Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.856
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL TRANSPARENCY Recht Studiosum Law Review Jurnal Intelek Insan Cendikia Milthree Law Journal
Bismar Nasution
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 108 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 108 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SPECIAL PURPOSE COMPANYUNTUK PENGELOLAAN DANA INVESTASI REAL ESTATE DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF Bismar Nasution; Deta Sukarja
TRANSPARENCY No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (693.166 KB)

Abstract

ABSTRAK ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SPECIAL PURPOSE COMPANYUNTUK PENGELOLAAN DANA INVESTASI REAL ESTATE DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF Suci Puspita Ningrum.* Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. M.H** Dr. Detania Sukarja, SH.,LLM.*** Dalam praktiknya, SPC dapat digunakan untuk menyamarkan identitas dari pemiliknya melalui konsep pemisahan pemilik dengan badan hukum Korporasi. Penyamaran identitas ini umumnya dilakukan dengan jalan mendirikan belasan, puluhan atau mungkin lebih banyak lagi SPC  dan menciptakan struktur kepemilikan atas SPC tersebut yang berlapis-lapis di berbagai yurisdiksi (yang tentunya melibatkan banyak negara). SPC dalam DIRE-KIK berbentuk PT. Sehingga pembentukan SPC memerlukan perjanjian para pemegang kewajiban atas SPC.Dalam mendirikan sebuah PT  harus memenuhi sejumlah syarat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pendirian perseroan sah sebagai badan hukum. Kontrak atas SPC tersebut, dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini, Manajerm Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio kolektif  dan Bank Kustodian di beri wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi kolektif.
PENERAPAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM KASUS PERDATA ANTARA PT. CIMB NIAGA TBK VS PT. ADI PARTNER PERKASA, DKK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 313/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL) Ruth Siallagan; Bismar Nasution; Deta Sukarja
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.37 KB)

Abstract

ABSTRAK PenerapanPrinsipPiercing The Corporate Veil dalamKasusPerdataAntara PT. CIMB NiagaTbk VS PT. Adi Partner Perkasa, Dkk. (StudiPutusanNomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel) Ruth Secylia Siallagan* Bismar Nasution** Detania Sukarja***   Perseroan Terbatas (Perseroan) selaku organisasi usaha berbadan hukum memiliki kedudukan yang setara dengan manusia di hadapan hukum. Hal ini dilandasi dengan kebolehannya untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat juga ditutut pertanggungjawabannya atas tindakan yang dilakukan atas nama suatu perseroan. RUPS, direksi dan dewan komisaris selaku organ Perseroan memiliki andil yang besar dalam pengambilan kebijakan (policy) oleh perseroan. Ketiganya berperan aktif dalam menentukan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh perseroan. Kendati demikian, ketiganya memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas kerugian yang diperoleh atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Pertanggungjawaban tersebut bersifat terbatas (limited liability). Namun, ada kalanya pertanggunjawaban tersebut dapat dituntutkan secara penuh kepada organ perseroan yang melakukan perbuatan yang menyalahi tugas dan tanggungjawabnya  atau mempengaruhi kebijakan perseroan yang berujung pada terjadinya pelanggaran hukum atau kerugian terhadap perseroan. Penuntutan pertanggungjawaban ini diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan berdasar pada prinsip piercing the corporate veil yang merupakan prinsip yang menegasikan pertanggungjawaban terbatas yang dimiliki oleh organ perseroan. Penerapan prinsip piercing the corporate veil telah ada dalam tatanan praktik hukum di Indonesia, penerapan prinsip ini memberikan titik cerah akan transparansi dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan suatu perseroan. Sehingga perseroan melalui organnya juga turut berhati-hati dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengambilan kebijakan perseroan karena telah ada hukum yang mengikatnya. Penulis melaksanakan penelitian terhadap penerapan prinsip ini dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media elektonik/internet.
PENERAPAN PEMBUKAAN RAHASIA NASABAH BANK OLEH OJK DALAM HAL PEMERIKSAAN PERPAJAKAN MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK BERDASARKAN POJK NO.25/POJK.03/2015 Junita Sari Sari; Bismar Nasution; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.929 KB)

