Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.063
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM IPTEK Journal of Proceedings Series Yustisia Jurnal Dinamika Hukum Arena Hukum Rechtsidee Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman Simposium II UNIID 2017 Halu Oleo Law Review Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur dan Fasilitas Substantive Justice International Journal of Law Jambe Law Journal Faletehan Health Journal Journal of Local Government Issues ADIL : Jurnal Hukum Jurnal Partisipatoris Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Service) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yuridika Jurnal Dedikasi Hukum Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Ilmu Hukum Human Rights in The Global South (HRGS) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education IC Tech: Majalah Ilmiah SAGA: Journal of Technology and Information Systems Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial RechtIdee
Faizal Kurniawan
Faculty Of Law, Universitas Airlangga, Indonesia
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Urgensi Pemahaman Perancangan Kontrak dalam Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Desa Kare, Kabupaten Madiun Agus Yudha Hernoko; Erni Agustin; Ghansham Anand; Faizal Kurniawan; Mochamad Kevin Romadhona
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.20979

Abstract

Perkembangan obyek wisata dipengaruhi oleh berbagai komponen yang masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda dan saling menunjang satu dengan lainnya. Di masa pandemi ini, sektor wisata sangatlah terdampak. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, khususnya UMKM di bidang perancangan kontrak serta memberikan pelatihan agar UMKM dapat memiliki daya saing di era pandemic ini dengan memasarkan produknya di online market place. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan secara hybrid, yang berisi penyampaian materi tentang perancangan kontrak dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, kebijakan pemerintah untuk mendorong peran UMKM dalam menunjang pengembangan pariwisata daerah, yang dilanjutkan dengan tanya jawab (diskusi). Ruang lingkup yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah wilayah Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini juga bekerjasama dengan Yayasan Senyum Desa yang memiliki jaringan di seluruh Indonesia, sehingga kegiatan yang terlaksana secara hybrid tidak hanya diikuti oleh masyarakat desa Kare, Kecamatan kare, Kabuaten Madiun tetapi juga oleh masyarakat di berbagai wilaya di dalam maupun luar Jawa Timur. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, hasil yang diperoleh berupa panduan Teknik perancangan kontrak bagi masyarakat awam yang dapat diterapkan oleh UMKM dalam membuat kontrak. UMKM memiliki peran penting dalam turut mengembangkan pariwisata suatu daerah. Dalam membantu promosi produk local suatu daerah tentu tidak lepas dari kontrak/ perjanjian yang membingkai hubungan hukum para pihak, Dengan demikian, pengetahuan dan ketrampilan di bidang hukum kontrak sangat penting bagi pelaku UMKM.   The Urgency of Understanding Contract Design in the Development and Management of Tourism Objects in Kare Village, Madiun Regency The development of tourism objects is influenced by various components, each of which has different functions and roles that supports each other. During this pandemic, the tourism sector has been badly affected. The purpose of this community service activity is to improve the knowledge and skills of the community, especially MSMEs in the field of contract drafting and provide training so that MSMEs can have competitiveness in this pandemic era by marketing their products in online market places. This community service is carried out in hybrid counseling, which contains the material on contract design in tourism development and management, government policies to encourage the role of MSMEs in supporting regional tourism development, followed by a discussion session. The scope of this community service activity is the Kare Village area, Kare District, Madiun. The implementation of this community service activity is also in collaboration with the Senyum Desa Foundation which has a network throughout Indonesia, so that the activities carried out hybrid are not only joint by the people of Kare village, Kare sub-district, Madiun, but also by communities in various regions inside and outside East Java. With the implementation of this activity, the results obtained are in the form of a contract drafting technique guidance for ordinary people that can be applied by MSMEs in making contracts. MSMEs have an important role in developing tourism in an area. In assisting the promotion of local products in an area, of course, it cannot be separated from contracts/agreements that frame the legal relationship of the parties. Thus, knowledge and skills in the field of contract law are very important for MSME actors.  
PERKEMBANGAN PRINSIP DAN TANGGUNG GUGAT DALAM KONTRAK KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI Vincentius Gegap Widyantoro; Faizal Kurniawan
Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.9

