Claim Missing Document
Check
Articles

Settlement of Crime of Light Maltreatment Through Restorative Justice Approach in the Legal Area of Pekanbaru Police. Effendi, Erdianto
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2024): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/delictum.v3i1.9678

Abstract

Cultural Constraints in the Eradication of Corruption in Indonesia Effendi, Erdianto; Susanti, Heni
Corruptio Vol 5 No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/corruptio.v5i1.3350

Abstract

Corruption is the enemy of mankind around the world. The eradication of corruption in Indonesia today is increasing if you look at the quantity. However, the massive efforts to eradicate corruption in Indonesia seem to have not been successful because corruption continues to occur. The problem can be formulated in this article, namely: Is culture an obstacle to efforts to eradicate corruption in Indonesia. Using a normative juridical research approach, it was found that one of the obstacles to the eradication of corruption is a cultural obstacle where corruption actors who are political figures and community leaders are often regarded as good people who must be defended. The main problem is that the culture that was originally considered noble by the community is misused in practice as a means of facilitating corruption.
PERALIHAN BEBAN PEMBUKTIAN DI DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL Azlina, Ira Sinta; Ferawati; Effendi, Erdianto
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2519

Abstract

Ketentuan pembuktian yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana tergolong sebagai proses pembuktian yang tidak implementatif terhadap tindak pidana pelecehan seksual. Dalam proses penegakan hukum sering terkendala alat bukti sehingga banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Pada akhirnya ketentuan pembuktian yang diatur menjaadi penghambat dalam memproyeksikan hukum seebagai alat rekayasa sosial yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya perlu dilakukan sistem pembuktian baru yaitu penggunaan pembuktian terbalik didalam tindak pidana pelecehan seksual untuk menghadirkan hukum yang lebih tepat dalam menjawab kebutuhan modernisasi. Penggunaan sistem pembuktian terbalik didalam tindak pidana pelecehan seksual merupakan gagasan yang disusun dengan mempertimbangkan pandangan hidup. Kesadaran, dan cita hukum, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia Anwar, Muda R.; Effendi, Erdianto; Ferawati, Ferawati
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.10911

Abstract

Putusan hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial dianggap adanya rasa ketidakadilan pada putusan ini yang mana masyarakat Indonesia mengharapkan semua koruptor dapat dihukum seberat-beratnya apalagi mengkorupsi dana-dana bantuan untuk masyarakat yang terkena bencana nasional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis relevansi antara sanksi pidana dalam Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dengan tujuan pemidanaan terhadap kasus korupsi di Indonesia. Merumuskan putusan yang tepat dan ideal yang dapat dijatuhkan oleh hakim sehingga mampu mengurangi jumlah tindak pidana korupsi dikalangan pejabat Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dalam penyajiannya dikemas secara deskriptif dikarenakan adanya rasa ketidakadilan yang terjadi pada Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. Tujuan pemidanaan dalam putusan ini belum sesuai karena hakim belum memenuhi asas keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dana Bansos Covid-19 karena tidak mempertimbangkan unsur kerugian dan respon kecewa masyarakat dijadikan alasan meringankan hukuman terdakwa. putusan yang tepat dan ideal untuk mengurangi jumlah tindak pidana korupsi akan terwujud jika pidana tersebut dapat memulihkan kerugian dari tindak pidana korupsi.
Penyelesaian Perkara Penghinaan Kepada Suku Melayu Menurut Hukum Adat Melayu Riau Kota Dumai Lestari, Leny; Effendi, Erdianto; Firmanda, Hengki; Susanti, Heni
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1898

Abstract

In contrast to positive law, customary law does not recognize the distinction between criminal law and civil law. The settlement of cases in the community is carried out by means according to customary law. One of the cases resolved according to Riau Malay customary law was a case of insulting the Malay tribe in Dumai City. Using empirical juridical research methods, based on the results of the study, it was found that the settlement of cases of insults to the Malays was carried out by deliberation and sanctions ranging from light to severe sanctions, namely making yellow rice, slaughtering animals in the form of chickens, goats and buffaloes and disposing of the country which was divided into two, namely disposing of the country within a specified time and disposing of the country that was not determined.
Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Online Di Kota Pekanbaru Kinanti, Dinda Puteri; Erdianto, Erdianto; Elmayanti, Elmayanti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15565

