Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.819
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Unram Law Review Jurnal Selat Integritas: Jurnal Antikorupsi Undang: Jurnal Hukum Nagari Law Review JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Unes Law Review Kosmik Hukum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Restorative Justice JURNAL ILMIAH ADVOKASI Cepalo JURNAL USM LAW REVIEW jurnal hukum das sollen Corruptio Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Hukum Malahayati Legal Protection for the Partnership Agreement Parties JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Riau Law Journal DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Innovative: Journal Of Social Science Research Milthree Law Journal PESHUM Melayunesia Law Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security
Erdianto Effendi
Univeritas Riau
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 296 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 296 Documents
Search

 26   27   28   29   30 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan Septiani, Dela; Effendi, Erdianto; Hidayat, Tengku Arif
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.9634

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang mengancam generasi muda dan ketertiban sosial, termasuk di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Tingginya angka kasus di wilayah ini disebabkan oleh letak geografis yang strategis namun rawan peredaran gelap, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan sebagai lembaga yang berwenang memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh BNNK Pelalawan, baik secara preventif maupun represif, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai landasan analisis. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas BNNK, penyebaran kuesioner kepada masyarakat, serta studi kepustakaan dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNNK Pelalawan telah melakukan penyuluhan, sosialisasi, layanan rehabilitasi, dan penindakan hukum. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan personel, anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta pengaruh jaringan peredaran narkotika. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum yang perlu ditingkatkan secara sinergis.
Pengujian Prinsip Exclusionary Rules Dalam Sidang Praperadilan Di Indonesia Octavia, Ainun Yati; Effendi, Erdianto; Ferawati, Ferawati
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan tersangka merupakan bagian dari upaya paksa bahkan hampir setara dengan penetapan seseorang sebagai terpidana. Untuk itu, penetapan tersangka harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan bukti yang sah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP. Frasa "alat bukti yang sah" dalam KUHAP memiliki dua makna penting. Pertama, terkait dengan jenis alat bukti yang diakui oleh hukum, dan kedua, terkait dengan cara perolehan alat bukti tersebut, yang harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan prinsip exclusionary rules sebagai instrumen pengeculian alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip exclusionary rules dalam sidang praperadilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan-putusan praperadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian bahwa menunjukkan hakim telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diperoleh secara tidak sah untuk membatalkan penetapan tersangka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman exclusionary rules ternyata sudah ada dan diterapkan oleh hakim dalam putusan-putusan praperadilan di Indonesia. Namun, penerapannya masih bersifat implisit dan terbatas pada aspek formil saja. Serta implikasi hukum dari adanya penggunaan alat bukti yang tidak sah digunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka hakim praperadilan dapat membatalkan penetapan tersangka a quo atau menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka. Namun, batalnya penetapan tersangka ini tidak serta merta menghilangkan tidak pidana tersangka dan tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kembali setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah sesuai Perma Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip exclusionary rules telah menjadi bagian inheren dari sistem hukum pidana di Indonesia, meskipun implementasinya masih perlu diperkuat melalui reformasi hukum acara pidana yang lebih tegas. Serta, perlunya dinyatakan dengan tegas mengenai alat bukti yang tidak sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan tersebut akan memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk mendukung penerapan prinsip exclusionary rules secara efektif dan konsisten dalam sistem peradilan pidana Indonesia.  
STRENGTHENING INDONESIA'S EIT LAW TO COMBAT RANSOMWARE THREATS: A LEGAL FRAMEWORK ANALYSIS Alpajri, Muhammad; Effendi, Erdianto; Rahmadan, Davit
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i2.7217