Abstract

AbstractThe Construction Contract is a legal relationship which underlies the interactions and agreed upon stipulations of parties involved in Construction Services. Thus, it is an important instrument which ensures Construction Services can be carried out efficiently and in a timely manner. This thesis purpose are to provides the forms of legal development of principles in the Law on Construction Services as well as the fi eld of construction in general. The author has chosen this topic due to the elimination of criminal sanctions in the Law on Construction Services, shifting from the realm of criminal law to administrative law and civil law. Hence, the author will provide the forms of law enforcement developed specifi cally in the realm of civil law. The method applied is normative, with Statute Approach and Conseptual Approach. AbstrakKontrak Kerja Konstruksi adalah instrumen penting dalam Layanan Jasa Konstruksi Hal ini karena Kontrak Kerja Konstruksi menimbulkan hubungan hukum yang melandasi hubungan para pihak Dalam perkembangan jaman, berkembang juga prinsip-prinsip hukum yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi untuk mengikuti perkembangan dunia konstruksi secara universal Tujuan penulisan ini adalah untuk menghadirkan bentuk perkembangan hukum prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU Jasa Konstruksi dan dalam dunia konstruksi secara universal Kemudian yang menarik adalah adanya penghapusan sanksi pidana dalam UU Jasa Konstruksi yang membuat pergeseran penegakan hukum Layanan Konstruksi kearah penegakan dalam koridor hukum administrasi dan dalam ranah hukum perdata Padahal dalam realitanya penegakan hukum Layanan Konstruksi lazimnya lebih mengarah kepada penegakan hukum dalam ranah pidana Maka, dalam tulisan ini penulis ingin menghadirkan bentuk perkembangan penegakan hukum khususnya dalam ranah perdata Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual
ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI PPDB ONLINE TINGKAT SMP DI KOTA PEKALONGAN Prastuti Sulistyorini; Christian Yulianto Rusli; Faizal Kurniawan
IC-Tech Vol 15 No 2 (2020): IC-Tech Volume XV No.2 Oktober 2020
Publisher : STMIK WIDYA PRATAMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.914 KB) | DOI: 10.47775/ictech.v15i2.120

Abstract

Sejak tahun 2014, untuk kegiatan penerimaan calon peserta didik baru tingkat SMP/MTs, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan mengembangkan sistem informasi PPDB secara online. Meskipun sudah diimplementasikan  selama 6 tahun, belum pernah dilakukan pengukuran kesuksesan implementasi sistem informasi PPDB online tingkat SMP. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah sistem informasi PPDB online tingkat SMP, dapat dikatakan sukses atau berhasil dalam pengembangannya Model kesuksesan implementasi sistem informasi yang diadopsi dalam penelitian ini menggunakan model DeLone dan McLean yang telah dimodifikasi, yang terdiri dari 6 variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi sistem, yaitu variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, tingkat penggunaan, kepuasan user, dan manfaat bersih.  Variabel yang tidak digunakan adalah variabel penggunaan dan manfaat bersih. Variabel penggunaan dan manfaat bersih dihilangkan karena objek pada penelitian ini bersifat mandatory. Penelitian dilakukan dengan menganalisis hasil kuesioner dari 92 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini penggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Hasil analisis menunjukkan kepuasan pengguna sistem informasi PPDB online tingkat SMP, dipengaruhi oleh kualitas sistem, sedangkan kualitas informasi dan kualitas layanan tidak berpengaruh pada kepuasan pengguna.
KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN ADHERED PARTY DALAM KONTRAK ADHESI YANG DIGUNAKAN DALAM TRANSAKSI BISNIS Faizal Kurniawan; Ayik Parameswary
Perspektif Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v19i3.17

