Articles
<![CDATA[Peran Serikat Pekerja Dan Karyawan Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance ]]>
<![CDATA[Arif Nugroho]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (434.654 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v3i1.516
<![CDATA[Implementation of Good Corporate Governance (GCG) driven by two objectives:the implementation of Good Corporate Citizenship and the interests strengthening of the company and economy.Attention employee relationship with companies that implement good corporate governance with two objectives:1. Employee have the benefit of the company is growing. Employee need income for survival and self- actualization of the company. Because it requires continuity of income for their livelihoods, they also need employee who have continuity of work where continuity of their business. 2. Employee have an interest in the fulfillment of the rights of employee. Labor as a factor of production need to be treated well and secure their rights in accordance with the Act in force, so that the industrial relations that occur going well. Employee and Labor Union in GCG implementation can act as a responsible wishetlblower, which is intended only for the betterment of the company, not for personal interest or a certain group or competitor companies. Besides as wishetlblower also play an active role in the creation and implementation of the Perjanjian Kerja Bersama (PKB) with respect to internal and external conditions, so there is always harmony between the employer / company management in order to progress]]>
<![CDATA[Camat Sebagai Pengawal Agenda Pembangunan (Studi Pada Tugas dan Fungsi Camat di Pemerintah Kabupaten Pandeglang) ]]>
<![CDATA[Arif Nugroho]]>;
<![CDATA[Fikri Habibi]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2019): Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.566 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v7i1.1069
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang Tugas dan Fungsi Camat dalam pembangunan. Keberadaan agenda pembangunan Kabupaten Pandeglang serta Program Strategi Nasional di kabupaten pandeglang di tengah rendahnya progress IPM (Indeks Pembangunan Manusisia) selama beberapa tahun terakhir serta tantangan kultur dan nilai – nilai yang menjadi primordialisme masyarakat setempat membawa pada pentingnya kreatifitas camat/kecamatan sebagai perangkat daerah urusan kewilayahan untuk menjalankan tugas fungsi dan kewenangan legalnya dalam pembangunan agar kinerja pembangunan di kabupaten pandeglang dapat berjalan secara efektif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan hasil penelitian menunjukan bahwa secara adminisratif kinerja camat/kecamatan dapat dikatakan cukup berhasil hal itu dilihat dari kemauan camat untuk mendayagunakan kreatifitas dalam merealisasikan agenda pembangunan yang telah ada sesuai tugas, fungsi dan kewenaganya. Namun ketika dilihat dari implikasi terhadap pertumbuhan IPM, belum cukup berhasil hal itu ditandai dengan belum signifikanya pertumbuhan IPM hal itu disinyalir karena beberapa hal yang belum dipotimalkan pelaksanaanya oleh Kecamatan dan Pemerintah kabupaten Pandeglang salah satunya seperti momentum keberadaan program strategi nasional yang seharusnya dimanfaatkan sebagai peluang untuk memberikan dukungan agenda pembangunan di daerah. ]]>
<![CDATA[Implikasi Kewenangan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Studi Kasus Di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang) ]]>
<![CDATA[Arif Nugroho]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (391.68 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i1.40237
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang implikasi kewenangan kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan telaah literatur dengan menggunakan teknik penentuan informan yaitu purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan belum cukup tertopang oleh elemen necessary condition diantaranya kepastian atas kewenangan legalnya serta Anggaran. Maka dari pada itu perlu mendorong stakeholder kebijakan untuk menetapkan regulasi yang dapat memberikan optimalisasi pada implikasi kewenangan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Kata Kunci : Pemerintahan Umum, decentralization within cities ]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Rendahnya Daya Serap Angkatan Kerja di Kota Cilegon ]]>
<![CDATA[Afrima visita]]>;
<![CDATA[Delly Maulana]]>;
<![CDATA[Arif Nugroho]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa) Vol. 1 No. 1 (2021): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (987.395 KB)
|
DOI: 10.30656/jika.v1i1.3134
<![CDATA[Masalah: Masih banyak jumlah angka pengangguran, rendahnya daya serap angkatan kerja, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan industri padat modal daripada padat karya. Tujuan: mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi rendahnya daya serap angkatan kerja di Kota Cilegon, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi rendahnya daya serap angkatan kerja. Metodologi: Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan/Hasil Penelitian: Rendahnya daya serap angkatan kerja dapat ditingkatkan dengan membuat kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang terkait dengan daya serap angkatan seperti BLK yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan dapat bersaing dengan SDM yang di luar Daerah. Daya serap angkatan kerja dapat ditingkatkan melalui program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jenis penelitian: Riset lapangan]]>
