Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.056
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Journal of Indonesian Tourism and Development Studies Humano: Research Journal Arena Hukum Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Panorama Hukum CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sosio e-kons Unes Law Review Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Sarwahita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Yustitia Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA KRTHA BHAYANGKARA Vyavahara Duta BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Analisis Hukum KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Saraswati Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vyavahara Duta Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Binamulia Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Kadek Januarsa Adi Sudharma
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Elektronik di Platform E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Wijaya, Gst. Ngr. Pt. Arya Kusuma; Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; ⁠Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2398

Abstract

Perkembangan pesat transaksi digital telah meningkatkan kenyamanan konsumen sekaligus memunculkan persoalan hukum berupa wanprestasi dalam perjanjian elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus wanprestasi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPK dan UU ITE telah memberikan dasar hukum preventif dan kuratif yang cukup kuat, namun implementasinya masih lemah akibat kebijakan internal platform yang tidak seimbang, rendahnya literasi hukum konsumen, serta sulitnya penegakan tanggung jawab pelaku usaha. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan BPSK, peningkatan akuntabilitas platform, serta regulasi turunan yang lebih tegas agar perlindungan konsumen di ruang digital semakin efektif dan berkeadilan.
Kekuatan Hukum Kontrak yang Dibuat Tanpa Akta Notaris Menurut KUH Perdata Soenartha, Kevin Varrisco Christoven; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Dewa Ayu Putri Sukadana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2517

Abstract

Praktik pembuatan kontrak di bawah tangan masih banyak dilakukan dalam berbagai transaksi hukum di Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan kekuatan hukumnya apabila tidak dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian kontrak yang dibuat tanpa akta notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), melalui telaah terhadap bahan hukum primer seperti KUH Perdata, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak tanpa akta notaris tetap sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi empat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, kekuatan pembuktian kontrak di bawah tangan lebih lemah dibandingkan akta notaris karena hanya berlaku jika diakui oleh para pihak yang menandatanganinya. Dalam penyelesaian sengketa perdata, kontrak di bawah tangan tetap dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi pihak yang mengajukan harus mampu membuktikan keaslian dokumen tersebut
Refund Tiket Konser Musik K-Pop Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen: Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2524

Abstract

Meningkatnya penyelenggaraan konser musik K-Pop di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun di sisi lain memunculkan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan refund tiket konser musik K-Pop yang tidak terlaksana sesuai perjanjian, serta menelaah tanggung jawab pelaku usaha atas terjadinya wanprestasi akibat perubahan lokasi konser. Pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, berfokus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemberian refund tiket konser merupakan bentuk realisasi hak konsumen atas kompensasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf g UUPK. Promotor sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap jasa yang tidak sepadan dengan perjanjian, serta memikul tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan asas itikad baik pada usahanya
Analisis Hukum terhadap Penerapan Klausa Eksonerasi dalam Kontrak Pengangkutan Barang I Ngurah Made Arya Putrawan Sudana; Dewa Ayu Putri Sukadana; Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2526

Abstract

Kontrak pengangkutan barang sangat vital bagi perekonomian namun rentan terhadap sengketa pertanggungjawaban. Klausa eksonerasi sering digunakan oleh pihak pengangkut untuk membatasi atau meniadakan tanggung jawabnya atas kerugian, kerusakan, atau keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan batasan-batasan penerapan klausa eksonerasi dalam kontrak pengangkutan barang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausa eksonerasi pada prinsipnya dibolehkan atas dasar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Meskipun demikian, penerapannya dibatasi secara ketat oleh asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), ketentuan khusus Pasal 468 KUHDagang mengenai tanggung jawab fundamental pengangkut, serta larangan klausula baku dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengadilan berwenang untuk mengesampingkan klausa eksonerasi jika terbukti melanggar keadilan, kepatutan, atau melindungi pihak yang terbukti lalai maupun beritikad buruk
Analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Penanganan Tahanan Pada Rutan Polri Satrio Wahyu Sri Pamungkas; I Made Wiray Darma; Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Putu Edi Rusmana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2531

