Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.514
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DE JURE Lentera Hukum DiH : Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Widya Yuridika Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Jurnal Notariil Awang Long Law Review Veteran Law Review LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan JURNAL RECHTENS Jurnal Hukum Acara Perdata Syntax Idea JURNAL ILMIAH ADVOKASI Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Justiciabelen Jurnal Supremasi Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Risalah Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Rechtenstudent Journal Batulis Civil Law Review Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal Equity of Law and Governance Jurnal Hukum Legalita Yuridika Trunojoyo Law Review Journal of Economic & Business Law Review HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Kenotariatan Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah RechtIdee IIJSE Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Acten Journal Law Review Jurnal Legislasi Indonesia JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Dyah Ochtorina Susanti
University Of Jember
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : JURNAL RECHTENS

 1 
Model Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Kurang dan Tidak Mampu (MKTM) dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Se-Eks Karesidenan Besuki Dyah Ochtorina Susanti
JURNAL RECHTENS Vol. 4 No. 1 (2015): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.108 KB) | DOI: 10.36835/rechtens.v4i1.108

Abstract

This study aims to find and analyze and provide an evaluation of the form of legal protection of the rights of the poor and can not afford (MKTM) in getting health care in general hospitals in the District of ex-Besuki, as well as to identify and analyze the general hospital faces and provide related solutions such constraints. The research results using qualitative research methods in particular in the form of case studies and field research (socio-legal) explains that this form of protection of the rights of the poor and can not afford (MKTM) in getting health care in general hospital in the district of ex- Besuki is in the form of services as stipulated in the Act and regulations set by each local government. Constraints in the delivery of health services is also a right of MKTM is the existence of human resources in the health sector (medical personnel) in each of the districts is still limited, in addition to the facilities (equipment) still terbats health so that not all patients are handled in hospital concerned. Related to this, if the hospital is not able to handle the patient, it will be referred to the hospital with more sophisticated tools.
Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris bagi Anak yang Dilahirkan pada Hubungan Sedarah Amalia Putri Vairus; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1020

Abstract

Abstrak Kewenangan notaris secara umum terdapat dalam Pasal 15 UUJN yaitu membuat akta otentik. Terkait kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris tidak diatur secara spesifik dalam Pasal tersebut yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan surat keterangan waris khususnya bagi anak yang dilahirkan pada hubungan sedarah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menemukan mengenai pengaturan ke depan terhadap kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan hak waris bagi anak yang dilahirkan pada hubungan sedarah (Anak Sumbang). Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan kedepan mengenai kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris bagi anak yang dilahirkan pada hubungan sedarah (Anak Sumbang) yang dikaji menggunakan teori kepastian hukum.   Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Surat Keterangan Waris, Anak Sumbang   Abstract In general, the authority of a notary is contained in Article 15 of the UUJN, namely making an authentic deed. Regarding the authority of a notary in making an inheritance certificate, it is not specifically regulated in the article which results in legal uncertainty in making an inheritance certificate, especially for children born in blood relations. The purpose of this study is to find out about future arrangements for the authority of a notary in making a certificate of inheritance rights for children born in incest (Sumbang Children). In this study, a normative juridical approach was used. The results of this study are the need for future arrangements regarding the authority of a notary in making a certificate of inheritance for children born in incest (Children Contribute) which is studied using legal certainty theory.   Keywords: Authority of Notary, Certificate of Inheritance, Donated Child
Prinsip Kepastian Hukum bagi Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Perkawinan Moh. Reza Dedi Putra; Dyah Ochtorina Susanti; Moh. Ali
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1026

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga. Permasalahan yang akan dibahas yaitu apakah perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga karena perjanjian perkawinan hanya sebagai upaya dalam melindungi kepentingan pihak yang membuatnya yaitu suami istri tanpa memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut, sehingga tidak tercipta suatu keadilan yang menjamin kepentingan para pihak. Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Pihak Ketiga, Prinsip Kepastian Hukum Abstract   The decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 allows the making of a marriage agreement while in the marriage bond of both parties with mutual consent. This creates legal uncertainty for third parties. The problem to be discussed is whether the marriage agreement made after marriage is in accordance with the principle of legal certainty for third parties. The purpose of this study is to find out that the marriage agreement made after marriage is not in accordance with the principle of legal certainty for third parties. In this study, a normative juridical approach was used. The results of this study are marriage agreements made after marriage are not in accordance with the principle of legal certainty for third parties because marriage agreements are only an effort to protect the interests of those who make them, namely husband and wife without paying attention to the interests of third parties involved, so that there is no justice that guarantees interests of the parties. Keywords: Marriage Agreement, Third Party, Legal Certainty Principle
Keabsahan Akta Hibah yang Dibuat oleh Ppat Bagi Anak Angkat Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris Haldin Perdana Putra; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1177

