Claim Missing Document
Check
Articles

Sosialisasi Bahaya Sampah Bagi Lingkungan Kepada Siswa Sekolah Dasar Kadek Januarsa Adi Sudharma; Putu Adi Saskara Putra
GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2023): GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM IKIP PGRI Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/gervasi.v7i2.5364

Abstract

Pemahaman bahaya sampah sejak usia dini sangat penting untuk dilakukan karena sampah menjadi masalah di berbagai wilayah. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 1 Jatiluwih tentang bahaya sampah bagi lingkungan dan upaya penanganan sampah untuk dapat diterapkan di lingkungan sekitar. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu tahapan observasi, wawancara, sosialisasi, implementasi dan evaluasi. Pengabdian ini diikuti oleh seluruh siswa SDN 1 Jatiluwih. Hasil dari pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman siswa tentang bahaya sampah untuk lingkungan sekitar dan siswa dapat membedakan sampah organik dan nonorganik serta memahami upaya dalam penanggulangan sampah.
EDUKASI MENDORONG PARTISIPASI AKTIF PENYANDANG DISABILITAS GUNA MENCEGAH GOLPUT DI DESA SANUR KAJA Kadek Januarsa Adi Sudharma; Ni Putu Winda Trisna Utami
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i2.8975

Abstract

Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Tingginya partisipasi menjamin legitimasi pemerintahan dan perlindungan hak pilih warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 di Desa Sanur Kaja sangat penting karena nantinya akan memiliki dampak kepemimpinan yang berkualitas. Terlebih partisipasi dalam penyandang disabilitas yang dilihat dari beberapa research memiliki jumlah partisipasi yang sangat minim. Dalam upaya untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemilu dan melakukan sebuah program pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan literasi pemilu 2024 kepada masyarakat penyandang disabilitas. Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan Program Kerja dalam rangka Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan judul “Edukasi Mendorong Partisipasi Aktif Penyandang Disabilitas Guna Mencegah Golput Desa Sanur Kaja. Metode yang digunakan yaitu sosialisasi berkunjung ke rumah warga penyandang disabilitas yang dimana pengabdian ini di laksanakan dengan mitra penduduk di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Hasil dan analisis menunjukkan kegiatan ini berhasil mengedukasi warga penyandang disabilitas mengenai partisipasi aktif mereka dalam pemilu 2024 dan meningkatkan kesadaran warga penyandang disabilitas untuk menggunakan hak suaranya.
Legal protection for copyright holders of commercialized remix song cover version Gorda, AAA. Ngurah Sri Rahayu; Artami, Ida Ayu Ketut; Antari, Putu Eva Ditayani; Sudharma, Kadek Januarsa Adi; Vaisile Moisa, Robert
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 30 No. 1 (2022): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v30i1.17034

Abstract

Copyright is legal and registered work. a copyright holder has two exclusive rights: economic and moral rights. A song or music copyright is one of the copyrights in the realm of art. However, there have been several copyright infringements in the music industry recently, and the cover version of a song is one of many. Many performers cover songs without the consent of original composers. They also sell and buy the music, which has obviously taken away the creator's economic and moral rights. As a result, legal protection for composers is required to prevent future instances of copyright infringements of music. The objective of this study is to determine the legal protection afforded to copyright holders of the commercialized version of a cover song, as well as the purposeful conclusion of the case involving the marketed version of the covered song. This research employed a normative approach based on literature. This study's technical analysis employed descriptive - qualitative methods. Two types of legal protection for songwriters constitute preventative and repressive protection, where the former is achieved by registering works held by the Directorate General of Intellectual Property Rights and undertaking public awareness campaigns emphasizing the significance of copyright recognition. Meanwhile, repressive protection is sought by filing a civil complaint, and criminal charges to the District Court. There are two options to resolve copyright issues over songs: in court or outside court, where the litigation process involves filing a case to the district court, and the non-litigation process may require negotiation.
Potential of Tri Eka Buana Village as an Arak Tourism Village through the Creative Tourism Concept in Karangasem Regency Wisudawati, Ni Nyoman Sri; Sudharma, Kadek Januarsa Adi
Journal of Indonesian Tourism and Development Studies Vol. 11 No. 2 (2023)
Publisher : Graduate School, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jitode.2023.011.02.01

