Claim Missing Document
Check
Articles

Modular Parties, Customary Networks, and Constructivist Institutionalism Tedi Erviantono; Nazrina Zuryani; Andrew Vandenberg
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 6, No 1 (2024): Vol 6, No 1 (2024): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v6i1.33869

Abstract

This article discusses the practice of modular parties as a discourse strategy that underpins patron-client relationships between politicians candidates, free-agent party functionaries, and mass voters. This practice departs from the conditions surrounding activism to mobilize voters in the context of: internal conflicts, parties that are too centralistic, the lack of regeneration, the de-ideologization of political parties, discourses about closed proportional elections, and the rampant phenomenon of cadres reconfiguring political parties. This article is based on qualitative interviews with groups of people in the networks of customary collectives, incumbent politicians, free agents, and political party functionaries in Bali. During the electoral process for the legislature in Bali, we conducted four interviews in 2021 and ten interviews in 2023. Bali is a province where the customary village-based activism is particularly important. The research is framed by constructivist institutionalism. We find that the network of customary collectivities and the relationship between free agents and incumbent politicians follows patron-client patterns. Within that pattern, actors innovate and communicate discourses about cultural preservation and the welfare of the customary collective. At the same time, they position the relevant leaders or parties as central actors who can provide solutions to the problems posed. This discourse strengthens ties between the mass of voters, free agents within the parties, and politicians or candidates. Such ties mobilize family-cum-community in the collectives of the villages and customary networks.  
TATA KELOLA PENYALURAN HONOR BADAN AD HOC PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 SE-KOTA BEKASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI Manurung, Patra; Erawan, I Ketut Putra; Erviantono, Tedi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The focus of this research was to explore the process of governance of honor payment for the ad hoc election committee for general election in 2024 by Regional General Elections Commission of Bekasi City. This study used electoral governance theory by Mozzafar and Schelder, which focuses on three levels, namely rule making; rule application; and rule adjudication. This research used qualitative method with case study model to explore deeply the case that raised in this study. The results of this study found: (1) governance and sanctioned of governance violations regulations in the honor payment for the ad hoc election committee have been well fulfilled; (2) the governance implementation of the Regional General Elections Commission of Bekasi City has been well implemented according to regulations, while the implementation of governance by the ad hoc election committee remains a matter of financial accountability; (3) problems solutions in the process of governance of the honor payment for the ad hoc election committee by Regional General Elections Commission of Bekasi City is done proactively and collaboratively according to regulation..
Sinkronisasi dan Konflik Administrasi Kependudukan : Implementasi IKD dan Taring Dukcapil Denpasar Felix, Felix; Erviantono, Tedi; Pramana, Gede Indra
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 5 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.172

