Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

7.398

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas Jurnal Notariil KERTHA WICAKSANA International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Aktual Justice POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia

Dewa Gde Rudy

Faculty Of Law, Udayana University

Author-ID : 2917841

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 185 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

7 8 9 10 11

KEWENANGAN KURATOR DALAM MENGURUS DAN MENGUASAI ASET “DEBITOR PAILIT” Kadek Indra Dewantara; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.934 KB)

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Undang Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Pasal 69 angka 1 mengatur bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan yang dimaksudkan “pengurusan harta pailit” maupun “pemberesan harta pailit”. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tugas dan kewenangan dari kurator berdasarkan UU Kepailitan serta apakah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kurator wajib mendapatkan persetujuan hakim pengawas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tugas dan kewenangan kurator serta dalam melaksanakan tugasnya kurator memerlukan persetujuan hakim pengawas atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan konseptual (Conceptual approach). Hasil analisis dalam Undang Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengatur terkait dengan tugas dan kewenangan dari kurator namun terdapat beberapa Pasal yang mengatur bahwa tugas atau kewenangan dari kurator diperlukan persetujuan dari hakim pengawas dan Pasal lainnya untuk tugas atau kewenangan kurator tidak diatur dengan jelas apakah kurator dalam menjalankan tugasnya diperlukan persetujuan hakim pengawas. Kata Kunci: Kurator., Debitor Pailit., Hakim Pengawas.

KEPASTIAN HUKUM KEBIJAKAN PENGUPAHAN KARYAWAN INDUSTRI PERHOTELAN BERDASARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM DI MASA PANDEMI COVID-19 Gusti Ngurah Surianto; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji kepastian hukum kebijakan pengupahan berkaitan dengan kebijakan upah minimum pada karyawan industry perhotelan selama pandemic covid-19 dan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait pengupahan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undngan dan pendekatan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan upah minimum merupakan suatu keharusan meskipun adanya ketentuan perubahan besaran dan cara pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh pada ‘Surat Edararan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19’. Hasil penelitian juga menunjukan jika terjadi penrselisihan hubungan industrial terkait pengupahan harus diselesaikan melalui perundingan bipatrit, jika tidak berhasil dapat dilakukan mediasi, konsoliasi atau arbitrase, dalam hal hain dapat juga ditempuh jalur litigasi dengan melayangkan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. This research aims to review the legal certainty of wage policies related to minimum wage policies on hospitality industry employees during the covid-19 pandemic and efforts to resolve industrial relations disputes related to wages. This research uses normative research methods with a statutory approach and a legal concept approach. The results showed that the implementation of the minimum wage is a must despite the provisions of changes in the amount and way of payment is made in accordance with the agreement between employers and workers / workers in ‘the Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number M / 3 / HK.04 / III / 2020 year 2020 on Protection of Workers / Workers and Business Continuity in the Framework of Prevention and Countermeasures of Covid-19’. The results also showed that if there is an industrial relations dispute related to wages must be resolved through bipatrit negotiations, if it is not successful can be done mediation and console or pursue litigation by filing a lawsuit to the industrial relations court.

URGENSI PENDAFTARAN HAK MEREK DALAM RANGKA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ORGANISASI PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE Moh Amirul Afifullah; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan artikel ini bertujuan agar masyarakat umum mendapatkan pengetahuan hukum dan lebih memahami tentang hak kekayaan intelektual mengenai pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual suatu organisasi pencak silat di mata hukum serta apa akibat hukumnya bila pendaftaran itu tidak dilakukan. Metode yang digunakan dalam penulisan studi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normative, melalui beberapa pendekatan dengan pendekatan perudang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual sangatlah penting, khususnya dalam hal ini tentang adanya pendaftaran suatu hak kekayaan intelektual dalam organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate hingga pada akhirnya dikeluarkannya sebuah putusan kasasi oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021, yang sebelumnya telah dikeluarkan putusan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby, dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 217/G/2019/PTUN-JKT. The purpose of this study was to provide the general public with legal knowledge and a better understanding of intellectual property rights regarding the importance of registering the intellectual property rights of a pencak silat organization in the eyes of the law and what are the legal consequences if the registration is not carried out. The method used in writing this study was a normative research method, through several approaches with a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. The results of the study indicated that intellectual property rights are very important, especially in this case regarding the registration of a the intellectual property rights from the Persaudaraan Setia Hati Terate Pencak Silat organization until finally the Supreme Court issued a decision on cassation with the decision Number 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021, previously issued a decision by the Surabaya District Court with a decision Number 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby, and by the Jakarta District Administrative Court with a decision Number 217/G/2019/PTUN-JKT.

