Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.637
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Ensiklopedia of Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Ensiklopedia Education Review TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Pahlawan : Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Budaya International Journal of Social Service and Research International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal of Law, Administration, and Social Science Jurnal Iso JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Batavia Amicus Curiae Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Legislasi Indonesia
Listyowati Sumanto
Universitas Trisakti
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KONFLIK BISNIS EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 Maritza, Allya Lavenia; Sumanto, Listyowati
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 3 Januari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i2.2837

Abstract

Conflicts between economic interests have become a controversial issue in the utilization of sea sand, which has high demand in the international construction sector but has the potential to damage the ecosystem and threaten the welfare of the community. The Indonesian government previously issued Law Number 27 of 2007 to protect the ecosystem of coastal areas and small islands from over-exploitation. However, the ratification of Government Regulation Number 26 of 2023 which reopens sea sand exports has sparked controversy. This new policy is considered to prioritize short-term economic interests and ignore long-term environmental and social impacts. With a normative approach, this study examines the applicable regulations and applies the theory of legal certainty to analyze the impact of the policy. It was found that this decision reflects a conflict of business interests and has the potential to ignore the community, damage the ecosystem, and violate the principle of sustainability. The conclusion of this study shows that there is legal uncertainty due to the lack of regulatory consistency, so that regulatory harmonization is needed to achieve fair and sustainable natural resource governance. Keywords: Business Conflict, Sea Sand Export, Legal Certainty
UPAYA KEBERLANGSUNGAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN SEBAGAI SARANA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ARBITRASE DI INDONESIA Rachmadayanti, Regina; Sumanto, Listyowati
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 3 Januari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i2.2841

Abstract

Abstract: Arbitration is an alternative method used to resolve problems that can resolve disputes between business actors. However, in terms of implementation, there are many problems both through the national and international scope. It is appropriate, the development of law in Indonesia needs to be improved. The study of writing is carried out by qualitative research methods obtained by literature research sourced from books or literature and journals that have existed and the nature of the research in a descriptive manner. In this case, the author examines the description of writing using the theory of analysis J. D. Nyhart in law and Economic Development by looking at 7 important components, namely Predictability, Procedural Capability, Codification of Goals, Education, Balance, Definition and Clarity of Status, and Accomodation. In the results of the analysis it is obtained that there is legal uncertainty in the implementation of international arbitration awards on the national scopre so that every Foreign decision always occurs intervention and this makes forein countries view arbitration in Indonesia as an unfriendly country in terms of the implementation of Arbitration. Keywords: Agreement, Dispute, Arbitration.
Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Judi Online Perspektif Lawrence M. Friedman Putusan Nomor 1018/PID/2023/PT MDN Shodiq, Muhammad Fajar; Sumanto, Listyowati
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol 21 No 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v21i1.911

Abstract

Pencucian uang melalui perjudian online merupakan fenomena yang semakin marak di era digital, dengan dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pencucian uang melalui perjudian online, dampaknya, serta efektivitas langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan internasional. Kajian ini menemukan bahwa proses pencucian uang melalui perjudian online melibatkan tiga tahap: placement, layering, dan integration, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyulitkan pelacakan. Dampaknya mencakup kerugian ekonomi, ketimpangan sosial, dan ancaman terhadap stabilitas hukum. Implementasi hukum di Indonesia, meskipun telah diterapkan, masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan teknologi, pengawasan server lintas negara, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan platform digital, serta penguatan regulasi dengan adopsi teknologi pengawasan modern seperti RegTech.Kata Kunci: Pencucian Uang, Perjudian Online, Teknologi Digital, Sistem Hukum, Kolaborasi.
KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERDOMISILI DI INDONESIA Sumanto, Listyowati
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v14i4.127

Abstract

Hukum Tanah Indonesia sangat berbeda dengan hukum yang berlaku di berbagai negara lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah undang-undang pokok yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah, yang menetapkan beberapa jenis hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuan peruntukkannya. Makalah ini memberikan gambaran umum tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan kepemilikan tanah di Indonesia. Hanya warga negara Indonesia yang diperbolehkan memiliki tanah Hak Milik. Kepemilikan properti orang asing merupakan isu yang menarik. Pembatasan untuk pembeli hunian oleh orang asing juga ditinjau. Indonesia dan banyak negara memiliki batasan kepemilikan asing atas properti di wilayahnya. Orang asing yang ingin menggunakan atau membeli tanah, rumah atau apartemen untuk keperluan apapun perlu mengetahui fakta ini.  
Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Studi Pada Kepolisian Resor Kabupaten Garut Wildan Fikarudin; Listyowati Sumanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1047

