Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.712
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Journal of Indonesian Tourism and Development Studies Humano: Research Journal Arena Hukum Jurnal Akta Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Panorama Hukum CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sosio e-kons YUSTISI Unes Law Review Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Sarwahita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Yustitia Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA KRTHA BHAYANGKARA Vyavahara Duta BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Saraswati Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Vyavahara Duta Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Innovative and Creativity Binamulia Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Kadek Januarsa Adi Sudharma
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Harmonisasi Regulasi Ekonomi Digital dan Internasional: Perlindungan Konsumen Online serta Tantangan Hukum FDI dan Pinjaman Luar Negeri Putri Ramadhani, Faradhina Zahra; I Nyoman Budiana; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Kadek Julia Mahadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3458

Abstract

Perkembangan ekonomi digital dan integrasi ekonomi internasional menuntut adanya harmonisasi regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pelaku ekonomi. Di satu sisi, maraknya transaksi jual beli online meningkatkan potensi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, terutama terkait perbuatan melawan hukum seperti ketidaksesuaian produk, penipuan, maupun wanprestasi. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan pembangunan mendorong pemerintah memanfaatkan instrumen internasional seperti Foreign Direct Investment (FDI) dan pinjaman luar negeri, yang masing-masing memiliki implikasi hukum berbeda terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi harmonisasi regulasi antara perlindungan konsumen digital dan kerangka hukum pembiayaan internasional, serta mengkaji tantangan hukum yang muncul dalam praktik FDI dan pinjaman luar negeri di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, studi putusan, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen online masih menghadapi kendala pada aspek penegakan hukum dan kesadaran konsumen, sementara FDI menawarkan manfaat jangka panjang namun memerlukan kepastian regulasi, dan pinjaman luar negeri berisiko menimbulkan beban fiskal serta klausul hukum yang dapat membatasi kedaulatan negara. Dengan demikian, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan ekosistem ekonomi digital dan internasional berjalan secara seimbang, transparan, dan berkelanjutan.
ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN RIDE-HAILING DI INDONESIA I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri; Kadek Januarsa Adi Sudharma
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21645

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian ride-hailing di Indonesia. Klausula tersebut kerap membatasi atau menghapus tanggung jawab perusahaan, padahal konsumen berada pada posisi yang lemah. Dengan metode yuridis normatif melalui telaah KUHPerdata, UUPK, UU ITE, dan regulasi transportasi online, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan konsumen diwujudkan melalui tiga lapisan: normatif (larangan klausula baku), substantif (hak konsumen dan ganti rugi), serta prosedural (penyelesaian sengketa dan pengawasan pemerintah). Tanggung jawab penyedia layanan tetap melekat meskipun ada klausula eksonerasi, berdasarkan Pasal 19 UUPK, Pasal 1365 KUHPerdata, dan prinsip strict liability. Dengan demikian, klausula eksonerasi yang merugikan konsumen batal demi hukum dan tidak dapat membebaskan perusahaan dari kewajiban hukum.
ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN RIDE-HAILING DI INDONESIA I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri; Kadek Januarsa Adi Sudharma
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21645

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian ride-hailing di Indonesia. Klausula tersebut kerap membatasi atau menghapus tanggung jawab perusahaan, padahal konsumen berada pada posisi yang lemah. Dengan metode yuridis normatif melalui telaah KUHPerdata, UUPK, UU ITE, dan regulasi transportasi online, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan konsumen diwujudkan melalui tiga lapisan: normatif (larangan klausula baku), substantif (hak konsumen dan ganti rugi), serta prosedural (penyelesaian sengketa dan pengawasan pemerintah). Tanggung jawab penyedia layanan tetap melekat meskipun ada klausula eksonerasi, berdasarkan Pasal 19 UUPK, Pasal 1365 KUHPerdata, dan prinsip strict liability. Dengan demikian, klausula eksonerasi yang merugikan konsumen batal demi hukum dan tidak dapat membebaskan perusahaan dari kewajiban hukum.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KERUSAKAN WAJAH DARI PENGGUNAAN KOSMETIK BERBAHAN MERKURI Sompie, Rebecca Mirella; Mahadewi, Kadek Julia; Sudharma, Kadek Januarsa Adi; Nandari, Ni Putu Sawitri
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1902