AKIBAT HUKUM KEPAILITAN DEBITUR TERHADAP HAK EKSEKUSI BENDA JAMINAN OLEH KREDITUR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN Komang Ayu Ananda Putri; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan artikel ini yaitu memahami kedudukan dan konsekuensi adanya putusan pailit debitur dari pengadilan pada penerapan hak eksekusi benda jaminan oleh kreditur separatis. Studi ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah norma hukum yang terkandung dalam perundang-undangan. Hasil dari studi menerangkan bahwa kreditur separatis dalam Undang-Undang Hak Tanggungan diberikan kedudukan sebagai kreditur preferen yang memiliki kewenangan dalam mengeksekusi sendiri objek hak tanggungan, sedangkan Undang-Undang Kepailitan memberikan kreditur separatis kedudukan yang diutamakan namun terdapat pembatasan dalam hak eksekusinya. Sehingga kreditur separatis tetap memiliki hak tanggungan serta tetap memiliki hak prefensi dalam eksekusi objek hak tanggungan meskipun pengadilan telah menjatuhkan putusan pernyataan pailit. Namun pelaksanaan hak eksekusi kreditur akan mengalami penangguhan selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan pailit debitur diucapkan. The purpose of this article is to study about legal position and consequences of the debtor's bankruptcy decision from the court on the implementation of the right to execute guarantee rights by the separatist creditor. This study used normative legal research method by examining the legal norms contained in the legislation. The result of the study indicates that the separatist creditor in the Mortgage Act is given the position of the preferred creditor who has the authority to execute the mortgage object’s own, whereas the Bankruptcy Act gives the separatist creditor a priority position but there are restrictions on the right of execution. So that the separatist creditors still have mortgage rights and still have the right of preference in the execution of mortgage objects even though the court has handed down a bankruptcy declaration decision. However, the execution of the creditor’s right of execution will be suspended for 90 (ninety) days after the debtor's bankruptcy decision is pronounced.

KEABSAHAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD) DI INDONESIA I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang digunakan penulisan jurnal ini yang digunakan, yang mana dalam metode ini artinya hukum diposisikan sesuai atau disamakan dengan sistem norma. Terdapat beberapa bahan hukum yang sifatnya primer dan sekunder dalam penyelesaian jurnal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan membahas tentang transaksi elektronik, literatur, dan jurnal hukum. Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan statute approach atau pendekatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukan bahwa dengan memperhatikan Peraturan Dewan Anggota Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran dan KUHPerdata khususnya dalam Pasal 1320, Transaksi Elektronik dengan menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya dapat dikatakan memiliki keabsahan hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi elektronik ini adalah lahirnya keadaan hukum baru, kemudian lenyapnya keadaan hukum tersebut, jika pembeli dan penjual sudah memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya. The normative research method is the research method used in writing this journal, which in this method means that the law is in accordance with or equated with the norm system. There are several primary and secondary legal materials in the completion of this journal, namely the laws and regulations that regulate and discuss electronic transactions, literature, and legal journals. In writing this journal, the author uses a statutory approach or an approach by taking into account the laws and regulations. The results show that by observing the Regulation of the Board of Governors Number 21/ 18/ PADG/2019 concerning the Implementation of the National Standard for Quick Response Codes for Payments and the Civil Code, especially in Article 1320, Electronic Transactions using QRIS as the payment method can be said to have legal validity. The legal consequences arising from this electronic transaction are the state of the birth of a new law, then the disappearance of that legal situation, if the buyer and seller have fulfilled their obligations and obtained their rights.

PERDAGANGAN PRODUK SHARE IN JAR YANG TIDAK BERLABEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM MEREK Ni Wayan Padma Dewi; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p03

