Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.403
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Unram Law Review Jurnal Selat Integritas: Jurnal Antikorupsi Undang: Jurnal Hukum Nagari Law Review JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Unes Law Review Kosmik Hukum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Restorative Justice JURNAL ILMIAH ADVOKASI Cepalo JURNAL USM LAW REVIEW jurnal hukum das sollen Corruptio Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Hukum Malahayati Legal Protection for the Partnership Agreement Parties JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Riau Law Journal Lex Publica DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Innovative: Journal Of Social Science Research PESHUM Melayunesia Law
Erdianto Effendi
Univeritas Riau
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 294 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 294 Documents
Search

 26   27   28   29   30 
TANGGUNGJAWAB PEMBERI KUASA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA KUASA Firdaus, Firdaus; Effendi, Erdianto; Hendra, Rahmad
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4015

Abstract

Realitas manusia sebagai mahluk sosial, menjadikan individu yang satu memberikan kepada individu lainnya suatu kewenangan berbuat untuk dan atas namanya. Dalam hukum perdata pemberian kewenangan sesuatu perbuatan oleh seseorang untuk dirinya kepada seorang lainnya sebut pemberian kuasa. Pelimpahan kewenangan bertindak atau pemberian kuasa dalam hukum perdata bertujuan untuk memenuhi kepentingan pemberi kuasa, dengan catatan bahwa kuasa tersebut harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian kuasa, pemberi kuasa tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum atas tindakan penerima kuasa yang melampaui isi perjanjian. Meski demikian, secara akademik masih terdapat perdebatan mengenai apakah pemberian kuasa dapat mengakibatkan pemberi kuasa turut dianggap bertanggung jawab secara pidana. Beberapa ahli berpendapat bahwa tanggung jawab pemberi kuasa hanya dapat timbul jika tindakan penerima kuasa sesuai dengan isi perjanjian atau terdapat unsur kelalaian dari pemberi kuasa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian kuasa tidak dapat dijadikan dasar bagi pemberi kuasa untuk ikut bertanggung jawab secara pidana apabila penerima kuasa melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh batalnya perjanjian kuasa secara hukum apabila tidak memenuhi syarat causa halal, yaitu suatu sebab yang sah menurut hukum. Dengan demikian, batasan kewenangan dalam perjanjian kuasa menjadi elemen penting untuk melindungi pemberi kuasa dari tanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa.
Sexual Intercourse with a Corpse as a Crime Against Society and the Urgency of Its Regulation in the New Penal Code Erdianto Effendi; Rena Yulia; Heni Susanti
Kosmik Hukum Vol 24, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v24i3.22489

