Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Hikmah Jurnal Ilmiah METADATA Al-Fikru: Jurnal Ilmiah Fitrah: Journal of Islamic Education Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam PEMA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas JURNAL PENDIDIKAN IPS Al-Manaj International Journal of Integrative Sciences PKM Maju UDA Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Law & Policy Review Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Tabayyanu : Journal of Islamic Law Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Bakti Nusantara Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Masyarakat Mandiri: Jurnal Pengabdian Dan Pembangunan Lokal International Journal of Economics, Business Management and Accounting Albayan : Journal of Islam and Muslim Societies Al-Hayat: Journal of Islamic Education STARLA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan
Muhammad Hizbullah
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Sengketa Hibah Tanah di Desa Bangun Purba Ekada Tarigan Tua Ekada Tarigan Tua; Bonanda Japatani Siregar; Syahrul Bakti Harahap; Muhammad Hizbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7742

Abstract

Sengketa hibah tanah di pedesaan sering terjadi akibat lemahnya bukti tertulis dan minimnya pemahaman hukum agraria. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis ini bertujuan menganalisis peran kepala desa, mekanisme penyelesaian, hambatan lapangan, serta kepastian hukum dari hasil mediasi sengketa tersebut. Data penelitian dihimpun melalui wawancara (data primer) dan studi dokumen serta peraturan perundang-undangan (data sekunder), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memegang peran strategis sebagai mediator non-litigasi. Mekanisme penyelesaian yang diterapkan mengutamakan musyawarah mufakat dengan pendekatan kekeluargaan dan kearifan lokal. Cara ini menjadi pilihan utama masyarakat karena prosesnya yang cepat, efisien secara biaya, serta mampu menjaga harmonisasi hubungan sosial di desa. Meski demikian, efektivitas mediasi ini terbentur beberapa hambatan sekunder. Kendala utamanya adalah keterbatasan kewenangan formal kepala desa, rendahnya kesadaran hukum warga, serta hasil kesepakatan damai yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat eksekutorial seperti putusan pengadilan. Agar memberikan kepastian hukum yang kokoh, hasil kesepakatan musyawarah tersebut idealnya dituangkan dalam akta perdamaian tertulis dan didaftarkan ke pengadilan, sehingga legitimasi hukumnya menjadi lebih kuat bagi para pihak yang bersengketa.
Pemahaman Sumber-Sumber Hukum Islam Kepada Masyarakat Muslim Di Desa Amplas Muhammad Hizbullah; Haidir; Azrai Harahap; Yeltriana; Syahrul Bakti Harahap; Mhd Zulkifli Hasibuan
STARLA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2026): Juni
Publisher : CV. BAROKAH PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber-sumber hukum Islam merupakan salah satu fondasi penting dalam membentuk kehidupan beragama yang benar sesuai dengan tuntunan syariat. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan, fungsi, dan hierarki sumber-sumber hukum Islam masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan pemahaman berimplikasi pada kecenderungan sebagian masyarakat menjadikan tradisi, kebiasaan, atau informasi yang belum memiliki dasar hukum Islam yang jelas sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan. Kondisi tersebut juga ditemukan pada masyarakat Muslim di Desa Amplas, yang menunjukkan perlunya upaya edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai sumber-sumber hukum Islam yang meliputi alquran, hadis, ijmak, dan qiyas, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi observasi awal untuk mengidentifikasi kebutuhan mitra, penyampaian materi melalui ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, serta evaluasi terhadap pemahaman peserta.Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kedudukan alquran sebagai sumber hukum utama, fungsi hadis sebagai penjelas alquran, serta peran ijmak dan qiyas dalam menjawab persoalan-persoalan hukum Islam yang terus berkembang. Antusiasme peserta selama mengikuti kegiatan juga menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pembinaan keagamaan yang bersifat edukatif dan aplikatif. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum Islam masyarakat, memperkuat kesadaran untuk menjadikan sumber-sumber hukum Islam sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, serta mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan keagamaan berdasarkan dalil yang sahih dan prinsip-prinsip syariat Islam.
Ḥiwālah and Islamic Factoring Revisited : A Maqāṣid al-Sharīʿah–Based Legal Analysis of Debt Transfer in Indonesian Islamic Banking Muhammad Hizbullah; Haidir
Tabayyanu : Journal Of Islamic Law Vol. 2 No. 01 (2025)
Publisher : Yayasan Dar Arrisyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66174/de4cn157