Abstract

This research investigates the synchronization and conflicts arising within population administration policies in Denpasar, particularly focusing on the implementation of the National Digital Identity (IKD) and the local TARING DUKCAPIL platform maintained by the Denpasar Civil Registry Office (Disdukcapil). The research delves into the challenges that Disdukcapil faces in harmonizing national directives with local needs, considering the unique socio-political landscape of Denpasar. It explores the impact of maintaining dual platforms on the efficiency and effectiveness of governance, as well as the readiness and adaptability of the local population to new administrative systems. Additionally, the study examines how these dual platforms reflect broader issues of governance, where national policy objectives may not always align seamlessly with local realities. The persistence of Taring Dukcapil, despite the national push for the IKD, underscores the complex interplay between centralized policies and localized practices, raising critical questions about the feasibility and effectiveness of such policy implementations. Through a case study approach, this thesis provides insights into the potential consequences of maintaining multiple administrative systems, which may include administrative inefficiencies, public confusion, and the duplication of efforts. Abstrak Penelitian ini menyelidiki sinkronisasi dan konflik yang muncul dalam kebijakan administrasi kependudukan di Denpasar, dengan fokus khusus pada implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) nasional dan platform lokal Taring Dukcapil yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar. Penelitian ini menelaah tantangan yang dihadapi oleh Disdukcapil dalam menyelaraskan arahan nasional dengan kebutuhan lokal, mengingat lanskap sosial-politik Denpasar yang unik. Studi ini mengeksplorasi dampak keberadaan dua platform ini terhadap efisiensi dan efektivitas tata kelola, serta kesiapan dan kemampuan adaptasi masyarakat lokal terhadap sistem administrasi yang baru. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana keberadaan dua platform ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam tata kelola, di mana tujuan kebijakan nasional mungkin tidak selalu selaras dengan realitas lokal. Keberlanjutan Taring Dukcapil, meskipun ada dorongan nasional untuk IKD, menyoroti interaksi kompleks antara kebijakan terpusat dan praktik yang terlokalisasi, sehingga memunculkan pertanyaan kritis tentang kelayakan dan efektivitas implementasi kebijakan semacam itu. Melalui pendekatan studi kasus, skripsi ini memberikan wawasan mengenai potensi konsekuensi dari pemeliharaan beberapa sistem administrasi, yang mungkin mencakup inefisiensi administratif, kebingungan publik, dan duplikasi upaya. Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, Identitas Digital, Sinkronisasi Kebijakan, Tata Kelola Lokal
Analisis Dinasti Politik Jokowi: Resiko Terulangnya Era Orde Baru Ulla, Fitri Nurhidayatul; Erviantono, Tedi; Noak, Piers Andreas
Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 6 (2024): Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinasti politik merupakan salah satu fenomena politik, dimana dalam mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan adanya hubungan darah antara pemegang kekuasaan lama dan pemegang kekuasaan baru. Dinasti Politik di Indonesia sudah ada sejak orde baru. Dinasti Politik merajalela dari kalangan pejabat negara, elite politik hingga pejabat daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan teknik pengumpulan data studi pustaka. Penelitian ini menganalisis dinasti politik Jokowi yang beresiko terulangnya era orde baru dengan menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci. Dinasti politik dapat berakibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) lebih mudah terjadi. Dinasti tidak hanya terjadi pada Jokowi akan tetepi banyak pejabat negara yang melanggenggakan dinasti politik. Hal ini meningkatkan resiko terulangnya era otoriter orde baru.
PENGARUH POSTINGAN INSTAGRAM TERHADAP MINAT PILIH MAHASISWA AKTIF FISIP UNIVERSITAS UDAYANA ANGKATAN 2021 Dimas Aprianto; Gede Indra Pramana; Tedi Erviantono
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 4 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i4.6609

Abstract

Tulisan ini membahas pentingnya peran organisasi mahasiswa, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dalam pengembangan keterampilan dan inovasi mahasiswa di Universitas Udayana. Melalui BEM, mahasiswa dapat menyalurkan aspirasi dan kritik terhadap proses pembelajaran dan fasilitas kampus, serta berpartisipasi dalam kegiatan politik kampus, seperti Pemilihan Umum Raya (Pemira). Penelitian ini fokus pada pemilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur BEM FISIP pada tahun 2021, dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kampanye melalui Instagram terhadap minat pemilih mahasiswa angkatan 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan mahasiswa ilmu politik angakatan 2021 FISIP Universitas Udayana sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye kreatif di media sosial, khususnya melalui desain postingan Instagram pasangan calon, memiliki pengaruh signifikan terhadap minat pilih mahasiswa. Meskipun demikian, hasil ini tidak mutlak dan menunjukkan bahwa elemen edukasi politik juga berperan penting dalam meningkatkan ketertarikan pemilih. Penelitian ini memberikan wawasan tentang strategi kampanye yang efektif dalam konteks pemilihan di lingkungan mahasiswa.
PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK POLITIK: STUDI KASUS KAMPANYE PEMILU 2024 Putu Tya Aryantini; Gede Indra Pramana; Tedi Erviantono; Efatha Filomeno Borromeu Duarte
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 5 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i5.6910

