Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.466
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum UNTAG Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal JURISTIC (JuJUR) International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Suara Pengabdian 45 Concept: Journal of Social Humanities and Education Jurnal Akta Notaris Notary Law Research The Journal Of Socio Legal and Islam Law Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum
Markus Suryoutomo
Faculty Of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Penalaran Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Markus Suryoutomo
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.865 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i1.11107

Abstract

Pasal 1365 KUHPerdata menormakan perbuatan melanggar hukum, dalam berbagai perkara di pengadilan, hakim secara ex-officio memberikan dan Putusan Hakim dalam Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan sisi kebenaran Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dari fakta yang menjadi dasar Putusan adalah: Menurut Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata dikabulkannya rumusan gugatan perbuatan melanggar hukum sebagaimana hakim di dalam memutus perkara menggunakan pendeketan judicial activism atas rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat, dari fakta yang menjadi dasar Putusan adalah: putusan hakim menggunakan pendekatan judicial activism atas dasar rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dalam Artikel ini Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum yang hanya meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Dengan mendasarkan Pasal 178 (3) Putusan Subsider: Hakim memutus perkara menuntut rasa keadilan yang ada padanya, (ex aequo et bono), Penalaran hukum hakim lebih diorientasikan, pada sikap dan tanggung jawab, menurut Pasal 5 (1) Hakim dan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim melakukan Penalaran Hukum Melalui Interpretasi Hukum yang didasarkan pada Kaidah Hukum, Moral, dan Sosial yang berlaku ditengah masyarakat.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Akibat Pemberi Sewa Dinyatakan Pailit Widi Widagdo Pri Wicaksono; Markus Suryoutomo
Jurnal Akta Notaris Vol. 2 No. 2 (2023): Desember: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v2i2.1240

Abstract

Pemberi Sewa yang mengalami kepailitan menimbulkan masalah serius bagi Penyewa, karena harta kekayaan, termasuk objek sewa, berada di bawah pengurusan dan pemberesan kurator setelah debitor pailit. Permasalahan utama adalah keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa yang telah dibuat sebelum kepailitan. Mahkamah Agung memberikan putusan berbeda, di mana pada Nomor 658 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, Penyewa diizinkan memanfaatkan objek sewa hingga perjanjian berakhir, namun putusan terbalik terjadi pada Nomor 78 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menetapkan bahwa kurator memiliki kewenangan dalam pemberhentian dan perpanjangan perjanjian. Perlindungan hukum untuk Penyewa yang dirugikan perlu dipertimbangkan setelah Pemberi Sewa dinyatakan pailit. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan mengacu pada data sekunder, primer, dan tersier, serta pendekatan studi pustaka dan analisis kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji keabsahan perjanjian sewa-menyewa setelah kepailitan Pemberi Sewa, menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian sewa menyewa pasca-kepailitan, dan menilai perlindungan hukum bagi Penyewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepailitan Pemberi Sewa mengakibatkan syarat subjektif perjanjian tidak terpenuhi, memungkinkan pembatalan perjanjian. Perbedaan putusan Mahkamah Agung menimbulkan ketidakpastian hukum, namun Perlindungan Hukum kepada Penyewa tetap ada berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Mereka diakui sebagai Kreditur Konkuren dengan hak pendaftaran tagihan dan keistimewaan tertentu, tanpa terikat jangka waktu pendaftaran tagihan secara umum.
Peranan Etika dan Sikap Bisnis Dalam Penerapan di PT Bank Central Asia, Tbk Tiara Eldawati; Widyarini Indriasti Wardani; Markus Suryoutomo
Notary Law Research Vol. 5 No. 2 (2024): Juni: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v5i2.1654

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran etika dan sikap bisnis dalam konteks penerapan di PT Bank Central Asia, Tbk (BCA). Sebagai salah satu bank terbesar dan terkemuka di Indonesia, PT BCA, Tbk memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa praktik bisnisnya mencerminkan standar etika yang tinggi dan sikap bisnis yang bertanggung jawab. Metodologi penelitian yang digunakan melibatkan pendekatan yuridis empiris yang komprehensif. Langkah pertama melibatkan tinjauan mendalam terhadap literatur yang relevan tentang etika bisnis dan sikap bisnis dalam industri perbankan, serta kerangka hukum yang mengatur praktik bisnis di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini akan melakukan wawancara mendalam dengan manajemen senior dan staf kunci di PT BCA, Tbk untuk memahami bagaimana etika diterjemahkan ke dalam keputusan bisnis sehari-hari dan bagaimana sikap bisnis mempengaruhi strategi perusahaan. Selain itu, analisis dokumen internal perusahaan akan dilakukan untuk memeriksa kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan oleh PT BCA, Tbk terkait dengan etika dan sikap bisnis. Data yang terkumpul dari wawancara dan analisis dokumen akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, memungkinkan identifikasi pola, tren, dan temuan kunci yang berkaitan dengan peran etika dan sikap bisnis dalam penerapan di PT BCA, Tbk. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana etika dan sikap bisnis di PT BCA, Tbk memengaruhi kinerja perusahaan dan citra mereknya. Temuan ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab di sektor perbankan Indonesia secara umum.
Sosialisasi Hukum Pertanahan Sebagai Upaya Pengabdian Masyarakat Di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang: Socialization of Land Law as Community Service Efforts in Ngadirgo Village, Mijen District, Semarang City Yulies Tiena Masriani; Suryoutomo, Markus; Saryana
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i1.698