Abstract

Debt transfer mechanisms play an increasingly significant role in contemporary Islamic finance, particularly in addressing liquidity constraints and managing credit risk. In Indonesia, two principal instruments are employed for this purpose: ḥiwālah, a classical Islamic contract of debt transfer, and Islamic factoring, commonly structured through wakālah bil ujrah. Although these mechanisms are often treated as functionally interchangeable in practice and regulation, their doctrinal foundations, legal implications, and ethical orientations differ substantially. This article revisits ḥiwālah and Islamic factoring through a maqāṣid al-sharīʿah–based legal analysis, examining whether current regulatory and institutional practices genuinely reflect the objectives of Islamic law. Using a normative–comparative methodology, the study analyzes classical fiqh literature, Indonesian Sharīʿah fatwas, banking regulations, and relevant civil law provisions on receivables transfer. The article argues that the regulatory convergence of ḥiwālah and Islamic factoring has produced conceptual ambiguity and potential moral hazard, particularly in risk allocation and remuneration structures. It concludes by proposing a reconceptualization of Islamic factoring as a distinct Sharīʿah-compliant commercial instrument, rather than a mere extension of ḥiwālah, in order to strengthen legal coherence, Sharīʿah governance, and alignment with maqāṣid al-sharīʿah.
IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM PEMBELAJARAN MATA KULIAH PENDIDIKAN KEALWASHLIYAHAN DI UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN Haidir Haidir; Muhammad Hizbullah; Yeltriana Yeltriana; Ismed Batubara
Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Prodi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang Lubuk Pakam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51672/jbpi.v5i1.380

Abstract

This research aims to explore the implementation of religious moderation in learning Kealwashliyahan Education at UMN Al-Washliyah. Religious moderation is an effort to promote balanced and tolerant attitudes and behaviors in terms of religion, which is very relevant in the context of Higher Education. This research was conducted using a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation from lecturers and students involved in the course. The results showed that the implementation of religious moderation in learning Kealwashliyahan courses at UMN Al-Washliyah was carried out through 3 (three) things, namely a) Lecture planning which is reflected in the RPS of the Kealwashliyahan Education course, b) Lecture implementation which is reflected in 7 lecture materials and learning methods, namely discussion methods and case studies to encourage critical thinking and interfaith dialogue, and c) Lecture evaluation to emphasize the understanding and application of religious moderation in order to be able to be tolerant and inclusive in diversity among students.
Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Peraturan Daerah No. 5 tahun 2017 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Batubara Amirtan Amirtan; Muhammad Hizbullah; Yeltriana Yeltriana; Ismed Batubara
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 13 No. 1 (2026): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v13i1.17117

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Regional Regulation of Batubara Regency Number 5 of 2017 concerning the placement of local workers, identify the obstacles encountered, and examine the efforts made to overcome them. The research employs a normative juridical method supported by an empirical approach through statutory and case study approaches. The findings indicate that the implementation of this regulation is carried out by the Department of Manpower, Industry, and Trade as the leading sector, focusing on increasing the placement of local workers in various sectors. In 2023, the agency demonstrated positive performance, with a labor force participation rate of 72.94% exceeding the target of 72.00%, achieving 101.31% of the target. However, several challenges persist, including the imbalance between the growth of the labor force and the availability of job opportunities, low workforce quality due to limited educational attainment, and low entrepreneurial motivation. Additionally, the limited number of formal sector jobs further widens the gap between labor supply and employment opportunities. Therefore, improving human resource quality and expanding job opportunities are essential to enhance the effectiveness of local workforce placement policies.
Implementation of Sibghah Al-Washliyah Values in Islamic Religious Education Learning Haidir Haidir; Muhammad Hizbullah; Azrai Harahap; Ardat Ardat; Nur Jannah
Hikmah Vol. 22 No. 2 (2025): Juli-Desember 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53802/hikmah.v22i2.633

Abstract

This study is motivated by the importance of strengthening students’ Islamic identity and character through the internalization of Al-Washliyah’s distinctive values in Islamic Religious Education learning. Sibghah Al-Washliyah, which encompasses the values of tawhid, scholarship, morality, religious moderation, and the spirit of da‘wah, is viewed as a strategic foundation for shaping student character at Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. This study aims to analyze the implementation of Sibghah Al-Washliyah values in the learning process of Islamic Religious Education. The research employs a qualitative approach with a descriptive study design. Data were collected through in-depth interviews with lecturers and students, observation of the learning process, and documentation of institutional policies, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that lecturers have a relatively good understanding of Sibghah Al-Washliyah values, although their implementation varies. Values such as istiqamah, akhlakul karimah, mujahadah, and religious moderation are integrated into learning materials and instructional methods. The implications of this study emphasize the need to continuously strengthen the implementation of Sibghah Al-Washliyah values through institutional policies and more systematic learning development.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama : Studi Putusan Nomor 880/Pid.B/2025/PN Kis Juliarman Siahaan; Muhammad Hizbullah
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus : Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v3i4.1870

