Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.45
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Qistie: Jurnal Ilmu Hukum JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Komputer) Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW WAJAH HUKUM Awang Long Law Review BINAMULIA HUKUM Veteran Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Tamimi Kesmas: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health Sciences) Jurnal Thengkyang Solusi Cepalo Walisongo Law Review (Walrev) Jurnal Pengabdian UNDIKMA Zaaken: Journal of Civil and Business Law International Journal of Community Service Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PRIMA : Portal Riset dan Inovasi Pengabdian Masyarakat JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB) AKM: Aksi Kepada Masyarakat Proceedings Series on Social Sciences & Humanities COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Innovation Research and Knowledge International Journal of Religion Education and Law Open Community Service Journal International Journal of Islamic Thought and Humanities Journal of Sustainable Community Service Jurnal Relawan dan Pengabdian Masyarakat REDI Teumulong: Journal of Community Service SASI Binamulia Hukum Help: Journal of Community Service (HJCS) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) Universitas Baturaja Khazanah Sosial
Junaidi Junaidi
Fakultas Hukum Universitas Sjahkyakirti Palembang
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penyuluhan Hukum Pancasila Sebagai Grundnorm Hukum Pada Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2022 Junaidi Junaidi; Mila Surahmi; Desmawati Romli; Randi Aritama; Citra Dewi Saputra; Martindo Merta; Meirina Nurlani; Zaimah Husin
AKM Vol 4 No 1 (2023): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v4i1.782

Abstract

Pancasila sebagai gurndnorm dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dipahami dengan baik. Para peserta (mahasiswa) hanya mengetahui Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, pandangan hidup dan tuntunan hidup. Dengan adanya penyuluhan hukum ini membuat para peserta (mahasiswa) dapat mengerti, memahami dan bisa mengaplikasikan dengan menganalisis setiap peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan Pancasila. Penyuluhan hukum ini dapat dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat kepada para peserta (mahasiswa) dalam mengikuti perkuliahan di kampus. Penerapan dari penyuluhan ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih bijak dalam memahami pembuatan peraturan perundang-undangan. Membentuk mahasiswa yang cerdas, tanggap dan berakhlak baik yang dapat menyadari dan taat pada aturan hukum.
Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berkualitas dari Judicial Corruption Junaidi Junaidi; Mila Surahmi; Zaimah Zaimah; Martindo Merta; Tri Nugroho Akbar
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 10 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.989 KB) | DOI: 10.59141/comserva.v1i10.138

Abstract

Pengadilan merupakan lembaga penegakan hukum yang berfungsi untuk menegakan hukum, keadilan dan memberikan perlindungan jaminan hak asasi manusia, namun kondisinya saat ini mengalami keterpurukan dikarenakan adanya rekayasa, diskriminatif dan ketidakadilan yang disebabkan adanya korupsi pengadilan (judicial corruption) dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah mafia hukum. Lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap sistem peradilan di Indonesia, terutama terhadap pengawasan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, jaksa, advokat dan hakim. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai peradilan yang bersih dan berkualitas dari judicial corruption. Penyuluhan dilakukan dengan cara diskusi interaktif diantara pemateri dan peserta sehingga dapat tercipta pemahaman dan pengertian dari peserta. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan Judicial corruption menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan ternodai. Putusan pengadilan sering tidak mendapat penerimaan luas oleh masyarakat karena proses peradilannya tidak steril dari korupsi. Independensi kekuasaan kehakiman hanya dapat tegak apabila terdapat sistem transparansi dan akuntabilitas yang jelas. Kepercayaan masyarakat terhadap peradilan harus segera di tingkatkan, dengan adanya pengawasan dan pemantauan peradilan niscaya peradilan bersih dan berwibawa dapat terwujud.
Basemah Customary Marriage “Kule Berete” on Women’s Inheritance Rights In an Islamic Legal Perspective Mila Surahmi; Junaidi Junaidi
International Journal of Islamic Thought and Humanities Vol. 2 No. 2 (2023): International Journal of Islamic Thought and Humanities
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54298/ijith.v2i2.135

