Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.709
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Journal of Indonesian Tourism and Development Studies Humano: Research Journal Arena Hukum Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Panorama Hukum CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sosio e-kons YUSTISI Unes Law Review Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Sarwahita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Yustitia Transparansi Hukum Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA KRTHA BHAYANGKARA Vyavahara Duta BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Saraswati JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vyavahara Duta Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Binamulia Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Kadek Januarsa Adi Sudharma
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
KEDUDUKAN SATE LILIT DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL Pidada Rurus, Ida Ayu Tyara; Sudharma, Kadek Januarsa Adi
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.810

Abstract

ABSTRAKKekayaan intelektual komunal merupakan hak kolektif yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan secara turun-temurun oleh komunitas atau masyarakat tertentu, berbeda dengan kekayaan intelektual personal yang bersifat eksklusif dan individual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan pengaturan kekayaan intelektual komunal dalam sistem hukum Indonesia serta kedudukan hukum sate lilit sebagai kekayaan intelektual komunal masyarakat Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan intelektual komunal dilindungi melalui sistem pencatatan yang bersifat deklaratif, dimana hak komunitas telah ada sejak warisan budaya tersebut lahir dan dipelihara oleh masyarakat. Sate lilit memenuhi seluruh kriteria sebagai ekspresi budaya tradisional yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 56/2022, mencakup karakteristik warisan tradisional, hasil kreativitas kolektif yang dikembangkan dan dipelihara, serta diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Bali. Kedudukan hukum sate lilit membawa implikasi bahwa masyarakat Bali tidak dapat mengajukan pencatatan secara mandiri, sehingga pemerintah daerah Bali memiliki kewajiban untuk melakukan inventarisasi dan mengajukan pencatatan formal kepada pemerintah pusat guna memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap ancaman klaim sepihak dan eksploitasi komersial yang merugikan komunitas pemilik.Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Budaya, Sate Lilit.
Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI Sudharma, Kadek Januarsa Adi; Dewi, Ni Putu Sukma
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.604

Abstract

Pelanggaran hak cipta berupa karya sinematografi yang dijadikan konten parodi banyak ditemukan pada layanan YouTube. Plagiarisme sebagai bentuk pelanggaran hak cipta dengan mengikuti sebagian atau seluruh hasil karya orang lain tanpa melakukan pencantuman terhadap sumbernya. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta yaitu polemik antara Warkop DKI dengan Warkopi. Warkopi berpotensi melanggar hak cipta karena membuat cerita dengan mengambil skenario dari film komedi sebelumnya. Dalam penelitian ini memiliki tujuan dalam mengetahui perihal pelanggaran dan perlindungan hukum hak cipta berupa konten parodi pada kasus Warkop DKI. Penelitian menggunakan jenis hukum normatif beserta dengan pendekatan perundangan. Dengan memanfaatkan teknik berdasarkan bahan-bahan kajian hukum yaitu studi kepustakaan dengan teknik analisis yuridis argumentatif. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta berupa konten parodi pada kasus Warkop DKI dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dengan adanya pencatatan atau pendaftaran yang memudahkan pembuktian apabila terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang kedua yaitu perlindungan hukum represif dengan upaya penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta pada kasus Warkop DKI melalui jalur non-litigasi yaitu negosiasi yang tentunya menguntungkan pihak-pihak bersengketa.
Strategi Marketing Communication Melalui Sosial Media Instagram Dalam Meningkatkan Citra dan Popularitas Swiss-Belresort Watu Jimbar Adi Sudharma, Kadek Januarsa; Arista Putri, Putu Della
CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2024): April
Publisher : Ilin Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/caradde.v6i3.2077

Abstract

This study aims to find out what kind of marketing communication strategy is implemented by Swiss-Belresort Watu Jimbar on Instagram, in order to increase the company's image and popularity. The subject of this study is a Swiss-Belresort Watu Jimbar marketing communication role in product marketing and building brand image and popularity, which are marketed through social media Instagram. This study is based on marketing communication theory. The results obtained are based on the content uploaded on Instagram and interactions with followers, that Swiss-Belresort Watu Jimbar can carry out the appropriate marketing communication concept. However, content creativity is still limited by the rules, so it seems rigid and doesn't follow what the Z Generation loves. Therefore, the solution that can be offered is to give the freedom to create content according to the Z Generation as the target market.
Penerapan Asas First To File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Denza: Studi Kasus BYD vs PT WNA Finezea, Senja; Mahadewi, Kadek Julia; Nandari, Ni Putu Sawitri; Sudharma, Kadek Januarsa Adi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2269