Abstract

Ransomware is a type of malware designed to lock or encrypt victim data so that it cannot be accessed. Once the victim's data is locked, the perpetrator will ask for a ransom to restore access, usually in the form of digital currency such as Bitcoin which is difficult to track. Ransomware crimes are regulated in Article 33 of the ITE Law, however, Article 33 of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) has weaknesses in its formulation because it does not include specific elements related to ransomware crimes, especially in relation to the element of requesting ransom payments. This creates a lack of legal certainty regarding ransomware crimes so that many cases of ransomware crimes cannot be prosecuted due to legal gaps. The purpose of this study is to provide input to law enforcement, police, prosecutors, judges, and the community and government in Countering the Threat of Ransomware Crimes in Indonesia. Based on the results of the study and discussion, it can be concluded. First, Article 33 of the Electronic Information and Transactions Law only regulates disruption of electronic systems, but does not explicitly include the elements of "extortion" or "demand for ransom payment" which are the core of ransomware crimes. Second, to strengthen the Electronic Information and Transactions Law and Indonesia's legal framework in countering the threat of ransomware, several important steps must be taken. First, one of the main solutions in dealing with ransomware crimes is to add provisions that explicitly regulate this crime in legislation, especially in the Electronic Information and Transactions Law. Keywords: Information and Electronic Transactions Law, Ransomware Crime, Indonesia
Penegakan Hukum Terhadap Modus Baru Kejahatan Cyber Berupa Rekayasa Informasi Teknologi Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking Khudsiyah, Deya Hazirattul; Rahmadan, Davit; Erdianto, Erdianto
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 8.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Electronic transaction dalam bentuk internet banking merupakan bentuk baru pengembangan layanan bank untuk dalam rangka berperan sebagai penghubung kebutuhan dunia usaha dan nasabah dalam hal mempercepat pelayanan jasa bank. Kemudahan yang diberikan oleh kemunculan electronic banking, berbanding lurus dengan bahaya yang mengintainya. Potensi kebocoran informasi pribadi yang dilakukan oleh peretas, menjadi bayang- bayang buruk nasabah bank sebagai pengguna electronic banking. Hal ini didukung dengan modus operandi kejahatan di dunia perbankan berkembang dan makin canggih, terutama dengan pemanfaatan teknologi informasi. Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum Sosiologis yang membahas tentang Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian tersebut bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan. Pertama Modus Kejahatan Cyber dalam Internet Banking Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, modus kejahatan cyber terus mengalami transformasi. Salah satu bentuk kejahatan cyber yang meresahkan adalah rekayasa informasi teknologi, di mana pelaku kejahatan menggunakan metode teknis untuk membobol rekening nasabah melalui internet banking. Kedua Bank telah memberikan perlindungan kepada nasabah dari tindakan phishing, pharming dan spoofing melalui 2 (dua) cara, yaitu cara preventif dan represif. Perlindungan preventif yang diberikan oleh Bank berupa edukasi melalui platform media sosial resmi Bank, dan Ketiga Dalam konteks kejahatan cyber, tantangan terbesar adalah penegakan hukum yang efektif, mengingat karakteristik kejahatan ini bersifat lintas batas, canggih, dan terus berkembang. Oleh karena itu, harus beradaptasi dengan tantangan era digital.
SYNCHRONIZATION OF JUDICIAL PARDON REGULATIONS IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM syamsuddin, syamsuddin; Efendi, Erdianto; Rahmadan, Davit
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i2.7555

Abstract

Judicial Pardon is a legal mechanism that grants judges the discretion to decide a case even when the defendant is formally proven guilty. Unlike the traditional criminal law approach, which emphasizes legality and punishment, Judicial Pardon takes into account personal, situational, and social impact factors related to sentencing. This study employs a normative legal method with a synchronization type, analyzing the alignment of laws and regulations both vertically and horizontally. The findings indicate that the synchronization of judicial pardon within Indonesia's penal system is based on three main foundations: philosophical, juridical, and sociological. Philosophically, judicial pardon aligns with the principles of substantive and restorative justice, ensuring proportional punishment while providing room for the rehabilitation of offenders and the restoration of society. The ideal concept of judicial pardon in Indonesia’s future is crucial for establishing a more just, humane, and responsive criminal justice system. Keywords: Judicial Pardon, Criminal Justice Reform, Substantive Justice, Penal Policy, KUHAP
Customary Settlement of Certain Criminal Cases in the Indigenous Community of Kenegerian Benai, Kuantan Singingi Effendi, Erdianto; Putra, Setia
Al-Risalah Vol 22 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v22i2.1242

Abstract

This study analyzed the resolution of specific criminal cases within the indigenous peoples of Kuantan Singingi, Riau. The shift in customary laws towards a modern legal system has caused various problems, including accumulating case files and overcapacity in prisons. This occurred because the community has also lost its grip on solving problems with the existing customary laws. Therefore, this study involved interviews with chairpersons, secondary leaders, customs on conflict resolution among indigenous peoples, and the use of primary data. The results highlighted that the customary settlement of criminal cases can sufficiently resolve conflicts in the community. Furthermore, it overcame the accumulation of case files in the courts and overcapacity in penitentiary institutions.
Juridical Analysis on the Possibility of Traffic Accident Victim Being Designated as Suspect Effendi, Erdianto; Ardianto, Syaifullah Yophi; HB, Gusliana; Ishaq, Ishaq
Al-Risalah Vol 23 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v23i2.1332

