Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.178
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Journal of Indonesian Tourism and Development Studies Humano: Research Journal Arena Hukum Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Panorama Hukum CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sosio e-kons YUSTISI Unes Law Review Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Sarwahita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Yustitia Transparansi Hukum Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA KRTHA BHAYANGKARA Vyavahara Duta BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Saraswati JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Vyavahara Duta Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Binamulia Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Kadek Januarsa Adi Sudharma
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Pengaruh Perjanjian Pranikah Terhadap Perlindungan Aset Perkawinan Pada Generasi Z Dalam Kerangka Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 jesslyn, chlaresta; Sudharma, Kadek Januarsa Adi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the effect of prenuptial agreements on the protection of marital assets among Generation Z within the framework of the Marriage Law and the implications of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. Normatively, the joint property regime poses the risk of asset commingling and debt liability; prenuptial agreements/separate property become mitigation instruments. The Constitutional Court ruling expands the scope of protection by recognizing marriage agreements that can be made and/or ratified after marriage (post-nuptial), thus providing flexibility for young couples. The method used is normative legal research (analysis of legislation, jurisprudence, and doctrine) enriched by limited empirical findings on Generation Z preferences (legal literacy, attitudes towards personal finance, and risk tolerance). The results show that prenuptial agreements are effective in separating ownership, reducing potential disputes, and protecting pre-marital assets, inheritance, and the business results of each party; while the post-nuptial scheme following the Constitutional Court's decision functions as a “remedial tool” when an agreement is not made before the marriage contract. The main obstacles include social stigma, low contractual literacy, and access to notary services. The study recommends improving Gen Z-friendly legal education, adaptive standard clause models (including debt and digital asset management), and simpler registration procedures to ensure legal certainty.
Pengaturan Hukum Logo Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sebagai Objek Merek: Studi Komparatif Indonesia Dan Uni Eropa Ni Komang Nayati Sukma Dewi; Bagus Gede Ari Rama; I Gede Agus Kurniawan; Kadek Januarsa Adi Sudharma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2629

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah mengubah sistem hukum kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek. Logo yang dihasilkan AI secara mandiri menimbulkan persoalan hukum terkait subjek dan kepemilikan hak eksklusif karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) masih berpijak pada prinsip human authorship yang hanya mengakui manusia sebagai pencipta. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekosongan hukum terhadap logo hasil AI serta menelaah relevansi Artificial Intelligence Act (AI Act) Uni Eropa sebagai model pembaruan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki parameter normatif dan administratif untuk mengatur keterlibatan AI dalam penciptaan logo, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, AI Act menerapkan risk-based approach dengan prinsip transparansi, pengawasan manusia, dan penilaian kepatuhan. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat sistem hukum merek nasional agar lebih adaptif terhadap inovasi teknologi tanpa mengabaikan kepastian hukum.
Pengaturan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Layanan Hotel atas Kehilangan Barang Konsumen I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Bagus Gede Ari Rama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2847

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum serta penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian layanan hotel, khususnya terkait kehilangan barang milik konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan klausula tersebut menurut hukum Indonesia serta menelusuri bagaimana hotel menerapkannya dalam praktik. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi dokumen, penelitian ini juga dilengkapi kajian literatur dan penelaahan kebijakan internal hotel untuk mengidentifikasi pola yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi yang umum dicantumkan dalam perjanjian hotel tidak sejalan dengan kerangka hukum Indonesia, terutama Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha membatasi atau menghapus tanggung jawab. Dalam praktiknya, banyak hotel masih menerapkan klausula tersebut dalam syarat dan ketentuan, namun ketentuan tersebut batal demi hukum dan tidak dapat menghapus kewajiban hotel apabila terbukti lalai. Penelitian ini juga menemukan bahwa hotel tetap bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kehilangan yang terjadi di lingkungan hotel, sementara pencantuman klausula tersebut dapat menimbulkan risiko sanksi administratif maupun pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Indonesia menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama, sehingga pelaku usaha hotel perlu menyesuaikan praktik kontraktualnya agar tetap patuh pada ketentuan hukum.
Implementasi Unclos 1982 Dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Antara Indonesia Dan Tiongkok Di Laut Natuna Utara Putri, Kesari Pringga Juwita Sedana; Antari, Putu Eva Ditayani; Putra, Komang Satria Wibawa; Sudharma, Kadek Januarsa Adi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1592