Abstract

Prinsip kebebasan berkontrak membawa para pihak dalam suatu kontrak untuk menandatangani suatu persetujuan, termasuk diantaranya adalah kontrak baku. Kontrak baku dibuat oleh satu pihak, biasanya oleh suatu perusahaan dengan tujuan adanya efisiensi. Kontrak tersebut bagaimanapun berpotensi adanya penyalahgunaan kedudukan yang lebih mendominasi dalam penerapannya, kontrak seperti ini dikenal dengan nama kontrak adhesi. Dalam kaitannya dengan kontrak adhesi terdapat batasan dan/atau pengalihan tanggung jawab dari resiko bisnis kepada mitra berkontraknya (adhered party). Maka dari itu prinsip itikad baik tentu memainkan peranan yang cukup penting untuk mengevaluasi implementasi dari kontrak adhesi. Penulisan ini membahas kontrak adhesi dalam kaitannya dengan prinsip dasar hukum kontrak dan juga menganalisa payung hukum untuk mitra berkontraknya (adhered party) dalam pencarian hak-hak kontraktualnya terkait implementasi dari kontrak adhesi. Dalam tulisan ini juga akan dibandingkan implementasi dari kontrak adhesi dalam prakteknya baik di Indonesia dan di luar Indonesia dengan cara menganalisa hukum nasional dan aturan yang berlaku secara internasional seperti Prinsip-prinsip Kontrak Perdagangan Internasional (The Principles of International Comercil Contracts-PICC).Freedom of contract principle brings the contracting parties to sign into an agreement in such forms, including a standard contract. The standard contracts are made by one party, usually by business entities in the aim of doing efficiency. The contracts, however, potentially contains abuse of power in its application, known as adhesion contract. In term of adhesion contract, it contains prompt restrictions and/or transfer of responsibilities of the business risks to the adhered party. Therefore, good faith principle plays an important role to evaluate the implementation of the adhesion contract. This article discusses the adhesion contract in the light of the basic principles in contract law and explores the legal frameworks for adhered party to seek their contractual rights in conjunction with the implementation of the adhesion contract. We also compare the implementation of the adhesion contract, practically, both in Indonesia and international practices by examining the national laws and the model law e.g. Principles of International Commercial Contracts (PICC).
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAI ASET NEGARA MELALUI INSTRUMEN KONTRAK Faizal Kurniawan
Perspektif Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v18i2.116

Abstract

Negara mempunyai kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan untuk kemakmuran rakyat. Instrumen hukum kontrak menjadi payung hukum sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset negara yang berupa minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil menjadi pilar dasar dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak publik yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum privat. Dalam melakukan hubungan kontraktualnya, negara tidak boleh dirugikan (imunitas negara) dan harus memperhatikan klausula-klausula yang menitikberatkan pada perlindungan aset negara.State has the power to manage natural resources for the sake of social justice, the general welfare and are used as much as possible the greatest benefit for the greatest welfare of people. Contract law is the main instrument used to protect the state assets including oil and gas. Production Sharing Contract as a legal safeguard for oil and gas, is a fundamental pillar in the effort and utilization management activities of oil and gas. In this Production Sharing Contract, which the contracts also involve the government and called government contract, has a unique characteristic which is not entirely subject to private law. In principle, the state should not be harmed, called as state immunity. This principle also applies universally in the interest of protecting the state assets.
PRINSIP MASLAHAT AL-MURSALAH DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF PADA NAZHIR UNIVERSITAS AIRLANGGA Prawitra Thalib; Wisudanto Wisudanto; Faizal Kurniawan; Mohamad Nur Kholiq
Arena Hukum Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.3

Abstract

This paper aims tp discuss the legitimacy of AIW at Nazhir Airlangga University from the perspective of the waqf law and whether it has complied with the principle of maslahah mursalah, considering that various cases of waqf property do not run optimally, are productive, are not used or are transferred to third parties. There is an interesting phenomenon, namely that at Nazhir, Airlangga University is the only one and the first time an Indonesian State University has received a Nazhir certificate to manage and develop waqf. In this case, it is interesting to discuss the practice of waqf at Nazhir Airlangga University according to the Waqf Law. This normative research uses statute approach and the conceptual approach. The results show that in practice Nazhir Universitas Airlangga in carrying out his waqf pledge practice does not use AIW un-authentic. That is, Nazhir Airlangga University in carrying out his waqf practice in terms of his pledge deed is in accordance with the procedures in accordance with Law Number 41 of 2004 concerning Waqf.
THE APPLICATION OF QURANIC INTERPRETATION, THE SUNNA AND IJTIHAD AS THE SOURCE OF ISLAMIC LAW Prawitra Thalib; Faizal Kurniawan; Mohamad Nur Kholiq
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.7261