Abstract

Aggravated theft committed jointly is a crime against property subject to heavier penalties under Article 363 of the Criminal Code. Decision Number 880/Pid.B/2025/PN Kis is relevant because Defendant Angga Afraga Nasrullah committed the theft with April, who is on the wanted list, with unequal roles, while the element of “committed together” was not separately explained in the judge’s considerations. This study analyzes the criminal responsibility of perpetrators of jointly committed aggravated theft in the decision. It uses normative juridical research with descriptive-analytical, statutory, and case approaches. Secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, were collected through literature and document studies and analyzed qualitatively. The results show that aggravated theft committed jointly is regulated through Article 362 as the principal offense, Article 363 paragraphs (1) and (2) as aggravating provisions, and Article 55 as the participation provision. The defendant fulfilled the elements of criminal responsibility and qualified as a co-perpetrator (medepleger), although his role differed from April’s. The judge’s considerations were generally consistent with applicable criminal law provisions, but did not explicitly describe the element of joint participation or Article 55 in judicial reasoning. Therefore, future decisions should clearly explain participation to strengthen overall legal certainty and consistency
Penerapan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Pencurian Ringan di Areal PT Perkebunan Nusantara: Studi Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp Mardongan Mauliate Manalu; Muhammad Hizbullah
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus : Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v3i4.1871

Abstract

 This research examines the application of conditional sentences in petty theft cases within PT Perkebunan Nusantara areas, as reflected in Decision Number 54/Pid.C/2025/PN Lbp concerning Imam Prayogo, who stole 2 Fresh Fruit Bunches (FFB) and loose palm oil fruits valued at Rp136,500.00. This study aims to analyze the legal regulation of petty theft under Article 364 of the Criminal Code in conjunction with Supreme Court Regulation Number 2 of 2012, the application of conditional sentences, and the judge’s legal considerations. The study employs a normative-empirical legal method using statutory and case approaches, supported by interviews with the presiding judge at Lubuk Pakam Class IA District Court. Data were analyzed descriptively and qualitatively. The findings show that Article 364 of the Criminal Code and Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 provide proportional legal certainty by adjusting the value threshold for petty theft and establishing expedited procedures. The conditional sentence was imposed through 3 months of imprisonment with a 6-month probation period, considering the defendant’s lack of prior criminal records, admission of guilt, remorse, and minimal loss. The judge’s considerations integrated juridical, non-juridical, and philosophical aspects, emphasizing rehabilitation and the ultimum remedium principle.
Peran Satuan Sabhara Polres Deli Serdang dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Panusunan Siregar; Muhammad Hizbullah
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus : Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v3i4.1872

Abstract

The Samapta Bhayangkara Unit (Sabhara) serves as the operational frontline of the Resort Police in maintaining public security and order. In the jurisdiction of Deli Serdang Resort Police, security challenges have increased, as indicated by an average annual growth in criminal offenses of 12.8% during 2020–2024 and a 65.4% annual increase in cybercrime. This study aims to analyze the role of the Sabhara Unit of Deli Serdang Resort Police in maintaining public security and order based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The study employs a normative-empirical legal method, with primary data obtained through in-depth interviews with seven informants selected using purposive sampling, consisting of Sabhara officials and personnel, community leaders, and legal academics. Data were analyzed using a descriptive qualitative approach with source triangulation. The findings indicate that Sabhara has performed preventive, repressive, and community empowerment functions in accordance with Articles 13 and 14 of Law Number 2 of 2002; however, gaps remain between standards and implementation, particularly in emergency response times and case resolution. Effectiveness is also constrained by personnel shortages, limited facilities and infrastructure, low community participation, and suboptimal inter-agency coordination. Optimization requires the integration of community policing, intelligence-led policing, and problem-oriented policing, along with strengthening personnel capacity, operational facilities, procedures, and community partnerships.
Co-Authors Abdul Halim Adawiyah Nasution Adawiyah Nasution Alkausar Saragih Ami Nullah Marlis Tanjung Amirtan Amirtan Anny Sartika Daulay Ardat Ardat Ardat Ardat Ardat Ardat, Ardat Azhara, Fakita Nazwa Nur Azrai Harahap Bonanda Japatani Siregar Dedi Munandar Dewi Khartika Siburian Dian Anggraini Sihombing Ekada Tarigan Tua Ekada Tarigan Tua Evi Ahmilayasari Haidir Haidir Haidir , Haidir Haidir Haidir Haidir Haidir Lubis Haidir, Haidir Harahap, Azrai Harahap, M. Guffar Harefa, Jefry Wirawan Haris Munandar Nasution Heri Firmansyah Hersa, Kareena Nabilla Imam Muhardinata Ismed Batubara Ismed Batubara Ismed Batubara, Ismed Juliarman Siahaan Leni Masnidar Nasution Lubis, Yogie Pramana M. Guffar Harahap M. Guffar Harahap Mardongan Mauliate Manalu Maruli Sihombing Maryani, Halimatul Mhd Zulkifli Hasibuan Muhajirin Ansori Situmorang Muhammad Radian Syah Munawaroh Niko Kristopal Nopriyanti, Siti Nur Jannah PANUSUNAN SIREGAR Purwoko, Agus Rahma Nuriasari Samosir, Yani Zunaida Sari, Vivi Artika Sintara, Dani Siregar, Mutia Atika Sitorus, Rahayu Supiyani, Supiyani Susanniati, Aish Syadar Saragih Syahrul Bakti Harahap Syahrul Bakti Harahap Tree One Maret Ritonga Tri Reni Novita Yayuk Putri Rahayu Yeltriana Yeltriana Yeltriana Yeltriana, Yeltriana