Articles
Legal protection for copyright holders of commercialized remix song cover version
Gorda, AAA. Ngurah Sri Rahayu;
Artami, Ida Ayu Ketut;
Antari, Putu Eva Ditayani;
Sudharma, Kadek Januarsa Adi;
Vaisile Moisa, Robert
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 30 No. 1 (2022): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/ljih.v30i1.17034
Copyright is legal and registered work. a copyright holder has two exclusive rights: economic and moral rights. A song or music copyright is one of the copyrights in the realm of art. However, there have been several copyright infringements in the music industry recently, and the cover version of a song is one of many. Many performers cover songs without the consent of original composers. They also sell and buy the music, which has obviously taken away the creator's economic and moral rights. As a result, legal protection for composers is required to prevent future instances of copyright infringements of music. The objective of this study is to determine the legal protection afforded to copyright holders of the commercialized version of a cover song, as well as the purposeful conclusion of the case involving the marketed version of the covered song. This research employed a normative approach based on literature. This study's technical analysis employed descriptive - qualitative methods. Two types of legal protection for songwriters constitute preventative and repressive protection, where the former is achieved by registering works held by the Directorate General of Intellectual Property Rights and undertaking public awareness campaigns emphasizing the significance of copyright recognition. Meanwhile, repressive protection is sought by filing a civil complaint, and criminal charges to the District Court. There are two options to resolve copyright issues over songs: in court or outside court, where the litigation process involves filing a case to the district court, and the non-litigation process may require negotiation.
Potential of Tri Eka Buana Village as an Arak Tourism Village through the Creative Tourism Concept in Karangasem Regency
Wisudawati, Ni Nyoman Sri;
Sudharma, Kadek Januarsa Adi
Journal of Indonesian Tourism and Development Studies Vol. 11 No. 2 (2023)
Publisher : Graduate School, Universitas Brawijaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.jitode.2023.011.02.01
This study aims to describe the potential of Tri Eka Buana village as a tourist destination producing Arak through the application of creative tourism in terms of tourist activities or a place that produces Arak. The research uses qualitative study and field research to find the potential of Tri Eka Buana as a creative tourist destination. We identified the potential of Tri Eka Buana village and then explored the contribution of the local community to develop the village as a creative tourism destination. We also assessed the perception of the community leaders and community who play role in the development of tourism activities in Tri Eka Buana village. In the first stage for the result, the potential of Tri Eka Buana village is very supportive in developing as a creative tourism destination with the characteristic of Arak village. It is supported by the natural and socio-cultural environment that is still well maintained in the globalization era. The second stage of the result is about the contribution of the local community to support Tri Eka Buana village as a creative tourism destination obtained through in-depth interviews with the village head, Arak farmers, and owner of Arak production. These investigations identify the role of all levels of society in developing the Tri Eka Buana villages as creative tourism destinations. Another result implied that not only the role of local communities but also the role of the local government is needed for development and sustainability. Keywords: Arak (authentic local beverage), Creative tourism, Tourism village.
Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Kesalahan Pencantuman Identitas Pembeli pada Akta Jual Beli di Kabupaten Tabanan
Kadek Januarsa Adi Sudharma;
I Gusti Ayu Julia Maharani;
Putra, I Nyoman Arya Sutaprawira
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1828
Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengkaji tentang hukum yang berkaitan dengan Akta Jual Beli dan PPAT terkhusus terhadap tanggung jawab yang harus dilakukan oleh PPAT ketika melakukan kesalahan dalam penulisan nama pembeli dalam akta jual beli. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dapat diberikan oleh PPAT apabila terjadi kesalahan pencantuman identitas pembeli pada akta jual beli ?. penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris yang mana data di kumpulkan melalui dua cara yaitu 1. Teknik studi dokumen dan 2. Teknik wawancara yang berlangsung di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah I Gustti Agung Dhenita Sari, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Jalan Teratai No. 30b, Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. Data yang telah terkumpul kemudian kembali di analisis menggunakan Teknik Deskripsi Kualitatif. Adapun hasil yang di dapat dari penelitian menyatakan bahwa Pertanggungjawaban hukum terhadap kesalahan pencantuman identitas pada Akta Jual Beli yang dapat diberikan oleh PPAT I Gusti Agung Dhenita Sari, S.H., M.Kn., di Kabupaten Tabanan ada beberapa jenisnya antara lain: 1. Penyelesaian melalui mediasi, 2. Penyelesaian melalui abirtase, 3. Penyelesaian melalui renvoi dan terakhir jika akta sudah ditulis maka yang dapat dilakukan adalah melakukan perbaikan kesalahan tulis yang terdapat bada akta.