Abstract

The fundamental aim of criminal law is to shield society from potential victimization, allowing for the prosecution of wrongdoers, including the offenders engaged in negligent acts. This objective leads to a legal dilemma when negligence originates from the victim, sparking a debate within law enforcement about the entity to bear the criminal responsibility. Therefore, this study aimed to explore the juridical feasibility of designating victims as suspects in the same case where the offender has been victimized. Real cases were used in this study, accompanied by secondary data and interviews with crucial policymakers. The findings show that designating victims of negligence in traffic accidents as a suspect should not be pursued. Consequently, the investigation process should be suspended when the victim is found to be responsible for the accident, as the incident does not meet the criteria for a criminal act.
TINJAUAN YURIDIS PEMBERATAN SANKSI TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Andhika, Muhammad Zakhri; Erdianto, Erdianto; Ferawati, Ferawati
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2023): Juli - Desember 2023
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corruptions in Indonesia have been very widespread, and have even beenconsidered normal. Various efforts have been made by the state to eradicate thiscorruption, although it is still far from perfect. Law enforcement officials are noexception, which are institutions or institutions whose job is to implement the law,maintain security and order, and protect the rights and interests of the community,instead committing acts of corruption. This can cause problems from various aspects,and also to our country, which is a rule of law country. Not a few people view that thedecision on criminal sanctions for corruption is considered too light as well as casesof criminal acts of corruption by law enforcement officials.The type of research is normative research using literature studies in datasearch. This research is descriptive by using the method of synchronizing existingrules. In this study using qualitative methods in analyzing the data that has beencollected. The data used is secondary data in the form of codified rules.The results of this study explain how judges consider in deciding cases ofcorruption committed by law enforcement officials, which are considered unfair ingiving decisions, and the importance of increasing criminal sanctions against this.Because a law enforcement official is someone who really understands the law bothin theory and in practice. In this case, the additional of sanctions against lawenforcement officials can be an appropriate preventive solution so that no more lawenforcement officers commit acts of corruption.Keyword : Corruption, Law Officer, Penal Addition
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU Salsabila, Putri Nanda; Erdianto, Erdianto; Elmayanti, Elmayanti
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 76 E of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to LawNumber 23 of 2002 concerning Child Protection states that the criminal act ofmolesting a child which is punishable by a minimum sentence of 5 (five) years in prisonis a serious crime, but in reality in the Police Pekanbaru City Resort has several casesof fornication that have not been resolved because the police have stopped investigatingthe cases because mediation has been carried out. This type of research is sociologicallegal research, namely an attempt to see the influence of the enactment of positive lawon people's lives.This research is also descriptive in nature, namely the author tries to describelaw as a form of social control related to the establishment and maintenance of socialrules, with a basic view of the law's ability to control human behavior and createconformity in these behaviors.This research aims to find out how law enforcement is carried out by thePekanbaru City Resort Police, especially Women and Child Protection UnitInvestigators, what obstacles are faced in law enforcement and what efforts can bemade to overcome obstacles to law enforcement at the Pekanbaru City Resort Police.The results of this research explain that law enforcement carried out by thePekanbaru City Police, especially the Women and Children Protection