Garuda - Garba Rujukan Digital

THE EU AND PEACE BUILDING IN ACEH-INDONESIA: A Lesson-L earned for Strengthening Security Policy in Civilian Mission Approach Fahmi, Chairul
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Sejak Common Foreign and Security Policy (CSFP) dikeluarkan pada 1993, bersamaan dengan ditandatanganinya Perjanjian Maastrich, CFSP telah menjadi bagian penting bagi hubungan eksternal dan skema tatanandunia yang diacu oleh Uni Eropa (UE). Namun, CFSP juga mendapatkan tantangan dari model tradisional sepertikonsep keamanan dari NATO yang juga menjadi acuan dalam kebijakan keamanan negara-negara UE. Kajian inibermaksud mendalami penerapan hubungan luar negeri UE melalui skema CFSP yang merupakan bagian pentingbagi integrasi UE dalam peranannya sebagai aktor global dan kawasan. Artikel ini bertujuan menganalisis mengenailatar belakang dan bagaimana pengembangan CFSP serta peranan UE di dunia, khususnya dalam perdamaian diAceh. Untuk itu, ulasan dalam artikel ini akan mengupas sejarah perkembangan CFSP, latar belakang konflik Aceh,dan instrumen yang digunakan CFSP dalam misi UE di Aceh. Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumberdari dokumen dan pernyataan yang diungkapkan oleh pejabat UE. Kesimpulan yang dapat diambil ialah, perananUE dalam perdamaian di Aceh dapat menjadi model pendekatan sipil dalam menangani proses perdamaian padakonflik sub-nasional di kawasan.Kata kunci: Uni Eropa, peace building, Aceh

Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syariat Islam (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh) Fahmi, Chairul
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep penerapan syariâ€™at Islam di Aceh, di mana pada umumnya lebih banyak ditonjolkan simbolik dari pada subtansi. Sementara, tujuan utama dari penerapan syariâ€™at Islam sering tidak teraktualisasikan. Khususnya ketika substansi tersebut dituangkan dalam ketentuan perundangan-undangan (qanun) tentang penerapan syariâ€™at Islam. Sehingga nilai hukum Islam dalam penerapannya menjadi sangat sempat. Lebih jauh, kepentingan politik diantara para pengambil kebijakan dalam membuat qanun tersebut juga sangat kompleks. Penelitian ini akan mengkaji suatu perspektif yang berbeda dalam proses pelaksanaan hukum Islam di Aceh. Sementara penelitian ini akan dilakukan dengan metode kajian kepustakaan, di mana akan berfokus pada sumber-sumber yang membahas tentang hukum Islam dan sumber lainnya yang berkaitan dengan isu ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan banyak pendekatan untuk menerapkan nilai-nilai Islam seperti halnya mewujudkan tujuan dari filosofi syariâ€™at dibandingkan dengan penerapan syariâ€™at yang berperspektif fikih semata.

THE EU AND PEACE BUILDING IN ACEH-INDONESIA: A Lesson-L earned for Strengthening Security Policy in Civilian Mission Approach Chairul Fahmi
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i2.231

Sejak Common Foreign and Security Policy (CSFP) dikeluarkan pada 1993, bersamaan dengan ditandatanganinya Perjanjian Maastrich, CFSP telah menjadi bagian penting bagi hubungan eksternal dan skema tatanandunia yang diacu oleh Uni Eropa (UE). Namun, CFSP juga mendapatkan tantangan dari model tradisional sepertikonsep keamanan dari NATO yang juga menjadi acuan dalam kebijakan keamanan negara-negara UE. Kajian inibermaksud mendalami penerapan hubungan luar negeri UE melalui skema CFSP yang merupakan bagian pentingbagi integrasi UE dalam peranannya sebagai aktor global dan kawasan. Artikel ini bertujuan menganalisis mengenailatar belakang dan bagaimana pengembangan CFSP serta peranan UE di dunia, khususnya dalam perdamaian diAceh. Untuk itu, ulasan dalam artikel ini akan mengupas sejarah perkembangan CFSP, latar belakang konflik Aceh,dan instrumen yang digunakan CFSP dalam misi UE di Aceh. Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumberdari dokumen dan pernyataan yang diungkapkan oleh pejabat UE. Kesimpulan yang dapat diambil ialah, perananUE dalam perdamaian di Aceh dapat menjadi model pendekatan sipil dalam menangani proses perdamaian padakonflik sub-nasional di kawasan.Kata kunci: Uni Eropa, peace building, Aceh

KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM Chairul Fahmi
Islam Futura Vol 11, No 1 (2011): Jurnal Ilmiah Islam Futura
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jiif.v11i1.59

The aim of this research is to find out the concept of ijmak based on Fazlur Rahman’s through. As a general rule, ijmak is understood as a source of Islamic law after al-Qur’an and hadis. Therefore, ijmak has been designed as a concret concept and its position is imposible to be wrong (infalibillitas). Moreover, it’s not available for differences of opinion among of Mujthid during the process of ijmak. Meanwhile, Fazlur Rahman believed that ijmak as a democracy process which may for every scholar (mujtahid) to make differences of opinion. This study based on library research which exploring and examining the book related to Fazlur Rahman’s thought. The result of this study stated that ijmak as a process of opinion interaction each other and will legalized through the formal institution (council/legislative).

Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006) Chairul Fahmi
TSAQAFAH Vol 8, No 2 (2012): Islamic Jurisprudence
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

The process of Islamic law legalization in Aceh since 1999 has not been reflecting the goals of the Islamic law application itself. This can be shown by the existing various crimes and violations against Islamic values, such as crime and other immoral conducts. This paper covers at least there elements of revitalization process which according to Soekanto from Friedman can be used as the measurement of law application effectiveness. That is to say, the enforcement of law requires the execution of all interrelated elements namely rules of law, law enforcement, and culture of law. Accordingly, there are three basic points needed to revitalize this Islamic law. First is reforming the rule of acts, second is empowering awareness of public towards law, and last is to perform law in better condition in term of justice and prestige. This research uses literature approach by collecting many secondary sources regarding to the topic of this study. Finally, it concludes that the application of Islamic law in Aceh truly needs comprehensive and simultaneous revitalization and reform, so the application will actualize values of justice, prosperity and peace for Aceh. However, so far, the enforcement of law has not been optimized due to the conducts of people and law enforcement board which lack reflecting Shari’a values and orders.

THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC’S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA Chairul Fahmi
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

This paper analyzes the historical shifts of land property rights in Indonesia's archipelago and how new land laws were formed, especially during the Dutch colonization era. After the Netherlands East Indies (NEI) established in the 18th century and proclaimed itself as a sovereign landlord over the East Indies (Indonesia), the role of indigenous law (adat law) and its rights to lands have diminished by a new form of law namely the European law system (the civil code). By adopting the European civil code, the colonial Dutch declared all uncertified lands and all forests’ resources were the Dutch colonial State's property and to be managed by the colonial authority [State’s domain]. For Adat peoples, these rights belong to them, either as individuals or as groups, and it had been recognized by their customary law (adat law) legally, which they have had since their ancestors inhabited within the land, territories, and resources. Further significant impact toward the adat rights to land, when the Agrarian Act (agrarisch wet) applied in 1870 by the colonial government, had severely impacted towards the land right of indigenous peoples in Indonesia, by which most of them had lost their adat property right to lands and forest resources. In contrast, the Dutch colonial State was gained millions of guldens for economic profit from the expropriation of the native land and from unpaid native slaves who worked in the Dutch plantation sectors. Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejarah perubahan hak milik tanah di kepulauan Indonesia, dan bagaimana hukum tentang agraria dibentuk, khususnya pada zaman penjajahan Belanda. Setelah kolonial Hindia Belanda memproklamirkan berdirinya the Netherland East Indies (NEI) pada abad ke 18, dan menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat atas seluruh wilayah Hindia Timur (Indonesia), telah menyebabkan peran hak kolektif atas tanah adat dihapus dengan adanya system hukum Eropa (Hukum Sipil). Penerapan system hukum sipil oleh penjajah Belanda yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang tidak mempunyai legalitas (sertifikat), serta wilayah hutan berserta kekayaannya merupakan properti negara dan dikelola oleh institusi negara (State domain). Sebaliknya, bagi masyarakat adat, kekayaan tersebut merupakan milik adat, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini telah diakui berdasarkan hukum adat, dimana wilayah (tanah adat) beserta kekayaan di dalamnya merupakan warisan dari leluhurnya. Lebih jauh, pengaruh penerapan system hukum agrarian/sipil Eropa telah menyebabkan dampak negative terhadap kepemilikan tanah adat, dimana hak-hak milik (komunal) mereka menjadi hilang. Sebaliknya, kolonial Belanda memperolah keuntungan ekonomi jutaan gulden dari kegiatan eksploitasi dan kompensasi dari hak konsesi, serta dari perbudakaan rakyat diperusahaan-perusahan perkebunan milik kolonial Belanda. Kata Kunci: Kolonial Belanda, Kebijakan Ekonomi, Tanah Milik Indonesia

SANGKARUT POLITIK HUKUM DI ACEH Analisis Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Pelaksanaan Pilkada 2017 Chairul Fahmi
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v1i1.2565