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan tahanan di Rumah Tahanan Kepolisian Republik Indonesia (Rutan Polri) sebagai upaya mewujudkan sistem penahanan yang profesional, manusiawi, dan sesuai hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan SOP serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitasnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris untuk melihat hukum dalam praktik nyata di Rutan Polri. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, dan kasus dengan peristiwa terkait penerimaan, penempatan, pengawasan, dan pelayanan tahanan sebagai fokus analisis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP telah memiliki dasar hukum dan pedoman yang kuat, namun penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas ruang tahanan, jumlah personel yang tidak proporsional, serta kurangnya fasilitas medis, psikologis, dan administrasi digital. Upaya adaptasi tetap dilakukan oleh petugas agar hak-hak dasar tahanan tetap terpenuhi
Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Instrumen Pelestarian Dan Perlindungan Tari Tradisional Dari Ancaman Klaim Budaya Oleh Negara Asing Putri, A.A.Sg. Manik Maharani; Sudharma, Kadek Januarsa Adi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is rich in culture and traditions. One of them is traditional dance, which reflects the cultural wealth and serves as evidence of the unique diversity of Indonesian society. This study aims to discuss the implementation of Law No. 28 of 2014 on Copyright as an instrument for the preservation and protection of traditional dance from the threat of cultural claims by foreign countries. The method used in this research is normative juridical, by examining primary, secondary, and tertiary legal materials, such as legislation, journals, academic literature, and court decisions. The analysis and findings show that Article 28 of 2014 and Article 38 of the Copyright Law provide a strong legal basis for the state to hold copyrights over expressions of traditional culture. This includes regulating its use, legal prevention at the international level, and facilitating recognition by UNESCO in relation to traditional culture and cultural heritage. The challenges faced in this protection include a lack of public awareness, budget limitations, international legal challenges, and limited access for indigenous Indonesian communities to legal protection, which must be supported by the government and authorized institutions. Therefore, strategic steps such as digitization, data strengthening, inventory, international cooperation, and cultural promotion are required to provide more effective protection of traditional dance and prevent cultural claims by other countries.
Pengaruh Perjanjian Pranikah Terhadap Perlindungan Aset Perkawinan Pada Generasi Z Dalam Kerangka Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 jesslyn, chlaresta; Sudharma, Kadek Januarsa Adi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the effect of prenuptial agreements on the protection of marital assets among Generation Z within the framework of the Marriage Law and the implications of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. Normatively, the joint property regime poses the risk of asset commingling and debt liability; prenuptial agreements/separate property become mitigation instruments. The Constitutional Court ruling expands the scope of protection by recognizing marriage agreements that can be made and/or ratified after marriage (post-nuptial), thus providing flexibility for young couples. The method used is normative legal research (analysis of legislation, jurisprudence, and doctrine) enriched by limited empirical findings on Generation Z preferences (legal literacy, attitudes towards personal finance, and risk tolerance). The results show that prenuptial agreements are effective in separating ownership, reducing potential disputes, and protecting pre-marital assets, inheritance, and the business results of each party; while the post-nuptial scheme following the Constitutional Court's decision functions as a “remedial tool” when an agreement is not made before the marriage contract. The main obstacles include social stigma, low contractual literacy, and access to notary services. The study recommends improving Gen Z-friendly legal education, adaptive standard clause models (including debt and digital asset management), and simpler registration procedures to ensure legal certainty.
Pengaturan Hukum Logo Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sebagai Objek Merek: Studi Komparatif Indonesia Dan Uni Eropa Ni Komang Nayati Sukma Dewi; Bagus Gede Ari Rama; I Gede Agus Kurniawan; Kadek Januarsa Adi Sudharma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2629

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah mengubah sistem hukum kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek. Logo yang dihasilkan AI secara mandiri menimbulkan persoalan hukum terkait subjek dan kepemilikan hak eksklusif karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) masih berpijak pada prinsip human authorship yang hanya mengakui manusia sebagai pencipta. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekosongan hukum terhadap logo hasil AI serta menelaah relevansi Artificial Intelligence Act (AI Act) Uni Eropa sebagai model pembaruan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki parameter normatif dan administratif untuk mengatur keterlibatan AI dalam penciptaan logo, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, AI Act menerapkan risk-based approach dengan prinsip transparansi, pengawasan manusia, dan penilaian kepatuhan. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat sistem hukum merek nasional agar lebih adaptif terhadap inovasi teknologi tanpa mengabaikan kepastian hukum.
Pengaturan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Layanan Hotel atas Kehilangan Barang Konsumen I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Bagus Gede Ari Rama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2847