Abstract

The understanding of Islamic law can not be separated from the interpretation sourced from the Quran, Sunnah and Ijtihad, which later evolved into a flexible and dynamic source of Islamic law following the demands of the times. Although it has flexible and dynamic properties but the interpretation must still maintain the basic principles that remain will never change. This is very important because misunderstand the intent expressed in the Quran and Sunnah will affect the error of understanding the Islamic law itself, therefore it is important to realize that the effort of understanding is not separated from The true interpretation of the will of Allah and the Prophet Muhammad that is contained in the Quran and Sunnah. This paper seeks to introduce the foundation of the pursuits that come from the Quran, Sunnah and Ijtihad, which is done using the method of normative assessment of various references discussing the source of Islamic law. Therefore, it is expected to find the meeting point between the understanding of the Qur'an, Sunnah and Ijtihad with the effort to interpret the source of Islamic law aimed at realizing the benefit of the people.
Empowering Tawangmangu Community in Digital Economy: Legal Literacy regarding Peer-to-Peer Lending in the Perspectives of Criminal Law and Private Law Maradona; Faizal Kurniawan; Sapta Aprilianto; Erni Agustin; Rizky Amalia; Darryl Evan Brouwer
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.29767

Abstract

Financial technology has become an inseparable part of people’s life activities. As technology advances, financial technology makes it easy for people to get instant cash loans to fulfil their needs in life, known as the peer-to-peer lending concept. In Indonesia, this concept is known as Information Technology-Based Joint Funding Services. In practice, the implementation of peer-to-peer lending is often confused by the implementation of online loans that are not registered and do not have any permission from the Financial Services Authority. Various problems arise from the existence of illegal online loans, for example, very high interest rates and collections with pressure and intimidation, which can bring losses to the debtor. This encourages the need for community empowerment activities in Tawangmangu Subdistrict, Karanganyar Regency, Central Java Province regarding the legal aspects of information technology-based joint funding services so as to avoid legal problems related to such lending and borrowing methods. This community service aims to provide insight and increase community literacy to increase the community’s ability to understand the various risks and efforts that can be taken regarding problems arising from online loans. The method used is socialisation and consultation on the problems faced. The results obtained from this activity include increased public knowledge and solutions to the problems faced.   Abstrak Pemberdayaan Masyarakat Tawangmangu dalam Ekonomi Digital: Literasi Hukum tentang Peer-to-Peer Lending dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Financial technology telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan masyarakat. Sebagai teknologi, financial technology memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana instan dalam rangka memenuhi kepentingan dalam kehidupannya yang dikenal dengan konsep peer to peer lending. Di Indonesia, konsep ini dikenal dengan nama Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam praktiknya, penyelenggaraan peer to peer landing seringkali menjadi rancu dengan adanya penyelenggaraan pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Berbagai masalah yang timbul dari adanya Pinjaman Online illegal misalnya bunga sangat tinggi maupun penagihan yang disertai tekanan danintimidasi yang dapat membawa kerugian bagi masyarakat. Hal ini mendorong diperlukannya kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah mengenai aspek hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sehingga terhindar dari masalah hukum yang berkaitan dengan metode pinjam meminjam seperti itu. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan peningkatan literasi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat memahami berbagai risiko dan upaya yang dapat dilakukan terkait permasalahan yang timbul dari pinjaman online. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan konsultasi permasalahan yang dihadapi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat dan solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Justice as a Meta Value of Corrective Justice in Providing Restitution for Unjust Enrichment: A Study on Rules, Norms, Principles, and Foundation Faizal Kurniawan; Prawitra Thalib; M. Hadi Subhan; Bart Jansen; Zuhairah Ariff Binti Abd Ghadas
Jurnal Hukum Vol 39, No 2 (2023): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v39i2.33049