Abstract

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut, menandai pentingnya pendekatan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, terutama terhadap kasus yang terjadi karena kelalaian tanpa niat jahat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Garut, serta mengevaluasi mekanisme, faktor pendukung dan penghambat, serta efektivitas pendekatan tersebut dalam praktik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan analisis terhadap 30 literatur, serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis data dilakukan secara kualitatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Garut berhasil menerapkan restorative justice melalui tahapan identifikasi kasus, mediasi, penyusunan kesepakatan damai, hingga pengawasan pelaksanaan, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam memulihkan kerugian korban, mengurangi beban sistem peradilan, dan mencegah stigmatisasi pelaku. Namun, tantangan seperti ketidaksiapan emosional korban, keterbatasan kapasitas penyidik sebagai fasilitator, dan belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, sosialisasi publik, serta pengembangan model kontekstual sebagai strategi mendukung keberlanjutan implementasi restorative justice di tingkat lokal dan nasional
AUDIT INVESTIGASI PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PENYIDIKAN KASUS KORUPSI Andini, Siska Dwi; Sumanto, Listyowati
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 02 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i02.1704

Abstract

Korupsi merupakan penyebab utama atas kerugian negara dalam pengelolaan keuangan negara. ICW mencatat 791 kasus korupsi terjadi selama tahun 2023, yang meningkat sebesar 26,8 % dibandingkan tahun 2022. Tidak dipungkiri pengungkapan kasus korupsi tidak lepas dari upaya penegakan hukum yang dilakukan bersama oleh APH dan BPK dalam audit investigasi. Dalam pekasanaanya, waktu pelaksanaan audit investigasi sangat beragam, sehingga APH sering kali memilih untuk berkooridnasi dengan BPKP dan Inspektorat dalam audit investigasi untuk menghitung kerugian negara. Penelitian dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif dan tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan prosedur audit ivestigasi yang dilakukan oleh BPK dan kendala yang ada dalam pelaksanaan audit investigasi. Hasil penelitian menunjukan dalam audit investigasi BPK mengacu pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan BPK RI Nomor 2/K/I-XIII.2/4/2020. Namun demikian, untuk mengatasi kendala dalam memperoleh bukti yang cukup dan andal untuk membuktikan kerugian negara/daearah, dikembangkan prosedur alternatif dalam pelaksanaanya, juga menggunakan sistem Big Data Analysis dan Laboratorium Forensik Digital. Untuk dapat lebih mengembangkan pencapaian audit investigasi, BPK diharapkan dapat membakukan prosedur audit terutama prosedur alternatif kedalam suatu pentunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta memberikan dukungan penuh terhadap sumber daya terkait audit investigasi sehingga mutu dan keandalan hasil pemeriksaan dapat tetap terjamin.    Kata Kunci: Audit Investigasi, Korupsi , Kerugian Negara , Pembuktian, Keuangan Negara
Kajian Yuridis Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP yang Berkepastian Hukum Angelina, Jennifer; Sumanto, Listyowati
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4648

Abstract

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 310-316 KUHP, yang bertujuan untuk melindungi kehormatan dan martabat setiap individu. Terdapat banyak elemen yang perlu dievaluasi kembali terkait kriteria untuk aktivitas yang dianggap sebagai perusakan reputasi. Interpretasi yang beragam di kalangan masyarakat menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, serta penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Kesimpulannya adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik sebagai "inkonstitusional bersyarat," karena dianggap tidak sesuai dengan norma-norma UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 310 KUHP akan disesuaikan dengan Pasal 433 UU No.1 Tahun 2023 untuk memberikan realitas pidana dan mengisi kekosongan, mengurangi potensi terjadinya perlakuan diskriminatif, sekaligus memastikan bahwa penggunaannya tidak menimbulkan kerancuan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-2023, Pasal 310 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 433 Peraturan No. 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa tindakan hukum tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut. Oleh sebab itu, pihak penegak hukum perlu lebih waspada dan tidak terburu-buru dalam menentukan keputusan terkait kasus pencemaran nama baik dan harus disertai dengan pertimbangan penegakan hukum.
- PELAKSANAAN PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG PADA PERSEROAN TERBATAS JAMINAN KREDIT INDONESIA: - Ersya Maulina; Listyowati Sumanto
Reformasi Hukum Trisakti Vol 5 No 4 (2023): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v5i4.18692