Abstract

Murder in criminal law has been regulated in detail, but the actions after murder have not been regulated in such a way. So that the perpetrator is only charged with murder when there are other actions that have different elements. For example, mutilation, intercourse with corpses, and even eating corpses. This paper will examine the acts committed against a corpse after murder, namely intercourse with a corpse. The study is conducted on articles in the New Criminal Code. The purpose of this study is to find out how the New Criminal Code regulates the act of intercourse committed against a corpse after being killed as a response to the development of human actions today. The research method used is normative legal research with a case approach. The result of this research is known that the New Criminal Code does not regulate intercourse with corpses, but only regulates interference with funerals and corpses. This article focuses more on the corpse that has been buried and the destruction of the grave. Regulations regarding corpses that are molested, sodomized or mutilated and eaten after being killed have not been regulated. In fact, these acts currently occur frequently. The act of copulation with a corpse is committed after the victim is killed and before the victim is buried. These acts can be different from the interference with funerals and corpses as referred to in the New Penal Code. 
PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TAHANAN PEREMPUAN YANG BERSTATUS IBU YANG MEMILIKI BALITA Putri, Nurul Izzah Alia; Erdianto, Erdianto; Ferawati, Ferawati
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suspension of detention is the right of suspects or detainees, which isregulated in Article 31 of the Criminal Procedure Code. This suspension ofdetention gives an agency the freedom to provide reasons for granting orrefusing a suspension of detention, meaning that in this case it is the fullauthority of the competent agency. However, in reality the suspension ofdetention here is still not optimal, both in its arrangement and implementation.This can be seen from the discovery of several rejections of suspension ofdetention, especially in several cases where the suspect was a mother with atoddler. This thesis research aims to: first, to describe the regulation andimplementation of suspension of detention for female detainees who are motherswith toddlers in the Indonesian criminal courts. Second, to describe theappropriate rules regarding the suspension of detention for female detaineeswho are mothers of toddlers from a substantive justice perspective.This type of research can be classified as normative legal research,because this research is carried out by examining library materials or secondarydata. In this research, the data sources used are primary data, secondary dataand tertiary data. The data collection technique in this research is the libraryresearch method.From the results of the research carried out, it can be concluded that, inrelation to this, the implementation obtained from several cases involving femaledetainees who have the status of mothers, shows that the existing regulationsstill have weaknesses or there is no certainty about the regulations in this case,so that it can It is said that implementation has not gone well. Therefore, it isnecessary to reform in the form of a special law regarding the rules forsuspending the detention of women detainees who are mothers who havetoddlers in more detail, by not only focusing on procedural matters, but alsoconsidering substantively for the sake of realizing legal justice and legalcertainty. regarding suspension of detention, especially in relation to femaledetainees who are mothers of toddlers.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan Septiani, Dela; Effendi, Erdianto; Hidayat, Tengku Arif
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.9634

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang mengancam generasi muda dan ketertiban sosial, termasuk di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Tingginya angka kasus di wilayah ini disebabkan oleh letak geografis yang strategis namun rawan peredaran gelap, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan sebagai lembaga yang berwenang memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh BNNK Pelalawan, baik secara preventif maupun represif, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai landasan analisis. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas BNNK, penyebaran kuesioner kepada masyarakat, serta studi kepustakaan dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNNK Pelalawan telah melakukan penyuluhan, sosialisasi, layanan rehabilitasi, dan penindakan hukum. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan personel, anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta pengaruh jaringan peredaran narkotika. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum yang perlu ditingkatkan secara sinergis.
Potential corruption due to the change from the death penalty to life imprisonment in Indonesia's New Criminal Code Effendi, Erdianto; Dewi, Elya Kusuma; Saragih, Geofani Milthree
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 11 No. 1 (2025): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v11i1.1404

