Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.907

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Progresif Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurisprudentie AMANNA GAPPA Varia Justicia Meraja journal AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Kamri Ahmad

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 3139381

Humanities Computer Science & IT Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika Indra Waspada Yuda; Hambali Thalib; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian ini adalah untuk: mengetahui dan menganalisis modus operandi tindak pidana perncucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika; mengetahui dan menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika adalah menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi, Penggunaan money changer, mengaburkan asal usul sumber dana, pembelian asset atau barang-barang mewah, pertukaran barang, pengiriman atau transfer dana secara illegal, penggunaan identitas pihak ketiga, dan penggunaan identitas palsu, dan pencucian uang melalui perjudian. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dilakukan oleh BNN karena tindak pidana pencucian uang yang asalnya dari narkotika dan juga Penyidik Polri. Berdasarkan UU TPPU sekarang, penyidikan TPPU hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian RI, sehingga ketika pihak kejaksaaan yang juga mempunyai kewenangan penyidikan menemukan aliran dana yang memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang, karena di dalam Undang-undang TPPU belum ada ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan penyidik tindak pidana asal terhadap penyidikan tindak pidana pencucian uang. The purpose of this study is to: find out and analyze the modus operandi of money laundering crimes originating from narcotics crime; know and analyze the efforts of law enforcement officials in uncovering money laundering crimes originating from narcotics crimes. This research method uses the type of normative legal research. The results of this study indicate that the modus operandi of money laundering originating from narcotics crime is avoiding reporting by splitting transactions, using money changers, obscuring the origin of sources of funds, purchasing assets or luxury goods, exchanging goods, sending or transferring illegal funds, the use of third party identities, and the use of fake identities, and money laundering through gambling. The law enforcement of the crime of money laundering originating from narcotics crimes is carried out by BNN because of the crime of money laundering originating from narcotics and also the National Police Investigator. Under the current TPPU Law, TPPU investigations are only carried out by the Indonesian Police, so that when the prosecutor who also has the authority to investigate found the flow of funds that meet the elements of money laundering, because in the TPPU Law there are no provisions governing the authority of investigators criminal origin against the investigation of the crime of money laundering

Tindakan Forum Massa Dalam Menghakimi Pencuri Hewan Ternak Di Kabupaten Jeneponto Sahani Sahani; Hambali Thalib; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto, Data penelitian ini diperoleh melalui angket, wawancara dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan uji persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab adanya tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto adalah agar pelaku pencurian tidak melakukan pencurian lagi, anggota masyarakat bertindak untuk membuat jera para pelaku pencurian. Adanya sebagian anggota masyarakat yang kurang mempercayai lagi upaya hukum pihak kepolisian, karena ikut-ikutan untuk menghindari adanya tudingan kerjasama dengan pelaku pencurian hewan ternak. Pencurian hewan ternak sudah sangat meresahkan masyarakat. Status hukum tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak bertentangan dengan hukum materil yaitu dengan adanya tindakan massa yang menghakimi terduga dengan cara menganiaya sampai meninggal dunia bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni melanggar hukum materil terutama Pasal 363 KUHP dengan pidana paling lama tujuh tahun dan juga melanggar hak asasi manusia. Bertentangan dengan Hukum Formil, yaitu menjatuhkan hukuman tanpa melalui prosedur peradilan. This Researh intents to know and to analyse several factors that caused the action of mass forum in passing judgment on steling domestic animal in regency Jeneponto, The data of this research is got by inquiry, interview and observation. The data is analysed qualitatively and quantitatively by prentation test. The result of the researsh indicates that the factor which causes the exixtence of the mass forum action which passing judgment. The agent of stealing domestic animal in Jeneponto regency is in oeder that the agent of stealing doesn’t do stealing again. Some of existence society member who doesn’t believe again to the police’s side law effort. Because they take a part to avoide the existence of cooperation accusation with the agent of stealing domestic animal steling domestic animal has caused societies nervousness. The law atatus of mass forum action. In passing judgment the agent of stealing domestic animal contradics eiyh the material law, namely by yhe axistence mass action that judges the suspect by torturing till he or she dead contradicts with the valid law namely collide with the material law. Especially section 363 KUHP. He or she is only got pinishment at least 7 years and also collide human right. Contradiction with formal law means giving punishment without judicature prosedur.

Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pengadilan Negeri Makassar Haryati M Nur; Kamri Ahmad; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Penggunaan Sidik Jari (Fingerprint) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui proses penanganan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada Kantor Ditreskrimum Polda Sulsel dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu bahwa pengungkapan kasus melalui metode sidik jari (Fingerprint) juga sebagai bukti berupa kesaksian ahli (verklaringen van een deskundige: kesaksian ahli). Ayat 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli di bidang pengadilan negara. Tindakan polisi yang diambil untuk melakukan skrining terhadap kasus pidana, bila dilihat menurut sikap kaku hukum pidana yang tidak mengenal kompromi, itu tidak bisa dibenarkan. Alasan sosiologis yang kadang-kadang digunakan dalam praktek, biasanya lebih dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif melekat dalam diri polisi, serta situasi dan kondisi. Kemampuan petugas dalam mengidentifikasi merupakan elemen penting dalam mencari bukti. Petugas akurasi identifikasi juga sangat diperlukan dalam mengumpulkan bukti dari TKP. Peralatan juga dari faktor yang paling penting dalam identifikasi. The purpose of this research is to know and analyze the criminal process of children who commit crimes. And want to understand and analyze the factors that influence the criminal process of children who commit crimes. The research method, when viewed in terms of type, this research is empirical legal research. Data is collected at the Police, Makassar District Attorney and Makassar District Court in the form of secondary data. The respondents are victims' families and serfta advocates by using questionnaires and interviews for primary data and for secondary data are reviewing books and documents relevant to this study. Thus the data that has been collected will be analyzed descriptively, which explains the data as it is then concludes. The results of the study illustrate that the process of imposing criminal offenses against children who commit crimes is still lacking because there are still many things that need to be addressed such as detention centers for children. And the factors that influence the conviction of a child who commits a crime are the legal structure of the facilities / means and public awareness.

Penerapan Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Di Kabupaten Maros Yusrizal Erdiawan Nazaruddin; Andul Qahar; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum pidana terhadap kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Maros. dan, 2. Untuk mengetahui dan memahami hubungan dimensional antara faktor penyebab kejahatan TPPO dengan penerapan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menerangkan fakta-fakta dilapangan yang merupakan suatu pelanggaran norma-norma hukum, seperti halnya perdagangan orang, serta memaparkan akses-akses hukum yang tersedia untuk pelanggaran norma tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Melihat realita di masyarakat Maros, relatifitas penerapan hukum tindak pidana perdagangan orang masih bersifat denotatif, hal ini dikarenakan, sulitnya menemukan data valid tentang TPPO, kesulitan ini dikarenakan penentuan TPPO yang sesuai prosedur hukum sulit ditemukan, fenomena perdagangan orang dimasyarakat masih dianggap fenomena kemasyarakatan, bukan fenomena hukum, disisi lain penegak hukum sulit menemukan kasus perdagangan orang karena sikap pasif dari masyarakat yang menjadi korban.dan 2. Seperti pada poin 1 (satu), secara dimensional, sulitnya penerapan hukum varalel dengan faktor-faktor penyebab kejahatan TPPO. hal ini dikarenakan dialektika kemasyarakatan, hukum dan penegak hukum masih berputar-putar disekitar wilayah determinitas hukum, sehingga apabila terjadi atau ada tindak pidana seperti TPPO maka harus dilaporkan dahulu, jika tidak atau korban tidak menyadari dirinya sebagai korban, maka TPPO dianggap tidak pernah ada secara hukum, sedangkan melihat penyebab kejahatan TPPO, semua unsur-unsur yang ada sudah memenuhi unsur-unsur hukum yang akan diterapkan. This study aims: 1. To find out and understand the application of criminal law to the crime of trafficking in persons in Maros Regency. and, 2. To know and understand the dimensional relationship between the factors causing TPPO crime and the application of the law. This research is a research This research is an empirical legal research, which explains the facts in the field which is a violation of legal norms, such as trafficking in persons, as well as describing the legal accesses available for violating these norms. The conclusions of this study are as follows: 1. Looking at the reality in the Maros community, the relative applicability of the law on trafficking in persons is still denotative, this is because, it is difficult to find valid data about the TPPO, this difficulty is because the determination of the TPPO according to legal procedures is difficult to find, the phenomenon trafficking in people is still considered a social phenomenon, not a legal phenomenon. On the other hand, law enforcers find it difficult to find cases of trafficking because of the passive attitude of the affected community. and 2. As in point 1 (one), dimensionally, the difficulty of applying varalel law with the factors that cause TPPO crime. this is because social dialectics, law and law enforcement are still circling around the area of legal determination, so that if there is a crime or a crime such as TPPO then it must be reported first, if the victim is not aware of himself or herself, then the TPPO is considered never to exist the law, while looking at the causes of TPPO crime, all the elements that have already fulfilled the legal elements that will be applied.

Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Prespektif Hukum Islam Suharyadi Suharyadi; Said Sampara; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kejahatan dunia maya dalam prespektif hukum pidana islam serta untuk mengetahui kejahatan dunia maya menurut prespektif hukum pidana islam. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1) Kejahatan dunia maya (cyber crime) dalam prespektif hukum islam belum bisa diterapkan dalam Negara Republik Indonesia, (2) Sanksi bagi para pelaku cyber crime menurut syariat islam adalah Ta’zir melalui proses peradilan dengan vonis hakim dengan ancaman hukuman berupa kurungan penjara, pegasingan, cambuk sampai pada hukuman mati sesuai tingkat mudharat yang telah dilakukannya. This study aims to determine how cyber crime forms in the perspective of Islamic criminal law and to find out cyber crime according to the perspective of Islamic criminal law. The results of this study indicate that: (1) Cyber crime in the perspective of Islamic law cannot be applied in the Republic of Indonesia, (2) Sanctions for perpetrators of cyber crime according to Islamic law are Ta'zir through a judicial process with a judge's verdict. with the threat of punishment in the form of imprisonment, pegasingan, flogging up to the death penalty according to the level of harm he has done.

Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Abd. Kadir; Kamri Ahmad; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kepolisian Resort Polewali Mandar. Diversi sebagai salah satu hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dan dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata ditemukan fakta bahwa pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Resort Polewali Mandar belum efektif terlaksana sebagai upaya meminimalisasi penggunaan penjara bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana yang tersedia, dan faktor kemampuan SDM yang dimiliki oleh Polri khususnya penyidik anak. This study aims to identify and analyze about the implementation of the diversion of children in conflict with the law territory of juridiction Polres Polewali Mandar and for aware factor that effect the applicationof the diversion of children in conflict with the law in the criminal justice system on Polres Polewali Mandar.Diversion one of the things regulated juvenile settlement of the criminal justice processto the outside of the criminal justice process and of the research result have found that investigation phase has not been effectively implemented police in an effort to minimize the use of inprisonment for children in conflict with the law. Factors that effect the application of diversion in dealing in conflict with the law is a legal substance factor, factor structure of law, factor available facilities, and human resource capacity factor police investigators especially children.

Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Nova Aulia Pagar Alam; La Ode Husen; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum dan fakto-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Pangkep, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum di kejaksaan negeri pangkep berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan kurang efektif. Dalam praktiknya penyusunan surat dakwaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Namun kenyataanya jika melihat persentase rasio penilaian tanggapan oleh responden sebesar 48% menilai kurang efektif. This study aims to analyze the effectiveness of the preparation of the indictment by the public prosecutor and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Pangkep District Attorney, then carried out a quantitative descriptive analysis. The results of the author's research show that: The preparation of indictments by the public prosecutor at the Pangkep District Prosecutor's Office is based on Law Number 16 of 2004 concerning the Republic of Indonesia Attorney General's Office and the Circular of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: SE-004 / JA / 11/1993 Concerning Making Letters The indictment is less effective. In practice, the preparation of the indictment is in accordance with the provisions of the applicable laws. But in fact, if you look at the percentage of the response rate ratio by the respondents, it is 48%, it is considered less effective

Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar Rasmi Adhelia; Ma'ruf Hafidz; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab Kepolisian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Tanggung jawab kepolisian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar tidak ada batasnya karena tanggung jawab polisi adalah harga diri dan atau harga mati, Polisi melaksanakan tanggung jawabnya dengan melakukan tindakan preventif dan tindakan represif. (Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Makassar Adanya sarana atau fasilitas yang masih kurang memadai serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah diukur berdasarkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. The research objective is to analyze the responsibility of the police for security and public order in Makassar City and the factors that influence it. The type of research used is empirical legal research. The results of the study show that the responsibility of the police for security and public order in Makassar City has no limits because the responsibility of the police is self-respect and / or fixed price, the police carry out their responsibilities by taking preventive and repressive actions. (Factors affecting the implementation of the police's responsibility in handling security and public order in the city of Makassar. The existence of inadequate facilities or facilities and low legal awareness of the community is measured based on legal knowledge, legal understanding, legal attitudes and legal behavior.

Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Fitriani Fitriani; A. Muin Fahmal; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis sanksi bagi pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana narkoba syarat pemberhentian sementara dalam putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2020/PN Mks); dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan: Penerapan sanksi pidana bagi pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana narkoba sarat pemberhentian sementara dalam putusan Nomor: 496/Pid.B/2016/PN Mks) sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkoba bagi pegawai negeri sipil yang sarat pemberhentian sementara dalam putusan No.: 496/Pid.B/2016/PN Mks) di Pengadilan Negeri Makassar, antara lain: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, serta pengetahuan hukum. Kelima faktor tersebut perlu mendapat perhatian dalam mewujudkan efektifitas penegakan hukum. The research objective is to analyze the sanctions for civil servants who commit drug crimes with the conditions for temporary dismissal in decision Number: 101 / Pid.Sus / 2020 / PN Mks); and the factors that influence it. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed: The application of criminal sanctions for civil servants who commit drug offenses full of temporary dismissal in the decision Number: 496 / Pid.B / 2016 / PN Mks) has been implemented in accordance with applicable laws and regulations, where the Panel of Judges at the Makassar District Court declared the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act; Factors that influence the legal judgment of judges in making decisions in drug crimes cases for civil servants who are full of temporary dismissals in decision No .: 496 / Pid.B / 2016 / PN Mks) in the Makassar District Court, among others: the substance of the law , legal structure, legal culture, facilities and infrastructure, and legal knowledge. These five factors need attention in realizing the effectiveness of law enforcement.

Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Adam Mulfadrin; Kamri Ahmad; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.279 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Upaya Hukum Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan faktor–faktor yang menjadi penghambat Upaya Kepolisian dalam penanggulangan kasus kejahatan Cyber Crime di sulawesi selatan. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survey di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada unit IV Cyber Crime, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada unit IV Cyber Crime terhadap Tindak Pidana ini adalah Upaya Preventif dan Upaya Represif (2) Faktor yang menjadi penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan Cyber Crime di Sulawesi Selatan yaitu faktor internal dan eksternal Hal ini berarti bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan berdasarkan paraturan yang berlaku dan masih adanya kendala dari sarana dan prasarana dalam penanganan tindak pidana Cyber Crime yang masih belum memadai., The research objective is to analyze the Police's Legal Efforts in Handling Cyber Crime at the South Sulawesi Regional Police and the factors that hamper the Police's efforts to handle cyber crime cases in South Sulawesi. This study uses primary data through a survey at the South Sulawesi Regional Police, the Directorate of Special Crime Investigation at unit IV Cyber Crime. The results show that: (1) Efforts made by the South Sulawesi Regional Police, Directorate of Special Criminal Investigation at unit IV Cyber Crime against Crime These are Preventive Efforts and Repressive Efforts (2) The factors that hamper police efforts in overcoming cyber crime crimes in South Sulawesi are internal and external factors. inadequate handling of cyber crime crimes.

Co-Authors A. Muh. Fachri Al Ahya A. Muin Fahmal Abd. Kadir Abdul Agis Adam Mulfadrin Agustinus Suprianto Andi Nurfitri Ismail Andi Nurhana Andi Tenri Sapada Andul Qahar Ardiansya, Didi Azwad Rachmat Hambali Budiman Budiman Fahmal, A. Muin Fatwa, Irham Fitriani Fitriani Halizah, Nurul Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardiyanti, Tiya Haryati M Nur Hidjaz, H. Muhammad Kamal Indra Waspada Yuda Irnayanti, Irnayanti Kamri, Andi Khaedhir Kenne, Rahmat S. La Ode Husen Lawi, Afriadi Nur Andi Ma'ruf Hafidz Maelany Nurhaerunnisa Marsuni, Lauddin Muchtra, Mursyid Muh. Rinaldy Bima Muhammad Aksa Ansar muhammad Fikram Mukhtar, Sri Anita Pudjadi Munsir, David Nasrullah Nasrullah Nova Aulia Pagar Alam Nur Fadhillah M Nur Fadhillah Mappaselleng Pawennai, Mulyati Pawennei, Mulyati Rahman, Sufirman Rasmi Adhelia Rezeky Setyawan Amir Rezky Try Ayunita Guntur Rohid, Rohid Roni Parsaulian Gultom Sahani Sahani Said Sampara Samsuadi Samsuadi Sri Lestari Poernomo Suaib Suaib Sufirman Rahman Suharyadi Suharyadi Sulfiati Syahruddin Nawi Syahrul Nasution Syamsuddin Pasamai Syamsuri, Andi Santri Syauki, Achmad Thalib, Hambali Ulfa Dian Ushari Yusrizal Erdiawan Nazaruddin Zainuddin, Zainuddin

Title

Found 46 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 46 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 46 Documents
Search