Program Coporate Social Responsibility (CSR) dalam Kesejahteraan Karyawan Swiss-Belresort Watu Jimbar
Firdaus, Angelica Deftari Firdaus;
Sudharma, Kadek Januarsa Adi
CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Ilin Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31960/caradde.v7i1.2078
Swiss-Belresort Watu Jimbar dengan fokus pada program Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditujukan untuk karyawan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah sering terjadinya miskomunikasi antar karyawan, yang berdampak negatif pada efisiensi operasional dan kepuasan kerja. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk menangani masalah tersebut melalui program pelatihan dan pengembangan (training and development). Program ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki komunikasi antar karyawan, tetapi juga sebagai media pengembangan diri bagi setiap karyawan, sehingga dapat membuka peluang karir yang lebih baik di masa depan. Dengan implementasi program ini, diharapkan karyawan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, dan profesionalisme, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keterampilan komunikasi karyawan dan kepuasan kerja, serta potensi pengembangan karir yang lebih baik bagi karyawan.
IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN PADA KONTRAK KERJA BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS YANG DITERAPKAN OLEH YAYASAN NIRLABA DI PROVINSI BALI
Sudharma, Kadek Januarsa Adi
Jurnal Panorama Hukum Vol 2 No 2 (2017): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.15 KB)
|
DOI: 10.21067/jph.v2i2.1977
Terjaminnya kesamaan hak dan kedudukan penyandang disabilitas dalam dunia kerja seperti yang telah diatur dalam UU Penyandang Disabilitas, ternyata tidak disertai dengan pelaksanaannya di lapangan.Disabilitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengebiri atau mengeliminasi para penyandang disabilitas dalam memperoleh hak atas pekerjaan atau haknya selama bekerja, sebagaimana hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk memperkecil kemungkinan adanya diskriminasi maka perlu dilakukan penelaahan lebih mendalam mengenai implementasi Asas Keseimbangan pada kontrak kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas yang diterapkan oleh yayasan nirlaba di Provinsi Bali.Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Implementasi asas keseimbangan pada kontrak kerja penyandang disabilitas telah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari perlakuan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam yayasan nirlaba di Bali telah diakomodasi hak-hak pekerjanya, dikarenakan seluruh peraturan perundang-undangan telah diimplementasikan melalui wujud kontrak kerja yang telah sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat SeteIah Perkawinan BerIangsung Bagi Perkawinan Campuran Di Indonesia
Sudharma, Kadek Januarsa Adi;
Adhyaksa, Ni Kadek MeiIy
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21067/jph.v8i1.8172
Perjanjian perkawinan dipakai untuk mengatur hal yang dirasa perlu untuk diatur melalui suatu perjanjian dalam sebuah perkawinan. Hal ini dilakukan sebagaimana bertujuan untuk menghindari persoalan yang nantinya timbul dari perkawinan. Permasalahanan yang terjadi diperlukan solusi untuk mengatasi hal yang timbul, maka adanya perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap pasangan. Pemberlakukan perpanjangan waktu yang diberikan untuk dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi sebuah alternatif jika sejak perkawinan itu belum membuat perjanjian kawin. Perkawinan campuran memerlukan dibuat perjanjian perkawinan sebab akan bergantung kepada hak sebagai seorang masyarakat Indonesia untuk dapat dipertahankan. Konsekuensi perkawinan campuran menjadi isu yang menarik dibahas dikarenakan terdapat beberapa hal yang dapat ditelusuri dari terbentuknya perkawinan campuran. Melalui tulisan ini yang akan membahas terkait pembuatan perjanjian kawin dibuat setelah adanya hubungan perkawinan atas pasangan perkawinan campuran. Tulisan ini dilakukan menelaah dari penulisan hukum normatif yang selanjutnya dikaitkan dengan aturan hukum serta contoh putusan kasus oleh hakim untuk penetapan.