Abstract

The maritime territorial dispute between Indonesia and China in the North Natuna Sea is a strategic issue in the study of international maritime law. This conflict stems from China's unilateral claim through the nine-dash line concept that overlaps with Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). This article is a literature review that aims to analyze the implementation of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) as the international legal basis for resolving the dispute. The study was conducted by examining various previous studies, academic journals, international legal documents, and international court decisions such as the South China Sea Arbitration (Philippines v. China, 2016). The results of the study show that UNCLOS 1982 expressly establishes the sovereign rights of coastal states over natural resources in the EEZ area up to 200 nautical miles as stipulated in Article 57. Meanwhile, China's nine-dash line claim has no internationally recognized legal basis because it contradicts the principle of jus cogens and is not regulated in UNCLOS. Therefore, the implementation of UNCLOS 1982 plays a fundamental role in maintaining legal certainty and upholding Indonesia's maritime sovereignty in the North Natuna Sea. This research is expected to contribute to the development of international legal literature and serve as a reference in formulating maritime dispute resolution policies in the Southeast Asian region.
EKSISTENSI ASAS FINAL DAN MENGIKAT DALAM SISTEM ARBITRASE INDONESIA : TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 Ni Made Tiara Chandradita; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Komang Satria Wibawa Putra; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7358

Abstract

AbstrakArbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yangmemiliki karakteristik utama berupa putusan yang bersifat final dan mengikat.Prinsip ini menjadi landasan fundamental agar proses arbitrase dapat memberikankepastian hukum dan efisiensi bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, asas finaldan mengikat kerap menimbulkan perdebatan ketika putusan arbitrase diajukanupaya hukum ke Mahkamah Agung. Artikel ini membahas eksistensi asas final danmengikat dalam sistem arbitrase Indonesia melalui analisis terhadap PutusanMahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023. Metode yang digunakanadalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundangundangan terkait arbitrase, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Hasil kajianmenunjukkan bahwa Mahkamah Agung pada perkara tersebut memberikan tafsirterhadap ruang lingkup pembatalan putusan arbitrase yang pada prinsipnya dibatasioleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa. Putusan ini mempertegas bahwa asas final dan mengikattetap dijunjung tinggi, namun dengan pengecualian tertentu yang terkait denganpelanggaran asas hukum fundamental dan ketertiban umum. Temuan inimenegaskan bahwa meskipun arbitrase dimaksudkan sebagai forum final bagi parapihak, kontrol yudisial oleh Mahkamah Agung tetap diperlukan untuk menjagaintegritas dan legitimasi sistem arbitrase di Indonesia.Kata Kunci: Arbitrase; Asas Final dan Mengikat; Mahkamah Agung; PutusanArbitrase; Kepastian Hukum
Implementasi Pengawasan Berbasis Risiko Oleh OJK Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Pada Platform Pinjaman Daring Ni Nyoman Nadiari; I Nyoman Budiana; Ni Putu Eva Ditayani Antari; Kadek Januarsa Adi Sudharma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2969

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi mekanisme pengawasan berbasis risiko oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga keamanan data pribadi pengguna layanan pinjaman daring yang berizin. Dengan semakin berkembangnya fintech lending, pengawasan OJK tidak hanya difokuskan pada stabilitas keuangan, tetapi juga perlindungan informasi pribadi sebagai bagian dari risiko operasional. Melalui pendekatan risk-based supervision, OJK melakukan pemetaan, penilaian, dan prioritisasi terhadap potensi pelanggaran perlindungan data pada setiap penyelenggara sesuai tingkat risikonya. Regulasi seperti POJK layanan pendanaan berbasis teknologi dan aturan perlindungan konsumen menjadi landasan kewenangan OJK dalam menetapkan standar keamanan data, melaksanakan pemeriksaan kepatuhan, dan memberikan sanksi administratif atas pelanggaran. Hasil kajian memperlihatkan bahwa pengawasan berbasis risiko telah meningkatkan tata kelola data pribadi penyelenggara fintech, terutama dengan penggunaan teknologi monitoring real-time dan aplikasi pemantauan aktivitas fintech lending. Namun, pengawasan ini masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan kapasitas pengawas dan tantangan teknologi yang dinamis. Oleh karena itu, penguatan regulasi teknis, transparansi pelaku usaha, serta kolaborasi lintas lembaga menjadi solusi yang direkomendasikan agar perlindungan data pribadi pengguna layanan pinjaman daring lebih efektif. Pengawasan OJK juga didukung oleh kerja sama dengan Satgas Waspada Investasi untuk memberantas fintech ilegal yang berpotensi menyalahgunakan data konsumen.
Harmonisasi Regulasi Ekonomi Digital dan Internasional: Perlindungan Konsumen Online serta Tantangan Hukum FDI dan Pinjaman Luar Negeri Putri Ramadhani, Faradhina Zahra; I Nyoman Budiana; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Kadek Julia Mahadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3458

