Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.601
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Konstitusi DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum JCES (Journal of Character Education Society) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Unes Law Review Jurnal Yuridis PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa Jurnal Syntax Transformation AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law and Border Protection Collegium Studiosum Journal Jurnal Konstitusi Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Journal Evidence Of Law Bacarita Law Journal Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Research Horizon Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jurnal Batavia ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora
Taufiqurrohman Syahuri
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS YURIDIS SYARAT PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HAK ATAS BERAGAMA Rahardi, Andriyan; Halim, Wahidul; Syahuri, Taufiqurrohman
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 6 (2024): NOVEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i6.98

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat pendirian rumah ibadat di Indonesia dari perspektif hak atas beragama. Dalam konteks masyarakat multikultural, keberadaan rumah ibadat sangat penting untuk menjamin kebebasan beragama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yang mengolah, menganalisis, dan mengkaji data-data primer maupun sekunder dari berbagai bahan hukum, termasuk hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan dalam regulasi memuat unsur pemberian dan persetujuan sehingga belum memfasilitasi unsur perlindungan sehingga menghambat dalam hal pemenuhan hak atas kebebasan beragama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan ulang terhadap peraturan yang ada agar dapat mengakomodasi hak beragama secara lebih adil dan setara, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua pemeluk agama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia dalam konteks keagamaan.
DINAMIKA DAN PENGARUH POLITIK HUKUM KOLONIAL BELANDA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Fitriani, Maulida; Sitio, Angel Evelin Saragih; Syahuri, Taufiqurrohman
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 6 (2024): NOVEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i6.99

Abstract

Sejarah hukum Islam di Indonesia berkembang seiring dengan perubahan visi dan misi politik serta kebijakan hukum dari para penguasa. Politik hukum yang diterapkan oleh Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau pemerintahan dagang Belanda tentu berbeda dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda serta berbeda pula dengan kebijakan yang ada pada era Orde Lama dan Orde Baru pasca Indonesia merdeka. Adanya kebijakan politik hukum tersebut, terutama karena akibat penerapan teori receptie yang digagas oleh Belanda menyebabkan hukum Islam mengalami pasang surut. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana mengambarkan peristiwa, fenomena atau kejadian secara mendalam yang akhirnya dapat ditarik suatu yang umum dan merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut. Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia terbukti menghambat penerapan hukum Islam secara menyeluruh. Padahal sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, sehingga peristiwa tersebut membuktikan bahwa dinamika politik hukum kolonial Belanda mempengaruhi keberlakuan Hukum Islam di Indonesia.
Penguatan Perlindungan Nelayan dalam Blue Economy: Analisis Kerangka Hukum dan Pendanaan di Kabupaten Indramayu Syahuri, Taufiqurrohman; Kaharuddin, Kaharuddin; Sadiawati, Diani; Dirkareshza, Rianda; Fauzan, Muhammad
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.695

Abstract

Seluruh dunia sepakat bahwa dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan harus mematuhi daripada 17 poin dari sustainable development goals yang mana salah satu dari poin tersebut adalah poin 14 yang meyakini adanya keberlanjutan dalam ekosistem laut. Nelayan menjadi salah satu hal yang mendukung blue economy. Namun dalam hal perlindungannya belum memadai dengan tidak adanya pengaturan perlindungan pada tingkat daerah lewat Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan lewat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, terutama di daerah Majakarta, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan ideal mengenai perlindungan dan pendanaan nelayan di Kabupaten Indramayu karena belum adanya pengaturan pada tingkat Perda dalam hal perlindungannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparasi, dan pendekatan konseptual. Dalam menentukan konsep perlindungan dan pendanaan dalam teknis Peraturan Daerah belum diatur secara konteks kedaerahan. Terlebih dalam tingkat peraturan daaerah di Kabupaten Indramayu belum mengakomodasi terkait dengan perlindungan nelayan secara komprehensif. Dengan demikian diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut dalam tingkat peraturan daerah dengan mengedepankan peran aktif nelayan dalam mengakses pendanaan di pemerintah daerah kabupaten agar mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.
KONSTITUSIONALITAS PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (PRESIDENTIAL TRESHOLD) Syahuri, Taufiqurrohman; Fahrozi, Muhammad Helmi
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The President and Vice Presidential election in Indonesia is manifestation of people’s sovereign. In that regards, it mechanism should be implemented in accordance with the UUD 1945 Constitution and be based on democratic values. This paper explores the role of Constitutional Court in settling the dispute on presidential treshold. This paper examines the relevancy between Art. 6A paragraph 1 UUD 1945, The role of Constitutional Court, and democratic values on the implementation of presidential treshold. In short, this paper analyzed the constitutionality of Art. 222 UU 7/2017 Election Law.
IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM Afdhali, Dino Rizka; Syahuri, Taufiqurrohman
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1078