Abstract

Sengketa merek dagang antara BYD Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi (PT WNA) mengenai merek DENZA menggambarkan kompleksitas penerapan asas first to file dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas first to file dalam penyelesaian sengketa merek, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan kasus konkret BYD vs PT WNA. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas first to file memberikan kepastian hukum bagi pendaftar pertama, tetapi mengabaikan prinsip perlindungan merek terkenal sebagaimana diatur dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kewajiban internasional Indonesia dan implementasi hukum nasional. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan hukum merek agar dapat menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik merek terkenal
Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Kesalahan Pencantuman Identitas Pembeli pada Akta Jual Beli di Kabupaten Tabanan Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Gusti Ayu Julia Maharani; Putra, I Nyoman Arya Sutaprawira
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1828

Abstract

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengkaji tentang hukum yang berkaitan dengan Akta Jual Beli dan PPAT terkhusus terhadap tanggung jawab yang harus dilakukan oleh PPAT ketika melakukan kesalahan dalam penulisan nama pembeli dalam akta jual beli. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dapat diberikan oleh PPAT apabila terjadi kesalahan pencantuman identitas pembeli pada akta jual beli ?. penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris yang mana data di kumpulkan melalui dua cara yaitu 1. Teknik studi dokumen dan 2. Teknik wawancara yang berlangsung di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah I Gustti Agung Dhenita Sari, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Jalan Teratai No. 30b, Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. Data yang telah terkumpul kemudian kembali di analisis menggunakan Teknik Deskripsi Kualitatif. Adapun hasil yang di dapat dari penelitian menyatakan bahwa Pertanggungjawaban hukum terhadap kesalahan pencantuman identitas pada Akta Jual Beli yang dapat diberikan oleh PPAT I Gusti Agung Dhenita Sari, S.H., M.Kn., di Kabupaten Tabanan ada beberapa jenisnya antara lain: 1. Penyelesaian melalui mediasi, 2. Penyelesaian melalui abirtase, 3. Penyelesaian melalui renvoi dan terakhir jika akta sudah ditulis maka yang dapat dilakukan adalah melakukan perbaikan kesalahan tulis yang terdapat bada akta.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENYESATAN IDENTITAS PRODUK (PASSING OFF) DALAM HUKUM MEREK Fernanda, Bagus Hoiru; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Adi Sudharma, Kadek Januarsa; Ari Rama, Bagus Gede
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.817

Abstract

ABSTRAK Passing off sebagai bentuk penyesatan identitas produk merupakan fenomena yang semakin relevan dalam dinamika perdagangan modern, di mana persaingan usaha tidak jarang melahirkan praktik-praktik peniruan yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, efektivitas, dan tantangan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik passing off dalam perspektif Hukum Merek di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menelaah kerangka hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan preventif dan represif telah tersedia, namun masih menghadapi kendala terutama dalam pembuktian kesesatan identitas produk yang bersifat visual maupun konseptual. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai passing off, rendahnya kesadaran konsumen, dan lemahnya pengawasan pasar turut memperburuk efektivitas perlindungan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, penegakan hukum, dan pembinaan etika bisnis guna mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak merek dan kepentingan konsumen. Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap praktik passing off tidak hanya menyangkut dimensi ekonomi, tetapi juga merupakan upaya menjaga integritas moral dan keadilan sosial dalam hubungan antara produsen dan konsumen.Kata Kunci: passing off, perlindungan konsumen, hukum merek. 
Keabsahan Syarat Dan Ketentuan Flash Sale Dalam Kontrak Elektronik Pada Platform Diah Pitaloka, Ni Kadek Intan; Kadek Januarsa Adi Sudharma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2488

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, salah satunya melalui sistem flash sale pada platform e-commerce seperti Shopee. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan kontrak elektronik yang disepakati secara otomatis melalui mekanisme click-agreement. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan syarat dan ketentuan flash sale dalam perspektif hukum perdata dan perlindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), melalui kajian terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontrak elektronik dalam flash sale memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, penggunaan klausula baku yang disusun sepihak oleh penyedia platform dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak
Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Elektronik di Platform E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Wijaya, Gst. Ngr. Pt. Arya Kusuma; Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; ⁠Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2398

Abstract

Perkembangan pesat transaksi digital telah meningkatkan kenyamanan konsumen sekaligus memunculkan persoalan hukum berupa wanprestasi dalam perjanjian elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus wanprestasi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPK dan UU ITE telah memberikan dasar hukum preventif dan kuratif yang cukup kuat, namun implementasinya masih lemah akibat kebijakan internal platform yang tidak seimbang, rendahnya literasi hukum konsumen, serta sulitnya penegakan tanggung jawab pelaku usaha. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan BPSK, peningkatan akuntabilitas platform, serta regulasi turunan yang lebih tegas agar perlindungan konsumen di ruang digital semakin efektif dan berkeadilan.
Kekuatan Hukum Kontrak yang Dibuat Tanpa Akta Notaris Menurut KUH Perdata Soenartha, Kevin Varrisco Christoven; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Dewa Ayu Putri Sukadana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2517