Abstract

Perkembangan ekonomi digital dan integrasi ekonomi internasional menuntut adanya harmonisasi regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pelaku ekonomi. Di satu sisi, maraknya transaksi jual beli online meningkatkan potensi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, terutama terkait perbuatan melawan hukum seperti ketidaksesuaian produk, penipuan, maupun wanprestasi. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan pembangunan mendorong pemerintah memanfaatkan instrumen internasional seperti Foreign Direct Investment (FDI) dan pinjaman luar negeri, yang masing-masing memiliki implikasi hukum berbeda terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi harmonisasi regulasi antara perlindungan konsumen digital dan kerangka hukum pembiayaan internasional, serta mengkaji tantangan hukum yang muncul dalam praktik FDI dan pinjaman luar negeri di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, studi putusan, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen online masih menghadapi kendala pada aspek penegakan hukum dan kesadaran konsumen, sementara FDI menawarkan manfaat jangka panjang namun memerlukan kepastian regulasi, dan pinjaman luar negeri berisiko menimbulkan beban fiskal serta klausul hukum yang dapat membatasi kedaulatan negara. Dengan demikian, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan ekosistem ekonomi digital dan internasional berjalan secara seimbang, transparan, dan berkelanjutan.
ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN RIDE-HAILING DI INDONESIA I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri; Kadek Januarsa Adi Sudharma
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21645

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian ride-hailing di Indonesia. Klausula tersebut kerap membatasi atau menghapus tanggung jawab perusahaan, padahal konsumen berada pada posisi yang lemah. Dengan metode yuridis normatif melalui telaah KUHPerdata, UUPK, UU ITE, dan regulasi transportasi online, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan konsumen diwujudkan melalui tiga lapisan: normatif (larangan klausula baku), substantif (hak konsumen dan ganti rugi), serta prosedural (penyelesaian sengketa dan pengawasan pemerintah). Tanggung jawab penyedia layanan tetap melekat meskipun ada klausula eksonerasi, berdasarkan Pasal 19 UUPK, Pasal 1365 KUHPerdata, dan prinsip strict liability. Dengan demikian, klausula eksonerasi yang merugikan konsumen batal demi hukum dan tidak dapat membebaskan perusahaan dari kewajiban hukum.
ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN RIDE-HAILING DI INDONESIA I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri; Kadek Januarsa Adi Sudharma
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21645

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian ride-hailing di Indonesia. Klausula tersebut kerap membatasi atau menghapus tanggung jawab perusahaan, padahal konsumen berada pada posisi yang lemah. Dengan metode yuridis normatif melalui telaah KUHPerdata, UUPK, UU ITE, dan regulasi transportasi online, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan konsumen diwujudkan melalui tiga lapisan: normatif (larangan klausula baku), substantif (hak konsumen dan ganti rugi), serta prosedural (penyelesaian sengketa dan pengawasan pemerintah). Tanggung jawab penyedia layanan tetap melekat meskipun ada klausula eksonerasi, berdasarkan Pasal 19 UUPK, Pasal 1365 KUHPerdata, dan prinsip strict liability. Dengan demikian, klausula eksonerasi yang merugikan konsumen batal demi hukum dan tidak dapat membebaskan perusahaan dari kewajiban hukum.
Synchronization of Bitcoin Regulations in the Indonesian Legal System Sinlae, Ayu Septyani Bellandina; Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini; Sudharma, Kadek Januarsa Adi
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 7 No. 1 (2026): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v7i1.5315