Abstract

ABSTRAK PENERAPAN PEMBUKAAN RAHASIA NASABAH BANK OLEH OJK DALAM HAL PEMERIKSAAN PERPAJAKAN MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK BERDASARKAN POJK NO.25/POJK.03/2015 Junita Sari* Bismar Nasution** Tri Murti Lubis*** Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai kewajiban menjaga dan melindungi rahasia bank sesuai dengan Perundang-undangan walaupun sifatny terbatas, membuka rahasia bank di perbolehkan demi kepentingan negara dan kepentingan hukum seperti perpajakan, dan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan,dimana Ditjen Pajak dan OJK berkoordinasi meliputi pengaturan tentang pembukaan rahasia nasabah bank dalam rangka pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penagihan dibidang perpajakan melalui aplikasi elektronik. Metode penulisan yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, bahan analisa di dalam penelitian ini adalah bahan skunder, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research), maka analisis data yang di pergunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengaturan mengenai rahasia bank menurut Undang-Undang Perbankan adalah pasal 40 sampai dengan pasal 45 UU No.7 Tahun 1992 Jo UU No.10 Tahun 1998.Koordinasi ditjen pajak dan OJK dalam hal pembukaan rahasia bank adalah dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman SP.22/DKNS/OJK/III/2017 No.10/2017 maka kerjasama dan koordinasi antara OJK dan ditjen pajak semangkin optimal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari tugas masing-masing.Penerapan pembukaan rahasia bank oleh OJK dalam Hal pemeriksaan perpajakan melalu aplikasi elektronik berdasarkan POJK No.25/POJK.03/2015 adalah dengan aplikasi pembukaan rahasia bank secara elektronik ini bertujuan untuk mempersingkat waktu penyelesaian permohonan akses data nasabah bank, namun proses penerbitan surat perintah pembukaan rahasia bank tetap mengikuti produser dan memenuhi persyaratan yaang berlaku sesuai UU perbankan dan peraturan pelaksanaan lainnya. OJK juga sedang menyiapkan ketentuan pelaksana lebih lanjut berupa surat edaran OJK yang khusus mengatur mengenai AEOI. Pertukaran informasi secara otomatis adalah pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra yang dilakukan secara berkala pada waktu tertentu, sistematis dan berkesinambungan yang jenis dan tata cara pertukaran informasinya diatur berdasarkan perjanjian antara Negara Indonesia dengan Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra.
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN INDUK SEBAGAI CORPORATE GUARANTEE TERHADAP ANAK PERUSAHAAN TERKAIT ADANYA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT INVESTASI OLEH PERBANKAN Priawan Harmasandi; Bismar Nasution; Keizerina Devi
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.345 KB)

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN INDUK SEBAGAI CORPORATE GUARANTEE TERHADAP ANAK PERUSAHAAN TERKAIT ADANYA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT INVESTASI OLEH PERBANKAN     Priawan Harmasandi Raharjo[1] Bismar Nasution[2] Keizerina Devi Azwar[3] ABSTRACT One which becomes the capital source for subsidiaries namely using their banking credit facilities. But, banks need a guarantee which may give trust and certainty to them to be able to receive their money back in the event of bad debts of the subsidiaries credit. Moreover, credit asked by the subsidiaries is an investment bank credit that categorized as a big one. One who can be credit guarantees for subsidiaries is the parent company. Therefore, the legal act will certainly give legal effects on its own. It becomes a background in writing of this thesis that are to find out the settings guarantee credit banking in Indonesia, to find out legal relationship between parent company and subsidiaries in terms of guarantee in Indonesia, and to find out the accountability of parent company as corporate guarantee to subsidiaries related to the granting of credit facilities by investment banking. Methods used in writing the thesis is normative legal research (juridical normative) because this research done by means of analyzing law written in library materials or secondary data and reference materials in the field of law. Based on the results of the normative legal research (juridical normative) noted that credit guarantee arrangements banking in Indonesia that is generally found in the article 1131 of Book of Civil Law Legislation and also found in Act No. 10 in 1998 about the Changes Of Act No.7 in 1992 On Banking which in the Act is better known as the collateral. The legal relationship that exists between a parent company and its subsidiaries in terms of guarantee in Indonesia is the parent company can provide corporate guarantee for its subsidiaries. The accountability of parent company as corporate guarantee of subsidiaries related to the granting of credit facilities by investment banking, namely that the parent company is fully responsible for the subsidiary's credit. [1] Students of Law Faculty University of Sumatera Utara [2] Supervisor I, Lecturer of Law Faculty University of Sumatera Utara [3] Supervisor II, Lecturer of Law Faculty University of Sumatera Utara
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Zepryanto Saragih; Bismar Nasution; Windha Windha
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.305 KB)