SISTEM PERHITUNGAN BIAYA ADMINISTRASI PADA KANTOR NOTARIS CATURYANI MAHARNI PARTYANI,SH.,M.Kn: ADMINISTRATIVE COST CALCULATION SYSTEM AT THE NOTARY'S OFFICE CATURYANI MAHARNI PARTYANI, SH., M.Kn
Adi Sudharma, Kadek Januarsa;
Nur Shadrina, Salsabila
VYAVAHARA DUTA Vol 19 No 2 (2024)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v19i2.4003
As a state governed by law, Indonesia has an obligation to provide protection and equal access to justice for all its citizens, including persons with disabilities. This report examines the efforts of the Bali High Prosecutor's Office in optimizing legal services for persons with disabilities, in accordance with Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Through research using observation and interview methods, steps taken and challenges faced were identified. Although the Bali High Prosecutor's Office has made significant efforts based on Guideline Number 2 of 2023, challenges such as a lack of accessible infrastructure, limited legal understanding among persons with disabilities, and a shortage of trained human resources still exist. Therefore, further strategies are needed to ensure equal treatment for persons with disabilities before the law, including increasing training for law enforcement officials and improving more inclusive facilities. This journal is expected to serve as a guide for other institutions in developing more disability-friendly legal services.
MENCIPTAKAN BUDAYA BERSIH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI LINGKUNGAN JATILUWIH MELALUI BIOPORI
Sudharma, Kadek Januarsa Adi;
Putra, I Gede Ryan Mahendra
Bahasa Indonesia Vol 20 No 01 (2023): Sarwahita : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21009/sarwahita.201.5
Sampah kini telah memantapkan dirinya sebagai persoalan bersama yang kerap menimpa lingkungan sekitar kita, khususnya Desa Jatiluwih. Hingga saat ini, upaya pengelolaan sampah menjadi sumber permasalahan utama warga Desa Jatiluwih. Salah satu bidang yang sangat krusial untuk dikonsentrasikan oleh Desa Jatiluwih adalah pengelolaan sampah karena sampah merupakan salah satu isu yang membahayakan potensi desa dari segi pertanian dan pariwisata. Sampah-sampah yang ada di Desa Jatiluwih berpotensi merusak ekosistem dan berdampak buruk bagi pertanian desa tersebut. Pembuatan lubang biopori merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Tujuan menyeluruh proyek layanan masyarakat ini adalah untuk 3R.
The Evolution of Money Laundering Enforcement in the Cryptocurrency Age
Anak Agung Alit Satya Prananda, S.H.;
Kadek Januarsa Adi Sudharma
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v24i1.5886
This research examines the regulations and law enforcement efforts concerning the use of cryptocurrency as a money laundering tool in both Indonesia and the United States. Using normative legal research methods and a comparative approach, the study compares the legal frameworks of the two countries. In the United States, agencies such as FinCEN, IRS, and SEC play a critical role in enforcing laws against the use of cryptocurrencies for money laundering, with comprehensive laws and sophisticated enforcement mechanisms. Meanwhile, Indonesia relies on BAPPEBTI to oversee and regulate cryptocurrency activities. Although Indonesia’s legal framework may not be as extensive as the United States', the country has taken significant steps, such as adopting the "Travel Rule" to monitor cryptocurrency transactions. However, both countries face a common challenge: the anonymity offered by cryptocurrencies, which complicates investigations into money laundering. To address this challenge, both countries require more detailed regulations and enhanced international cooperation to effectively combat the misuse of cryptocurrencies for money laundering. The research suggests that strengthening legal measures and improving global collaboration are essential to mitigate the risks associated with cryptocurrency-based financial crimes.
PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 PADA BPR KITA, KUTA-BADUNG
Irlanda, Astrina Putri;
Adi Sudharma, Kadek Januarsa
Yustitia Vol. 8 No. 1 (2022): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/yustitia.v8i1.146
The business activities carried out by BPR KITA are collecting and distributing funds to residents in the form of credit loans. Given COVID-19 pandemic, which implementation of lending carried out by BPRs did not run smoothly, as a result it resulted in congestion on credit or defaults, this factor was the cause of the inability of citizens to fulfill certain obligations from transactions and engagements that they had carried out. , resulting in the threat of default such as late payment of credit installments and other payments that have been previously agreed with the bank. This thesis research is empirical legal research which places more emphasis on field research. The research method used is descriptive qualitative method, using primary data and secondary data. The data collection technique used in the preparation of this thesis is an interview technique with the main director of BPR KITA. The results of this thesis research can be concluded that the cause of bad loans is due to a pandemic that has an impact on their business, resulting in a default by the debtor, so the settlement of bad credit disputes at BPR KITA uses a non-litigation method (outside the court), which takes a non-litigation approach. to the debtor and find a way out so that the debtor can carry out his obligations again.