UnitInvestigators, has not been optimal in cases of criminal sexual abuse of children. Theobstacles faced by the Police are the lack of quality and quantity of Women andChildren Unit Investigators, lack of cooperation from the victim or the victim's family inproviding information related to the case being processed, and a lack of public legalawareness. The efforts that the author offers in this research are to improve the qualityand quantity of investigators in the women's and children's unit at the Pekanbaru CityPolice Department, increasing public insight regarding the importance of legalawareness in order to create justice, benefit and public welfare.Keywords: Law Enforcement - Crime - Sexual Abuse - Children.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUBLIKASI IDENTITAS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA SITUS DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Perdana, Fharysha Irwan; Erdianto, Erdianto; Erdiansyah, Erdiansyah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Children who are in conflict with the law, even though they are suspectedof having committed a criminal act, still have the right to protection by the state,especially regarding their identity. The Supreme Court Decision Directory as asite that contains information about Supreme Court decisions, including asummary of decisions, legal considerations, and links to complete decisionsshould pay attention to the importance of not publishing the identity of children inconflict with the law when uploading copies of decisions. Publication of theidentity of children in conflict with the law can have a very bad impact onchildren, such as stigmatization and discrimination which can affect their future.The type of research used in this research is normative juridical legalresearch or can also be called doctrinal legal research. Normative juridical legalresearch is library legal research. The research uses qualitative analysis whichproduces descriptive data.From the results of this research, there are several main things that can beconcluded. First, the Law on the Juvenile Justice System stipulates that theidentity of children in conflict with the law must be kept confidential, both in printand electronic media, but in reality there are still many decisions that do notobscure the child's identity before being uploaded to the Supreme Court DecisionDirectory website. such as decision Number 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Srg whichexplicitly shows the identity of the child as the perpetrator, the name of theparents, and the place of residence where the decision can be accessed by thepublic. Second, the Supreme Court Directory's information officer's mistake inpublishing a copy of the child's decision may result in administrative sanctions,but in enforcing these sanctions it does not provide a deterrent effect so thatcriminal regulations as an ultimum remedium or as a final resort in lawenforcement are expected to provide a deterrent effect for Directory officers. TheSupreme Court is responsible for the case.Keywords: Publications, Child Identity, Supreme Court Directory.
Co-Authors ', Erdiansyah ', Frengki ', Wahyuni , Erdiansyah Abda Abda ABDUL HAMID ADE Inda Yani Ade Mulyani Adi Tiara Putri Adi Tiaraputri Adinda Nabilla Adri, Saidil Afni Adelina Simanjuntak Afrialdo, Masrizal Agafe Marulytua Ambarita Akfini Aditias, Akfini Al Rusdi Alberth Simanjuntak Alfadrian Alfadrian Alpajri, Muhammad Alviona Vinda Safira Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Anang Hendri Prayogo Ananta, Bella Andhika, Muhammad Zakhri Andi Hakim Lubis Andika Surya Andri Hidayat, Andri Andria Familta Anita Apriani Anita Julianti Anugrah, Roby Anwar, Muda R. Aprianti, Gusni Ardian Syahputra Arief Laksamana Aviska Loveana Tomanda Ayu Yohana Putri, Ayu Yohana Azimu Halim, Azimu Azlina, Ira Sinta Azmi Ramadhan Bagus, M. Rizky Bella Maida Sasmita Bella Shintia Anggraini Bijaksono, Athfal Habiby Bima Sakti Zalvadeora Caryn, Caryn Cyntia Ayustika Fitria Daniel Af Hutapea Danu Hermansyah, Danu Davit Rahmadan Davit Rahmadan Dayu Dawana Dedek Budi Saputra Delia Nadriah Awina Wirdatul Nadriah Demi Manurung Dessy Artina Destrian Hasugian Devi Angriyani Dewa Ayu Putu Laksmi Diana Dewi Setia Wati Diana Diana Dimas Prayoga Dimo Gilbranu Edwin Capri Purba Ega