Abstract

Perkembangan media sosial telah menghadirkan transformasi dalam komunikasi politik, khususnya selama kampanye Pemilu 2024 di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam pembentukan opini publik politik, dengan fokus pada algoritma, fenomena echo chamber, dan strategi kampanye digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi instrumen utama dalam menyampaikan pesan politik, meskipun fenomena filter bubble memperparah polarisasi. Media sosial juga berperan dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda, dengan menciptakan ruang dialog yang inklusif. Namun, tantangan seperti disinformasi dan kurangnya literasi digital menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi media sosial, peningkatan literasi digital, dan strategi komunikasi yang lebih etis oleh para kandidat politik. Dengan memahami kompleksitas interaksi antara media sosial dan opini publik, penelitian ini memberikan wawasan bagi pengembangan komunikasi politik yang lebih demokratis di era digital.
Drag Queen Performers in Urban Pink Tourism: Community of People, Place, and Poverty Zuryani, Nazrina; Erviantono, Tedi; Pramestisari, Nyoman Ayu Sukma
SOCIUS Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Universitas Negeri Pa
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/scs.v9i2.466

Abstract

Pemahaman dan Partisipasi Politik Generasi Z Provinsi Bali Dalam Menyambut Pemilu 2024 Ahmad Rifki Nurfebriansyah; Tedi Erviantono
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 14 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v14i1.12614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman elektoral calon first voters dalam Pemilu 2024 di Provinsi Bali. Selain itu penelitian ini berupaya untuk mengetahui metode sosialisasi yang paling tepat untuk meningkatkan kepedulian generasi Z pada pemilu serentak 2024, serta secara jangka panjang mengikis apatisme politik dan meningkatkan kepedulian generasi Z di Provinsi Bali terhadap Pemilu Serentak Tahun 2024. Dalam upaya mencapai hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengambil populasi siswa SMA/SMK seluruh Bali dengan alat ukur berupa Focus Group Discussion. Penelitian ini menggunakan teori dan konsep terkait pendidikan politik, sosialisasi politik, komunikasi politik, dan teori generasi. Luaran dari penelitian ini adalah adanya cetak biru berupa strategi sosialisasi Pemilu terhadap Gen Z di Provinsi Bali. Kata Kunci: Pendidikan Politik, Kepemiluan, Provinsi Bali
Sosialisasi Anti-Perundungan untuk Membentuk Budaya Toleransi di Sekolah Dasar Negeri 1 Belok, Bali Sudharani, Made Gita; Sugesti, Ratri Amalia; Adiyasa, I Ketut Indra; Gautama, I Nyoman Sugiartha; Fridayanti, Ni Luh Putu Intan Dewi; Muhamad, Adinda Friska Amalia; Putri, I Gusti Ayu Isiana; Juliarta, I Gede Wisnu; Erviantono, Tedi; Pramana, Gede Indra
Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): JIPPM - Desember 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jippm.674

Abstract

Perundungan masih menjadi isu serius di Indonesia, dengan ribuan kasus kekerasan terhadap anak di sekolah. Bentuknya meliputi fisik, verbal, dan psikologis, yang dapat menyebabkan trauma hingga bunuh diri. Pencegahan diatur dalam UU Perlindungan Anak dan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023, dengan pendidikan karakter sebagai strategi utama. Sosialisasi oleh Mahasiswa KKN Tematik Desa Belok/Sidan menggunakan metode seperti identifikasi kebutuhan, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Hasilnya, pemahaman siswa meningkat, sikap dan perilaku berubah, kasus perundungan berkurang, dan budaya sekolah menjadi lebih positif. Program ini menjadi langkah awal untuk menciptakan generasi yang toleran dan peduli, sekaligus menekan laporan kasus perundungan yang diterima guru.
Relasi Kuasa Pemerintah dan LSM dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan di Jakarta Euginia; Erviantono, Tedi; Noak, Piers Andreas
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.201