Abstract

One of Indonesia's strengths lies in its abundant natural resources. In the agricultural sector, surplus stock arises from plentiful harvests exceeding market demand. Farmers are compelled to sell well below market prices, unwilling to risk marketing low-quality or unprofitable yields. Law Number 9 of 2011 on the Warehouse Receipt System provides a government solution. The research examines the implementation of PT Jamkrindo's warehouse receipt guarantee system concerning holders and collateral recipients when warehouse management fails. It explores challenges faced by PT Jamkrindo in protecting the rights of warehouse receipt holders and collateral recipients in the event of warehouse management bankruptcy. Employing a normative juridical research approach, descriptive and qualitative analyses using secondary data, the study concludes that in bankruptcy cases, legal protection is afforded to warehouse receipt holders and collateral recipients, enabling them to seek compensation through legal claims. Challenges for PT Jamkrindo include difficulty in finding an ideal warehouse manager, limited facilities and infrastructure, and the absence of a comprehensive guarantee mechanism covering overall losses, especially during warehouse manager bankruptcy.
PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PRESPEKTIF JAMINAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH: Affan Zaidan; Listyowati Sumanto
Reformasi Hukum Trisakti Vol 5 No 4 (2023): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v5i4.18703

Abstract

Land registration aims to guarantee legal certainty of land rights and legal protection for holders of rights to a plot of land—a certificate is a vital means of proof. The main problem is what causes the land title certificate to be canceled and what is the legal protection for land rights holders regarding land title certificates. The research method used is normative legal research, descriptive, analyzed qualitatively, and concluding using deductive logic. The results of the study show that certificates of land rights that have been issued in the name of the right holder can be requested to be canceled due to a court decision that has permanent legal force stating that it is void or does not have binding legal force or is due to administrative, legal defects due to errors in area calculations, object or subject errors, overlapping (dual certificates) including mistakes in the application of statutory regulations. Although land title certificates can still be canceled, if land registration is according to regulation, it can guarantee certainty and legal protection to land rights holders by presenting physical and juridical data in the certificate, which can be used as evidence when litigating in court.
Perbandingan Penyelesaian Sengketa Arbitrase Online Antara Indonesia Dengan Cina : Sebuah Tinjauan Hukum Bintang, Cantika Ramadhani; Sumanto, Listyowati
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 4 No. 02 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.5024

Abstract

Dispute resolution through online arbitration has become an increasingly important topic in the context of international business relations. This article provides a comprehensive legal review of the comparison of online arbitration dispute resolution between Indonesia and China. Through in-depth analysis of the legal system, contract provisions, technology used, economic considerations, and the influence of government regulations, the author explains the differences and similarities that exist between the two countries in resolving this dispute. The different legal approaches between Indonesia, which adopts a legal system based on civil law, and China, which has a legal system based on Confucian law and socialist law, are the main focus of discussion. As a result, this article identifies the key factors that influence the effectiveness of online arbitration dispute resolution between Indonesia and China and provides valuable insights for legal practitioners, entrepreneurs and researchers interested in this field. In conclusion, this article emphasizes the importance of a deep understanding of the differences in legal and regulatory culture between the two countries in designing successful dispute resolution strategies in the context of online arbitration.
Co-Authors Ade Wahyudin, Ade Affan Zaidan Afifah Matrullah Andini, Siska Dwi Angelina, Jennifer Annisa Rheinata Suhartono Anriyani, Dian Arif, Heru Wira Astaman Asyisyifa, Ananda Fia Bintan R. Saragih Bintang, Cantika Ramadhani Christiangie, Merry Endang Pandamdari Ersya Maulina Fachri Mohammad Rizki Fachri Mohammad Rizki Hizkia Immanuel Toban Idris, Siti Hafsyah binti Ignatius Pradipa Probondaru Irene Eka Sihombing Irene Eka Sihombing Jesse Heber Ambuwaru Jessica Jessica Juliani, Wenny Kabes, Irianto Kolono, Sucipto Komeni, Wirdi Hisroh Mansur, Habil Ma’ruf Manurung, Susi Marlinda Mariane, Irene Maritza, Allya Lavenia Matrullah, Afifah Muhammad Fajar Shodiq, Muhammad Fajar Muhammad Jafar Shodiq Ninda Puspita Dewi Nurmayana, Suri Oddy Inayah Kasri Permata Sari, Masayu Nilam Rachmadayanti, Regina Rahmadania, Andi Wulan Ratnawati, Elfrifa Rizki, Fachri Mohammad Rosisca, Napoleon Forte Salsabilla, Azra Santos, Ricardo Sari, Masayu Nilam Permata Sayid Fahmi Siahaan, Sahala MPH Silooy, Ester Sugiyatmo, Agus Wijayanto, Budi Tri Wildan Fikarudin Yuliansar, Nabila Faraz