Abstract

The Besemah community prioritizes the position of boys over girls. Sons are the successors of their father's descendants drawn from one original father, while daughters are prepared to become other people's children who will strengthen their descendants. The eldest son in the Besemah community must remain and reside in his father's house and be responsible for the lives of younger brothers and sisters, especially those who are not yet married so that the Besemah community applies the KULE BERETE marriage system. KULE BERETE marriage is a marriage system that draws a lineage from the father, which results in the wife following her husband. In this marriage system, the husband has absolute rights over wealth, and the first son takes precedence. Besemah custom, in terms of inheritance, still uses customary law to guide the estate distribution between sons and daughters. In the Besemah indigenous community, the population uses the male-majority inheritance system. Majoratinheritance system is one in which the inheritance of parents or ancestral heritage remains intact, not divided among the heirs, but controlled entirely by the eldest son (majorat male). It causes women's loss of position and inheritance rights to receive an inheritance, contrary to Islamic Law.
Authority of the Village Head in Appointing and Removing Village Equipment Based on Regulation of the Minister of Internal Affairs Number 67 of 2017 Junaidi Junaidi; Mila Surahmi; Citra Dewi Saputra
IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law Vol 2, No 2 (2023): August 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/ijrael.v2i2.385

Abstract

The administration of village government has an organizational structure for village governance led by a head who is appointed based on community agreement with an election mechanism regulated in laws and regulations, namely Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the village head in running the wheels of government is assisted by a secretary village officials and village government officials, the existence of village officials is often a polemic against the process of appointing and dismissing village officials considering the limited number of village officials, while many local people want village officials as a form of community service, so problems arise with the interpretation of who has the authority to appoint and dismissed village officials.
Penerapan Pasal 54, 103 dan 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Junaidi
Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i2.352

Abstract

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika yang termuat di dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Aparat penegak hukum dalam penanganan penyalahgunaan narkotika khususnya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, untuk dapat mengutamakan Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
COMMUNITY EMPOWERMENT STRATEGIES THROUGH MEDIATION TECHNICAL GUIDANCE IN LAND DISPUTE RESOLUTION Rafie, Patih Ahmad; Merta, M. Martindo; Junaidi, Junaidi
JOURNAL OF SUSTAINABLE COMMUNITY SERVICE Vol. 4 No. 1 (2023): DECEMBER
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/jscs.v4i1.584

Abstract

The purpose of this research is to evaluate the effectiveness of mediation technical guidance in land dispute resolution in Sirah Pulau Padang Sub-district, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province. The research method used was technical guidance and interactive discussions, as well as mediation simulations involving participants from various backgrounds, such as Village Heads, Heads of Neighborhood Associations, Community Leaders, Babinsa, and community members. Data were collected through interviews, questionnaires, and observations. The evaluation results showed that the mediation technical guidance program was effective in improving participants' understanding of land dispute resolution through mediation and sparked enthusiasm in disseminating information about land dispute resolution through mediation. In addition, the mediation simulation also helped participants in identifying problems in conflicts from various perspectives and increased participants' experience in finding alternative agreements between the parties. Therefore, mediation technical guidance can be effective in empowering communities to resolve land disputes and increase legal certainty in the land context.
Amanat Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Menjaga Protokol Kesehatan Merta, M. Martindo; Pirmansyah, Redi; Junaidi, Junaidi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2024): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i2.630

Abstract

The government consisting of the Ministry of Home Affairs, the DPR RI, the KPU, and Bawaslu agreed to organize pilkada in pandemic times. The government also issued large amounts of funds from the state and regional cash, which lasted from the beginning to the end of the Pilkada implementation process to meet the technical needs of the industry. The following policy has many advantages and disadvantages. But the optimism of the government requires the support of the public and all the parties involved in order to succeed Pilkada. Pilkada in the midst of the election Covid-19 pandemic has had a positive impact and also a negative impact. The positive impact is the implementation of existing regulations, the exercise of constitutional rights of Pilkada participants and the public remains running, thus reducing the practice ofining the government of the region that is too led by temporary officials, hindering the preparation of budgets. Meanwhile, the negative impacts include an increased risk of becoming infected with Covid-19, the likelihood of increasing vulnerability to fraud, and the rejection of scam can increase the number of non-voters.
RESOLUTION OF DISPUTES REGARDING CORPORATE BONDS DECLARED BANKRUPT BY COMMERCIAL COURT Rafie, Patih Ahmad; Merta, M. Martindo; Junaidi, Junaidi
JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS Vol. 3 No. 2 (2024): FEBRUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/jhssb.v3i2.1037