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji serta memahami lebih dalam mengenai praktik perdagangan produk share in jar yang tidak berlabel di Indonesia. Penulisan artikel ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana pengaturan perdagangan barang yang tidak berlabel di Indonesia dan perlindungan hukum pemilik merek atas produknya yang dijual secara share in jar. Artikel ilmiah ini"menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum. Metode pendekatan"tersebut digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan terkait untuk dapat memecahkan permasalahan yang diangkat. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan barang yang tidak berlabel di Indonesia belum diatur secara spesifik. Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini hanya mengatur mengenai kewajiban untuk pencantuman label pada barang yang dijual di wilayah Indonesia. Perdagangan produk share in jar yang tidak berlabel salah satunya dapat dilihat dalam bentuk skin care. This paper was written with the aim of studying and understanding more deeply about the practice of trading in unlabeled share in jar products in Indonesia. The writing of this article raises the issue of how to regulate trade in unlabeled goods in Indonesia and the legal protection of brand owners for their products which are sold on a share in jar basis. This scientific article uses a normative research method and uses a statutory approach and a legal concept analysis approach. This approach method is used to analyze related regulations in order to be able to solve the problems raised. The results of the study show that the arrangement of unlabeled goods in Indonesia has not been specifically regulated. The current laws and regulations in Indonesia only regulate the obligation to attach labels to goods sold in the territory of Indonesia. Trade in share in jar products that are not labeled can be seen in the form of skin care.

PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN MELALUI CESSIE Buda Astawa, I Kadek Alit; Rudy, Dewa Gde
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p15

Salah Satu cara penyelesaian kredit perbankan adalah melalui pengalihan piutang secara Cessie oleh bank sebagai kreditur lama kepada kreditur baru. Tujuan dari penelitian ini adalah disamping untuk mengetahui bentuk perjanjian pengalihan piutang tersebut, juga untuk mengetahui tentang keabsahan dan kekuatan mengikat pengalihan piutang secara Cassie itu bagi debitur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan piutang secara Cassie dilakukan dengan Akta Otentik atau Akta dibawah tangan yang selanjutnya disebut Akta Cessie. Pengalihan piutang secara Cessie tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum dan kekuatan mengikat apabila tidak diberitahukan atau disetujui secara tertulis oleh debitur. One way of resolving bank credit is through a Cessie receivables trial by the bank as an old creditor to a new creditor. The aim of this research is, apart from finding out the form of the transfer of receivables agreement, it is also to find out about the validity and binding force of Cassie's transfer of receivables for the debtor. This research was conducted using normative legal research methods, which use a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the transfer of receivables by Cassie was carried out with an Authentic Deed or Private Deed, hereinafter called the Cessie Deed. The transfer of receivables by way of Cessie has no legal consequences and binding force if it is not notified or approved in writing by the debtor.