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum serta penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian layanan hotel, khususnya terkait kehilangan barang milik konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan klausula tersebut menurut hukum Indonesia serta menelusuri bagaimana hotel menerapkannya dalam praktik. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi dokumen, penelitian ini juga dilengkapi kajian literatur dan penelaahan kebijakan internal hotel untuk mengidentifikasi pola yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi yang umum dicantumkan dalam perjanjian hotel tidak sejalan dengan kerangka hukum Indonesia, terutama Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha membatasi atau menghapus tanggung jawab. Dalam praktiknya, banyak hotel masih menerapkan klausula tersebut dalam syarat dan ketentuan, namun ketentuan tersebut batal demi hukum dan tidak dapat menghapus kewajiban hotel apabila terbukti lalai. Penelitian ini juga menemukan bahwa hotel tetap bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kehilangan yang terjadi di lingkungan hotel, sementara pencantuman klausula tersebut dapat menimbulkan risiko sanksi administratif maupun pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Indonesia menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama, sehingga pelaku usaha hotel perlu menyesuaikan praktik kontraktualnya agar tetap patuh pada ketentuan hukum.
Implementasi Unclos 1982 Dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Antara Indonesia Dan Tiongkok Di Laut Natuna Utara Putri, Kesari Pringga Juwita Sedana; Antari, Putu Eva Ditayani; Putra, Komang Satria Wibawa; Sudharma, Kadek Januarsa Adi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The maritime territorial dispute between Indonesia and China in the North Natuna Sea is a strategic issue in the study of international maritime law. This conflict stems from China's unilateral claim through the nine-dash line concept that overlaps with Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). This article is a literature review that aims to analyze the implementation of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) as the international legal basis for resolving the dispute. The study was conducted by examining various previous studies, academic journals, international legal documents, and international court decisions such as the South China Sea Arbitration (Philippines v. China, 2016). The results of the study show that UNCLOS 1982 expressly establishes the sovereign rights of coastal states over natural resources in the EEZ area up to 200 nautical miles as stipulated in Article 57. Meanwhile, China's nine-dash line claim has no internationally recognized legal basis because it contradicts the principle of jus cogens and is not regulated in UNCLOS. Therefore, the implementation of UNCLOS 1982 plays a fundamental role in maintaining legal certainty and upholding Indonesia's maritime sovereignty in the North Natuna Sea. This research is expected to contribute to the development of international legal literature and serve as a reference in formulating maritime dispute resolution policies in the Southeast Asian region.
Co-Authors A.A. Ayu Intan Puspadewi Abd. Rasyid Syamsuri Adhitya, Sang Putu Dimas Adhyaksa, Ni Kadek MeiIy Adibah, Mawar Farah Agus Putu Abiyasa Anak Agung Alit Satya Prananda, S.H. Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Angelo, Michael Aninda Allayna Sururi Irawan Anindia Putri, Adinda Trisya Antari, Putu Eva Ditayani Ardi Prabasari, Ni Kadek Dhea Ari Rama, Bagus Gede Arista Putri, Putu Della Artami, Ida Ayu Ketut Asefa, Rahel Ayu Meiranda Bagus Gede Ari Rama Desak Putu Widiati Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Yeni Asmari Dewi, Ni Putu Sukma Dheanatul Islamiyyah Diah Pitaloka, Ni Kadek Intan Fernanda, Bagus Hoiru Finezea, Senja Firdaus, Angelica Deftari Firdaus Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ayu Julia Maharani I Kadek Widi Pranajaya I Komang Trisna Sugiarta I Made Wiray Darma I Ngurah Made Arya Putrawan Sudana I Putu Edi Rusmana Ida Bagus Agung Andhika Putra Irlanda, Astrina Putri jesslyn, chlaresta Kadek Julia Mahadewi Komang Ratih, Dewa Ayu Luh Febby Liamitha Made Widya Prasasti Mahendra, I Gede Yudi Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri Mario Binsar Martua Sihombing Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Ni Kadek Marlita Erdiana Putri Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Komang Nayati Sukma Dewi Ni Luh Mita Juniari Ni Made Diah Karisma Rustanti Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Winda Trisna Utami Nur Shadrina, Salsabila Pidada Rurus, Ida Ayu Tyara Pipin Carolina BR Barus Pramana, Putu Arya Aditya Putra, I Gede Ryan Mahendra Putra, I Nyoman Arya Sutaprawira Putra, Komang Satria Wibawa Putri, A.A.Sg. Manik Maharani Putri, Kesari Pringga Juwita Sedana Putu Adi Saskara Putra Putu Ngurah Dhimas Pratama Sanjaya Rachella, Baby Satrio Wahyu Sri Pamungkas Shadrina, Salsabila Nur Soenartha, Kevin Varrisco Christoven Sukadana, Dewa Ayu Putri Vaisile Moisa, Robert Widiawan, I Putu Arya Restu Wijaya, Gst. Ngr. Pt. Arya Kusuma ⁠Anak Agung Ayu Intan Puspadewi