Abstract

In principle, laws are made to give people confidence in different interests. Through law, the ideals of legal subjects can be achieved, including legal certainty, benefit and justice. However, in the process of law enforcement, between these three legal objectives, there are often conflicts between one legal objective and another. This journal aims to determine the ideality of law enforcement from the perspective of legal objective theory. The method used in this legal research is normative juridical legal research which uses library materials as primary sources. The result of this research is that if there is tension between these basic values, then you must use the basis or principle of priority where the first priority always falls on the value of justice, then the value of usefulness or usefulness and finally legal certainty. In other words, ideally law enforcement must always prioritize and prioritize the goals of justice.
PENINGKATAN KESADARAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PELAJAR SMAN 34 JAKARTA PADA PEMILU SERENTAK 2024 Syahuri, Taufiqurrohman; Hadi, Syamsul; Zaifa, Gilang Abi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa Vol 6, No 2 (2023): NOPEMBER
Publisher : STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31932/jpmk.v6i2.2905

Abstract

ABSTRACTThe participation of young voters in the democratic process is crucial in determining the future of the country. Young voters play a significant role in expressing their aspirations and voices in the democratic process. The low awareness among young voters, especially among students, poses a challenge to democracy due to the limited involvement of young people. Young individuals who meet the criteria for voting have the right to actively participate in the electoral process and express their choices. This right is constitutionally protected and forms the basis for the exercise of political rights. One of the ways to enhance the awareness of young voters and encourage their active participation in elections is through education and community engagement. This is particularly important in the context of SMAN 34 Jakarta. The goal of community engagement activities is to increase the awareness of young voters and motivate them to use their voting rights in elections. The method employed in these community engagement activities is the presentation and delivery of educational materials to the participants. During these activities, evaluations are conducted to assess the participants' understanding. The outcomes of these community engagement activities include increased awareness and understanding among young voters. This serves as a positive starting point in building a more democratic and participatory society in the electoral process.Keywords: Young Voters, Voting Rights, Democracy, StudentsABSTRAKPartisipasi pemilih pemula dalam pesta demokrasi merupakan suatu hal penting dalam penentuan masa depan negara. Pemilih pemula memiliki peranan penting dalam penyampaian aspirasi maupun suara dalam proses demokrasi. Rendahnya kesadaran pemilih pemula khusunya di kalangan pelajar menjadi hambatan demokrasi terkait minimnya partisipasi anak muda. Generasi muda yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki hak untuk berpartisipasi menyuarakan hak pilihnya terhadap pilihannya. Ini mejadi hak yang diatur dalam konstitusi yang menjadi terselenggaranya hak politik. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemilu adalah dengan dilakukannya penyuluhan atau pengabdian masyarakat terkait pentingnya partisipasi pemilih pemula di SMAN 34 Jakarta. Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran para pemilih pemula untuk ikut aktif menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan metode pemaparan atau penyampaian materi kepada peserta kegiatan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan evaluasi terhadap para peserta guna mengukur pemahaman para peserta. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemilih pemula. Hal ini menjadi awal yang baik untuk membangun masyarakat yang demokratis dan partisipatif dalam pemilu.Kata Kunci: Pemilih Pemula, Hak Pilih, Demokrasi, Pelajar
PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Hafansyah, Hisan; Syahuri, Taufiqurrohman
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v10i2.7201

Abstract

The The formation of community organizations (ormas) is a form of freedom of association and assembly in the life of a democratic rule of law. The Islamic Defenders Front (FPI) is an example of a community organization in Indonesia. However, FPI has been disbanded by the government through a Joint Decree (SKB) concerning the Prohibition of Activities, Use of Symbols and Attributes, and Termination of Activities of the Islamic Defenders Front which was issued on December 30, 2020. This government action created a polemic and raised several questions as to what caused it to be dissolved. FPI community organizations by the government, then what is the perspective of constitutional law regarding the disbandment of FPI Community organizations. This study aims to determine the cause of the dissolution of the FPI Community Organization by the government, then to find out how the perspective of constitutional law regarding the dissolution of the FPI Community organization is. The type of research used is normative legal research, by examining the literature. The nature of this normative type of research uses qualitative research. This research approach uses a statutory approach and a conceptual approach approaches). Sources of data in the form of primary data and secondary data. Result analysis. This research is done by criticizing or approving and giving comments, then making issues or conclusions to the research results. The results of this study concluded that several causes of the FPI Community Organization to be dissolved by the government, namely. First, FPI has been de jure disbanded by the government since June 21, 2019 because it no longer has legal standing as a mass organization. Second, FPI in enforcing the commandments for ma´ruf nahi munkar is often accompanied by acts of anarchy and violence, even to the point of violating the law. Therefore, the government issued a Joint Decree (SKB) to prohibit and stop FPI activities. Based on the perspective of constitutional law, the dissolution of the FPI Community organization was in accordance with the applicable laws and regulations. In addition, the use of a Joint Decree (SKB) to prohibit and stop FPI activities from a formal and material perspective is also considered to be in accordance with the principles of the rule of law and the principles of a democratic state.
The Political Legal Implications Of The Liberalization Of Foreign Labor Use in National Strategic Projects From The Perspective Of The Job Creation Law Maina Listuti, Eka; Eka Putri, Rima; Syahuri, Taufiqurrohman
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1332

