Claim Missing Document
Check
Articles

COVID-19 HANDLING IN THE BORDER AREAS OF INDONESIA Itasari, Endah Rantau
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28602

Abstract

Indonesia is a country that has contracted Coronavirus Disease 2019. The status of an archipelago and borders with ten countries at sea and three countries on land borders makes Indonesia must be extra hard to become its border region so that other citizens do not carry the virus transmission through the borders of Indonesia. Preventing management at the National Entrance (Airport, Port and PLBDN) in anticipation of COVID-19 includes the following aspects: Early detection of suspected travel perpetrators; Interview and anamnesis of the sick Traveler to ascertain the possibility of COVID-19 symptoms in the examination room; Reporting cases of Travel Actors suspected of contracting COVID-19 to PHEOC; Refer for isolation of Travel Actors suspected of contracting COVID-19 to the referral hospital using ambulances that match the criteria; Health quarantine in transports and items suspected of being exposed to COVID-19.
FULFILLMENT OF EDUCATION RIGHTS IN THE BORDER AREAS OF INDONESIA AND MALAYSIA Itasari, Endah Rantau
Ganesha Law Review Vol 1 No 1 (2019): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v1i1.14

Abstract

The opening of access to education for all citizens is a conditio sine qua non value of freedom and justice. As long as there are citizens who cannot get access to education, even though at the most basic level, the state is the agency most responsible for this injustice. Without the guarantee of these basic needs, citizen participation in a democratic climate that allows for upward social movements to be far from expectations The elimination of discrimination should be done by providing the widest opportunity for every citizen to get an education, so that cheap schools, even free, will be created for all the people without exception. Therefore the government is required to be able to be fair by providing equal opportunities for every citizen to take education (formal) and be able to protect and guarantee the rights of citizens, especially for those who are financially incapable so that they can continue to receive proper education.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (STUDI DI KOTA SINGKAWANG) Itasari, Endah Rantau
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 4, No 2 (2020): VOLUME 4 ISSUE 2, JULY 2020
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v4i2.41914

Abstract

Indonesia as a party to the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) is bound to implement these provisions based on the international obligations contained therein, including concerning the fulfillment of the right to basic education. This paper is the result of research on how the implementation of the obligation to fulfill the right to basic education, especially in Singkawang City, is based on the ICESC. This research is empirical normative legal research using primary data and secondary data. The data obtained through interviews and library research were then analyzed qualitatively. From the research results, it was found that the implementation of the fulfillment of the right to basic education based on the ICESCR in Singkawang City has been gradually fulfilled. Technical factors, geographical factors, and factors implementing the provisions of laws and regulations that are not yet synchronized and complete are the determining factors for the fulfillment of basic education rights in Singkawang City.Indonesia sebagai pihak pada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kewajiban-kewajiban internasional yang terkandung di dalamnya, termasuk dalam kaitannya dengan pemenuhan hak atas pendidikan dasar. Tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap bagaimana pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak atas pendidikan dasar, khususnya di Kota Singkawang berdasarkan ICESC. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh melalui wawancara dan melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan dasar berdasarkan ICESCR di Kota Singkawang telah secara bertahap dipenuhi. Faktor teknis, faktor geografis dan faktor implementasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang belum sinkron dan komplit menjadi faktor-faktor penentu pemenuhan hak pendidikan dasar di Kota Singkawang.
ELABORASI URGENSI DAN KONSEKUENSI ATAS KEBIJAKAN ASEAN DALAM MEMELIHARA STABILITAS KAWASAN DI LAUT CINA SELATAN SECARA KOLEKTIF Itasari, Endah Rantau; Sudika Mangku, Dewa Gede
Harmony : Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2 November 2020
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/harmony.v5i2.40929

Abstract

China telah menyebabkan konflik dengan negara-negara di ASEAN. Secara sepihak berdasarkan bukti sejarah, pada tahun 2009 Cina telah mengeluarkan peta resmi yang dikenal sebagai Peta Sembilan Garis Putus-putus untuk mengklaim Laut Cina Selatan. Secara sepihak berdasarkan bukti sejarah, pada tahun 2009 Tiongkok telah mengeluarkan peta resmi yang dikenal sebagai Peta Nine Dash Line untuk mengklaim Laut Cina Selatan. Konflik yang melibatkan banyak negara di Laut Cina Selatan belum berakhir atau surut. Klaim China tumpang tindih dengan pihak lain seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Dalam membela klaimnya, China berusaha untuk mendominasi baik di wilayah sengketa dan dalam negosiasi multilateral. Tiongkok juga terus meningkatkan kekuatan militernya untuk menekan negara-negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi masing-masing negara anggota ASEAN terhadap China terkait dengan sengketa di Laut Cina Selatan (SCS) seperti apa akar dari konflik dan urgensi bahkan konsekuensi dalam merumuskan strategi solusinya. Metode penelitian yang digunakan dalam peneitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan mengumpulkan data sekunder studi perpustakaan yang studi ini berasal dari data sekunder.
PENGELOLAAN PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN MALASIA TENTANG TINGKAT EKONOMI DI WILAYAH KEDUA NEGARA Rantau Itasari, Endah
Ganesha Civic Education Journal Vol 2 No 1 (2020): April, Ganesha Civic Education Journal
Publisher : Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Border governance is a necessity for Indonesia as an archipelagic country bordering maritime and / or land with other countries. Indonesia is located geographically between two continents and two oceans and no less than 17,504 islands. the border region has a very strategic multifunctionality. Politically, border areas provide legal certainty for internal and external sovereignty, both in the context of managing government administration and applying national law and in engaging with other countries. The existence of clarity of this border region will also provide legal certainty for a country for the utilization and management of natural resources contained in its territory for the benefit of the prosperity of the whole community. Border management must also be aimed at the prosperity of the people, especially those living on the border. The development of socio- economic activities to improve the socio-economic well-being of people at the border is very important because it will directly and indirectly strengthen the security aspects at the border. As a & quot;front page & quot; the creation of prosperity at the border will contribute positively to the conditions of security and defense, both regionally and nationally.
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI WILAYAH PERBATASAN Rantau Itasari, Endah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33020