Abstract

This study investigates the power relations between the government and NGOs in dealing with the increase in cases of Violence against Women (VAW) amid the Covid-19 pandemic in Jakarta, with the focus is outlining the challenges faced by FBB as an NGO when the increase in VAW cases occurs and exploring the dynamics of the relationship that is built between NGOs and the Government which is driven by different interests from the perspective of the theory of power relations which is then supported by the theory of the power cube. This study also highlights how the practice of power is carried out based on the interests of both actors which then shows that there is a dependency between the government as an information manager and FBB as an actor fighting for the public's right to know. However, in the issue of violence against women during the pandemic, the relationship between the government and FBB appears more separate. Both work independently without any clear integration. Meanwhile, Gaventa's Power Cube perspective shows complex and multidimensional power dynamics. The government as a policy maker has a responsibility to continue to open up space for aspirations for the community and non-governmental organizations such as FBB. On the other hand, FBB needs to utilize various forms of power—both visible, hidden, and invisible—to ensure that the voices of the community, especially vulnerable groups, are heard and considered in public policy. With this approach, synergy between the government and NGOs can have a greater impact in addressing the social and humanitarian challenges faced by the community, including the issue of violence against women. Abstrak Penelitian ini menyelidiki relasi kuasa antara pemerintah dan LSM dalam menangani peningkatan kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) di tengah pandemi Covid-19 di Jakarta, dengan fokus untuk menguraikan tantangan yang dihadapi FBB sebagai LSM saat peningkatan kasus KtP terjadi dan mengeksplorasi dinamika hubungan yang terbangun di antara LSM dan Pemerintah yang didorong oleh kepentingan yang berbeda dari sudut pandang teori relasi kuasa yang kemudian didukung oleh teori kubus kekuasaan. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana praktik kekuasaan dilakukan berdasarkan kepentingan kedua aktor yang kemudian menunjukan bahwa ada ketergantungan antara pemerintah sebagai pengelola informasi dan FBB sebagai aktor yang memperjuangkan hak masyarakat untuk mengetahui. Namun, dalam isu kekerasan terhadap perempuan selama pandemi, relasi antara pemerintah dan FBB tampak lebih terpisah. Situasi ini mencerminkan dimensi "disjuncture" dalam relasi kuasa. Sementara perspektif Kubus Kekuasaan Gaventa memperlihatkan dinamika kekuasaan yang kompleks dan multidimensi. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab untuk terus membuka ruang aspirasi bagi masyarakat dan organisasi non-pemerintah seperti FBB. Di sisi lain, FBB perlu memanfaatkan berbagai bentuk kekuasaan—baik terlihat, tersembunyi, maupun tak terlihat—untuk memastikan bahwa suara masyarakat, khususnya kelompok rentan, tetap didengar dan diperhatikan dalam kebijakan publik. Dengan pendekatan ini, sinergi antara pemerintah dan LSM dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mengatasi tantangan sosial dan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat, termasuk isu kekerasan terhadap perempuan. Kata Kunci: Relasi Kuasa, Dimensi Kekuasaan, Perlindungan Perempuan, Perbedaan Kepentingan