Abstract

Seiring perkembangan zaman, semakin banyak modus kejahatan melalui internet yang terjadi seperti tindak pidana penipuan online. Banyak laporan yang masuk mengenai kasus tindak pidana penipuan online di Kepolisian Daerah Riau dengan berbagai macam modus seperti penipuan online dengan modus penawaran pekerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yaitu jenis penelitian yang menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta yang terjadi di lapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, kuisioner, dan tinjauan pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam menangani tindak pidana penipuan online masih belum maksimal dibuktikan dengan jumlah penyelesaian kasus masih sedikit. Kendala yang terjadi dalam penanganan kasus antara lain adanya keterbatasan jumlah personil dan kurangnya pemahaman personil Kepolisian menengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya mengatasi kendala tersebut antara lain kepolisian berusaha meningkatkan sarana dan fasilitas teknologi serta menjalin kerja sama dengan pihak terkait.
Juridical Analysis on the Possibility of Traffic Accident Victim Being Designated as Suspect Effendi, Erdianto; Ardianto, Syaifullah Yophi; HB, Gusliana; Ishaq, Ishaq
Al-Risalah Vol 23 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v23i2.1332

Abstract

The fundamental aim of criminal law is to shield society from potential victimization, allowing for the prosecution of wrongdoers, including the offenders engaged in negligent acts. This objective leads to a legal dilemma when negligence originates from the victim, sparking a debate within law enforcement about the entity to bear the criminal responsibility. Therefore, this study aimed to explore the juridical feasibility of designating victims as suspects in the same case where the offender has been victimized. Real cases were used in this study, accompanied by secondary data and interviews with crucial policymakers. The findings show that designating victims of negligence in traffic accidents as a suspect should not be pursued. Consequently, the investigation process should be suspended when the victim is found to be responsible for the accident, as the incident does not meet the criteria for a criminal act.
Customary Settlement of Certain Criminal Cases in the Indigenous Community of Kenegerian Benai, Kuantan Singingi Effendi, Erdianto; Putra, Setia
Al-Risalah Vol 22 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v22i2.1242

Abstract

This study analyzed the resolution of specific criminal cases within the indigenous peoples of Kuantan Singingi, Riau. The shift in customary laws towards a modern legal system has caused various problems, including accumulating case files and overcapacity in prisons. This occurred because the community has also lost its grip on solving problems with the existing customary laws. Therefore, this study involved interviews with chairpersons, secondary leaders, customs on conflict resolution among indigenous peoples, and the use of primary data. The results highlighted that the customary settlement of criminal cases can sufficiently resolve conflicts in the community. Furthermore, it overcame the accumulation of case files in the courts and overcapacity in penitentiary institutions.
TANGGUNGJAWAB PEMBERI KUASA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA KUASA Firdaus, Firdaus; Effendi, Erdianto; Hendra, Rahmad
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4015