Abstract

ABSTRAKPenelitian Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa atas kerusakan wajah akibat penggunaan kosmetik berbahan merkuri melalui pendekatan hukum normatif. Kajian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, standar keamanan kosmetik, larangan bahan berbahaya, serta tanggung jawab pelaku usaha. Analisis didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, ketentuan perdagangan, peraturan BPOM mengenai pelarangan merkuri, serta literatur dan putusan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran kosmetik bermerkuri merupakan pelanggaran hukum yang berdampak langsung pada kesehatan konsumen dan termasuk tindak pidana karena tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin edar. Perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui pengaturan standar produk, kewajiban izin edar, pelabelan, dan pengawasan BPOM, serta secara represif melalui hak konsumen menuntut ganti rugi, penyelesaian sengketa melalui BPSK atau pengadilan, dan pemberian sanksi pidana bagi pelaku usaha. Keseluruhan kerangka hukum ini menunjukkan bahwa negara telah menyediakan instrumen perlindungan yang jelas bagi korban, meskipun peredaran produk ilegal masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.Kata Kunci: Kosmetik Berbahaya, Merkuri, Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa, Tanggung Jawab Pelaku Usaha.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota Denpasar Chintya Putri; Kadek Januarsa Adi Sudharma
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Denpasar akibat peredaran produk kosmetik berbahaya yang tidak memiliki legalitas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peredaran produk ilegal, termasuk yang menggunakan nomor registrasi palsu atau mengandung bahan kimia berbahaya, telah melanggar hak-hak konsumen Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan data lapangan melalui wawancara dengan pihak BPOM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM memiliki dua pendekatan dalam pengawasan kosmetik, yaitu pendekatan preventif berupa pembinaan kepada pelaku usaha, dan pendekatan represif berupa penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM. Selain itu, BPOM juga menjalin kerja sama lintas sektor dengan instansi pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, serta aparat penegak hukum guna mendukung efektivitas pengawasan dan penindakan. Upaya tersebut merupakan wujud nyata dari teori perlindungan konsumen, yang menekankan pada hak konsumen untuk memperoleh rasa aman, kenyamanan, serta kepastian hukum atas produk yang dikonsumsi
Perlindungan Hukum Terhadap Reputasi Merek Terkait Riview Negatif Food vlogger Di Media Sosial Dela Andiniyanti; Bagus Gede Ari Rama; Ketut Elly Sutrisni; Kadek Januarsa Adi Sudharma
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.637

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap reputasi merek akibat riview food vlogger di media sosial. Permasalahan ini penting seiring meningkatnya pengaruh food vlogger dalam membentuk citra produk kuliner. Kasus antara Clairmont Patisserie dan food vlogger Codeblu menggambarkan konflik antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi merek di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui penerapan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan Pasal 6 huruf b UUPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa review negatif masih termasuk bentuk kebebasan berekspresi, namun harus disampaikan berdasarkan fakta dan itikad baik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara hak berekspresi dan tanggung jawab hukum, serta pedoman etik dalam penyampaian ulasan di media sosial.
Pencatutan Citra dan Suara Figur Publik dalam Ekosistem Endorsement Digital Novran Aleksander Wowiling; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Komang Satria Wibawa Putra; Bagus Gede Ari Rama
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.866

Abstract

Pencatutan citra dan suara figur publik dalam endorsement digital semakin kompleks seiring perkembangan Artificial Intelligence (AI). Citra dan suara sebagai bagian dari hak kepribadian memiliki dimensi identitas dan nilai ekonomi, sehingga penggunaannya tanpa persetujuan berpotensi menimbulkan kerugian reputasional dan materiil. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap praktik tersebut di Indonesia serta efektivitas mekanisme yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara preventif, Pasal 26 ayat (1) UU ITE memberikan dasar perlindungan melalui prinsip persetujuan atas penggunaan data pribadi, meskipun belum secara eksplisit mengatur citra dan suara. Secara represif, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, namun mekanisme ini bersifat reaktif dan menghadapi kendala pembuktian, sehingga diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif.
Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja akibat Kepailitan I Nengah Sucipta Angga Putra; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Putu Eva Ditayani Antari; Kadek Januarsa Adi Sudharma
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.8975

Abstract

This research aims to analyze the legal protection of workers' rights during Termination of Employment (PHK) due to company bankruptcy, as well as assessing the conformity between applicable legal provisions and practice in the field. The method used is normative legal research with a statutory and factual approach. The research examines various legal regulations related to employment and bankruptcy, as well as the implementation of these regulations in resolving employment disputes. The research results show that the regulation of layoffs according to Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation emphasizes that layoffs are the termination of the employment relationship due to certain things which result in the end of the rights and obligations between workers and employers which is a last resort. In practice, however, workers often experience difficulties in obtaining their normative rights, especially when companies face financial instability or insolvency. Then the responsibilities that can be carried out by companies to realize fair legal protection for workers are divided into 2 (two) efforts, namely preventive and repressive. Preventive efforts include compliance with labor regulations and transparent communication, while repressive efforts are carried out through dispute settlement and fulfillment of workers’ compensation rights. This research confirms the existence of a gap between legal norms and practice in the field. Therefore, it is necessary to increase legal awareness and strengthen regulatory enforcement to ensure the fulfillment of the rights of workers affected by layoffs.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KORBAN PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA JARINGAN INTERNASIONAL Adinda Trisya Anindia Putri; Putu Eva Ditayani Antari; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Kadek Januarsa Adi Sudharma
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.809