Abstract

The legal foundation is one of the most important sources of law that has been emphasized in several legal theories. However, concepts regarding legal foundation are still heavily debated and intertwined with other legal principles, legal values, legal norms, legal theorems, and legal rules. Foundation, principles, and norms are general concepts discussed in the law field as a separate point of discussion in the study of law, especially in legal theory.This showcases that the knowledge regarding concepts and the standing of different principles, values, norms, and rules are important in studying a particular field of law. However, in practice, most legal scholars and professors in the field of law are still unaware of such concepts that often overlap with one another. Generally, foundations are meta values from principles, principles are the meta values of norms, and norms are meta values of a rule. In comparison, values are the equivalent of principles and fundamental values. A theorem is the equivalent of a norm, which is embodied in a rule, and the rule itself is the most concrete implementation of a principle, which may be in the form of a written or unwritten rule. This paper aims to explore the relationship between justice, corrective justice, restitution, and unjust enrichment. It will discuss how fundamental values, principles, and norms serve as meta-values in achieving justice. Additionally, it will examine the role of corrective justice in providing restitution for cases of unjust enrichment.
Digitalization of the Public Procurement System in Indonesia: Challenges and Problems Rizky Amalia; Muhammad Amirul Alfan; Maghfirah Aliefia; Mohd Sharil Nizam bin Md Radzi; Faizal Kurniawan
Yuridika Vol. 38 No. 3 (2023): Volume 38 No 3 September 2023
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v38i3.51874

Abstract

The Indonesian government carries out goods/services procurement activities in the framework of the welfare of its people. From time to time the procurement of goods/services has developed and, in the current digital era, it has begun to switch to electronic-based procurement. To answer the challenges of these developments, as well as to prevent fraud or violations of the law, a solid system is needed that can accommodate all of this. The blockchain concept can be an alternative to answer this issue because the blockchain system has advantages in terms of security and transparency. The research method used in this article is legal research with a statute and conceptual approach. The purpose of this article is to become a reference regarding the probability of using the blockchain system in the law of procurement of goods and services in Indonesia. The findings of this study are that no country has yet implemented a blockchain system for the procurement of goods/services. Blockchain technology has been implemented by the private sector, namely by Walmart, Nestle, and Unilever who use blockchain technology as the basis of their supply chain management which, with this system, can increase effectiveness and efficiency as well as afford a good level of security. Thus the blockchain system for procuring goods/services in Indonesia can be a method that can be applied to increase efficiency and aspects of transparency to reduce misuse in the procurement of goods/services.
Co-Authors Abdullah, Nurhidayah Adinda Prisca Anugerah Puteri Agung Triayudi Agus Yudha Hernoko Aldiansyah, Komari Ali Maksum Aliansa, Wahyu Amanah Agustin Anggriani, Yula Ardhana Christian Noventri Arif Wahyu Hidayat Ave Maria Frisa Katherina Ayik Parameswary Bagus Oktafian Abrianto Bart Jansen Christian Yulianto Rusli Cleoputri Yusainy Dany Miftahul Ula Darryl Evan Brouwer Debi Setiawati, Debi Dyah Devina Maya Ganindra Erni Agustin Fatmawati Fatmawati Ghansham Anand Hilda Yunita Sabrie Huzni Murad, Muhammad Syariqul Ilhami Ginang Pratidina Jusoff, Kamaruzaman Koko Srimulyo Komari Aldiansyah M. Hadi Subhan Maghfirah Aliefia Maradona Maradona Maulani, Atiqoh Farhah Maulida, Vetty Silvana Moch. Marsa Taufiqurrohman Mohamad Nur Kholiq Mohd Ismail, Maria Mohd Sharil Nizam bin Md Radzi Muhammad Amirul Alfan Muhammad Anas Newa, Erni Rambu Nugraha, Xavier Ode Mohamad Man Arfa Ladamay Patricia Inge Felany Peter Mahmud Marzuki Prastuti Sulistyorini Prastuti Sulistyorini Prawitra Thalib Qona’aha Noor Maajid Radian Salman Ramadhanti, Syifa Ramesh Nair Rizky Amalia Romadhona, Mochamad Kevin Salah, Mohammed Sapta Aprilianto Shintarini Kristine Setyobudi Siti Hafsyah Idris Sri Hajati Sri Hajati Suryantoro, Satriyo Dwi Syifa Ramadhanti Thabib, Prawitra Tobing, Sari Mellina Vincentius Gegap Widyantoro Wewi, Krisna Rambu Kaita Wisudanto Wisudanto Yulianto Rusli, Christian yuniarti yuniarti Zaky, Pradana Zuhairah Ariff Binti Abd Ghadas