<![CDATA[Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang ]]>
<![CDATA[Fikri Habibi]]>;
<![CDATA[Arif Nugroho]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v15i2.161
<![CDATA[Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga potensi penyimpangan atau korupsi dapat dicegah. Akuntabilitas menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendapatkan gambaran penerapan dimensi akuntabilitas publik, sistem pengawasan, menganalisis faktor Internal dan eksternal serta merekomendasikan model pencegahan korupsi pada pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi, telaah dokumen. Dari hasil penelitian ini didapatkan gambaran empiris tentang penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi pada penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Pandeglang, serta menunjukan bahwa penerapan lima dimensi akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Pengawasan dianggap dapat mencegah potensi tindakan korupsi. Kemudian dapat terpetakan juga kondisi ril serta tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama mitra (pendamping desa) dalam melakukan upaya pencegahan potensi tindakan korupsi pengelolaan dana desa. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal dapat dirumuskan sebuah model pencegahan korupsi.]]>
<![CDATA[Inheems Rechts gemeenschap Self-Government as a Means of Implementing Customary Law (Studies on Baduy Customary Law Community Units) ]]>
<![CDATA[Arif Nugroho]]>;
<![CDATA[Jumanah Jumanah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This article discusses Self-Government of Inheems Rechtsgemeen schap/Customary Law Community Units (KMHA) as a means of implementing customary law. It is known that there is a bias in the understanding of the meaning of KMHA in the 1945 Constitution Article 18B Paragraph 2 and in practice it is mixed up with the meaning of Village, Traditional Village and Indigenous Peoples, this is due to bias in the regulation of Law 6/2014. The representatives of the Baduy Indigenous People at the Seba Baduy event expressed their aspirations for the Baduy KMHA to be recognized by Regional Regulations (Perda). The language conveyed is that their Traditional Village (Baduy) does not yet have a legal umbrella as a legal force for the community. The Lebak Regency Government has responded positively to this aspiration. Based on that, this article wants to examine the concept of KMHA, so that it can be clearly identified what the characteristics of KMHA actually are. In this study the method used was descriptive with a qualitative approach. The results revealed that the Baduy KMHA turned out to have characteristics similar to those of KMHA (Inheems Rechtsgemeenschap or Adat Rechtsgemeenschap) referred to by Van Vollenhoven (1907). If so far we have seen the construction of Law 6/2014 and the response from the district government to facilitate local regulations, this indicates that both the Central and Regional Governments (Lebak) do not really understand the juridical and theoretical concepts regarding KMHA, villages and traditional villages and where the differences are, so the steps taken to recognize and treat KMHA is not according to the principle (according to the constitutional). It is hoped that all State Organizers must understand correctly and correctly the concept of KMHA both constitutionally and in theory so that the steps are right in recognizing and treating KMHA which are self-governing by customary law.]]>
<![CDATA[Potret Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik ]]>
<![CDATA[Jumanah Jumanah]]>;
<![CDATA[Arif Nugroho]]>;
<![CDATA[Nazmah Nuraini]]>;
<![CDATA[Rizki Alpian]]>;
<![CDATA[Resti Mastia]]>
<![CDATA[ Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 6, No 1: Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31334/transparansi.v6i1.3180
<![CDATA[The phenomenon of gender equality is still a challenge in Indonesia, especially in the involvement of women in public and political activities. In the history of general elections in Indonesia, women are still considered the second choice in the world of politics. The form of women's conflict over men's power is inseparable from the patriarchal system that is unjust. Placing women as the shadow of men, patriarchal society from the start assumed that men were stronger than women both in personal, family, community and state life. Patriarchal culture and social values in Indonesia require women not to participate in politics or government. The government has attempted to increase women's participation by implementing Law Number 8 of 2012 concerning General Elections which regulates a minimum quota of 30% of women's representation in political parties. However, there are still several obstacles such as the low representation of women in public space, the lack of gender sensitivity in the commitment of political parties, as well as cultural constraints and religious interpretations that are gender biased and patriarchal. The method used in this study was obtained from literature study activities and data collection by conducting literature studies and reviewing related theories from the results of previous studies, using visualization vos viewer. Although the role and activities of women in public life are increasing, their involvement in political activities is still limited. The representation of women in political and decision-making institutions is still low and disproportionate. This is due to the patriarchal culture that is still strong and the view of society that considers women inappropriate to be involved in politics.]]>