Abstract

This study aims to describe the potential of Tri Eka Buana village as a tourist destination producing Arak through the application of creative tourism in terms of tourist activities or a place that produces Arak. The research uses qualitative study and field research to find the potential of Tri Eka Buana as a creative tourist destination. We identified the potential of Tri Eka Buana village and then explored the contribution of the local community to develop the village as a creative tourism destination. We also assessed the perception of the community leaders and community who play role in the development of tourism activities in Tri Eka Buana village.  In the first stage for the result, the potential of Tri Eka Buana village is very supportive in developing as a creative tourism destination with the characteristic of Arak village. It is supported by the natural and socio-cultural environment that is still well maintained in the globalization era. The second stage of the result is about the contribution of the local community to support Tri Eka Buana village as a creative tourism destination obtained through in-depth interviews with the village head, Arak farmers, and owner of Arak production.  These investigations identify the role of all levels of society in developing the Tri Eka Buana villages as creative tourism destinations. Another result implied that not only the role of local communities but also the role of the local government is needed for development and sustainability. Keywords: Arak (authentic local beverage), Creative tourism, Tourism village.
Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Kesalahan Pencantuman Identitas Pembeli pada Akta Jual Beli di Kabupaten Tabanan Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Gusti Ayu Julia Maharani; Putra, I Nyoman Arya Sutaprawira
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1828

Abstract

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengkaji tentang hukum yang berkaitan dengan Akta Jual Beli dan PPAT terkhusus terhadap tanggung jawab yang harus dilakukan oleh PPAT ketika melakukan kesalahan dalam penulisan nama pembeli dalam akta jual beli. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dapat diberikan oleh PPAT apabila terjadi kesalahan pencantuman identitas pembeli pada akta jual beli ?. penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris yang mana data di kumpulkan melalui dua cara yaitu 1. Teknik studi dokumen dan 2. Teknik wawancara yang berlangsung di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah I Gustti Agung Dhenita Sari, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Jalan Teratai No. 30b, Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. Data yang telah terkumpul kemudian kembali di analisis menggunakan Teknik Deskripsi Kualitatif. Adapun hasil yang di dapat dari penelitian menyatakan bahwa Pertanggungjawaban hukum terhadap kesalahan pencantuman identitas pada Akta Jual Beli yang dapat diberikan oleh PPAT I Gusti Agung Dhenita Sari, S.H., M.Kn., di Kabupaten Tabanan ada beberapa jenisnya antara lain: 1. Penyelesaian melalui mediasi, 2. Penyelesaian melalui abirtase, 3. Penyelesaian melalui renvoi dan terakhir jika akta sudah ditulis maka yang dapat dilakukan adalah melakukan perbaikan kesalahan tulis yang terdapat bada akta.
Program Coporate Social Responsibility (CSR) dalam Kesejahteraan Karyawan Swiss-Belresort Watu Jimbar Firdaus, Angelica Deftari Firdaus; Sudharma, Kadek Januarsa Adi
CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Ilin Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/caradde.v7i1.2078

Abstract

Swiss-Belresort Watu Jimbar dengan fokus pada program Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditujukan untuk karyawan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah sering terjadinya miskomunikasi antar karyawan, yang berdampak negatif pada efisiensi operasional dan kepuasan kerja. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk menangani masalah tersebut melalui program pelatihan dan pengembangan (training and development). Program ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki komunikasi antar karyawan, tetapi juga sebagai media pengembangan diri bagi setiap karyawan, sehingga dapat membuka peluang karir yang lebih baik di masa depan. Dengan implementasi program ini, diharapkan karyawan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, dan profesionalisme, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keterampilan komunikasi karyawan dan kepuasan kerja, serta potensi pengembangan karir yang lebih baik bagi karyawan.
IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN PADA KONTRAK KERJA BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS YANG DITERAPKAN OLEH YAYASAN NIRLABA DI PROVINSI BALI Sudharma, Kadek Januarsa Adi
Jurnal Panorama Hukum Vol 2 No 2 (2017): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.15 KB) | DOI: 10.21067/jph.v2i2.1977