Abstract

Capital punishment has long been used as a form of punishment for serious crimes, including corruption, with the aim of deterring and preventing offenses that harm the state and society. This study examines the impact of replacing the death penalty with life imprisonment in Indonesia’s new Criminal Code, particularly on efforts to eradicate corruption and its implications for law enforcement. The study employs a normative legal method, using legislative, conceptual, and comparative approaches to explore the historical application of the death penalty for corruption offenses, compare practices in countries such as China and Saudi Arabia that still enforce capital punishment, and analyze the policy shift in the Indonesian context. The findings indicate that replacing the death penalty may weaken its deterrent effect and increase the risk of corruption, especially if not supported by policies that strengthen law enforcement. Nevertheless, this change aligns with the principle of human rights protection, which is a key consideration in modern legal systems. This study recommends alternative measures such as asset forfeiture, the imposition of maximum fines, restrictions on political rights, and enhanced transparency and oversight to promote more effective and equitable anti-corruption policies.
Pengujian Prinsip Exclusionary Rules Dalam Sidang Praperadilan Di Indonesia Octavia, Ainun Yati; Effendi, Erdianto; Ferawati, Ferawati
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan tersangka merupakan bagian dari upaya paksa bahkan hampir setara dengan penetapan seseorang sebagai terpidana. Untuk itu, penetapan tersangka harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan bukti yang sah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP. Frasa "alat bukti yang sah" dalam KUHAP memiliki dua makna penting. Pertama, terkait dengan jenis alat bukti yang diakui oleh hukum, dan kedua, terkait dengan cara perolehan alat bukti tersebut, yang harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan prinsip exclusionary rules sebagai instrumen pengeculian alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip exclusionary rules dalam sidang praperadilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan-putusan praperadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian bahwa menunjukkan hakim telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diperoleh secara tidak sah untuk membatalkan penetapan tersangka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman exclusionary rules ternyata sudah ada dan diterapkan oleh hakim dalam putusan-putusan praperadilan di Indonesia. Namun, penerapannya masih bersifat implisit dan terbatas pada aspek formil saja. Serta implikasi hukum dari adanya penggunaan alat bukti yang tidak sah digunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka hakim praperadilan dapat membatalkan penetapan tersangka a quo atau menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka. Namun, batalnya penetapan tersangka ini tidak serta merta menghilangkan tidak pidana tersangka dan tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kembali setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah sesuai Perma Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip exclusionary rules telah menjadi bagian inheren dari sistem hukum pidana di Indonesia, meskipun implementasinya masih perlu diperkuat melalui reformasi hukum acara pidana yang lebih tegas. Serta, perlunya dinyatakan dengan tegas mengenai alat bukti yang tidak sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan tersebut akan memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk mendukung penerapan prinsip exclusionary rules secara efektif dan konsisten dalam sistem peradilan pidana Indonesia.  
STRENGTHENING INDONESIA'S EIT LAW TO COMBAT RANSOMWARE THREATS: A LEGAL FRAMEWORK ANALYSIS Alpajri, Muhammad; Effendi, Erdianto; Rahmadan, Davit
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i2.7217

Abstract

Ransomware is a type of malware designed to lock or encrypt victim data so that it cannot be accessed. Once the victim's data is locked, the perpetrator will ask for a ransom to restore access, usually in the form of digital currency such as Bitcoin which is difficult to track. Ransomware crimes are regulated in Article 33 of the ITE Law, however, Article 33 of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) has weaknesses in its formulation because it does not include specific elements related to ransomware crimes, especially in relation to the element of requesting ransom payments. This creates a lack of legal certainty regarding ransomware crimes so that many cases of ransomware crimes cannot be prosecuted due to legal gaps. The purpose of this study is to provide input to law enforcement, police, prosecutors, judges, and the community and government in Countering the Threat of Ransomware Crimes in Indonesia. Based on the results of the study and discussion, it can be concluded. First, Article 33 of the Electronic Information and Transactions Law only regulates disruption of electronic systems, but does not explicitly include the elements of "extortion" or "demand for ransom payment" which are the core of ransomware crimes. Second, to strengthen the Electronic Information and Transactions Law and Indonesia's legal framework in countering the threat of ransomware, several important steps must be taken. First, one of the main solutions in dealing with ransomware crimes is to add provisions that explicitly regulate this crime in legislation, especially in the Electronic Information and Transactions Law. Keywords: Information and Electronic Transactions Law, Ransomware Crime, Indonesia
Penegakan Hukum Terhadap Modus Baru Kejahatan Cyber Berupa Rekayasa Informasi Teknologi Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking Khudsiyah, Deya Hazirattul; Rahmadan, Davit; Erdianto, Erdianto
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 8.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Electronic transaction dalam bentuk internet banking merupakan bentuk baru pengembangan layanan bank untuk dalam rangka berperan sebagai penghubung kebutuhan dunia usaha dan nasabah dalam hal mempercepat pelayanan jasa bank. Kemudahan yang diberikan oleh kemunculan electronic banking, berbanding lurus dengan bahaya yang mengintainya. Potensi kebocoran informasi pribadi yang dilakukan oleh peretas, menjadi bayang- bayang buruk nasabah bank sebagai pengguna electronic banking. Hal ini didukung dengan modus operandi kejahatan di dunia perbankan berkembang dan makin canggih, terutama dengan pemanfaatan teknologi informasi. Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum Sosiologis yang membahas tentang Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian tersebut bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan. Pertama Modus Kejahatan Cyber dalam Internet Banking Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, modus kejahatan cyber terus mengalami transformasi. Salah satu bentuk kejahatan cyber yang meresahkan adalah rekayasa informasi teknologi, di mana pelaku kejahatan menggunakan metode teknis untuk membobol rekening nasabah melalui internet banking. Kedua Bank telah memberikan perlindungan kepada nasabah dari tindakan phishing, pharming dan spoofing melalui 2 (dua) cara, yaitu cara preventif dan represif. Perlindungan preventif yang diberikan oleh Bank berupa edukasi melalui platform media sosial resmi Bank, dan Ketiga Dalam konteks kejahatan cyber, tantangan terbesar adalah penegakan hukum yang efektif, mengingat karakteristik kejahatan ini bersifat lintas batas, canggih, dan terus berkembang. Oleh karena itu, harus beradaptasi dengan tantangan era digital.
SYNCHRONIZATION OF JUDICIAL PARDON REGULATIONS IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM syamsuddin, syamsuddin; Efendi, Erdianto; Rahmadan, Davit
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i2.7555