Abstract

Realitas manusia sebagai mahluk sosial, menjadikan individu yang satu memberikan kepada individu lainnya suatu kewenangan berbuat untuk dan atas namanya. Dalam hukum perdata pemberian kewenangan sesuatu perbuatan oleh seseorang untuk dirinya kepada seorang lainnya sebut pemberian kuasa. Pelimpahan kewenangan bertindak atau pemberian kuasa dalam hukum perdata bertujuan untuk memenuhi kepentingan pemberi kuasa, dengan catatan bahwa kuasa tersebut harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian kuasa, pemberi kuasa tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum atas tindakan penerima kuasa yang melampaui isi perjanjian. Meski demikian, secara akademik masih terdapat perdebatan mengenai apakah pemberian kuasa dapat mengakibatkan pemberi kuasa turut dianggap bertanggung jawab secara pidana. Beberapa ahli berpendapat bahwa tanggung jawab pemberi kuasa hanya dapat timbul jika tindakan penerima kuasa sesuai dengan isi perjanjian atau terdapat unsur kelalaian dari pemberi kuasa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian kuasa tidak dapat dijadikan dasar bagi pemberi kuasa untuk ikut bertanggung jawab secara pidana apabila penerima kuasa melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh batalnya perjanjian kuasa secara hukum apabila tidak memenuhi syarat causa halal, yaitu suatu sebab yang sah menurut hukum. Dengan demikian, batasan kewenangan dalam perjanjian kuasa menjadi elemen penting untuk melindungi pemberi kuasa dari tanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa.
PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TAHANAN PEREMPUAN YANG BERSTATUS IBU YANG MEMILIKI BALITA Putri, Nurul Izzah Alia; Erdianto, Erdianto; Ferawati, Ferawati
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suspension of detention is the right of suspects or detainees, which isregulated in Article 31 of the Criminal Procedure Code. This suspension ofdetention gives an agency the freedom to provide reasons for granting orrefusing a suspension of detention, meaning that in this case it is the fullauthority of the competent agency. However, in reality the suspension ofdetention here is still not optimal, both in its arrangement and implementation.This can be seen from the discovery of several rejections of suspension ofdetention, especially in several cases where the suspect was a mother with atoddler. This thesis research aims to: first, to describe the regulation andimplementation of suspension of detention for female detainees who are motherswith toddlers in the Indonesian criminal courts. Second, to describe theappropriate rules regarding the suspension of detention for female detaineeswho are mothers of toddlers from a substantive justice perspective.This type of research can be classified as normative legal research,because this research is carried out by examining library materials or secondarydata. In this research, the data sources used are primary data, secondary dataand tertiary data. The data collection technique in this research is the libraryresearch method.From the results of the research carried out, it can be concluded that, inrelation to this, the implementation obtained from several cases involving femaledetainees who have the status of mothers, shows that the existing regulationsstill have weaknesses or there is no certainty about the regulations in this case,so that it can It is said that implementation has not gone well. Therefore, it isnecessary to reform in the form of a special law regarding the rules forsuspending the detention of women detainees who are mothers who havetoddlers in more detail, by not only focusing on procedural matters, but alsoconsidering substantively for the sake of realizing legal justice and legalcertainty. regarding suspension of detention, especially in relation to femaledetainees who are mothers of toddlers.
Co-Authors ', Erdiansyah ', Frengki ', Wahyuni , Erdiansyah Abda Abda ABDUL HAMID ADE Inda Yani Ade Mulyani Adi Tiara Putri Adi Tiaraputri Adinda Nabilla Adri, Saidil Afni Adelina Simanjuntak Afrialdo, Masrizal Agafe Marulytua Ambarita Akfini Aditias, Akfini Al Rusdi Alberth Simanjuntak Alfadrian Alfadrian Alpajri, Muhammad Alviona Vinda Safira Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Anang Hendri Prayogo Ananta, Bella Andhika, Muhammad Zakhri Andi Hakim Lubis Andika Surya Andri Hidayat, Andri Andria Familta Anita Apriani Anita Julianti Anugrah, Roby Anwar, Muda R. Aprianti, Gusni Ardian Syahputra Arief Laksamana Aviska Loveana Tomanda Ayu Yohana Putri, Ayu Yohana Azimu Halim, Azimu Azlina, Ira Sinta Azmi Ramadhan Bagus, M. Rizky Bella Maida Sasmita Bella Shintia Anggraini Bijaksono, Athfal Habiby