Articles
PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT BRIGUNA PURNA (PENSIUN) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK (KANTOR CABANG DEWI SARTIKA BOGOR)
Wulandari, Sri;
Bimo, Widhi Ariyo
MONETER Vol 2 No 1 (2014): APRIL
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Kahldun Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.206 KB)
|
DOI: 10.32832/moneter.v2i1.942
Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badanusaha untuk meminjam uang dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan pemberian bunga. Hingga saat ini, kredit merupakan aktiva produktif yang memberikan pendapatan utama bank. Terdapat beberapa jenis kredit yang diberikan bank untuk calon debitur salah satunya yaitu, Kredit Konsumtif. Kredit BRIguna Purna (Pensiun) adalah kredit BRIguna yang bersifat konsumtif yaitukredit yang diberikan kepada para pensiunan atau jandanya baik sipil, militer, BUMN, yang menerima uang pensiunan secara tetap setiap bulannya yang ditawarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan merupakan salah satu solusi bagi debitur pensiunan untuk mendapatkan dana dalam memenuhi kebutuhan nya.
PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR INDIVIDUAL PADA BANK INDONESIA
Herman, Ayu;
Bimo, Widhi Ariyo
MONETER Vol 3 No 1 (2015): APRIL
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Kahldun Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.6 KB)
|
DOI: 10.32832/moneter.v3i1.951
Keberadaan jasa perbankan dalam masyarakat memang lebih menguntungkan terutama pada sektor perekonomian, dimana para pelaku ekonomi lebih leluasa dalam menjalankan proses kegiatan ekonominya untuk menunjang kelangsungan hidup. Usaha jasa perbankan dalam masyarakat yang mengedepankan pelayanan yang baik demi memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai nasabahnya akan menghadapi berbagai macam keadaan atau pandangan yang timbul dari masyarakat sebagai ungkapan kepuasan atau ketidakpuasannya akan pelayanan yang diterimanya dari pihak bank yang dipercayainya.Kesehatan suatu Bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola Bank, masyarakat, pengguna jasa Bank dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan Bank.
SISTEM PERHITUNGAN BUNGA KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH BTN SUBSIDI (RUMAH SEJAHTERA TAPAK FLPP) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. CABANG BOGOR
Fatimah, Anisa Usnul;
Bimo, Widhi Ariyo
MONETER Vol 4 No 1 (2016): APRIL
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Kahldun Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (458.593 KB)
|
DOI: 10.32832/moneter.v4i1.959
Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat berpengaruh terhadap penghasilan ekonomi nasional yang menyebabkan kebutuhan hidup pun terus meningkat baik kebutuhan primer maupun sekunder. Salah satu contoh kebutuhan primer adalah tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia sebagai tempat untuk dihuni dan berlindung. Yang sebagaimana disebutkan pada Undang – Undang No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman. Namun pada kenyataannya, masyarakat Indonesia belum seluruhnya memiliki tempat tinggal, atau telah memiliki tempat tinggal tetapi belum layak untuk dihuni.Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Subsidi. KPR Subsidi adalah kredit pemilikan rumah program kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit, terdiri atas KPR untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun. Sedangkan KPR Non Subsidi merupakan kredit pemilikan rumah dari Bank BTN untuk keperluan pembelian rumah dari developer ataupun non developer, baik untuk pembelian rumah baru atau second, pembelian rumah belum jadi (indent) maupun take over kredit dari Bank lain.BTN adalah salah satu Bank yang sudah lama melayani kredit kepemilikan rumah bagi masyarakat
PROSEDUR MENDAPATKAN PEMBIAYAAN MIKRO UNTUK KEBUTUHAN INVESTASI DENGAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG BOGOR AHMAD YANI
Karina, Juan;
Bimo, Widhi Ariyo
MONETER Vol 4 No 2 (2016): OKTOBER
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Kahldun Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.203 KB)
|
DOI: 10.32832/moneter.v4i2.966
Suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang di kelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. Salah satu perbankan syariah yang membidik pertumbuhan usaha mikro dengan memberikan kemudahan dalam pemberian permodalan yaitu Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah memberikan kemudahan dalam penyediaan dana dengan memberikan suatu pembiayaan yaitu pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro yang dimiliki Bank BRI Syariah bertujuan untuk modal kerja dan investasi dimana tujuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan setiap nasabah
SISTEM PERHITUNGAN BUNGA KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH BTN SUBSIDI (RUMAH SEJAHTERA TAPAK FLPP) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. CABANG BOGOR
Fatimah, Anisa Usnul;
Bimo, Widhi Ariyo
MONETER Vol 5 No 2 (2017): OKTOBER
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Kahldun Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (438.242 KB)
|
DOI: 10.32832/moneter.v5i2.971
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Di Indonesia, saat ini dikenal ada 2 jenis KPR: subsidi dan non subsidi Subsidi Yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan berupa: Subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh Pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan. Bank BTN adalah salah satu bank yang lebih dahulu melalukan KPR bersubsidi KPR BTN Subsidi adalah kredit pemilikan rumah program kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit, terdiri atas KPR untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun . Perlindungan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran,memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan developer di seluruh wilayah Indonesia.