Abstract

Kurangnya tenaga pendidik di wilayah perbatasan menjadi salah satu perhatian pemerintah di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita. Salah satu program dalam Nawa Cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar". Manifestasi dari program Nawa Cita tersebut untuk meningkatkan pendidikan di wilayah perbatasan negara salah satunya diwujudkan melalui program Guru Garis Depan (GGD). Program GGD merupakan program khusus dalam sistem rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil melalui Formasi Khusus Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T). Program ini merupakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi (KemenPAN-RB).
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Kekerasan : Hukum Diplomatik Dan Konsuler Rantau Itasari, Endah; Putra Karyawan, Ketut Awet
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38706

Abstract

Kebebasan dalam hidup merupakan suatu hak mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Karena dengan adanya kebebasan bagi seseorang akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Jika melihat banyak kasus mengenai kekerasaan dan penganiayaan yang terjadi seringkali membuat banyak orang bertanya mengenai arti kebebasan dan hak hidup yang menjadi milik diri sendiri. Seperti salah satu kasus terjadi kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja diluar negeri. Kita sering mengetahui banyak warga negara Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri karena beberapa faktor, meskipun begitu warga negara yang menjadi TKI tetap mendapat perlindungan hukum dan juga tetap memiliki hak sebagai warga negara Indonesia. Media pemberitaan memberitakan mengenai penganiayaan yang terjadi terhadap TKI membuat banyak pihak turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti diplomat Indonesia yang ada pada negara tempat terjadinya kasus tersebut. Contoh kasus nya adalah kekerasan yang didapat seorang TKI oleh duta besar dari Arab Saudi. Adapun beberapa hukum yang mengatur mengenai beberapa kasus penganiayaan TKI diluar negeri yakni hukum diplomatik dan konsuler. Pada penilitian ini mengangkat tema yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Kekerasan : Hukum Diplomatik Dan Konsuler”, dalam pembahasan kali ini melakukan analisis mengenai bantuan hukum yang dapat diterima oleh warga negara yang memiliki pekerjaan di luar negeri.
Kewajiban Negara Indonesia Setelah Meratifikasi International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) Itasari, Endah Rantau
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31451

Abstract

As an ICESCR participating country, Indonesia is bound to implement the provisions of the covenant, especially the use of the institutions in it because Indonesia does not declare a reservation and / or a declaration of the provisions of the Covenant. Five years after Indonesia ratified the covenant, namely in 2010, Indonesia was obliged to send a country report containing the progress of the implementation of the covenant to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. This mechanism is established by the agency / committee concerned to monitor the progress of the implementation of state obligations as stated in the agreement. This is done through various reports that the state must submit within a certain period to the committee concerned. The Committee meets periodically among itself and meetings of delegates of the state parties. During these meetings the committee assessed the report prepared by the state and asked a number of clarifying questions. After that the committee made conclusions and recommendations. Usually the committee identifies positive things that have been achieved, issues that are still crucial and certain recommendations.
Legal Protection Againts Violations of Human Rights That Abuse Uighur Ethnic Women in China Itasari, Endah Rantau; Sudika Mangku, Dewa Gede
Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol 16 No 1 (2021)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/yinyang.v16i1.4361

Abstract

The purpose of this research is to respect the legal protection of ethnic Uighur women in Xinjiang, China from the perspective of International Human Rights and to find out and study the resolution of cases of serious international human rights violations against ethnic Uighur women in Xinjiang, China. Legal protection for women of Uighur ethnicity is based on articles 3,4,5,9,10,11, the Universal Declaration of Human Rights, namely by providing protection in the form of protection of the right to life, the rights to freedom, and the right to personal security, and others that are regulated in international legal instruments. 2) Serious human rights violations committed by the government of Xinjiang, China are not justified by international law because they violate the provisions stipulated in the subsequent Universal Declaration of Human Rights for the incidents of human rights violations, so the settlement of disputes between the two parties is carried out by negotiation or mediation. first. If this method is not effective, the UN Security Council can submit the case to an international court such as the International Criminal Court as regulated in article 1 of the 1998 Rome Statute.
Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan dengan Malaysia Berdasarkan The Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1949 Endah Rantau Itasari
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i1.6881

Abstract

Hakikat hukum dalam pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah terletak pada keberpihakan negara dalam memenuhi hak tersebut kepada warganya dalam kondisi dan situasi tertentu. Keberpihakan tersebut harus terlihat dalam akselerasi pembuatan hukum, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan yang memiliki kesederajatan pemehuhan di wilayah atau pada orang yang telah memiliki akses lebih baik pada daerah-daerah yang terbatas aksesnya, seperti di kawasan perbatasan negara Indonesia dan Malaysia. Keberpihakan berbasis kesemaan adalah moralitas negara sebagai prasayat hukum yang berkeadilan dan harus berpedoman kepada hak-hak asasi manusia.