangkan pandangan hidup. Kesadaran, dan cita hukum, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia
Anwar, Muda R.;
Effendi, Erdianto;
Ferawati, Ferawati
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v7i3.10911
Putusan hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial dianggap adanya rasa ketidakadilan pada putusan ini yang mana masyarakat Indonesia mengharapkan semua koruptor dapat dihukum seberat-beratnya apalagi mengkorupsi dana-dana bantuan untuk masyarakat yang terkena bencana nasional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis relevansi antara sanksi pidana dalam Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dengan tujuan pemidanaan terhadap kasus korupsi di Indonesia. Merumuskan putusan yang tepat dan ideal yang dapat dijatuhkan oleh hakim sehingga mampu mengurangi jumlah tindak pidana korupsi dikalangan pejabat Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dalam penyajiannya dikemas secara deskriptif dikarenakan adanya rasa ketidakadilan yang terjadi pada Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. Tujuan pemidanaan dalam putusan ini belum sesuai karena hakim belum memenuhi asas keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dana Bansos Covid-19 karena tidak mempertimbangkan unsur kerugian dan respon kecewa masyarakat dijadikan alasan meringankan hukuman terdakwa. putusan yang tepat dan ideal untuk mengurangi jumlah tindak pidana korupsi akan terwujud jika pidana tersebut dapat memulihkan kerugian dari tindak pidana korupsi.
Penyelesaian Perkara Penghinaan Kepada Suku Melayu Menurut Hukum Adat Melayu Riau Kota Dumai
Lestari, Leny;
Effendi, Erdianto;
Firmanda, Hengki;
Susanti, Heni
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1898
In contrast to positive law, customary law does not recognize the distinction between criminal law and civil law. The settlement of cases in the community is carried out by means according to customary law. One of the cases resolved according to Riau Malay customary law was a case of insulting the Malay tribe in Dumai City. Using empirical juridical research methods, based on the results of the study, it was found that the settlement of cases of insults to the Malays was carried out by deliberation and sanctions ranging from light to severe sanctions, namely making yellow rice, slaughtering animals in the form of chickens, goats and buffaloes and disposing of the country which was divided into two, namely disposing of the country within a specified time and disposing of the country that was not determined.
Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Online Di Kota Pekanbaru
Kinanti, Dinda Puteri;
Erdianto, Erdianto;
Elmayanti, Elmayanti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15565
Seiring perkembangan zaman, semakin banyak modus kejahatan melalui internet yang terjadi seperti tindak pidana penipuan online. Banyak laporan yang masuk mengenai kasus tindak pidana penipuan online di Kepolisian Daerah Riau dengan berbagai macam modus seperti penipuan online dengan modus penawaran pekerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yaitu jenis penelitian yang menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta yang terjadi di lapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, kuisioner, dan tinjauan pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam menangani tindak pidana penipuan online masih belum maksimal dibuktikan dengan jumlah penyelesaian kasus masih sedikit. Kendala yang terjadi dalam penanganan kasus antara lain adanya keterbatasan jumlah personil dan kurangnya pemahaman personil Kepolisian menengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya mengatasi kendala tersebut antara lain kepolisian berusaha meningkatkan sarana dan fasilitas teknologi serta menjalin kerja sama dengan pihak terkait.
Juridical Analysis on the Possibility of Traffic Accident Victim Being Designated as Suspect
Effendi, Erdianto;
Ardianto, Syaifullah Yophi;
HB, Gusliana;
Ishaq, Ishaq
Al-Risalah Vol 23 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v23i2.1332
The fundamental aim of criminal law is to shield society from potential victimization, allowing for the prosecution of wrongdoers, including the offenders engaged in negligent acts. This objective leads to a legal dilemma when negligence originates from the victim, sparking a debate within law enforcement about the entity to bear the criminal responsibility. Therefore, this study aimed to explore the juridical feasibility of designating victims as suspects in the same case where the offender has been victimized. Real cases were used in this study, accompanied by secondary data and interviews with crucial policymakers. The findings show that designating victims of negligence in traffic accidents as a suspect should not be pursued. Consequently, the investigation process should be suspended when the victim is found to be responsible for the accident, as the incident does not meet the criteria for a criminal act.