SISTEM INFORMASI WAKAF UANG MELALUI MOBILE PAYMENT APPS TABUNGAN BTN BATARA IB AKAD ‘WADIAH’ PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH (PERSERO) TBK. CABANG BOGOR
Bimo, Widhi Ariyo;
Epita, Nur
MONETER Vol 6 No 1 (2018): APRIL
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Kahldun Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (753.758 KB)
|
DOI: 10.32832/moneter.v6i1.2406
Wakaf adalah hal yang tidak asing lagi bagi umat muslim, perlu pengembangan edukasi wakaf bagi umat. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dalam memajukan kesejahteraan umat. Dalam perkembangan teknologi saat ini semua dimudahkan dalamseluruh kegiatan, sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat pihak perbankan syariah perlu melakukan terobosan dengan pendekatan teknologi dalam melaksanakan wakaf yaitu dengancara Sistem Informasi Wakaf Uang melalui Smartphone. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang Sistem Informasi Wakaf uang Melalui Mobile Payment Apps Tabungan BTN Batara iB akad ‘Wadiah’ Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk.Cabang Bogor. Layanan m-banking dan m-payment sangatlah mempermudah masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi sehingga dapat memperluas akses baik untuk banked people maupununbanked people
STRATEGI PEMASARAN TABUNGAN HAJI DENGAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH (PERSERO) TBK. CABANG BOGOR
Bimo, Widhi Ariyo;
Cahya, Tommy
MONETER Vol 6 No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Kahldun Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (622.66 KB)
|
DOI: 10.32832/moneter.v6i2.2413
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang adanya produk Tabungan Haji dengan akad Mudharabah Mutlaqah Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk. CabangBogor.Peran perbankan syariah adalah memberikan layanan yang dapat mempermudah bagi umat muslim dalam menunaikan ibadah haji. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, inimerupakan peluang yang sangat besar yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh bank syariah. Perlustrategi pemasaran yang tepat dalam memberikan pelayanan yang baik dan bertanggungjawab
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH LENDING)
Bimo, Widhi Ariyo;
Tiyansyah, Alvin
MONETER Vol 7 No 1 (2019): APRIL
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Kahldun Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (520.524 KB)
|
DOI: 10.32832/moneter.v7i1.2515
Pinjaman memiliki peranan untuk memenuhi kebutuhan baik konsumsi, usaha, maupun pengembangan suatu proyek pekerjaan. Namun semakin majunya industri keuangan saat ini yang melahirkan pinjaman berbasis teknologi informasi atau yang disebut fintech lending yang memberikan kemudahan layanan, namun dibalik pesatnya pertumbuhan fintech lending, semakinbanyak pula pihak-pihak yang mendirikan fintech lending illegal yang dapat merugikan masyarakat. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan penting dalam mengatur jalannya jasa layanan pinjaman berbasis teknologi ini supaya dapat mencegah tindakan kerugian pada masyarakat.Adapun data hasil penelitian ini langsung didapatkan dengan cara terjun langsung ditempat praktik kerja lapangan yang dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan kantor regional 01 DKI Jakarta & Banten, adapun data tersebut menyangkut tentang syarat ketentuan pendirian perusahaanpinjam-meminjam berbasis teknologi, prosedur pendaftaran & perizinan perusahaan pinjammeminjam berbasis teknologi informasi, mekanisme pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, dan mekanisme pengawasan otoritas jasa keuangan mengawasi perusahaan pinjam meminjamberbasis teknologi
PELAKSANAAN FUNGSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
Bimo, Widhi Ariyo;
Sari, Raiza Pranita
MONETER Vol 7 No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Kahldun Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (603.506 KB)
|
DOI: 10.32832/moneter.v7i2.2520
Lembaga Keuangan Sektor Perbankan pada sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perbankan merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang dijadikan sebagai ukuran kemajuansuatu Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Maka, pemerintah membentuk OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapatPerlindungan Konsumen yang berupa pengaduan konsumen. Perlindungan Konsumen merupakan wadah bagi konsumen dan/atau masyarakat sebagai tempat bertukar informasi beserta pelayanan danpenyelesaian pengaduan konsumen terhadap lembaga keuangan khususnya pada sektor perbankan. Penelitian menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan tingkat efektifitas PerlindunganKonsumen di sektor Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil dari penulisan ini adalah PerkembanganPengaduan Konsumen di Sektor Perbankan. Proses penanganan pengaduan konsumen meliputi dua cara yaitu secara lisan dan tulisan. Saran yang diberikan penulis adalah peningkatan edukasi denganmengadakan sosialisasi pada konsumen maupun PUJK serta melakukan pemantauan dan survey terhadap bank yang berada. Agar meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pihak perbankan.
MEKANISME PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH iB MASLAHAH DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK BJB SYARIAH KANTOR CABANG BOGOR
Ariyo Bimo, Widhi;
Maryam, Siti
MONETER Vol 8 No 1 (2020): APRIL
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Kahldun Bogor
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (610.712 KB)
|
DOI: 10.32832/moneter.v8i1.3677
One of the primary human needs besides clothing and food is shelter, namely a place to live (house), along with the changing times the need for a proper place to live (house) has become a necessity. Having a proper place to live (house) is a dream for all humans, to have a proper place to live (house) requires several requirements and of course through the existing mechanisms. Bank financial institutions can be partners and solutions in meeting the need for a decent place to live (house). The existence of home ownership financing products in Islamic Banking has provided an alternative to housing financing that is free from usury (interest). One of them is the Murabahah contract which provides certainty about the amount of installments that the customer must pay each month. The purpose of this study is to find out the iB Maslahah Home Ownership Financing Mechanism with the Murabahah Agreement at Bank Jabar Banten Syariah Bogor Branch Office, the results show that the Ownership Financing Mechanism Rumah iB Maslahah With Murabahah Agreement at Bank Jabar Banten Syariah Bogor Branch Office promotes halal and good investment and produces the expected return, in channeling its financing always prioritizes the aspects of Sharia, always observes the systems and financing procedures used in accordance with standard operating procedures and operational standards management.