Abstract

Legal politics have a significant impact in the era of globalization and economic growth, especially in the context of the use of Foreign Labor in Indonesia's national strategic projects. While the liberalization of foreign labor is intended to support foreign investment and infrastructure development, it has also raised issues regarding the legal politics related to the liberalization of foreign labor use in national strategic projects from the perspective of the Job Creation Law, and how these legal politics impact local employment. The research methodology employed in this study is juridical normative, using legal regulations as the basis for analyzing these issues. The research results indicate that the legal politics in the form of policy that has led to the liberalization of foreign labor use has created inequality in employment opportunities between Foreign Labor and local workers, making it difficult for local workers to find suitable employment. This is due to the government being the employer of Foreign Labor, with the authority to regulate their use in national strategic projects. The implications of liberalizing the use of Foreign Labor have had an impact on employment opportunities and the welfare of local workers, which has led to an unbalanced situation in national strategic projects. The dependence on Foreign Labor increases project costs, while trained local workers can reduce them.
The Challenges of Preserving the Kasepuhan Karang Indigenous Forest and Its Strategic Role in Addressing Climate Change Dirkareshza, Rianda; Sadiawati, Diani; Syahuri, Taufiqurrohman; Fauzan, Muhammad; Maula, Putri Ni'matul; Tobing, Vania Athalia Lumban
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i4.12893

Abstract

Kasepuhan Karang is one of the Sundanese indigenous communities located in the Lebak Regency, Banten Province, Indonesia. This community is part of a network of kasepuhan around the Gunung Halimun Salak National Park (TNGHS). Their lives are closely related to environmental sustainability, especially in the management of customary forests. The social and cultural systems of the Kasepuhan Karang community reflect harmony between humans and nature. These values are reflected in customary traditions such as ngaseuk (planting), customary spatial planning that divides the area into restricted forests, production forests, and agricultural land, as well as tatali paranti (customary rules) that serve as guidelines for maintaining ecosystem sustainability. This study focuses on the importance of the Kasepuhan Karang Customary Forest in the context of environmental conservation and climate change mitigation. In addition, this study will identify the main challenges faced in preserving customary forests, including policy aspects, cross-sectoral understanding, and external pressures that threaten their sustainability. By prioritizing the perspective of indigenous peoples as the primary managers of the forest, this study aims to provide an overview of how synergy between local traditions and modern policies can be realized to support sustainable development.
Political Legal Studies Related to Medical Professional Education in Indonesia Novianti Novianti; Clarita Ayu Putri S; Taufiqurrohman Syahuri
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v5i3.940

Abstract

The purpose of this study is to analyze legal politics related to Medical Professional Education in Indonesia which has one important and strategic aspect, namely in relation to the existence of doctors / dentists as a pillar in realizing national health as one of the requirements or indicators in realizing people's welfare as mandated in the Preamble of the 1945 Constitution, which is also a national goal. Its implementation is driven according to the provisions of the applicable laws and regulations in Law No. 17 of 2023 concerning Health, as well as Law No. 20 of 2013 concerning Medical Education. The method used is Normative Juridic. As part of the health service system, the quality of doctors / dentists as health workers is very strategic in health services. In this study, further research will be examined Legal Politics related to Medical Professional Education which is still experiencing obstacles in terms of the length of education travel time and there has not been an even distribution of medical personnel to various regions in Indonesia.
Co-Authors Afdhali, Dino Rizka Aji Lukman Ibrahim Arfah, Azizah Berliana Yuliyanti Wijaya Bernadin Dwi M Budi Dharma, Widya Castrena Candra, Mardi Clarita Ayu Putri S Denethia Sausan Diani Sadiawati Eka Maina Listuti Eka Putri, Rima Fahrozi, Muhammad Helmi Fattah, Akhmad Kautsar Fendy Oktavianto Fitriani, Maulida Hafansyah, Hisan Hafizar, Achmad Halim, Wahidul Halomoan, Febrian Ihsan Badruni Nasution Jaury Douglas Pardomuan Kaharuddin Kaharuddin Kaharuddin Khoyron Nasir, Tomi Lois, Ariel Loisa Merlin Tegay Maina Listuti, Eka Maula, Putri Ni'matul Muhammad Fahrudin Muhammad fauzan Muhammad Fauzan Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nafis, Abdul Haris Nana Supena Novianti Novianti Parulian, Hendra Rahardi, Andriyan Raka Haikal Anfasya Ratu Wida Widyaningsih Suhandi Rianda Dirkareshza Rima Eka Putri Rohmah Dwi Cahyaningsih Ruli Agustin, Ruli Sitio, Angel Evelin Saragih Sofyan Sauri, Sofyan Syamsul Hadi Thohari, Ahmad Ahsin Tobing, Vania Athalia Lumban Triadi, Irwan Wicipto Setiadi Wijaya, Safira Yogi Prabowo Yogi Prabowo Yogi Prabowo Zaifa, Gilang Abi Zhafran, Dhafin