Claim Missing Document
Check
Articles

Implications of Rescheduling the Direct Election of The Regional Head (PILKADA) of South Sumatra in The Midst of The Covid-19 Pandemic Redi Pirmansyah; Junaidi Junaidi; Martindo Merta
Khazanah Sosial Vol. 4 No. 4 (2022): Khazanah Sosial Vol 4, No 4 December 2022
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v4i4.20255

Abstract

Based on Article 201 paragraph (6) of Law Number 10 of 2016, Indonesia has an agenda to hold the General Election for Regional Heads (Pilkada) on September 23, 2020. This Covid-19 pandemic period has caused simultaneous Regional Head elections (Pilkada) in seven districts and cities in South Sumatra (Sumsel) were officially postponed, this delay was due to the corona virus outbreak or Covid-19. The purpose of this study is to explain, analyze and find laws in providing alternatives for filling regional head positions during the Covid-19 pandemic. The research method uses empirical juridical (field research), namely examining the applicable legal provisions and what is happening in reality in society. The results show several alternative patterns of filling regional head positions during the Covid-19 pandemic, including through the appointment of a temporary acting or task executor (Plt), indirect elections, and elections using the electronic election system. Each pattern has its advantages and disadvantages, with strong logical and juridical arguments that can be taken into consideration.
Pendidikan Dialogis untuk Memperkuat Peran Mahasiswa dalam Penerapan Hak Asasi Manusia di Universitas Sjakhyakirti Junaidi Junaidi
Open Community Service Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Open Community Service Journal
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/ocsj.v5i1.182

Abstract

Latar Belakang: Meskipun nilai hak asasi manusia (HAM) kini menjadi unsur penting dalam sistem hukum dan pendidikan di Indonesia, pemahaman dan internalisasinya di kalangan mahasiswa masih terbatas. Hal ini tercermin dari masih rendahnya kesadaran akan prinsip kesetaraan, penghargaan terhadap keragaman, serta partisipasi untuk menciptakan lingkungan akademik yang inklusif dan adil, menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan konseptual dan penerapan HAM di kampus.Tujuan: Tujuan dilakukannya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan internalisasinya nilai Hak Asasi Manusia di lingkungan kampus.Metode: Program pengabdian masyarakat yang dilakukan menggunakan pendekatan edukatif‑partisipatif melalui tiga fase: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan berupa sosialisasi, penyampaian materi, diskusi interaktif, serta kampanye nilai‑nilai HAM dengan narasumber Abdul Haris Semendawai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan akademisi Universitas Sjakhyakirti, Junaidi.Hasil: Evaluasi dilakukan dengan pre‑test dan post‑test. Pre‑test menghasilkan rata‑rata nilai 58,4, dengan 27,5 % peserta memperoleh nilai di atas 70, sementara post‑test naik menjadi 84,7, dimana 88,75 % peserta mencatat nilai di atas 70. Peningkatan sebesar 26,3 poin tersebut menandakan bahwa metode edukasi dialogis dan partisipatif efektif meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsep serta implementasi nilai‑nilai HAM di lingkungan kampus.
Legal Counseling On Civil Rights Due To Marriage Different Religions In Ogan Ilir Regency – South Sumatra Province Junaidi; Mila Surahmi; Desmawaty Romli; Citra Dewi Saputra; Liza Nofianti
International Journal Of Community Service Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021 (Indonesia - Malaysia)
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijcs.v1i3.39

Abstract

Interfaith marriage is a marriage bond between a man and a woman who have different beliefs and religions. In principle, interfaith marriages are prohibited by every religious teaching. Every religious instruction requires a marriage bond to be carried out in a bond of the same faith (one religion). Based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is explained that a marriage is considered valid if it is carried out according to their respective religions and beliefs. Legal problems arise due to interfaith marriages, including the validity of marriages that give rise to rights and obligations between husband and wife and children's status due to interfaith marriages on their inheritance rights. Interfaith marriages occur in society but are usually covered up. In the case of interfaith marriages in Ogan Ilir Regency, our Community Service Team, Faculty of Law, Sjakhyakirti University conducted legal counseling to understand the legal consequences of interfaith marriages, especially regarding the validity of marriages, child status, and inheritance.
PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KREDIT YANG TELAH JATUH TEMPO DI KUD “MANDIRI JAYA MAKMUR” MUSI BANYUASIN Junaidi; Waliadin; Liza Nofianti; Mila Surahmi; Meirina Nurlani; Citra Dewi Saputra; Desmawaty Romli
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (ABDIMAS) Universitas Baturaja Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (ABDIMAS) Universitas Baturaja
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/abdimu.v6i1.831

Abstract

Didalam meningkat perekonomian masyarakat terutama dipedesaan dalam meningkatkan usaha pertanian membutuhkan modal. Bentuk perkreditan dalam penyaluran pinjaman modal usaha kecil menengah yang cocok di Indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan suatu gerakan ekonomi yang sangat cocok dimasyarakat, dalam hal ini pengembangan koperasi unit desa merupakan badan usaha yang dikelola oleh masyarakat dari pedesaan di seluruh pelosok Indonesia yang mempunyai tujuan mensejahterakan anggotanya namun hal ini juga tidak terlepas dari permasalahan hokum terutama apabila terjadi kredit yang telah jatuh tempo. Melihat kondisi tersebut, maka tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang mengadakan penyuluhan hokum terhadap permasalahan tersebut di Koperasi Unit Desa “Mandiri Jaya Makmur” Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Penyuluhan hokum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anggota dan pengurus koperasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum dengan baik, karena koperasi merupakan kegiatan ekonomi secara bersama-sama dalam mencapai kesejehteraan.
Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif Teori Hukum Progresif Junaidi Junaidi
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2079