Co-Authors Adiyasa, I Ketut Indra Ahmad Rifki Nurfebriansyah Alianti, Trisma Yepa Amanda Kania Prabanari Amy Nathalia Rebecca Anak Agung Ayu Primayuni Natalia, Anak Agung Ayu Primayuni Andreas, Ronald Andrew Vandenberg Ardila, Nelta Ariani, Ni Komang Aris Joko Susilo, Aris Joko Arsari, Ni Putu Diah Aulia Ghassani Zahra Ayu S Joni, I Dewa Ayuningsih, Ni Made Bandiyah Bandiyah Bandiyah M.A S.Fil Bandiyah S.Fil.,MA, Bandiyah Cahyaningrat, A.A Made Bintang Cintami, Rizky Taqiyyah Della, Meilia Maria Denica Sharon Siahaan Dewi, Intan Sri Dharmawan Haryo Dewanto, Dharmawan Haryo Dhedhu, Kristianus Marten Dimas Aprianto Dwi Ratih Saraswati, Dwi Ratih Efatha Filomeno Borromeu Duarte Efatha Filomeno Borromeu Duarte, Efatha Filomeno Borromeu Eka Wahyu Krisna Dewi Erawan , I Ketut Putra Euginia Febryan, Denise Felix Felix Fieda, Oxana Putri Fridayanti, Ni Luh Putu Intan Dewi Gautama, I Nyoman Sugiartha Gede Angga Wardana, Gede Angga Gede Indra Pramana Ginting, Alung Brema Guntari, Ni Wayan Henny I Dewa Ayu S Joni I Gede Abicatra Rezadana, I Gede Abicatra I Gede Indra Pramana I Gede Made Pastika Semara Putra I Gede Ngurah Aris Prasetya, I Gede Ngurah Aris I Ketut Putra Erawan I Ketut Putra Erawan I Ketut Winaya I Made Adi Artana I Putu Dharmanu Yudartha I Putu Dharmanu Yudharta, I Putu Dharmanu I Putu Wahyu Mantrawan, I Putu Wahyu I.G.A Mirah Laksmi Utari Ida Ayu Nyoman Subarwati Ifa Ristanty, Ni Luh Komang Indah Ambar Sari, Indah Ambar Jayanthi Mertha, Anak Agung Sagung Mirah Jayanthi Mertha, Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Juliarta, I Gede Wisnu Kadek Dwita Apriani Kadek Wiwin Dwi Wismayanti Karimica, Yovela Poppy Olethea Unwana Hubby Manurung, Patra Maria Yovani Putu Arista, Maria Yovani Muhamad, Adinda Friska Amalia Muhammad Ali Azhar Muhammad Ali Azhar Narayana, Putu Nandito Nazrina Zuryani Nazrina Zuryani Nazrina, Zuryani Ni Luh Gede Ambarawati, Ni Luh Gede Ni Luh Putu Vina Austriani, Ni Luh Putu Vina Ni Made Putri , Lestari Ni Made Ras Amanda Ni Made Ras Amanda Gelgel Ni Nyoman Dewi Pascarani Ni Putu Chyntia Sandrina Devi, Ni Putu Chyntia Sandrina Ni Putu Evilia Octaviani, Ni Putu Evilia Ni Putu Nilam Anneliani Putri Ni Wayan Radita Novi Puspitasari Ni Wayan Supriliyani Ning, Raqhuel Dominique Novi, Ni Wayan Radita Novitayanti, Anak Agung Dwi Nyoman Ayu Sukma Pramestisari Pande Made Elinda Suryani, Pande Made Pebriani, Ni Kadek Dwi Piers Andreas Noak Pramana, Gede Pramiswari, Anak Agung Ayu Intan Pratiwi , Ni Putu Wahyu Puspitasari, Ni Wayan Radita Novi Putri, I Gusti Ayu Isiana Putrika, Dwitty Ayuning Putu Eka Purnamaningsih Putu Nindya Pradnya Dewi, Putu Nindya Pradnya Putu Tya Aryantini Rachmadia, Tiara Raenaldy Yoga Pratama, Raenaldy Yoga Raenaldy, Aldy Ramadhan, Fathur Syahri Rhayi Permata Juang, Rhayi Permata Richard Togaranta Ginting, Richard Sahala, Priyanto Renaldo Saputri, Putu Anggita Sattvika, Ayu Secelia A.P.Simanjuntak Silitonga, Natasha Abeline Sudharani, Made Gita Sugesti, Ratri Amalia Sukaja, Dodok Samdana Surbakti, Samuel Maranatha R. Surya Mahadewa, I Gusti Ngurah Agung Suryawan, I Wayan Agus Swastini, Ni Luh Manik Esa Tamara, Kadek Tania Ulla, Fitri Nurhidayatul Vandenberg, Andrew Widawan, I Kadek Krisna Wina wigraheni wigraheni, Wina wigraheni Wulandari, Intan Zikri Ahmad Azzam