Abstract

Judicial Pardon is a legal mechanism that grants judges the discretion to decide a case even when the defendant is formally proven guilty. Unlike the traditional criminal law approach, which emphasizes legality and punishment, Judicial Pardon takes into account personal, situational, and social impact factors related to sentencing. This study employs a normative legal method with a synchronization type, analyzing the alignment of laws and regulations both vertically and horizontally. The findings indicate that the synchronization of judicial pardon within Indonesia's penal system is based on three main foundations: philosophical, juridical, and sociological. Philosophically, judicial pardon aligns with the principles of substantive and restorative justice, ensuring proportional punishment while providing room for the rehabilitation of offenders and the restoration of society. The ideal concept of judicial pardon in Indonesia’s future is crucial for establishing a more just, humane, and responsive criminal justice system. Keywords: Judicial Pardon, Criminal Justice Reform, Substantive Justice, Penal Policy, KUHAP
Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda Effendi, Erdianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5355

Abstract

This study aims to examine and analyze efforts to resolve cases of crimes against property that have been committed by imposing prison sentences that cannot recover losses suffered by victims. Through the restorative justice approach, judges should be given the option to impose criminal compensation on victims as the main crime that has not been regulated in both the Criminal Code and the Criminal Code Bill. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results of the discussion of this study provide an alternative  to the settlement  or enforcement of crimes against property by proposing the imposition of criminal compensation to victims as the main crime. This concept is different from the application of restorative justice so far in Indonesia or abroad which applies it at the level of investigation and prosecution.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian perkara kejahatan terhadap harta benda yang selama ini dilakukan dengan menjatuhkan pidana penjara yang tidak dapat memulihkan kerugian yang dialami korban. Melalui pendekatan restorative justice, seharusnya hakim diberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana ganti rugi kepada korban sebagai pidana pokok yang ternyata belum diatur baik dalam KUHP maupun RUU KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil pembahasan penelitian ini memberikan alternatif penyelesaian atau penegakan hukum kejahatan terhadap harta benda dengan mengusulkan penjatuhan pidana ganti rugi kepada korban sebagai pidana pokok yang wajib dijatuhkan oleh hakim sebagai ide yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep ini berbeda dengan penerapan restorative justice selama ini di Indonesia atau di luar negeri yang menerapkannya di tingkat penyidikan dan penuntutan.Kejahatan Harta Benda; Pidana Ganti Rugi; Restorative Justice  Criminal Indemnity; Property Crimes ; Restorative Justice  
