Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Interkonektivitas antara Nilai-Nilai dan Indikator SDGs dalam Konteks Inklusifitas Penyandang Disabilitas di Indonesia Kaharuddin Kaharuddin; Taufiqurrohman Syahuri; Muhammad Fauzan
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 2024: VOLUME 4 ISSUE 2, OCTOBER 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i2.559

Abstract

Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan norma yang memberikan akses kesamaan hak bagi seluruh warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mewujudkan inklusifitas penyandang disabilitas juga terdapat dalam indikator Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti interkonektivitas antara nilai-nilai Pancasila dan indikator SDGs yang bertujuan untuk mendukung inklusifitas penyandang disabilitas di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konten. Hasil dari penelitian ini adalah antara nilai-nilai Pancasila dan beberapa indikator SDGs sama-sama memiliki tujuan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini sebagai wujud inklusifitas penyandang disabilitas dalam kehidupan  berbangsa dan bernegara. Dalam setiap sila-sila Pancasila semuanya memiliki nilai yang menjamin persamaan penyandang disabilitas dan kehidupan. Beberapa indikator dalam SDGs juga bertujuan untuk menjadi pedoman yang harus dicapai dalam mewujudkan inklusifitas penyandang disabilitas.
Pengaruh Pemikiran Hukum dan Keadilan Zaman Klasik Terhadap Pembentukan Hukum Positif di Indonesia Rohmah Dwi Cahyaningsih; Raka Haikal Anfasya; Taufiqurrohman Syahuri
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): November
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v2i2.2925

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana konsep pemikiran dan hukum di zaman klasik (Yunani dan Romawi) mempengaruhi pembentukan sistem hukum Indonesia, penelitian ini juga membahas bagaimana penerapan secara konkrit konsep keadilan dan hukum di zaman klasik pada sistem hukum modern Indonesia. Penelitian ini memiliki urgensi untuk meninjau bagaimana relevansi pemikiran yang ada di zaman klasik mempengaruhi sistem hukum modern Indonesia. Penelitian meggunakan metode Yuridis normatif, bahan hukum yag digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Pengaruh pemikiran hukum dan keadilan zaman klasik terhadap pembentukan hukum positif di Indonesia sangatlah besar, hal ini ditandai dari banyaknya sistem hukum, peraturan perundang-undangan serta konsep hukum dan keadilan di Indonesia yang menggunakan pemikiran hukum dan keadilan di zaman klasik. Ini dikarenakan pengaruh jajahan negara-negara eropa yang merupakan pewaris dari peradaban Yunani-Romawi yang membawa konsep tersebut ke Indonesia di zaman kolonialisme. Implementasi konsep keadilan di zaman klasik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah dilakukan misalnya penerapan konsep keadilan distributif Aristoteles terhadap penerapan Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada penggenaan pajak orang pribadi dan konsep keadilan plato diimplementasikan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tujuan pemidanaan.
Implications of Local Regulations on Street Vendors for Corporate Partners of Micro and Small Business in Depok City Syahuri, Taufiqurrohman; Surahmad; Thohari, Ahmad Ahsin; Fauzan, Muhammad; Maula, Putri Ni'matul; Tobing, Vania Athalia Lumban
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.67091

Abstract

This study focuses on the impact of local regulations governing street vendors on corporate partners and micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Depok City. In this context, street vendors play an important role in the local economy and require regulation to ensure sustainability and proper management of public spaces. This study aims to analyze how the implementation of the Perda affects corporate cart partners and MSMEs, with the goal of identifying the challenges and opportunities faced by these businesses. The research method used is a normative legal approach supplemented by in-depth interviews to obtain rich and detailed data from MSMEs, PKL, corporate partners, and relevant stakeholders. This study also employs policy analysis using a legal and conceptual approach to evaluate the effectiveness of existing regulations. The results and discussion reveal that SME partners strongly agree with the on-the-ground conditions in Depok City, where frequent raids on SMEs significantly hinder their economic activities. However, on the other hand, based on interviews with the team from the Depok City Cooperative and SME Department, it was explained that SMEs that are raided need to be mentored to gain knowledge and understanding regarding Depok City Regulation No. 3 of 2024 on the Protection, Empowerment, Development of Micro Businesses, as well as the Regulation and Empowerment of Street Vendors. This will at least provide protection and meet the needs of SMEs in Depok City. Thus, the implications of this regulation have a positive impact on SMEs and street vendors in driving the economy of Depok City.
Green Extractivism and the Crisis of Spatial Justice: Indigenous Land Conflict within the Morowali Nickel Industrial Corridor Abdul Rahman Hamid; Wicipto Setiadi; Taufiqurrohman Syahuri
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 5 No. 2 (2026): May 2026
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v5i2.16590

Abstract

The global energy transition has increased demand for transition minerals, particularly nickel, as a strategic component in electric vehicle battery production and low-carbon energy systems. Indonesia has positioned itself as a global nickel hub through downstream industrialization policies and the development of the Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). However, the rapid expansion of the nickel industry in Morowali has also triggered environmental degradation, agrarian conflict, and indigenous land dispossession. This study aims to analyze the relationship between green extractivism, spatial planning, agrarian conflict, and indigenous land rights within the Morowali nickel industrial corridor. The research employs a socio-legal approach with a political ecology perspective using qualitative analysis. Data were collected from spatial planning documents, mining regulations, scientific journals, media reports, and publicly available interviews involving indigenous communities, academics, and government institutions. The findings indicate that nickel industrial expansion has produced spatial injustice through land-use change, mining concession expansion, and industrial zoning that marginalize indigenous communities and local living spaces. Spatial planning instruments function not as neutral governance tools but as mechanisms legitimizing green extractivism and land dispossession. This study contributes to spatial planning law by integrating environmental justice, political ecology, and socio-legal studies in understanding the spatial crisis within Indonesia’s transition mineral industry.