Abstract

CONSUMER PROTECTION BASED ON FINANCIAL SERVICES SECTOR LAW NUMBER 21 OF 2011 AND LEGISLATION OF 1999 NUMBER 8 *) Zepryanto P. Saragih **) Bismar Nasution ***) Windha   ABSTRACT Consumer law in perspective Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection is the ultimate consumer. According to Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority, the consumer is not only the end consumer, but also among consumers. Limitation of consumers in these two laws have an impact on consumer protection. The issues raised in this paper is how to limit consumers in the financial services sector, how the form of legal protection for the consumer in terms of Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, and how the position of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection against Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority related to consumer protection. Methods of research conducted in this thesis is the workmanship that relies on normative legal norms, this study is descriptive and analytical, because it describes the problem in a way translate. The method of data collection is library research, which conducts research using data from a variety of reading materials, such as legislation, books, newspapers, and Internet sites are considered relevant to the subject matter covered. Consumer financial services sector, particularly investors in the capital market to the attention of the consumer protection financial services sector. Birth of Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority puts consumers not only as users, end users or beneficiaries, but also those who commercialize goods and / or services. These developments affect the legal protection of the consumer in a preventive and repressive. The use of the principle of lex specialis derogate lex generalis and principle of lex posterior derogate lex priori is needed in order to provide clarity to the provisions of this law to see the position of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection of the Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority related to consumer protection.   *) Mahasiswa Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **) Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***) Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENANGGUNG UTANG SEBAGAI JAMINAN PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT ATAS KREDITUR MENURUT PERATURAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PT. JAYA LESTARI) Kristina Nababan; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.457 KB)

Abstract

ABSTRAK AKIBAT HUKUM TERHADAP PENANGGUNG UTANG SEBAGAI JAMINAN PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT ATAS KREDITUR MENURUT PERATURAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PT. JAYA LESTARI)   Mahasiswa* Dosen Pembimbing I** Dosen Pembimbing II***       Pengaturan yang mengatur secara spesifik terhadap kedudukan hukum guarantor dalam kepailitan, terutama guarantor yang telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagai Penanggung. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tercermin dalam perbedaan pendapat ahli hukum serta perbedaan penafsiran Hakim terkait kedudukan hukum guarantor. Tujuan analisis yang dilakukan adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya dalam kepailitan serta untuk mengetahui penyelesaian terkait permasalahan hukum dimana Corporate Guarantor dipailitkan terlebih dahulu tanpa dipailitkannya Debitur dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/Pdt.Sus Pailit/2014 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui penelusuran dokumen-dokumen maupun buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Alat pengumpulan data yang dipergunakan berupa dokumen. Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku saat ini juga memungkinkan bagi guarantor untuk dipailitkan tanpa dipailitkannya Terjamin atau Debitur-utama. Sebagai studi kasus, dalam skripsi ini diteliti perkara kepailitan PT. Jaya Lestari yang dinyatakan pailit dalam kedudukan hukumnya sebagai guarantor.      
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN AKUISISI Ruth Marbun; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.95 KB)

Abstract

ABSTRACT LEGAL PROTECTION FOR MINORITY SHAREHOLDERS ON COMPANIES THAT MAKE ACQUISITIONS The development of the current economic system encourages a lot of companies to make acquisitions in order to strengthen their organization's condition. The acquisition that happens often cause unfairness to minority shareholders. However, based on Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, it explains that the acquisition must show mutual benefit for both parties. Therefore there is a need to form some type of protection for the minority shareholders in the implementation of the acquisition
ASPEK HUKUM PEMBERIAN IZIN KEPEMILIKAN SAHAM ASING PADA PT. INDOSAT, Tbk LETARI Sinurat; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.891 KB)