Co-Authors A A Bramahasta Pramana A A Sri Indrawati A. A. Gede Agung Dharma Kusuma A. A. Sri Indrawati A.A Gede Agung Darmakusuma A.A Sri Indrawati A.A. Gede Agung Dharmakusuma A.A. Sri Indrawati Adnyani, Ni Luh Putu Sri Agung Brahmanda Yoga Agus Fahmi Prasetya Ahmad Rosidi Aminuyati Anak Agung Ayu Manik Pratiwiningrat Anak Agung Dalem Jagat Krisno Anak Agung Gde Kusuma Wardana Anak Agung Hari Narayana Anak Agung Istri Anom Sinta Wedaswara Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata Anak Agung Ngurah Dinda Putra Narendra Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawan Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Angelina Putri Suhartini Ari Agung Satrianingsih Arrely Syamsa Kartika Bagus Gede Ardi Artha Prabawa barusu, yogi nugraha Bella Eunika Buda Astawa, I Kadek Alit Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Istri Brahmi Putri Biya Dely Bunga Sarasvita Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Adelia Pebriyanti Putri Dewa Ayu Budiartini Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putu Andina Novianta Dewa Ayu Putu Dian Permatasari Dewa Gde Ary Wicaksana Dewa Gede Angga Sumanjaya Dewa Made Delha Saputra Asuntya Dewi, Cokorda Istri Sita Diah Iswari, Desak Ayu Intan Elfrin Sagita Christ Dharny Manurung Enda Lorenza Br Tarigan Girsang Fabian Margiano Alexander Latubatara Gede Bagus Adhi Prasadana Gede Irwan Mahardika Gede Parartha Gede Resa Ananda Gede Yudhi Sutrisna Gusti Ngurah Surianto Habibatul Aliyah Halawa, Yolanda Aniska Hardy Pranata Hendra Gita Dharma Here Bessie, Jayvenson Christopher Dellano Hermanto, Bagus I D. A. D. Mayasari I Dewa Ayu Dwi Mayasari I Dewa Gede Agung Dhira Natsya Ora I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga I Dewa Gede Eka Dharma Yuda I Dewa Gede Wira Mahardika I Dewa Made Adhi Hutama I G Ngurah Vinanta Diputra Kelakan I Gede Andy Diatmika I Gede D.E. Adi Atma Dewantara I Gede Manik Askare I Gede Yusa I Gst. Ag. Tirta Sari Dew I Gst. Ayu Puspawati I Gusi Made Agus Putra Yuda I Gusti Agung Bagus Putu Editya Hambarsika I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata I Gusti Agung Putri Maha Dewi I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Bagus Wijaya Negara I Gusti Gumanti Adi Darma I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra I Gusti Ngurah Krisna Suryana I Gusti Ngurah Wira Prabawa I Kadek Alit Buda Astawa I Kadek Dwi Gemilang I Kadek Yudana Billy Aryambau I Ketut Arjuna Satya Prema I Ketut Markeling I Ketut Surya Buana I KETUT WESTRA I Komang Heryawan Trilaksana I Komang Heryawan Trilaksana I Made Arief Mahrdyan I Made Dedy Priyanto I Made Yudana I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Restuin Mangdalena I Nyoman Sirtha I Putu Gde Sumantri Wikarma Putra I Putu Iwan Kharisma Putra I Putu Wira Prasetya I Wayan Suatmaja Mimba I. M. D. Priyanto I. M. Sarjana I.B. Gede Agung Suryaningrat I.K. Westra Ida Ayu Dwi Weda Astuti Ida Ayu Surya Kencana Dewi Ida Bagus Gede Partha Suwirya Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Prawira Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Suardhana Wijaya Intiara Filla Harlita Irma Suryanti Kadek Ayu Dwi Ningsih Kadek Ayu Sri Cempakasari Kadek Chedi Sinar Amanda Kadek Indra Dewantara Kadek Setiadewi Kadjar, Gde Arya Brian Ketut Braditya Pradnyana Putra Ketut Hari Purnayasa Tanaya Ketut Rai Setiabudhi Ketut Sandhi Sudarsana Khrisna Dinatha Komang Adi Murti Pranata Komang Ayu Ananda Putri Komang Gede Indra Parisuda Komang Pradnyana Sudibya Laritmas, Selfianus Leonita Citriana Putri Liabrintika Oktaviani Gunawan Lily Karuna Dewi Luh Ayu Adi Wardani Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi KST Luh Suni Muci Paryani Luthfi Novansa Putra Made Agra Kumaradhika Made Ayu Gita Lestari Made Dwi Pranata Made Hendra Pranata Dharmaputra P. Made Topan Antakusuma Made Winda Diantika Sari Meliandriani, Komang Mia Wijayanti Ekalandika Moh Amirul Afifullah Moh Ariq Fauzan Mutia Rizkiana Nessya Nindri Sari Ngakan Ketut Dunia Ngurah Pradita Putra Ni Gusti Lidya Stephanie Ni Ketut Lilik Purnama Dewi Ni Ketut Pradnyawati Ni Komang Ayu Noviyanti Ni Komang Ayuk Tri Buti Apsari Ni Komang Lia Hariana Ni Komang Theda Febrina Subagia Ni Luh Anggun Ari Pertiwi Ni Luh Gede Dini Rahyuni Septiana Ni Luh Wayan Kori Agustini Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Nengah Ayu Putri Darsani Ni Nyoman Dianita Pramesti Ni Putu Maya Kartika Dewi Ni Putu Purwanti Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Ni Wayan Padma Dewi Nyoman Angga Dharma Utama Nyoman Riela Pricilia P. D. Y. Utami P. Yogantara P.S. Sumadi Pande Putu Frisca Indiradewi Putri Febyana Br. Surbakti Putu Alvin Janitra Putu Ayu Filri Regeena Sutawan Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Dian Kusuma Wardani Putu Dyva Dhamahadi Yadnya Putu Eka Krisna Sanjaya Putu Hartawiguna Yasa Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P. Putu Mahanta Pradana Putra Putu Pogy Kusuma Putu Suindra Wiranata Putu Surya Mahardika R.A.R Murni Rantika Andreani Rosia Luckyani Sidauruk Sari Dewi, Ni Komang Ayu Novita SARI, SUSANTHY PUSPITA Selvi Marcellia Shafira Rahmania Anindita Soraya Taufik Suartra Putrawan Suatra Putrawan Tasya Adella Dewi Teja, Nyoman Suekhrisna Tri Aditya Winata Umi Aliffa Verjenia Beatriks Regon Willy Jayandi Parasian Sinaga Wira Dhita Kusuma Wirya Iswari Krisnanda Bhagavata Yohanna Feryna Zuraida Saroha Handayani

Title Search

Found 107 Documents Search Journal : Kertha Semaya

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 107 Documents
Search
Journal : Kertha Semaya