Abstract

Praktik pembuatan kontrak di bawah tangan masih banyak dilakukan dalam berbagai transaksi hukum di Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan kekuatan hukumnya apabila tidak dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian kontrak yang dibuat tanpa akta notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), melalui telaah terhadap bahan hukum primer seperti KUH Perdata, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak tanpa akta notaris tetap sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi empat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, kekuatan pembuktian kontrak di bawah tangan lebih lemah dibandingkan akta notaris karena hanya berlaku jika diakui oleh para pihak yang menandatanganinya. Dalam penyelesaian sengketa perdata, kontrak di bawah tangan tetap dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi pihak yang mengajukan harus mampu membuktikan keaslian dokumen tersebut
Refund Tiket Konser Musik K-Pop Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen: Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2524

Abstract

Meningkatnya penyelenggaraan konser musik K-Pop di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun di sisi lain memunculkan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan refund tiket konser musik K-Pop yang tidak terlaksana sesuai perjanjian, serta menelaah tanggung jawab pelaku usaha atas terjadinya wanprestasi akibat perubahan lokasi konser. Pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, berfokus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemberian refund tiket konser merupakan bentuk realisasi hak konsumen atas kompensasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf g UUPK. Promotor sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap jasa yang tidak sepadan dengan perjanjian, serta memikul tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan asas itikad baik pada usahanya
Co-Authors A.A. Ayu Intan Puspadewi Abd. Rasyid Syamsuri Adhitya, Sang Putu Dimas Adhyaksa, Ni Kadek MeiIy Adibah, Mawar Farah Agus Putu Abiyasa Anak Agung Alit Satya Prananda, S.H. Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Angelo, Michael Aninda Allayna Sururi Irawan Anindia Putri, Adinda Trisya Antari, Putu Eva Ditayani Ardi Prabasari, Ni Kadek Dhea Ari Rama, Bagus Gede Arista Putri, Putu Della Artami, Ida Ayu Ketut Artha, Putu Anggi Abelia Asefa, Rahel Ayu Meiranda Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Chintya Putri Dana, I Kadek Prajadwiva Baskara Dela Andiniyanti Desak Putu Widiati Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Yeni Asmari Dewi, Ni Putu Sukma Dheanatul Islamiyyah Diah Pitaloka, Ni Kadek Intan Fernanda, Bagus Hoiru Finezea, Senja Firdaus, Angelica Deftari Firdaus Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ayu Julia Maharani I Kadek Widi Pranajaya I Komang Trisna Sugiarta I Made Wiray Darma I Ngurah Made Arya Putrawan Sudana I Putu Edi Rusmana Ida Bagus Agung Andhika Putra Irlanda, Astrina Putri jesslyn, chlaresta Kadek Julia Mahadewi Komang Ratih, Dewa Ayu Kurniawan, Komang Suputra Luh Febby Liamitha Made Widya Prasasti Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri Mario Binsar Martua Sihombing Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Ni Kadek Marlita Erdiana Putri Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Komang Nayati Sukma Dewi Ni Luh Mita Juniari Ni Made Diah Karisma Rustanti Ni Made Tiara Chandradita Ni Nyoman Nadiari Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Eva Ditayani Antari Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Winda Trisna Utami Nur Shadrina, Salsabila Pidada Rurus, Ida Ayu Tyara Pipin Carolina BR Barus Pramana, Putu Arya Aditya Putra, I Gede Ryan Mahendra Putra, I Nyoman Arya Sutaprawira Putra, Komang Satria Wibawa Putri Ramadhani, Faradhina Zahra Putri, A.A.Sg. Manik Maharani Putri, Kesari Pringga Juwita Sedana Putu Adi Saskara Putra Putu Ngurah Dhimas Pratama Sanjaya Rachella, Baby Satrio Wahyu Sri Pamungkas Shadrina, Salsabila Nur Sinlae, Ayu Septyani Bellandina Soenartha, Kevin Varrisco Christoven Sompie, Rebecca Mirella Sukadana, Dewa Ayu Putri Utami, Antin Ekaningtyas Widhar Vaisile Moisa, Robert Widiawan, I Putu Arya Restu Wijaya, Gst. Ngr. Pt. Arya Kusuma ⁠Anak Agung Ayu Intan Puspadewi