Abstract

ABSTRAK ASPEK HUKUM PEMBERIAN IZIN KEPEMILIKAN SAHAM ASING PADA PT. INDOSAT, TBK. Letari Boloni Sinurat*) Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH**) Dr. Mahmul Siregar, SH., M.Hum***)   PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi institusinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham).  Salah satu syarat dari badan hukum asing untuk menjadi perseroan terbatas adalah badan hukum asing itu harus melakukan kerja sama dengan badan hukum domestik. Kerja sama antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dituangkan dalam kontrak joint venture. Kontrak ini diatur tentang pembagian saham. Dari kerja sama ini akan membentuk badan hukum baru, yang merupakan perpaduan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik. Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan terkait alih teknologi dalam penanaman modal asing, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebabkan ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi kebijakan itu diatur pada Pasal 10 ayat (4) Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (3) huruf d alih teknologi melalui  investasi asing di Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas, walaupun UU No 25 Tahun 2007 tidak merumuskan secara otentik kata alih teknologi. Alih teknologi hanya dipandang sebagai sebuah pilihan bagi investor bukan sebagai suatu kewajiban yang bersifat mengikat dan disertai dengan sanksi tegas.Alih teknologi ini seharusnya dapat diimplementasikan dengan baik apabila terdapat sebuah regulasi yang jelas mengatur dan mensyaratkan alih teknologi sebagai syarat bagi para penanam modal asing untuk mendapatkan berbagai insentif dan kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia.Disamping itu dengan regulasi yang jelas maka tujuan investasi asing di Indonesia sesuai dengan asas kemandirian dapat tercapai, yakni meningkatkan daya saing dan kemandirian teknologi nasional.Ketentuan umum UU No 25 Tahun 2007 tidak merumuskan secara otentik beberapa hal penting terkait kontrak alih teknologi yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. b) Pasal 2 UU No 25 Tahun 2007 tidak menjelaskan arti penanaman modal langsung dan tidak langsung. *) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan **) Dosen Pembimbing I ***) Dosen Pembimbing II
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA BERDASARKAN PRINSIP FAIRNESS GOOD CORPORATE GOVERNANCE Refi Chairunnisa; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.095 KB)

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA   BERDASARKAN PRINSIP FAIRNESS GOOD CORPORATE GOVERNANCE Refi Rafika Chairunnisa* Bismar Nasution ** Mahmul Siregar***   Prinsip “one share one vote” didalam pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan Pemegang Saham Minoritas. Selain itu adanya benturan kepentingan antara para pemegang saham dan Direksi memperburuk kedudukan Pemegang Saham Minoritas yang cenderung lemah untuk mendapatkan hak dan kepentingannya. Kepentingan Pemegang Saham Minoritas harus dilindungi, karena Pemegang Saham Minoritas adalah bagian dari pemilik suatu Perseroan dikarenakan saham yang dimilikinya merupakan penyertaan modal. Maka dengan adanya penerapan prinsip Good Corporate Governance khususnya pada prinsip fairness penekanan terhadap perlindungan Pemegang Saham Minoritas atas segala keputusan yang diambil oleh perseroan dapat diwujudkan dengan adanya kesetaraan dan kewajaran sesuai dengan besarnya penyertaan modal dalam Perseroan Terbatas tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya konsep Good Corporate Governance di Perusahaan Terbatas Terbuka (PT) tercipta adanya internal balance antara organ-organ perusahaaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut. Selain itu juga terciptanya external balance yaitu pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholders. Bentuk perlindungan atas hak dan kewajiban yang dapat dilakukan oleh Pemegang Saham Minoritas diantaranya : Hak Perseorangan (Personal Right), Hak Penilaian (Appraisal Right), Hak Utama (Pre-Emptive Right), Hak Derivatif (Derivative Right), Hak Pemeriksaan (Enquete Recht). Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Prinsip FairnessGood Corporate Governance  
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK (PRUDENT BANKING PRINCIPLE) DALAM MENERBITKAN LETTER OF CREDIT DITINJAU DARI UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Arimansyah Arimansyah; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (733.863 KB)