Customary Settlement of Certain Criminal Cases in the Indigenous Community of Kenegerian Benai, Kuantan Singingi
Effendi, Erdianto;
Putra, Setia
Al-Risalah Vol 22 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v22i2.1242
This study analyzed the resolution of specific criminal cases within the indigenous peoples of Kuantan Singingi, Riau. The shift in customary laws towards a modern legal system has caused various problems, including accumulating case files and overcapacity in prisons. This occurred because the community has also lost its grip on solving problems with the existing customary laws. Therefore, this study involved interviews with chairpersons, secondary leaders, customs on conflict resolution among indigenous peoples, and the use of primary data. The results highlighted that the customary settlement of criminal cases can sufficiently resolve conflicts in the community. Furthermore, it overcame the accumulation of case files in the courts and overcapacity in penitentiary institutions.
TANGGUNGJAWAB PEMBERI KUASA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA KUASA
Firdaus, Firdaus;
Effendi, Erdianto;
Hendra, Rahmad
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4015
Realitas manusia sebagai mahluk sosial, menjadikan individu yang satu memberikan kepada individu lainnya suatu kewenangan berbuat untuk dan atas namanya. Dalam hukum perdata pemberian kewenangan sesuatu perbuatan oleh seseorang untuk dirinya kepada seorang lainnya sebut pemberian kuasa. Pelimpahan kewenangan bertindak atau pemberian kuasa dalam hukum perdata bertujuan untuk memenuhi kepentingan pemberi kuasa, dengan catatan bahwa kuasa tersebut harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian kuasa, pemberi kuasa tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum atas tindakan penerima kuasa yang melampaui isi perjanjian. Meski demikian, secara akademik masih terdapat perdebatan mengenai apakah pemberian kuasa dapat mengakibatkan pemberi kuasa turut dianggap bertanggung jawab secara pidana. Beberapa ahli berpendapat bahwa tanggung jawab pemberi kuasa hanya dapat timbul jika tindakan penerima kuasa sesuai dengan isi perjanjian atau terdapat unsur kelalaian dari pemberi kuasa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian kuasa tidak dapat dijadikan dasar bagi pemberi kuasa untuk ikut bertanggung jawab secara pidana apabila penerima kuasa melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh batalnya perjanjian kuasa secara hukum apabila tidak memenuhi syarat causa halal, yaitu suatu sebab yang sah menurut hukum. Dengan demikian, batasan kewenangan dalam perjanjian kuasa menjadi elemen penting untuk melindungi pemberi kuasa dari tanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa.
Sexual Intercourse with a Corpse as a Crime Against Society and the Urgency of Its Regulation in the New Penal Code
Erdianto Effendi;
Rena Yulia;
Heni Susanti
Kosmik Hukum Vol 24, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v24i3.22489
Murder in criminal law has been regulated in detail, but the actions after murder have not been regulated in such a way. So that the perpetrator is only charged with murder when there are other actions that have different elements. For example, mutilation, intercourse with corpses, and even eating corpses. This paper will examine the acts committed against a corpse after murder, namely intercourse with a corpse. The study is conducted on articles in the New Criminal Code. The purpose of this study is to find out how the New Criminal Code regulates the act of intercourse committed against a corpse after being killed as a response to the development of human actions today. The research method used is normative legal research with a case approach. The result of this research is known that the New Criminal Code does not regulate intercourse with corpses, but only regulates interference with funerals and corpses. This article focuses more on the corpse that has been buried and the destruction of the grave. Regulations regarding corpses that are molested, sodomized or mutilated and eaten after being killed have not been regulated. In fact, these acts currently occur frequently. The act of copulation with a corpse is committed after the victim is killed and before the victim is buried. These acts can be different from the interference with funerals and corpses as referred to in the New Penal Code.