Abstract

Terjaminnya kesamaan hak dan kedudukan penyandang disabilitas dalam dunia kerja seperti yang telah diatur dalam UU Penyandang Disabilitas, ternyata tidak disertai dengan pelaksanaannya di lapangan.Disabilitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengebiri atau mengeliminasi para penyandang disabilitas dalam memperoleh hak atas pekerjaan atau haknya selama bekerja, sebagaimana hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk memperkecil kemungkinan adanya diskriminasi maka perlu dilakukan penelaahan lebih mendalam mengenai implementasi Asas Keseimbangan pada kontrak kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas yang diterapkan oleh yayasan nirlaba di Provinsi Bali.Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Implementasi asas keseimbangan pada kontrak kerja penyandang disabilitas telah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari perlakuan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam yayasan nirlaba di Bali telah diakomodasi hak-hak pekerjanya, dikarenakan seluruh peraturan perundang-undangan telah diimplementasikan melalui wujud kontrak kerja yang telah sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat SeteIah Perkawinan BerIangsung Bagi Perkawinan Campuran Di Indonesia Sudharma, Kadek Januarsa Adi; Adhyaksa, Ni Kadek MeiIy
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v8i1.8172

Abstract

Perjanjian perkawinan dipakai untuk mengatur hal yang dirasa perlu untuk diatur melalui suatu perjanjian dalam sebuah perkawinan. Hal ini dilakukan sebagaimana bertujuan untuk menghindari persoalan yang nantinya timbul dari perkawinan. Permasalahanan yang terjadi diperlukan solusi untuk mengatasi hal yang timbul, maka adanya perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap pasangan. Pemberlakukan perpanjangan waktu yang diberikan untuk dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi sebuah alternatif  jika sejak perkawinan itu belum membuat perjanjian kawin. Perkawinan campuran memerlukan dibuat perjanjian perkawinan sebab akan bergantung kepada hak sebagai seorang masyarakat Indonesia untuk dapat dipertahankan. Konsekuensi perkawinan campuran menjadi isu yang menarik dibahas dikarenakan terdapat beberapa hal yang dapat ditelusuri dari terbentuknya perkawinan campuran. Melalui tulisan ini yang akan membahas terkait pembuatan perjanjian kawin dibuat setelah adanya hubungan perkawinan atas pasangan perkawinan campuran. Tulisan ini dilakukan menelaah dari penulisan hukum normatif yang selanjutnya dikaitkan dengan aturan hukum serta contoh putusan kasus oleh hakim untuk penetapan.
SISTEM PERHITUNGAN BIAYA ADMINISTRASI PADA KANTOR NOTARIS CATURYANI MAHARNI PARTYANI,SH.,M.Kn: ADMINISTRATIVE COST CALCULATION SYSTEM AT THE NOTARY'S OFFICE CATURYANI MAHARNI PARTYANI, SH., M.Kn Adi Sudharma, Kadek Januarsa; Nur Shadrina, Salsabila
VYAVAHARA DUTA Vol 19 No 2 (2024)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v19i2.4003

Abstract

As a state governed by law, Indonesia has an obligation to provide protection and equal access to justice for all its citizens, including persons with disabilities. This report examines the efforts of the Bali High Prosecutor's Office in optimizing legal services for persons with disabilities, in accordance with Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Through research using observation and interview methods, steps taken and challenges faced were identified. Although the Bali High Prosecutor's Office has made significant efforts based on Guideline Number 2 of 2023, challenges such as a lack of accessible infrastructure, limited legal understanding among persons with disabilities, and a shortage of trained human resources still exist. Therefore, further strategies are needed to ensure equal treatment for persons with disabilities before the law, including increasing training for law enforcement officials and improving more inclusive facilities. This journal is expected to serve as a guide for other institutions in developing more disability-friendly legal services.  
The Right to be Forgotten: Regulation of Personal Data Deletion in Indonesia Ardi Prabasari, Ni Kadek Dhea; Adi Sudharma, Kadek Januarsa; Angelo, Michael
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 3 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i3.3291