Co-Authors ', Erdiansyah ', Frengki ', Wahyuni , Erdiansyah ABDUL HAMID ADE Inda Yani Ade Mulyani Adi Tiara Putri Adi Tiaraputri Adinda Nabilla Adri, Saidil Afni Adelina Simanjuntak Afrialdo, Masrizal Agafe Marulytua Ambarita Ahmad Zaki Akfini Aditias, Akfini Al Rusdi Alberth Simanjuntak Alfadrian Alfadrian Alpajri, Muhammad Alviona Vinda Safira Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Ananta, Bella Andhika, Muhammad Zakhri Andika Surya Andri Hidayat, Andri Andria Familta Anita Apriani Anita Julianti Anugrah, Roby Anwar, Muda R. Aprianti, Gusni Ardian Syahputra Arief Laksamana Aviska Loveana Tomanda Ayu Yohana Putri, Ayu Yohana Azimu Halim, Azimu Azlina, Ira Sinta Azmi Ramadhan Bagus, M. Rizky Bella Maida Sasmita Bella Shintia Anggraini Bijaksono, Athfal Habiby Bima Sakti Zalvadeora Caryn, Caryn Cyntia Ayustika Fitria Daeng Ayub Daniel Af Hutapea Danu Hermansyah, Danu Davit Rahmadan Davit Rahmadan Davit Rahmadan Dayu Dawana Dedek Budi Saputra Delia Nadriah Awina Wirdatul Nadriah Demi Manurung Dessy Artina Destrian Hasugian Devi Angriyani Dewa Ayu Putu Laksmi Dewi, Elya Kusuma Diana Dewi Setia Wati Diana Diana Dimas Prayoga Dimo Gilbranu Edwin Capri Purba Ega Septianing Yudhiati, Ega Septianing Ega Suzana Elmayanti, Elmayanti Emilda Firdaus Erdiansyah ' Erdiansyah Erdiansyah Erick Van Lambok S. Sialagan Erwin, Risto Evi Deliana HZ Fajar, Muhammad Abdul Fanny Ayunda Dwi Putri Fardika, Devia Fitriana Fauziah, Putri Febby Widya Febria, Anggun Febrianton ' Ferawati Ferawati ' Ferawati Ferawati Ferawati Ferawati Ferawati, Ferawati Ferawati Ferdian, Wan Gilang Firdaus ' Firdaus Firdaus Fitri Febriyati Fitri Wahyuni Fitri, Anisa Frans Bragent Silitonga Fuji Lestari Gabriel, Alexander Ricardo Galingging, Winda Rosmauli Br Gendis Wahyuningrum Gilbranu, Dimo Gunawan Hutagalung Gusliana HB Gusti Erlangga JF Gustin, Darti Weni H Riyanda Elsera Yozani, H Riyanda Halawa, Ramadani Saputra Hamdani . Handoko, Tito Harisul Huda Hartina, Dian Hartini, Theresia Devi Haryanto, Popo Hengki Firmanda Heni Susanti Heni Susanti, Heni Henny Afrianti Henny Afrianti, Henny Hidayat, Roy Hidayat, Tengku Arif Ikhwan Habib, Ikhwan Ilham, Khairul Indah Permata Sukma Indah Rezeki Manurung Ipung Syahrir Situmorang Irdan Hasan Irfan Yobel Halomoan Sinaga Irvan Suherry Irwandi, Muhammad Ishaq Ishaq Johan Johan Jonatan Alexander G Juliani, Chaterine Junaidi ' Junaidi Junaidi Khaira Islamaili Khairul Bakri Khudsiyah, Deya Hazirattul Kinanti, Dinda Puteri Kurniawan, Raihan Lamtiur Siregar Larissa Evita Azalia, Larissa Evita Ledy Diana Lestari, Leny Lili Wulansari Lubis, Muhammad Al