Abstract

Land is fixed, does not change, so that land has a promising investment value for most people, this is due to the tendency for the price or selling value of land to continue to increase. The need for housing for the community has increased the sale and purchase of land, the process of legality in land certification has become crucial and needs to be understood carefully. Actualization of community service through outreach regarding land law in Ngadirgo Village, Mijen District, Semarang City has the aim of increasing knowledge of understanding and knowing the importance of land registration and increasing knowledge of understanding and knowing the benefits and functions of land registration. The socialization uses power point presentation media by dividing the method into 4 main components, namely: the lecture method, the interactive discussion method, the consultation method, and the evaluation method. With the socialization related to land law, the people of Ngadirgo Village, Mijen Sub-District gained adequate insight and understanding so that later they can take care of land certification independently so as not to cause problems in the future. The land certificate bleaching program is also one of the main topics related to the socialization of land law as an effort to provide legal certainty and legal protection of community land rights based on the principles of simple, fast, smooth, safe, fair, equitable, and open and accountable so as to increase the welfare and prosperity of the community. and the country's economy as well as reducing and preventing land disputes and conflicts.
Re-Examining The Construction Of Unnamed Hire Purchase Contracts For Motor Vehicles And Their Relationship With Leasing Simbolon, Edison Donauli; Nainggolan, Samuel Dharma Putra; Suryoutomo, Markus; Pakpahan, Elvira Fitriyani; Rahman, Kholilur
Socio Legal and Islamic Law Vol 1 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jssl.v1i2.20808

Abstract

The agreement is the right of every person to enter into an agreement, but entering into an agreement must see the rules or provisions governing the agreement so that the agreement is valid. The lease-purchase agreement is a creation of practice based on the principle of freedom of contract. Freedom of contract is not purely as free as possible, there are limitations in carrying out or making contracts. One of the limitations of the principle of freedom of contract is Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which lists several things that cannot be done in a contract. As a result, if this is done, the contract is null and void by law. Many lease agreements nowadays are agreements made unilaterally by the seller, which should have been made by both parties, what determines everything is that the seller and the consumer just have to agree and comply. This weak consumer position and cause many losses. It is this weak position that is exploited by the seller by imposing several things in the articles of the agreement such as taking back the unit if it does not pay without taking into account the payment made by the consumer beforehand. This research is a normative legal research that uses a statutory approach, a conceptual approach, and case approach that aims to find out the re-examination of motor vehicle lease-purchase agreement construction  
Legal Analysis of Copyright Dispute Resulution in the Creative Industries in the Digitalization Era Christina Bagenda; Markus Suryoutomo; Bambang Supriadi; Agnes Maria Janni Widyawati
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 1: January 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6785

Abstract

Copyright protection faces additional difficulties as a result of the creative industry's rapid development and growing digitalization. Large-scale copyright infringement result from the open and accessible nature of the internet, which permits the unapproved reproduction and distribution of creative works. In the digital age, resolving copyright disputes has become essential to creating a system that safeguards authors' rights and promotes the expansion of the creative sector. The purpose of this essay is to examine the legal ramifications of settling copyright disputes in the digital age creative business, as well as to pinpoint the difficulties encountered and workable remedies. This study examines the current dispute settlement procedures under Indonesian law using an analytical legal methodology. The study is anticipated to shed more light on how the law handles copyright disputes and make suggestions for enhancing copyright protection online.
Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Perspektif Kebijakan Kepolisian: Investigation of Violent Theft Crimes: A Police Policy Perspective Hamzah Mardiansyah; Kastubi; Agus Wibowo; Aribandi; Markus Suryoutomo
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7121

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) merupakan kejahatan yang sering menyebabkan dampak fisik dan psikologis yang berat bagi korban. Keberhasilan dalam penanganan kejahatan ini sangat bergantung pada efektivitas penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Penyidikan yang berkualitas dapat memastikan pelaku dibawa ke pengadilan dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya kepolisian dalam menangani kasus curas sudah cukup baik, namun berbagai hambatan teknis, sosial, dan kelembagaan masih menjadi tantangan yang signifikan dalam penyidikan kejahatan ini.
Liability in Traffic Accidents as an Unlawful Act Markus Suryoutomo, Husni Kurniawati, Amirah Dwi Subarkah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5857