Abstract

Abstrak Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta hibah yang obyeknya tanah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik terkait perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Terkait itu, yang menjadi permasalahan apabila PPAT membuat akta hibah bagi anak angkat tanpa persetujuan salah satu ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan Keabsahan akta hibah yang dibuat oleh PPAT bagi anak angkat tanpa persetujuan salah satu ahli waris, apabila akta tersebut terbukti secara sah melanggar ketentuan perundang-undangan maka akta tersebut menjadi akta yang terdegradasi atau akta di bawah tangan bahkan menjadi batal demi hukum. Kata Kunci : Keabsahan, Akta Hibah, Anak Angkat Abstract Based on the provisions of Article 1 point 1 of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of the Position of the Land Deed Maker Official, the grant deed whose object is land is made by the Land Deed Making Official (PPAT) who has the authority to make authentic deeds related to legal actions regarding land rights or rights. property of the apartment unit. Related to that, the problem is when PPAT makes a deed of grant for adopted children without the approval of one of the heirs. The research method used is normative juridical. So that it can be concluded that the validity of the deed of grant made by PPAT for adopted children without the approval of one of the heirs, if the deed is proven to have legally violated the provisions of the law, the deed becomes a deed that is degraded or a deed under the hand and even becomes null and void by law.  Keywords: Validity, Deed of Grant, Adopted Child
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek yang Sesuai dengan Karakteristik Hak Merek Selvi Nurma Fitriani; Dyah Ochtorina Susanti; A’an Efendi
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i2.1783