Bima Sakti Zalvadeora Caryn, Caryn Cyntia Ayustika Fitria Daniel Af Hutapea Danu Hermansyah, Danu Davit Rahmadan Davit Rahmadan Dayu Dawana Dedek Budi Saputra Delia Nadriah Awina Wirdatul Nadriah Demi Manurung Dessy Artina Destrian Hasugian Devi Angriyani Dewa Ayu Putu Laksmi Diana Dewi Setia Wati Diana Diana Dimas Prayoga Dimo Gilbranu Edwin Capri Purba Ega Septianing Yudhiati, Ega Septianing Ega Suzana Elmayanti, Elmayanti Elya Kusuma Dewi Emilda Firdaus Erdiansyah ' Erick Van Lambok S. Sialagan Erwin, Risto Evi Deliana HZ Fajar, Muhammad Abdul Fanny Ayunda Dwi Putri Fardika, Devia Fitriana Fauziah, Putri Febby Widya Febria, Anggun Febrianton ' Ferawati Ferawati Ferawati ' Ferawati Ferawati Ferawati Ferawati Ferawati, Ferawati Ferawati Ferdian, Wan Gilang Firdaus ' Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Fitri Febriyati Fitri Wahyuni Fitri, Anisa Frans Bragent Silitonga Fuji Lestari Gabriel, Alexander Ricardo Galingging, Winda Rosmauli Br Gendis Wahyuningrum Geofani Milthree Saragih Gilbranu, Dimo Gunawan Hutagalung Gusliana HB Gusti Erlangga JF Gustin, Darti Weni H Riyanda Elsera Yozani, H Riyanda Halawa, Ramadani Saputra Hamdani . Harisul Huda Hartina, Dian Hartini, Theresia Devi Haryanto, Popo Hengki Firmanda Heni Susanti Heni Susanti, Heni Henny Afrianti Henny Afrianti, Henny Hidayat, Roy Hidayat, Tengku Arif Ikhwan Habib, Ikhwan Ilham, Khairul Indah Permata Sukma Indah Rezeki Manurung Ipung Syahrir Situmorang Irdan Hasan Irfan Yobel Halomoan Sinaga Irvan Suherry Irwandi, Muhammad Ishaq Ishaq Johan Johan Jonatan Alexander G Juliani, Chaterine Junaidi ' Junaidi Junaidi Khaira Islamaili Khairul Bakri Khudsiyah, Deya Hazirattul Kinanti, Dinda Puteri Kurniawan, Raihan Lamtiur Siregar Larissa Evita Azalia, Larissa Evita Ledy Diana Lestari, Leny Lili Wulansari Lubis, Muhammad Al Amien Lumbanraja, Sahala J M Ichsyan M. Ahsanul Walidain M. Fadhillah Johar M. Imam Indra Malynda ' MANALU, KRISTINA Manurung, Indah Rezeki Margerytha Wulandara Hb Martinus Zebua Maxtry Parante Mexsasai Indra Mhd Syukri Mhd. Indra Kurniawan Mieke Christian S Miftahul Rahmi Muhammad Habibi Muhammad Ragel Muhammad Tuah Mukhlis R Mukhlis R. Mulia Andri, Mulia Mulyansyah, Handi Munthe, Henry Haro Muslimin Muslimin Nadia Yuri Malinda Nadya Alika Jely Nadya Syafira Napitupulu, Titir Feronika Napitupulu, Yosua Alexander Natasya Alfiana Sagita Saragi Nilma Suryani Nindy Axella Nova Ariati Nova Rifadilla Nova Yanti Siburian Novrianto Tambunan Nst, Habi Afpandi Nugraha Azel Putra, Nugraha Azel Nurfadilah Nurfadilah Nurhediansyah, Redyka Octavia, Ainun Yati Oktavianus, Jeffry Martunas Orde Prianata Pane, Paisal Arifsa Pangestu, Aji Bagus Pengky Stephen Sigalingging Perdana, Fharysha Irwan Pratama, Restu Ananda Putra, Raka Prasetya Putra, Ryanda Putri Asri Sri Rahayu Putri, Adi Tiara Putri, Melya Deana Putri, Nurul Izzah Alia RA, M. FAUZY Rafiqah Darwin Rahmad Hendra Ramadhana, Rhizkita Rani Oslina Nainggolan Raynanda Simanjuntak, Raynanda Rena Yulia Renhard Pebrian Reski Aslamiah Lubis Reski Reski Retno Andreas Reyhan Prima Gevari Rhizkita Ramadhana Rian Kurniawan Rianda Maisya Ridwan Sahputra Rifdah Juniarti Hasmi Rinda Yani, Rinda Rinta Meinika Rio Satria Harahap Risgaluh Maulidya Riyan Syahputra Rizki Pratama Kaloko Rizky Soehantoro RONALDO GUSTI SANDRA Roni Gunawan Rajagukguk Rori Oktavian Saputra Rut Lamria Kristina Tambunan Ryanda Putra S, Agrialdo Gamaliel S, Mieke Christian Safira, Dini Adelia Safrianda Safrianda Saidil Adri Sally Fisabillina Salsabila, Putri Nanda Samadi, Muhammad Alfarid Samuel ' Santo Barri Gultom, Santo Barri Satrio, Andreas Sembiring, Rinawati Septiani, Dela Setia Putra Setia Putra, Setia Sibarani, Tamara Roully Sihombing, Mual Ady Putra Silalahi, Jonathan Christoper Sinaga, Lusya Ermauli Br Sridevi Ronauli Sukamariko Andrikasmi Sulandari, Devina Sutri Utami Sutrisno ' Syafira, Putri Syafri Naldi Syahra Syahra Syaifullah Yophi Ardiyanto Syamsiar, Syamsiar Syamsuddin Syamsuddin Syamsul Arifin Tabah Santoso Teguh Arif Setiawan Tiara Andicha Putri Tiaraputri, Adi Tirza Bonita Tito Handoko Tomanda, Aviska Loveana Tri Dayanto Sugianto, Tri Dayanto Tri Handika Putra Tri Novita Sari Manihuruk Tri Saputra Triboyono, Agus Ulfia Hasanah Ulil Abshor Ulil Abshor, Ulil Valeta, Echa Veithzal Rivai Zainal Vicky Khoila Winarto Vidya Sanaya Vika Anggraini Wahyu Andrie Septyo Wati, Irena Weni Safitri Ismail Wialanda Wiguna Widia Edorita Widya Selvia Winda Wulan Windy Rizky Putri Wino Thantow Malbuano Wira Paska Lismer Simamora Wulanda Septrila Metri Yakub Frans Sihombing Yanto, Fahmi Riau Yeni Elviani Yonggi Oktavianus Yuliana Yuliana Yuri Prayoga A. Zhikrillah Zhikrillah Zulfikar Jayakusuma Zulham Daris Firidho