Amien Lumbanraja, Sahala J M Ichsyan M. Ahsanul Walidain M. Fadhillah Johar M. Imam Indra M. Iqbal Malynda ' MANALU, KRISTINA Manurung, Indah Rezeki Margerytha Wulandara Hb Martinus Zebua Maxtry Parante Mexsasai Indra Mhd Syukri Mhd. Indra Kurniawan Mieke Christian S Miftahul Rahmi Muhammad Habibi Muhammad Ragel Muhammad Tuah Mukhlis R Mukhlis R. Mulia Andri, Mulia Mulyansyah, Handi Munthe, Henry Haro Muslimin Muslimin Nadia Yuri Malinda Nadya Alika Jely Nadya Syafira Naldi, Syafri Napitupulu, Titir Feronika Napitupulu, Yosua Alexander Natasya Alfiana Sagita Saragi Nilma Suryani Nindy Axella Nova Ariati Nova Rifadilla Nova Yanti Siburian Novrianto Tambunan Nst, Habi Afpandi Nugraha Azel Putra, Nugraha Azel Nurfadilah Nurfadilah Nurhediansyah, Redyka Octavia, Ainun Yati Oktavianus, Jeffry Martunas Orde Prianata Pane, Paisal Arifsa Pangestu, Aji Bagus Pengky Stephen Sigalingging Perdana, Fharysha Irwan Pratama, Restu Ananda Putra, Raka Prasetya Putra, Ryanda Putri Asri Sri Rahayu Putri, Adi Tiara Putri, Melya Deana Putri, Nurul Izzah Alia RA, M. FAUZY Rafiqah Darwin Rahmad Hendra Ramadhana, Rhizkita Rani Oslina Nainggolan Raynanda Simanjuntak, Raynanda Rena Yulia Renhard Pebrian Reski Aslamiah Lubis Reski Reski Retno Andreas Reyhan Prima Gevari Rhizkita Ramadhana Rian Kurniawan Rianda Maisya Ridwan Sahputra Rifdah Juniarti Hasmi Rinda Yani, Rinda Rinta Meinika Rio Satria Harahap Risgaluh Maulidya Riyan Syahputra Rizki Pratama Kaloko Rizky Soehantoro RONALDO GUSTI SANDRA Roni Gunawan Rajagukguk Rori Oktavian Saputra Rut Lamria Kristina Tambunan Ryanda Putra S, Agrialdo Gamaliel S, Mieke Christian Safira, Dini Adelia Safrianda Safrianda Saidil Adri Sally Fisabillina Salsabila, Putri Nanda Samadi, Muhammad Alfarid Samuel ' Santo Barri Gultom, Santo Barri Saragih, Geofani Milthree Satrio, Andreas Sembiring, Rinawati Septiani, Dela Setia Putra Setia Putra, Setia Sibarani, Tamara Roully Sihombing, Mual Ady Putra Silalahi, Jonathan Christoper Sinaga, Lusya Ermauli Br Sridevi Ronauli Sujianto Sujianto Sukamariko Andrikasmi Sulandari, Devina Sutri Utami Sutrisno ' Syahra Syahra Syaifullah Yophi Ardiyanto Syamsiar, Syamsiar Syamsuddin Syamsuddin Syamsul Arifin Tabah Santoso Teguh Arif Setiawan Tiara Andicha Putri Tiaraputri, Adi Tirza Bonita Tomanda, Aviska Loveana Tri Dayanto Sugianto, Tri Dayanto Tri Handika Putra Tri Novita Sari Manihuruk Tri Saputra Triboyono, Agus Ulfia Hasanah Ulil Abshor Ulil Abshor, Ulil Valeta, Echa Veithzal Rivai Zainal Vicky Khoila Winarto Vidya Sanaya Vika Anggraini Wahyu Andrie Septyo Wati, Irena Weni Safitri Ismail Wialanda Wiguna Widia Edorita Widya Selvia Winda Wulan Windy Rizky Putri Wino Thantow Malbuano Wira Paska Lismer Simamora Wulanda Septrila Metri Yahring, Adinan Yakub Frans Sihombing Yanto, Fahmi Riau Yeni Elviani Yonggi Oktavianus Yuri Prayoga A. Zhikrillah Zhikrillah Zulfikar Jayakusuma Zulham Daris Firidho