Abstract

Hak Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, pada intinya menyatakan bahwa benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik bisa di jaminkan maupun dialihkan. Maka dari itu, isu hukum dalam penulisan ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan dan kepastian hukum kedepan bagi pemegang hak merek yang sesuai dengan karakteristik hak merek. Tujuan penelitian ini adalah menemukan hak merek sebagai hak alamiah atau hak hukum yang sesuai dengan karakteristik hak merek. Hasil penelitian ini Karakteristik hak merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu serta dapat dialihkan dengan membuat surat perjanjian atau lisensi kepada orang lain untuk menggunakannya, selanjutnya merek dalam hukum kebendaan yang melekat untuk dinikmati serta bisa dilihkan dengan jaminan, namun pada standart itu belum ada kepastian hukumya apabila debitor mengalami kredit macet, maka dibutuhkan perlindungan oleh negara berupa peraturan perundangan bersifat preventif yang dilakukan melalui pendaftaran merek.  Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Perlindungan Hak Merek Trademark right are exclusive rights granted by the state to brand owners, based on Article 499 of the Civil Code, in essence it states that objects are anything that can become objects of property. Therefore, the legal issues in this writing are, what forms of future legal protection and certainty for trademark rights holders are appropriate with trademark rights characteristics. The purpose of this study is to find trademark rights as natural rights or legal rights that are in accordance with the characteristics of trademark rights. The results of this research are the characteristics of trademark rights, namely the exclusive rights granted by the State to trademark owners who are registered for a certain period of time and can be transferred by making a letter of agreement or license to another person to use it, then the mark in material law is inherent to be enjoyed and can be changed by guarantee, but at this standard there is no legal certainty if the debtor has bad credit, then protection by the state is needed in the form of preventive legislation which is carried out through trademark registration.  Keywords: Intellectual Property, Brand Rights, Brand Right Protection   REFERENCES Agung Sudjatmiko, Perlindungan Hukum Hak Atas Merek, Yuridika, Vo. 15, No. 5, September – Agustus, 2000. Ari Wibowo, Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang yang Bersifat Keterangan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Junal Privat Law, Vol. VII, 2015. Asri Jayanto, Dewi, Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32, No. 3, 2017. Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 1997. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Caroline, Berkatini. 2017. Pengualifikasian Merek Sebagai Benda Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Untuk Dapat Dijadikan Objek Jaminan, Tesis. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan. Fajar Nurcahya Dwi Putra, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadao Perbuatan Pelanggaran Merek, Jurnal Ilmu Hukum, ISSN: 08538964. Gania Balqiz, Wizna, Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia, Jurnal of Judicial Review, ISSN 1907-6479, 2021. Hery Firmansyah. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Merek” Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek. Yogyakarta: Medpress Digital. I Ketut Markeling. 2016. Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda). Denpasar: Universitas Udayana. Khoirul Hidayah, Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 1, 2014. Muhammada Djumhana dan R. Djubaedillah. 2009. Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya bakti. Nur Aisyah, Lindatin Dwiatin, Kasmawati dengan Judul Penelitian Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Merek Dagang Antara Perusahaan dan Direktur, Fakultas Hukum, Pactum Law Journal Volume 1, No 01 (2017). OK Saidin. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. R Murjiyanto, Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Deklaratif ke Dalam Sistem Konstitutif), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vo. 24, No. 2, 2017. Raden Suryodiningrat. 2017. Pengantar Ilmu Hukum Merek. Jakarta: Pradnya Paramita. Ruslam, Surianto. 2009. Mendesaian Logo. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Sudargo Gautama. 2016. Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek Republik Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Sulastri, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Jurnal Yuridis, Vol. 5, No. 1, 2018. Tommy Hendra Purwaka. 2017. Perlindungan Merek. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Co-Authors A'an Efendi A. Junaidi Abdillah Aan Efendi Aan Efendi A’an Efendi Abdul Hafid Firdaus AHMAD SUHAIMI Ahmad Tholabi Ainun Najib Amalia Putri Vairus Ananto Setyo Utomo Andini , Pratiwi Pusphitho Anggita, Sheila Novia Arini Ayatik Aristanti, Diana Auliya Safira Putri Auliya Safira Putri Auliya Safira Putri Ayudya Rizqi Rachmawati Azzahra, Mutiara A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi Bakhouya Driss, Bakhouya Cahyaningrum, Lulik Tri Chairil Lailia Maharani Devayanti, Rania Ayang Dewi Indriani Dominikus Rato Dominikus Rato Dominikus Rato Efendi, A'an Efendi, Aan Efendi, A’an Eka Susylawati Eka Susylawati Elliani Sudjana Emi Zulaika Ermanto Fahamsyah FARAH NIZRINA AULIA Fendi Setyawan Fendy Setiawan Ferdiansyah Putra Manggala Firman Floranta Adonara Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Galuh Puspaningrum Haldin Perdana Putra Hamzah, Moh. Hayfa, Jessenia Helmi Septianto, Dea Herowati Poesoko, Herowati Honainah Honainah Jamilatus Sholihah Kinanty, Sastra Kris Kumala Sari, Nuzulia Kusumaningrum, Yuli Dinata Madani, Nadea Nur Shofia Maudyna Fitria Moh Aqil Syofiyullah Moh. Ali Moh. Ali Moh. Reza Dedi Putra Mohammad Arief Amrullah Mohammad Fasholli Nur Huda Nurfitria, Ida Nurhayati Nurhayati Nuri Hidayati Nury Khoiril Jamil Nuzulia Kumala Sari Nuzulia Kumala Sari Nuzulia Kumala Sari Poesoko, Felly Felmmy Dwi Renaningtyas Putra, Ido Gustiawan Putri, Auliya Safira Putri, Rita Ristyanda Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi Rahayu, Siti Ayu Rahmadi Indra Tektoka Rahmadi Indra Tektona Rahmadi Tektona Ramadani, Mohammad Fadli Restu Adi Putra Selvi Nurma Fitriani Shoimah, Siti Nur Sholihah, Jamilatus Siti Ayu Rahayu Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Slamet Ervin Iskliyono SRI ASTUTIK Suci, Ivida Dewi Amrih Sudarsono Suhariningsih Suparman Suparman Suwardi Suwardi Suwardi Tektoka, Rahmadi Indra Widiyanti, Ikarini Dwi Yuli Dinata Kusumaningrum Yusuf Ibrahim, Muhammad