Septianing Yudhiati, Ega Septianing Ega Suzana Elmayanti, Elmayanti Elya Kusuma Dewi Emilda Firdaus Erdiansyah ' Erick Van Lambok S. Sialagan Erwin, Risto Evi Deliana HZ Fajar, Muhammad Abdul Fanny Ayunda Dwi Putri Fardika, Devia Fitriana Fauziah, Putri Febby Widya Febria, Anggun Febrianton ' Ferawati Ferawati Ferawati ' Ferawati Ferawati Ferawati Ferawati Ferawati, Ferawati Ferawati Ferdian, Wan Gilang Firdaus ' Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Fitri Febriyati Fitri Wahyuni Fitri, Anisa Frans Bragent Silitonga Fuji Lestari Gabriel, Alexander Ricardo Galingging, Winda Rosmauli Br Gendis Wahyuningrum Geofani Milthree Saragih Gilbranu, Dimo Gunawan Hutagalung Gusliana HB Gusti Erlangga JF Gustin, Darti Weni H Riyanda Elsera Yozani, H Riyanda Halawa, Ramadani Saputra Hamdani . Harisul Huda Hartina, Dian Hartini, Theresia Devi Haryanto, Popo Hengki Firmanda Heni Susanti Heni Susanti, Heni Henny Afrianti Henny Afrianti, Henny Hidayat, Roy Hidayat, Tengku Arif Ikhwan Habib, Ikhwan Ilham, Khairul Indah Permata Sukma Indah Rezeki Manurung Ipung Syahrir Situmorang Irdan Hasan Irfan Yobel Halomoan Sinaga Irvan Suherry Irwandi, Muhammad Ishaq Ishaq Johan Johan Jonatan Alexander G Juliani, Chaterine Junaidi ' Junaidi Junaidi Khaira Islamaili Khairul Bakri Khudsiyah, Deya Hazirattul Kinanti, Dinda Puteri Kurniawan, Raihan Lamtiur Siregar Larissa Evita Azalia, Larissa Evita Ledy Diana Lestari, Leny Lili Wulansari Lubis, Muhammad Al Amien Lumbanraja, Sahala J M Ichsyan M. Ahsanul Walidain M. Fadhillah Johar M. Imam Indra Malynda ' MANALU, KRISTINA Manurung, Indah Rezeki Margerytha Wulandara Hb Martinus Zebua Maxtry Parante Mexsasai Indra Mhd Syukri Mhd. Indra Kurniawan Mieke Christian S Miftahul Rahmi Muhammad Habibi Muhammad Ragel Muhammad Tuah Mukhlis R Mukhlis R. Mulia Andri, Mulia Mulyansyah, Handi Munthe, Henry Haro Muslimin Muslimin Nadia Yuri Malinda Nadya Alika Jely Nadya Syafira Napitupulu, Titir Feronika Napitupulu, Yosua Alexander Natasya Alfiana Sagita Saragi Nilma Suryani Nindy Axella Nova Ariati Nova Rifadilla Nova Yanti Siburian Novrianto Tambunan Nst, Habi Afpandi Nugraha Azel Putra, Nugraha Azel Nurfadilah Nurfadilah Nurhediansyah, Redyka Octavia, Ainun Yati Oktavianus, Jeffry Martunas Orde Prianata Pane, Paisal Arifsa Pangestu, Aji Bagus Pengky Stephen Sigalingging Perdana, Fharysha Irwan Pratama, Restu Ananda Putra, Raka Prasetya Putra, Ryanda Putri Asri Sri Rahayu Putri, Adi Tiara Putri, Melya Deana Putri, Nurul Izzah Alia RA, M. FAUZY Rafiqah Darwin Rahmad Hendra Ramadhana, Rhizkita Rani Oslina Nainggolan Raynanda Simanjuntak, Raynanda Rena Yulia Renhard Pebrian Reski Aslamiah Lubis Reski Reski Retno Andreas Reyhan Prima Gevari Rhizkita Ramadhana Rian Kurniawan Rianda Maisya Ridwan Sahputra Rifdah Juniarti Hasmi Rinda Yani, Rinda Rinta Meinika Rio Satria Harahap Risgaluh Maulidya Riyan Syahputra Rizki Pratama Kaloko Rizky Soehantoro RONALDO GUSTI SANDRA Roni Gunawan Rajagukguk Rori Oktavian Saputra Rut Lamria Kristina Tambunan Ryanda Putra S, Agrialdo Gamaliel S, Mieke Christian Safira, Dini Adelia Safrianda Safrianda Saidil Adri Sally Fisabillina Salsabila, Putri Nanda Samadi, Muhammad Alfarid Samuel ' Santo Barri Gultom, Santo Barri Satrio, Andreas Sembiring, Rinawati Septiani, Dela Setia Putra Setia Putra, Setia Sibarani, Tamara Roully Sihombing, Mual Ady Putra Silalahi, Jonathan Christoper Sinaga, Lusya Ermauli Br Sridevi Ronauli Sukamariko Andrikasmi Sulandari, Devina Sutri Utami Sutrisno ' Syafira, Putri Syafri Naldi Syahra Syahra Syaifullah Yophi Ardiyanto Syamsiar, Syamsiar Syamsuddin Syamsuddin Syamsul Arifin Tabah Santoso Teguh Arif Setiawan Tiara Andicha Putri Tiaraputri, Adi Tirza Bonita Tito Handoko Tomanda, Aviska Loveana Tri Dayanto Sugianto, Tri Dayanto Tri Handika Putra Tri Novita Sari Manihuruk Tri Saputra Triboyono, Agus Ulfia Hasanah Ulil Abshor Ulil Abshor, Ulil Valeta, Echa Veithzal Rivai Zainal Vicky Khoila Winarto Vidya Sanaya Vika Anggraini Wahyu Andrie Septyo Wati, Irena Weni Safitri Ismail Wialanda Wiguna Widia Edorita Widya Selvia Winda Wulan Windy Rizky Putri Wino Thantow Malbuano Wira Paska Lismer Simamora Wulanda Septrila Metri Yakub Frans Sihombing Yanto, Fahmi Riau Yeni Elviani Yonggi Oktavianus Yuliana Yuliana Yuri Prayoga A. Zhikrillah Zhikrillah Zulfikar Jayakusuma Zulham Daris Firidho