Abstract

The objective of this study is to examine the resolution process for corporate bonds that have been declared bankrupt by the commercial court. This research adopts a normative legal approach, which involves analyzing the law as a comprehensive system comprising legal principles, norms, and rules. The findings of this analysis reveal that the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1995, which pertains to the capital market, encompasses provisions on bonds. Additionally, article 1 number 3 of the finance ministerial regulation Number 27 of 2020 specifically regulates government securities (SUN) that qualify as bonds. These bonds have a maturity period exceeding one year and are accompanied by coupon payments and limited interest installments (discounts). Bonds can be interpreted as a form of liability protection offered by bond issuers to investors, along with an agreement to repay the principal amount and premium coupons at a predetermined time. Notably, in the case of a company or issuer being declared bankrupt, it is crucial to examine the settlement system for these bonds.
THE ENFORCEMENT OF CYBERCRIME LAW WITHIN THE LEGAL SYSTEM OF INDONESIA Rafie, Patih Ahmad; Merta, M. Martindo; Junaidi, Junaidi
JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS Vol. 3 No. 3 (2024): MAY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/jhssb.v3i3.1038

Abstract

This study aims to analyze the legal regulations on cyber crime in the Indonesian legal system. The research method used is document analysis, by examining Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) and other related literature. The analysis results show that the legal regulations on cyber crime in Indonesia are governed by the ITE Law, which regulates various criminal actions related to the use of information and communication technology. In addition to the ITE Law, there are also other regulations that govern cyber crimes. However, there is a need for the enactment of the Cyberlaw Bill to provide a more specific and comprehensive legal basis for addressing cyber crimes. With specific laws regulating cyber crimes, law enforcement can be carried out more effectively and efficiently, providing legal certainty for cyber crime victims, and offering better legal protection for them. Therefore, this study concludes that legal regulations on cyber crimes need to be continuously developed and updated in accordance with the development of technology and the evolving trends of cyber crimes.
Covid-19 Pandemic: Force Majeure or Hardship based on the Principle of Good Faith in The Employment Agreement Junaidi, Junaidi; Surahmi, Mila
Journal of Private and Commercial Law Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v7i2.47898

Abstract

A Covid-19 pandemic is an event that occurs beyond the parties' control and the parties' fault. However, applying force majeure and hardship in the event of a failure to fulfill achievements in the work agreement is subjective and cannot be used as a general principle. Its application must be carried out by analyzing case by case because not all entrepreneurs are affected by the Covid-19 pandemic, which then causes entrepreneurs to be unable to fulfill their obligations as debtors in work agreements. The employment relationship between workers and the company must obtain legal protection. The method used in this research is normative juridical. Normative research is where the law is conceptualized as what is written in a statutory regulation (law is books) or the law is conceptualized as a rule or norm that is used as the basis for human behavior as a benchmark for good or bad. The purpose of this study is to obtain a solution to termination of employment due to the Covid-19 pandemic by applying the principle of force majeure or hardship in the employment agreement. Research findings suggest that the principle of hardship has not been regulated in positive law in Indonesia, so business activities in Indonesia in general still depend on the force majeure principle as a clause included in agreements and dispute resolution. Companies that terminate employment relations should be replaced by postponing regular work or renegotiating contracts known as hardship
Co-Authors Bakhtiar, Bakhtiar. Citra Dewi Citra Dewi Saputra Citra Dewi Saputra Citra Dewi Saputra Desmawati Romli Desmawaty Romli Desmawaty Romli Desmawaty Romli Desmawaty Romli Desmawaty Romli Indianto Indianto Junaidi Lemi Iryani Liza Nofianti Liza Nofianti Liza Nofianti M Martindo Merta M. Martindo Merta M. Martindo Merta M. Martindo Merta Mariana Purba Martindo Merta Martindo Merta Martindo Merta Martindo Merta Meirina Nurlani Meirina Nurlani Merta, M. Martindo Merta, Martindo Merta, Martino Mila Surahmi Mila Surahmi Mila Surahmi Mila Surahmi Mila Surahmi Mila Surahmi Mila Surahmi Mila Surahmi Nia Umilizah Nur Ani Nurlani, Meirina Patih Ahmad Rafie Patih Ahmad Rafie Rafie, Patih Ahmad Randi Aritama Randi Aritama Ratna Said Redi Pirmansyah Redi Pirmansyah Romli, Desmawaty Rozlinda Mohamed Fadzil Silfy Maidianti Surahmi, Mila Suryanti Suryanti Suryanti Syamsiar, Syamsiar Tri Nugroho Akbar Tri Nugroho Akbar Waliadin Zaimah Husin Zaimah Husin Zaimah Husin Zaimah Zaimah