Pilkada 2017 di Propinsi Aceh akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, dan Bupati/Wakil Bupati serta Walikota. Wakil Walikota di 20 daerah dari 23 kab/kota yang ada. Sebagai daerah khusus, dasar hukum pelaksanaan Pilkada di Aceh merujuk kepada UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), beserta dengan turunannya dalam Qanun No.5 Tahun 2012. Namun beberapa norma hukum dalam aturan daerah tersebut bertentangan dengan UU No.10 Tahun 2016 perubahan UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada secara nasional, serta beberapa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia. Akibatnya, pelaksanaan Pilkada Aceh mengalami â€œkonflikâ€ hukum dimana UUPA sebagai aturan khusus (lex specialist) beserta dengan turunannya disatu sisi, dan UU Pilkada Nasional disisi yang lain. Perubahan terhadap Qanun No.5 Tahun 2012 telah diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebaliknya hasil paripurna ini ditolak oleh Gubernur Aceh, yang menyebabkan sinkronisasi dan harmonisasi aturan hukum Pilkada di Aceh mengalama â€œdeadlockâ€. Artikel ini ingin melihat bagaimana kedudukan hukum pelaksanaan Pilkada 2017 di Aceh, serta melihat bagaimana dinamika politik hukum dalam pembentukan hukum terkait dengan Pilkada di Aceh. Adapun penulisan artikel ini dengan pendekatan kajian kepustakaan, dimana data utama merujuk kepada perundangan-undangan yang terkait dengan topik artikel ini. Hasil telaah menunjukkan bahwa ketentuan tentang pelaksanaan Pilkada 2017 di Aceh tetap merujuk kepada UUPA, dan UU Pilkada nasional selama tidak diatur secara khusus di dalam UUPA. Begitupun dengan Qanun No.5 Tahun 2012 tetap menjadi landasan hukum, selama norma dalam Qanun tersebut tidak bertentangan dengan UU No.10 Tahun 2016 perubahan UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati; serta Walikota/Wakil Walikota seluruh Indonesia. Kata Kunci: Sangkarut, Politik Hukum, Aceh, dan Perundang-undangan.

Protecting Indigenous Collective Land Property in Indonesia under International Human Rights Norms Chairul Fahmi; Muhammad Siddiq Armia
Journal of Southeast Asian Human Rights Vol 6 No 1 (2022): June 2022
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jseahr.v6i1.30242

This essay examines the applicability of international human rights instruments as the legal basis to protect indigenous rights to land, territories, and natural resources to non-ratification countries of the Convention on indigenous peoplesâ€™ rights, especially to the Indonesian context. In the last few decades, the United Nations has developed and recognized the rights of indigenous peoples, including rights to their ancestral lands, territories, and resources. These rights have been stipulated in several instruments, such as the ILO Conventions No.169 and UNDRIP. Nevertheless, most Asian and African countries have not ratified the Treaty, including Indonesia. Consequently, the rights failed to be adopted into national policies, which the ratification is a pre-condition before came into force through the national regulations. Indonesia also doubted the exclusive rights of land, territories, and resources traditionally owned by indigenous peoples. Legally, lands, territories, and resources are controlled by the States, as mentioned in Article 33 of the 1945 Constitutional law. Economically, Indonesia relies on land, territories, and natural resources to boost its national revenues. To achieve this aim, the expropriation of indigenous land and territories often occurs through land concession policy for private or state-owned companies. As a result, land tenure and social conflict were common phenomena from the New Order Regime until the current day. This conflict spreads across the country from the west part (Sumatra) to the east of Indonesia (Papua). Therefore, author argues that applying general international human rights instruments will be an alternative approach in protecting the fundamental rights related to their traditional land rights in the Indonesian context.

KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN: Studi Kritis terhadap Teori Ijmak Imam Asy-Syafi'i Chairul Fahmi
Media Syari'ah Vol 15, No 2 (2013)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v15i2.1778

The aim of this research is to find out the concept of ijmak (consensus) based on Fazlur Rahmanâ€™s thought. As a general rule, ijmak is understood as a source of Islamic law after Alquran and hadis. Therefore, ijmak has been designed as a concrete concept and its position is imposible to be wrong. Moreover, itâ€™s not available for difference of opinions among Mujtahids during the process of ijmak. Meanwhile, Fazlur Rahman believes that ijmak as a democracy process which could be every Muslim scholar (mujtahids) to have difference of opinions. This study based on library research by exploring and examining the books related to Fazlur Rahmanâ€™s thought. The result of this study stated that ijmak as a process of opinion interaction among mujtahid to each other and will be legalized through the formal institution (council/legislative).

Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syariat Islam (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh) Chairul Fahmi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep penerapan syariâ€™at Islam di Aceh, di mana pada umumnya lebih banyak ditonjolkan simbolik dari pada subtansi. Sementara, tujuan utama dari penerapan syariâ€™at Islam sering tidak teraktualisasikan. Khususnya ketika substansi tersebut dituangkan dalam ketentuan perundangan-undangan (qanun) tentang penerapan syariâ€™at Islam. Sehingga nilai hukum Islam dalam penerapannya menjadi sangat sempat. Lebih jauh, kepentingan politik diantara para pengambil kebijakan dalam membuat qanun tersebut juga sangat kompleks. Penelitian ini akan mengkaji suatu perspektif yang berbeda dalam proses pelaksanaan hukum Islam di Aceh. Sementara penelitian ini akan dilakukan dengan metode kajian kepustakaan, di mana akan berfokus pada sumber-sumber yang membahas tentang hukum Islam dan sumber lainnya yang berkaitan dengan isu ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan banyak pendekatan untuk menerapkan nilai-nilai Islam seperti halnya mewujudkan tujuan dari filosofi syariâ€™at dibandingkan dengan penerapan syariâ€™at yang berperspektif fikih semata.

Title

Found 47 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 47 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 47 Documents
Search