<![CDATA[ANALISIS COST AND BENEFIT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Arif Nugroho]]>;
<![CDATA[Jumanah Jumanah]]>;
<![CDATA[Haetami Haetami]]>;
<![CDATA[Agus windu saputra]]>;
<![CDATA[Aditiya somantri]]>
<![CDATA[ The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 1 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI- JUNI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/ijpa.v9i1.6894
<![CDATA[Kebijakan pemekaran daerah adalah kebijakan yang bertujuan untuk memperluas wilayah administratif suatu daerah dengan memisahkan sebagian wilayahnya menjadi daerah otonom baru. Implementasi kebijakan ini tentu memiliki cost (biaya) dan benefit (manfaat) yang perlu dianalisis secara seksama, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bangsa Indonesia melakukan reformasi tata pemerintahan. Untuk melakukan pemekaran daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah literatur riview metode pengumpulan data sumber pustaka artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain. Dengan demikian, analisis cost and benefit implementasi kebijakan pemekaran daerah harus dilakukan dengan cermat, agar dapat meminimalkan biaya dan memaksimalkan manfaat yang dihasilkan. ]]>
<![CDATA[Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang ]]>
<![CDATA[Fikri Habibi]]>;
<![CDATA[Arif Nugroho]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v15i2.161
<![CDATA[Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga potensi penyimpangan atau korupsi dapat dicegah. Akuntabilitas menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendapatkan gambaran penerapan dimensi akuntabilitas publik, sistem pengawasan, menganalisis faktor Internal dan eksternal serta merekomendasikan model pencegahan korupsi pada pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan  wawancara, observasi, telaah dokumen. Dari hasil penelitian ini didapatkan gambaran empiris tentang penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi pada penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Pandeglang, serta menunjukan bahwa penerapan lima dimensi akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Pengawasan dianggap dapat mencegah potensi tindakan korupsi. Kemudian dapat terpetakan juga kondisi ril serta tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama mitra (pendamping desa) dalam melakukan upaya pencegahan potensi tindakan korupsi pengelolaan dana desa. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal dapat dirumuskan sebuah model pencegahan korupsi.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pasca Pandemic di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ihin Solihin]]>;
<![CDATA[Jumanah Jumanah]]>;
<![CDATA[Arif Nugroho]]>;
<![CDATA[Yuni Dwi Cahyani]]>;
<![CDATA[Ikhda Ratri Auladatisyifa]]>;
<![CDATA[Riyan Herdiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8 No 2 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.8.2.186-204.2023
<![CDATA[The Covid-19 outbreak emerged in early 2020, crippling global economic activities, including the tourism sector in Indonesia. The decline in the number of tourists visiting Indonesia had a significant impact on the country's economy. It is a significant responsibility for the government to formulate policies for the post-pandemic development of tourism in Indonesia. One of the policies for the development of the tourism sector is the concept of the "new normal." This policy must be effectively implemented to revive tourism in Indonesia. The method used in writing this article employs a literature review study method. This method involves reviewing research from Google Scholar's database and relevant articles related to the discussed topic, which are then processed using appropriate tools. Based on the results of the literature review study, the implementation of post-pandemic tourism development policies in Indonesia involves three elements: sustenance, self-esteem, and freedom from servitude. These elements are realized when the health protocol requirements in the new normal setting are adhered to. These three elements are significant considerations for the government when deciding whether to reopen or postpone operations in the tourism sector due to their profound social, economic, and environmental impacts. Other government strategies or efforts in implementing tourism development policies in the era of the new normal include promoting local tourism, emphasizing voluntarism and solidarity, and making policies based on sustainable development]]>