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the regulation of personal data deletion in Indonesia as a form of protection for the right to be forgotten, and subsequently, the process of personal data deletion that exists in Indonesia. This paper discusses in detail the right to be forgotten. The research method used in this paper is normative legal research. It employs a conceptual approach and a legislative approach. The exploration of legal materials is conducted through document studies. The analysis in this paper is qualitative. The results of this research explain that the concept of the "right to be forgotten" refers to the individual's ability to request the deletion of their personal data from public databases, particularly information that could harm their reputation, privacy, or even social life. In the context of the European Union, this concept is outlined in Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Article 7 emphasizes the importance of respecting private and family life, which is a fundamental aspect of human rights. Meanwhile, Article 8 asserts the protection of personal data, stating that data must be processed fairly and for specific purposes, based on consent or a legitimate legal basis. The process of personal data deletion in Indonesia currently lacks specific regulations, thus relying on agreements between personal data owners and data controllers, in accordance with the principle of pacta sunt servanda.
Co-Authors A.A. Ayu Intan Puspadewi Abd. Rasyid Syamsuri Adhitya, Sang Putu Dimas Adhyaksa, Ni Kadek MeiIy Adibah, Mawar Farah Agus Putu Abiyasa Anak Agung Alit Satya Prananda, S.H. Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Angelo, Michael Aninda Allayna Sururi Irawan Anindia Putri, Adinda Trisya Antari, Putu Eva Ditayani Ardi Prabasari, Ni Kadek Dhea Ari Rama, Bagus Gede Arista Putri, Putu Della Artami, Ida Ayu Ketut Asefa, Rahel Ayu Meiranda Bagus Gede Ari Rama Desak Putu Widiati Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Yeni Asmari Dewi, Ni Putu Sukma Dheanatul Islamiyyah Diah Pitaloka, Ni Kadek Intan Fernanda, Bagus Hoiru Finezea, Senja Firdaus, Angelica Deftari Firdaus Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ayu Julia Maharani I Kadek Widi Pranajaya I Komang Trisna Sugiarta I Made Wiray Darma I Ngurah Made Arya Putrawan Sudana I Putu Edi Rusmana Ida Bagus Agung Andhika Putra Irlanda, Astrina Putri jesslyn, chlaresta Kadek Julia Mahadewi Komang Ratih, Dewa Ayu Luh Febby Liamitha Made Widya Prasasti Mahendra, I Gede Yudi Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri Mario Binsar Martua Sihombing Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Ni Kadek Marlita Erdiana Putri Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Komang Nayati Sukma Dewi Ni Luh Mita Juniari Ni Made Diah Karisma Rustanti Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Winda Trisna Utami Nur Shadrina, Salsabila Pidada Rurus, Ida Ayu Tyara Pipin Carolina BR Barus Pramana, Putu Arya Aditya Putra, I Gede Ryan Mahendra Putra, I Nyoman Arya Sutaprawira Putra, Komang Satria Wibawa Putri, A.A.Sg. Manik Maharani Putri, Kesari Pringga Juwita Sedana Putu Adi Saskara Putra Putu Ngurah Dhimas Pratama Sanjaya Rachella, Baby Satrio Wahyu Sri Pamungkas Shadrina, Salsabila Nur Soenartha, Kevin Varrisco Christoven Sukadana, Dewa Ayu Putri Vaisile Moisa, Robert Widiawan, I Putu Arya Restu Wijaya, Gst. Ngr. Pt. Arya Kusuma ⁠Anak Agung Ayu Intan Puspadewi