Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Implementation of Food Security Policies and Their Implications For Food Availability For Citizens Lukum, Roni; Yunus, Resmiyati
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 2 No. 6 (2023): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v2i06.332

Abstract

Implementation of food security policies and their implications for food availability for community members (Study in the transmigration placement area of Wonosari District, Boalemo Regency, Gorontalo Province). The purpose of the study was to find out the implementation of the local government's food security policy in Wonosari District and its implications for food availability for residents in the Boalemo Regency of Gorontalo Province. And the benefits of research to determine the impact of implementing food security policies on the food availability of community residents in the Boalemo Regency area of Gorontalo Province. The method used in this research is with a qualitative type of research through a descriptive analysis approach. Based on the results of research, it shows that the food policy of the local government of Boalemo regency, Gorontalo Province, especially in the Wonosari sub-district area as a placement of transmigration residents, has had an impact on food availability for the local government of Boalemo Regency. This is shown by rice production, livestock production, vegetables (horticulture) and the very high trade business sector originating from Wonosari district. In addition, the assessment of the national resilience index in the Wonosari sub-district has been fulfilled as a manifestation of the implementation of food security policies. As evidence, the local government of Boalemo Regency has made efforts to improve the quality of life of its residents through education, health and community welfare policies in the form of ease of obtaining superior seeds, making irrigation, improving facilities and infrastructure to support food security, accelerating electricity in villages, opening access to clean water for its residents. Theresearch above has opened up the understanding of local ethnic residents about the importance of the presence of transmigration residents in the Boalemo district area for food availability. So that the results of the research have answered the hypothesis that the placement of transmigration residents in Wonosari sub-district will have the potential for friction that leads to conflicts between local ethnicities and transmigration residents.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Damiti, Sudarman M.; Djaafar, Lucyane; Lukum, Roni
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i1.4824

Abstract

This research was motivated by the importance of the village government's role in community empowerment by implementing a business capital assistance program policy in Tulo'a Village, Bone Bolango Regency. The study employed a descriptive qualitative approach, with the research conducted in Tulo'a Village. Data were collected through observation, in-depth interviews with village officials and aid recipients, and documentation. The research focused on the stages of policy implementation, the obstacles encountered, and the program's effectiveness in empowering the community. The findings indicate that the program implementation was designed through participatory village deliberations and addressed key aspects such as recipient criteria, budget allocation, and technical execution. However, the program's effectiveness is still hindered by several factors, including the lack of mentoring and training for recipients and the limited human resources within the village administration. Additionally, some community members are still unable to manage the business assistance sustainably, which affects the optimal outcomes of the empowerment efforts. Thus, although the program has been administratively implemented properly, its success in empowering the community has not been fully achieved. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui implementasi kebijakan program bantuan modal usaha di Desa Tulo’a, Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Desa Tulo’a. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan penerima bantuan, serta dokumentasi. Fokus penelitian mencakup tahapan implementasi kebijakan, hambatan yang dihadapi, dan efektivitas program dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah dirancang melalui musyawarah desa yang partisipatif dan menyentuh aspek penting seperti kriteria penerima, alokasi anggaran, dan pelaksanaan teknis. Namun, efektivitas program masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pendampingan dan pelatihan bagi penerima, serta keterbatasan sumber daya manusia di pemerintahan desa. Selain itu, sebagian masyarakat belum mampu mengelola bantuan usaha secara berkelanjutan sehingga berdampak pada tidak optimalnya hasil pemberdayaan. Maka meskipun secara administratif program telah diimplementasikan dengan baik, namun keberhasilan program dalam memberdayakan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.
DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP MINUMAN KERAS DI DESA BUTI KECAMATAN MANANGGU Daud, Karim; Lukum, Roni; Mozin, Nopiana; Djaafar, Lucyane
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i2.6052

Abstract

This study aims to examine the implementation of police discretion on the use of alcoholic beverages and the factors that influence it in Buti Village, Mananggu District, Boalemo Regency. The problem of alcoholic beverage use has become a social issue that has caused various negative impacts, such as public order disturbances and increasing crime rates. In this context, police discretion becomes an important instrument in law enforcement that is not only oriented towards legal certainty, but also towards social justice and benefits. This study uses a qualitative method with a normative-empirical case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation of Mananggu Police officers, the Buti Village community, and perpetrators or sellers of alcoholic beverages. The results of the study indicate that the implementation of discretion is carried out with a preventive, persuasive, to repressive approach, depending on the level of violation. Factors that influence the use of discretion include social conditions of the community, legal provisions, institutional policies, and humanitarian considerations. This study is expected to be a reference in formulating more appropriate and contextual policies in handling similar cases. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap penggunaan minuman keras serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Masalah penggunaan minuman keras telah menjadi isu sosial yang menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan ketertiban umum dan meningkatnya angka kriminalitas. Dalam konteks ini, diskresi kepolisian menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan sosial dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparat Kepolisian Sektor Mananggu, masyarakat Desa Buti, serta para pelaku atau penjual minuman keras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif, hingga represif, tergantung pada tingkat pelanggaran. Faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan diskresi antara lain kondisi sosial masyarakat, ketentuan hukum, kebijakan institusional, serta pertimbangan kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan kontekstual dalam penanganan kasus serupa.
EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA LIMEHE BARAT KECAMATAN TABONGO KABUPATEN GORONTALO Djafar, Novita; Kamuli, Sukarman; Lukum, Roni
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.26743

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Limehe Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus pada analisis makna dan konteks dari temuan lapangan. Data diperoleh melalui dua jenis, yaitu data primer dari observasi langsung, wawancara dengan pengurus BUMDes, dan dokumentasi seperti laporan keuangan, serta data sekunder dari penelitian terdahulu. Temuan penelitian menunjukkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi BUMDes, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya dukungan eksternal. Faktor sosial, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi efektivitas program. Selain itu, perilaku dan sikap para pelaksana BUMDes juga mempengaruhi kinerja program. Berdasarkan temuan tersebut, kesimpulan penelitian ini adalah perlunya langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas BUMDes. Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, pencarian dukungan eksternal yang lebih intensif, dan pembinaan bagi para pelaksana program. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan peningkatan kinerja program BUMDes di wilayah tersebut serta menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih efektif dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
UPAYA PEMERINTAH DESA LION DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI DESA LION KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Monoarfa, Siti Indra; Lukum, Roni; Mahmud, Ramli
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.26747

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Pemerintah Desa Lion dalam mencegah pernikahan dini di Desa Lion, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lion mengimplementasikan sosialisasi sebagai strategi utama dalam mencegah pernikahan dini. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi, pemahaman, dan kesadaran kepada masyarakat tentang risiko serta konsekuensi dari pernikahan dini. Melalui sosialisasi, pemerintah desa berupaya membangun kesadaran akan pentingnya mematuhi regulasi pernikahan, menekankan syarat usia pernikahan yang tepat, mengedukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini, serta memberikan rekomendasi mengenai usia pernikahan yang ideal. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pola pergaulan bebas yang mengarah pada seks pranikah dan respons masyarakat yang kurang terhadap upaya pencegahan menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi secara lebih intensif. Kerja sama antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat diharapkan dapat mengatasi faktor penghambat tersebut. Kesimpulannya, sosialisasi merupakan pondasi utama dalam membangun kesadaran dan perubahan perilaku yang diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini di Desa Lion. Namun, upaya pencegahan harus ditingkatkan dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk mengatasi faktor penghambat yang ada.