Abstract

In criminal cases involving traffic accidents that result in fatalities, there is often an agreement between the victim or their heirs and the defendant (peace agreement). The content of the agreement basically states that after receiving monetary compensation from the defendant, the victim or heirs consider the accident as fate and will not pursue charges against the defendant. However, the settlement does not preclude the prosecution of the criminal case. Thus, the injured party in a traffic accident, once the criminal process is completed, can file a claim for compensation by the victim or the victim's family based on Article 1365 of the Civil Code. This research uses a normative juridical approach. Data collection and legal materials are gathered through the study of legal documents and legislation. According to Article 4 of Law Number. 34 of 1964 concerning the Road Traffic Accident Fund, road traffic victims who have received payment from the Life Insurance Fund do not forfeit their right to claim compensation from the cause of the accident or the party responsible for the actions that led to the accident. This can be done through a tort lawsuit by applying for material and immaterial compensation, provided that the amount they have received from PT. Jasa Raharja Loss Insurance is taken into account in determining the compensation to be paid.
Teori Hukum Moral dan Tindak Korupsi di Indonesia Tony Rachardiyanto; Markus Suryoutomo
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Desember : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum,
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/prosemnashuk.v1i2.7

Abstract

Corruption is a problem in every country. Corruption has a negative impact on the order of national and state life. Therefore, the United Nations has established the 2003 UN Convention Against Corruption which must be ratified by every country. Indonesia has a corruption problem that is no less complicated. Basically, every corruption is under the same authority, namely the use of office by individuals to benefit themselves or their groups by deviating from the oath of office and the law. Corruption, although considered soft power, its destructive power is no less than the threat of hard power, such as ongoing collective violent conflict, separatism, or even war. This reality will be exacerbated when corruption is carried out using the law as a tool. Become a perfect crime with the legal knowledge and power possessed. It is not surprising that the law is used as a tool of crime (law as a tool of crime) which can hide corruption in the policies that cover it. Most perpetrators of corruption come from the middle class or educated people. One group with higher education and a stable profession or career.
Legal Uncertainty and Its Implications for Innovation and Equality in Ride-Hailing Siti Mariyam; Arowosaiye, Yusuf Ibrahim; Markus Suryoutomo; Agus Wibowo
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 8 Issue 1 (2025) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transportation plays a vital role in national development and public welfare. However, regulating ride-hailing in Indonesia encounters significant challenges, particularly regarding legal certainty and fairness. This study investigates the complexity of legal uncertainty and inequality within the partnership framework of ride-hailing services. Using a normative legal approach comprising legislative, conceptual, and comparative methods, the study finds that overlapping laws, lack of uniform operational standards, and inconsistent law enforcement create legal ambiguity. Moreover, it identifies systemic inequalities in the ride-hailing partnership model, where drivers are in a structurally weaker position than platform companies. These imbalances are inadequately addressed under the current Civil Code, resulting in unfair fare systems, insufficient driver protection, and unequal licensing practices. The main findings indicate the need for clear and cohesive legal instruments that ensure equal legal standing for all stakeholders. The study contributes to legal scholarship by proposing a revised partnership model rooted in legal certainty and social justice principles. It recommends regulatory harmonization, restructuring the partnership framework to reflect equitable legal positions, and implementing responsive legal standards. These steps are essential for developing a fair, sustainable, and inclusive transportation ecosystem in Indonesia.
Co-Authors Ade Ari Gumilar Agnes Maria Janni Widyawati Agung Tri Atmojo Agus Wibowo Akrom, Akrom Amsari Damanik Anna Veronica Pont ANNISA SUSINTA Aribandi Arif Paria Musta Christina Bagenda Desy Kartika Ningsih Elvira Fitriyani Pakpahan Hamdani Hamzah Mardiansyah Hasibatul Isniar Sepbrina Pratiwi S Islam, Muhammad Saiful Kastubi Kholilur Rahman Kholilur Rahman, Kholilur Legowo, Mig Irianto Mahmuda Pancawisma Febriharini, Mahmuda Pancawisma Masriani . Mohammad Solekhan Nainggolan, Samuel Dharma Putra Saryana Satria, Adhi Putra Simbolon, Edison Donauli Siti Mariyam Siti Mariyam Siti Mariyam Sofia Lindgren Sri Murni Sumartini Dewi Supriadi, Bambang Tiara Eldawati Tony Rachardiyanto Widi Widagdo Pri Wicaksono Widyarini Indriasti Wardani Yusuf Ibrahim Arowosaiye