Abstract

This study examines the legal status of Bitcoin in Indonesia from the perspective of regulatory synchronization between regulatory institutions, namely Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti), and the Ministry of Trade. The study highlights Bitcoin's striking dual status: while Bank Indonesia expressly prohibits its use as a means of payment under Law No. 7 of 2011 concerning Currency to maintain the sovereignty of the Rupiah, the government, through Bappebti, recognizes Bitcoin as a digital commodity that can be legally traded on futures exchanges. This regulatory asymmetry among these institutions not only leads to overlapping authority but also creates significant legal uncertainty for digital asset market players, weakens consumer protection efforts, and opens up loopholes for potential abuses such as money laundering and terrorism financing. This study uses a normative legal method with a statutory approach to analyze the hierarchy of norms, a conceptual approach to clarify ambiguous terminology, and a comparative legal approach to map the best regulatory models from developed jurisdictions such as Japan and Singapore. The results show that Bitcoin regulation in Indonesia has not been harmonious due to the lack of binding cross-institutional legal norms. Despite significant changes with the transfer of digital asset oversight to the Financial Services Authority (OJK) in January 2025, regulatory synchronization remains a challenge. The creation of a National Digital Asset Law as a lex specialis to integrate monetary, trade, and financial oversight functions, as well as the establishment of a coordinating body such as the National Crypto Regulatory Board (NCRB), is needed to create a unified digital asset legal system that adapts to technological developments.
Co-Authors A.A. Ayu Intan Puspadewi Abd. Rasyid Syamsuri Adhitya, Sang Putu Dimas Adhyaksa, Ni Kadek MeiIy Adibah, Mawar Farah Adinda Trisya Anindia Putri Agus Putu Abiyasa Anak Agung Alit Satya Prananda, S.H. Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Angelo, Michael Aninda Allayna Sururi Irawan Antari, Putu Eva Ditayani Ardi Prabasari, Ni Kadek Dhea Arista Putri, Putu Della Artami, Ida Ayu Ketut Artha, Putu Anggi Abelia Asefa, Rahel Ayu Meiranda Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Chintya Putri Dana, I Kadek Prajadwiva Baskara Dela Andiniyanti Desak Putu Widiati Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Yeni Asmari Dewi, Komang Aristia Sadia Dewi, Ni Putu Sukma Dheanatul Islamiyyah Diah Pitaloka, Ni Kadek Intan Finezea, Senja Firdaus, Angelica Deftari Firdaus Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini Herliana, Ni Putu Mirah Henny I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ayu Julia Maharani I Kadek Widi Pranajaya I Komang Trisna Sugiarta I Made Wiray Darma I Nengah Sucipta Angga Putra I Ngurah Made Arya Putrawan Sudana I Putu Edi Rusmana Ida Bagus Agung Andhika Putra Irlanda, Astrina Putri jesslyn, chlaresta Kadek Julia Mahadewi Kurniawan, Komang Suputra Luh Febby Liamitha Lukcs Nikolet, Talabos Dvidn Made Widya Prasasti Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri Mario Binsar Martua Sihombing Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Kadek Marlita Erdiana Putri Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Komang Nayati Sukma Dewi Ni Luh Mita Juniari Ni Made Diah Karisma Rustanti Ni Made Tiara Chandradita Ni Nyoman Nadiari Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Eva Ditayani Antari Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Winda Trisna Utami Novran Aleksander Wowiling Nur Shadrina, Salsabila Pidada Rurus, Ida Ayu Tyara Pipin Carolina BR Barus Pramana, Putu Arya Aditya Putra, I Gede Ryan Mahendra Putra, I Nyoman Arya Sutaprawira Putra, Komang Satria Wibawa Putri Ramadhani, Faradhina Zahra Putri, A.A.Sg. Manik Maharani Putri, Kesari Pringga Juwita Sedana Putu Adi Saskara Putra Putu Ngurah Dhimas Pratama Sanjaya Rachella, Baby Saputro, Rizqi Hadi Satrio Wahyu Sri Pamungkas Shadrina, Salsabila Nur Sinlae, Ayu Septyani Bellandina Soenartha, Kevin Varrisco Christoven Sompie, Rebecca Mirella Sukadana, Dewa Ayu Putri Utami, Antin Ekaningtyas Widhar Vaisile Moisa, Robert Widiawan, I Putu Arya Restu Wijaya, Gst. Ngr. Pt. Arya Kusuma ⁠Anak Agung Ayu Intan Puspadewi