Abstract

Abstrak Seiring berkembang pesatnya perdagangan internasional, Letter of Credit (L/C) menjadi salah satu pilihan dalam mengatasi sistem pembayaran yang dilakukan oleh para pihak. Hal ini juga harus dibarengi dengan sikap antisipatif, oleh karenanya masih ada juga terjadi sengketa dalam penanganan L/C yang mengakibatkan kerugian bagi bank dan juga berdampak kepada perekonomian negara. Bank sebagai pemeran penting dalam pelaksanaan L/C tersebut haruslah menjaga agar dapat berjalan dengan baik. Kunci utama ialah dengan selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (prudent banking principle). UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tentunya menjadi dasar dalam penerapan prinsip itu. Kata Kunci : Letter of Credit (L/C), Prinsip Kehati-hatian, Perbankan. Abstract As the rapidly growing international trade, Letter of Credit (L / C) to be one option in overcoming the payment system made by the parties. This should also be accompanied by anticipatory attitude, therefore there is also a dispute in the handling of L / C which resulted in losses for banks and also affect the country's economy. Banks as important holders in the implementation of the L / C must keep it in order to run well. The main key is to always be guided by the principle of prudence (prident banking principle). UU No. 10 of 1998 concerning Banking must be the basis for the application of that principle. Keywords : Letter of Credit (L/C), Prudential Principles, Banking.
Co-Authors ABDUL AZIS ALSA Adji Suryapranata Agus Syahputra Akmalia Indriana Amirah Ainun ANDREW J TARIGAN Angeline Angeline Anggi Risky Anggiat Simamora Anggita Tridiani Sirait Tridiani Annisa Qomaryah Anto Sibarani Arimansyah Arimansyah Atika Chyntya AUDRYA LUVIKA SIREGAR Azhar Ismadi Bintang Elvina Chelin Claudia Chessa Stefany Choky Saragih Dearma P Parulian Deta nia Deta Sukarja DWI CESARIA SITORUS Elisabeth Silalahi Elizabeth Magdalena Aritonang EVAN TAMBUNAN Fahrunnisa Fahrunnisa Faisal Akbar Nasution Fitria L Longgom Fitria Longgom Frans Kalep Frans Kalep Franto Bitmen Gabriel Damanik Gom Banuaran Hafizh Fahran Hana Fairuz Hanssen Hari Wijaya HERRY FEBRIAN Ika Indriani Irene Manik Irwan Geofany Johan Silalahi JOHN SIPAYUNG Juita Osti Bulan Lumbantobing Junita Sari Sari Keizeirina Devi Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Kristina Roseven Nababan LETARI Sinurat Lina Purba Lismar Wahyuni Lolita Rinelsia Lorensia Perangin-angin Lucita Lucita Lusy Sri M IRWANSYAH PUTRA M KHARRAZI M RASYID RIDHA Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar Mar’ie Muhammad MONA WINATA SIAHAAN MUAMAR ZIA NASUTION Muhammad Akbar Muhammad Hadi Muhammad Septo Nada Syifa Natasia Agustin Nikita Nasution NINGRUM NATASYA SIRAIT Nurul Efridha Priawan Harmasandi Priscila Patricia Raditya Riandy Rally Aditya RAMLI SIREGAR Raymond Lumban Gaol REBEKKA DOSMA SINAGA Refi Chairunnisa Riomaulana Siddik Ririn Aprillyani Rommy Hamzah Rommy Yudistira Lubis Rumata Rosininta Sianya Ruth Marbun Ruth Siallagan Rydayanti Simanjuntak Salomo Kevin Sarah Pratiwi Sarti Sonnia Silvia Pratiwi Siti Sahara Sonya Marcellina STEPHEN RICHARDO Steven Bukit Suci Puspita Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Suprayitno Suprayitno T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tania Siregar Theresia Alisia Tri Murti Utary Maharany Barus Vanesia Murni Vivi Elvina WAFDANSYAH ANGGI HUSAINI Winda Ramadhani WINDHA WINDHA Windy Sri Wahyuni Yabes Marlobi Yabes Marlobi Yessica Agnes YUNITA PANJAITAN Yunus Abidin Zepryanto Saragih