Abstract

Membangun masyarakat yang makmur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari pengembangan sektor ketenagakerjaan. Undang-Undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan telah diputuskan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Undang-Undang Cipta Kerja dihidupkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam putusannya Nomor 168/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa peraturan ketenagakerjaan Indonesia harus tetap memprioritaskan perlindungan pekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan metode yuridis normative. Untuk menghindari ketidakpastian hukum dan mengurangi kemungkinan konflik dengan hak-hak tenaga kerja, regulasi ketenagakerjaan harus dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang supaya proses legislasi dapat mencerminkan transparansi dan harapan masyarakat. Menurut kajian teori hukum progresif keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 harus menegaskan keadilan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, mencakup hal-hal seperti pengelolaan tenaga kerja, sistem pengupahan, restrukturisasi usaha, dan pengembangan sumber daya manusia, sambil tetap berpedoman pada peraturan yang melindungi hak-hak pekerja.
PENAL MEDIATION THROUGH THE CUSTOMARY TEPUNG TAWAR TRADITION IN MEDICAL MALPRACTICE RESOLUTION Junaidi Junaidi
Cepalo Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v9no1.3943

Abstract

Medical malpractice refers to treatment by doctors or healthcare professionals that deviates from established standards or violates legal and ethical norms. However, Article 310 of Law Number 17 of 2023 on Health lacks clarity, as it does not explicitly define mediation as an alternative dispute resolution mechanism or address the resolution of criminal offences arising from medical malpractice. This research aims to propose penal mediation through the tepung tawar tradition as a means to achieve justice and introduce innovative reforms in criminal law. Using a normative juridical approach, which relies on library research and secondary legal sources, this research explores the tepung tawar tradition as a model for resolving medical malpractice cases through penal mediation, enabling amicable settlements that eliminate both civil and criminal liability. Therefore, harmonizing customary law with formal legal frameworks is essential to ensuring broader and more equitable justice in addressing medical malpractice in Indonesia.
Exoneration clauses in standard property agreements: between freedom of contract and consumer protection Junaidi Junaidi
Veteran Law Review Vol 9 No 1 (2026): Mei 2026
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v9i1.13907

Abstract

Standard agreements are commonly used in property sales to accelerate economic transactions, but they also raise important issues regarding the differing bargaining power of sellers and buyers. A major issue that arises is the use of liability exemption clauses, which protect developers rather than consumers. Taking into account the principles of fairness in contracts and the balance of rights and obligations, this study examines the legitimacy of such clauses in standard property agreements. Furthermore, the study aims to create a model agreement that strikes a balance between contractual freedom and consumer protection. A normative legal study was conducted through legislation, legal concepts, and comparative law. The results indicate that the evaluation of liability exemption clauses must be based on formal legal rules, as well as on substantive justice, transparent communication and balanced risk sharing between the parties involved. To prevent the abuse of standard provisions, the study recommends redesigning property agreements to incorporate fairness testing and consumer protection principles based on risk analysis. By providing a more flexible evaluation framework for common contract practices in the property sector, these findings will contribute to the development of contemporary contract law
Strategic Framework for the Organization of Regional Head Elections (Pilkada) by the General Election Commission (KPU) in Southern Sumatra (Lampung, Jambi, Bengkulu, and Babel) during the COVID-19 Pandemic Redi Pirmansyah; Junaidi; Martindo Merta
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.7551

Abstract

Indonesia’s democratization, particularly through regionalhead elections (Pilkada), has been a significant step indecentralization and empowering citizens. However, theCOVID-19 pandemic introduced unforeseen challenges inexecuting these elections. The pandemic created a tensionbetween maintaining democratic participation andaddressing public health concerns, making it difficult fortraditional election campaigns and procedures to continueas usual. This study explores how the General ElectionCommission (KPU) of Indonesia adapted the regional headelections in Southern Sumatra in response to the COVID19 pandemic. Specifically, it aims to evaluate the strategicadjustments made by the KPU to balance democraticprocedures with health protocols during the crisis. Theresearch utilizes a qualitative descriptive approach,focusing on document analysis of relevant regulations suchas Government Regulation No. 2/2020 and KPURegulations No. 5 and 6/2020. The study assesses themodifications made to electoral procedures to ensure thecontinuity of democratic processes while prioritizing publichealth. The findings demonstrate that the KPUsuccessfully implemented several strategies to ensure thesafety of voters and election participants during thepandemic. These strategies included strict health protocols,virtual communication methods, and educationalcampaigns aimed at increasing voter awareness. Despitethe challenges, the KPU managed to facilitate elections thatadhered to health guidelines while promoting active civicparticipation.