Abstract

ABSTRAK Perdagangan organ merupakan salah satu kejahatan transnasional yang terorganisir yang serius dan tentunya melanggar hak asasi manusia, sehingga penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memberantas sindikat perdagangan organ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan organ internasional. Fokus penelitian ini ada pada implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) serta Protokol Palermo yang menjadi instrument hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif kemudian menggunakan pendekatan penelitian melalui pendekatan kasus, perundang - undangan, konseptual serta perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan regulasi nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo, implementasinya masih terhambat oleh fragmentasi penegakan hukum, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta minimnya sistem deteksi dini. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kerjasama lintas sektor dan internasional untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban. Implikasi penelitian ini penting untuk pengembangan kebijakan dan peningkatan sistem perlindungan korban dalam konteks hukum internasional.Kata kunci: Perlindungan hokum, perdagangan organ, Protokol Palermo, koordinasi antar Lembaga, hukum internasional.
KEDUDUKAN SATE LILIT DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL Ida Ayu Tyara Pidada Rurus; Kadek Januarsa Adi Sudharma
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.810

Abstract

ABSTRAKKekayaan intelektual komunal merupakan hak kolektif yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan secara turun-temurun oleh komunitas atau masyarakat tertentu, berbeda dengan kekayaan intelektual personal yang bersifat eksklusif dan individual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan pengaturan kekayaan intelektual komunal dalam sistem hukum Indonesia serta kedudukan hukum sate lilit sebagai kekayaan intelektual komunal masyarakat Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan intelektual komunal dilindungi melalui sistem pencatatan yang bersifat deklaratif, dimana hak komunitas telah ada sejak warisan budaya tersebut lahir dan dipelihara oleh masyarakat. Sate lilit memenuhi seluruh kriteria sebagai ekspresi budaya tradisional yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 56/2022, mencakup karakteristik warisan tradisional, hasil kreativitas kolektif yang dikembangkan dan dipelihara, serta diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Bali. Kedudukan hukum sate lilit membawa implikasi bahwa masyarakat Bali tidak dapat mengajukan pencatatan secara mandiri, sehingga pemerintah daerah Bali memiliki kewajiban untuk melakukan inventarisasi dan mengajukan pencatatan formal kepada pemerintah pusat guna memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap ancaman klaim sepihak dan eksploitasi komersial yang merugikan komunitas pemilik.Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Budaya, Sate Lilit.
Co-Authors A.A. Ayu Intan Puspadewi Abd. Rasyid Syamsuri Adhitya, Sang Putu Dimas Adhyaksa, Ni Kadek MeiIy Adibah, Mawar Farah Adinda Trisya Anindia Putri Agus Putu Abiyasa Anak Agung Alit Satya Prananda, S.H. Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Aninda Allayna Sururi Irawan Antari, Putu Eva Ditayani Arista Putri, Putu Della Artami, Ida Ayu Ketut Ayu Meiranda Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Chintya Putri Cokorda Istri Ratih Laksmi Dewi Dela Andiniyanti Desak Putu Widiati Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Yeni Asmari Dewi, Ni Putu Sukma Dheanatul Islamiyyah Diah Pitaloka, Ni Kadek Intan Finezea, Senja Firdaus, Angelica Deftari Firdaus Gede Budi Astawa Gede Humaswara Prathama Sudharma I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ayu Julia Maharani I Kadek Widi Pranajaya I Komang Trisna Sugiarta I Made Wiray Darma I Nengah Sucipta Angga Putra I Ngurah Made Arya Putrawan Sudana I Putu Edi Rusmana I Wayan Aditya Suranata Ida Ayu Tyara Pidada Rurus Ida Bagus Agung Andhika Putra Irlanda, Astrina Putri jesslyn, chlaresta Kadek Julia Mahadewi Komang Aristia Sadia Dewi Kurniawan, Komang Suputra Luh Febby Liamitha Made Widya Prasasti Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri Mario Binsar Martua Sihombing Michael Angelo Ni Kadek Dhea Ardi Prabasari Ni Kadek Marlita Erdiana Putri Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Komang Nayati Sukma Dewi Ni Luh Mita Juniari Ni Luh Yulyana Dewi Ni Made Diah Karisma Rustanti Ni Made Prasiwi Bestari Ni Nyoman Nadiari Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Eva Ditayani Antari Ni Putu Mirah Henny Herliana Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Winda Trisna Utami Ni Wayan Widhiasthini Novran Aleksander Wowiling Nur Shadrina, Salsabila Pipin Carolina BR Barus Putra, I Gede Ryan Mahendra Putra, I Nyoman Arya Sutaprawira Putra, Komang Satria Wibawa Putri Ramadhani, Faradhina Zahra Putri, A.A.Sg. Manik Maharani Putri, Kesari Pringga Juwita Sedana Putu Adi Saskara Putra Putu Ngurah Dhimas Pratama Sanjaya Rachella, Baby Rizqi Hadi Saputro Satrio Wahyu Sri Pamungkas Soenartha, Kevin Varrisco Christoven Sompie, Rebecca Mirella Talabos Dávidné Lukács Nikolet Triwulandari, I Gusti Agung Ayu Mas Vaisile Moisa, Robert Widiawan, I Putu Arya Restu Wijaya, Gst. Ngr. Pt. Arya Kusuma ⁠Anak Agung Ayu Intan Puspadewi