Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.055
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Progresif Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurisprudentie AMANNA GAPPA Varia Justicia Meraja journal AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Kamri Ahmad
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Humanities Computer Science & IT Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Sinkronisasi Sanksi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (fikih jinayah) dengan Hukum Pidana Nasional Maelany Nurhaerunnisa; Kamri Ahmad; Nasrullah Arsyad
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the synchronization of capital punishment in Islamic Law (fikih jinayah) and National Criminal Law where there are similarities and differences and to determine the implementation of capital punishment according to Islamic Law and National Criminal Law which already has permanent legal force as regulated in Perkap (Chief of Police Regulation) No. 12 of 2010 concerning the implementation of the death penalty, Law no. 2 Pnps in 1964 and also in the Draft Criminal Code (RKUHP). This research uses normative research methods or doctrinal legal research, namely legal research that uses secondary data sources or library research conducted by reading, analyzing and synchronizing written legal materials, The results of this study indicate the synchronization of the implementation of the death penalty according to Islamic law (fikih jinayah) where the rules are contained in the Al-Quran and Al-Hadith, while in the National Criminal Law the rules are contained in the Criminal Code and also describe the purpose of implementing capital punishment both in criminal law penalties. Islam and national law are used as a last resort when other attempts to correct and change perpetrators have failed. Research recommendations carried out in this study only reveal a small part of the problems related to capital punishment contained in Islamic Law (fiqh jinayah) and National Criminal Law. In this case, there are still many processes that have not been disclosed in this study and for that it is recommended to the next researchers who are interested in conducting further studies and research so that they are carried out properly. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi pidana mati dalam Hukum Pidana Islam (fikih jinayah) dan Hukum Pidana Nasional dimana terdapat persamaan maupun perbedaan dan untuk mengetahui pelaksanaan pidana mati menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah diatur dalam Perkap (Peraturan Kapolri) No. 12 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Pidana Mati, Undang-undang No. 2 Pnps tahun 1964 dan juga ada pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, menganalisa dan menyingkronkan bahan-bahan hukum yang tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan sinkronisasi pelaksanaan pidana mati menurut Hukum Pidana Islam (fikih jinayah) dimana aturannya terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist, sedangkan pada Hukum Pidana Nasional aturannya terdapat dalam KUHP dan juga menggambarkan tujuan pelaksanaan pidana mati baik dalam pidana hukum pidana Islam dan hukum nasional digunakan sebagai upaya terakhir apabila upaya lain untuk memperbaiki dan mengubah pelaku tidak berhasil. Rekomendasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini hanya mengungkap sebagian kecil permasalahan yang berhubungan dengan pidana mati yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam (fikih jinayah) dan Hukum Pidana Nasional. Dalam hal ini masih banyak proses yang belum diungkap dalam penelitian ini dan untuk itu disarankan kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan kajian maupun penelitian lebih lanjut agar dilaksanakan dengan baik.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah (Studi Kasus Putusan No. 81/Pid.sus-TPK/2019/PN.MKS) Ulfa Dian Ushari; Kamri Ahmad; Azwad Rachmat Hambali
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corruption is the root of all national problems and is the main cause of poverty. Corruption can bring down a regime and even torment a nation. In various parts of the world, corruption always gets more attention compared to other criminal acts. Corruption is a serious problem, this crime can endanger the stability and security of society. Corruption in Indonesia continues to show an increase from year to year. Corruption cases are difficult to disclose because the perpetrators use sophisticated equipment and are usually carried out by more than one person in covert and organized circumstances. In government agencies have an obligation to create good governance in financial management that is accountable, open and responsible, so as an effort to create transparency and accountability is the arrangement of accountability for the use of an accurate and acceptable budget, but sometimes someone has this responsibility. instead abusing his power. One of the things that happened in Makassar City was corruption related to the Grant Funds carried out by the secretary of the General Election Commission (KPU) during the election of the Mayor and Deputy Mayor in 2018.
Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan muhammad Fikram; kamri Ahmad; Andi Tenri Sapada
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Muh fikram. 04020170074: “Comparative Study of Islamic Criminal Law and Positive Laws Regarding Adultery Offenses”. Under the guidance of (Dr. KamriAhmad, SH., M. Hum., C.L.A) as the Chief Advisor and as the Advisory Member.This study aims to find out and analyze the classification of adultery in Islamic Criminal Law and the Criminal and to find out and analyze the similarities and differences between Islamic Criminal Law and Positive Law on Adultery Offenses.The research method used in writing this thesis is a normative juridical comparison between Islamic law and the Criminal Code (KUHP). Which uses a descriptive method with a qualitative approach,namely research that studies various legal norms. This research uses secondary data obtained from various literatures and regulations related to the problems inthe Thesis.The results of this study are that Article 284 only sex offenders who are bound by marriage can be categorized as adulterers and constitute a complaint offense which is included in the absolute complaint offense category, there must be a complaint first so that the offense can be processed. Meanwhile,in Islamic law, the criminal act of adultery becomes an ordinary offense, which means that anyone can complain about adultery, provided that the evidenceincludes four witnesses or confessions of the perpetrator.Recommendations of this research as an important note in the implementation of the applicable legal system. The understanding and settlement of the law and its enforcement must be clearly explained by the government to law enforcement officials in order to create a better legal order. Abstrak: Muh fikram. 04020170074:”Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan”. Di bawah bimbingan (Dr. Kamri Ahmad,SH.,M.Hum.,C.L.A) Sebagai Ketua Pembimbing Sebagai Anggota Pembimbing.Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis penggolongan tindak pidana zina di dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 284 dan Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang Delik Perzinaan.Metode penelitian Yang diigunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Komparasi Yuridis normatif antara Hukum Islam Dengan Kitab Undang-UndangHukum Pidana (KUHP). Yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang mempelajari berbagai norma-normahukum.penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan di dalamSkripsi.Hasil Penelitian ini adalah bahwa Pasal 284 hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat dikategorikan sebagai Pezina dan merupakan delik aduan yang termasuk kategori delik aduan absoluth harus ada pengaduan terlebih dahulu supaya delik itu bisa diproses. Sedangkan dalam Hukum Islam tindak pidana perzinaan menjadi delik biasa yang artinya siapa saja dapat mengadukan perbuatan zina, dengan syarat terpenuhinya pembuktian meliputi empat orang saksi atau pengakuan pelaku.Rekomendasi penelitian inisebagai suatu catatan penting dalam pelaksanaan sistem hukum yang berlaku. Pemahaman dan penyelesaian hukum serta penegakannya harus dijelaskan secara tegas oleh pemerintah kepada aparatur penegak hukum demi terciptanyatatanan hukum yang lebih baik.
Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Lawi, Afriadi Nur Andi; Pawennei, Mulyati; Ahmad, Kamri
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor apakah yang melatar belakangi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dan upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identitas masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Hasil penelitian pada penelitian adalah (1) Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah Faktor Pengetahuan, Faktor Sikap, Faktor Tindakan, Faktor Lingkungan, Faktor Keluarga dan Faktor Hukum. (2) Adapun upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anakyang telah dilakukan oleh polres gowa adalah upaya preventif dan upaya represif. The research objective is to analyze the factors behind the occurrence of sexual abuse against children and efforts to prevent sexual abuse against children. The type of research in this research is empirical juridical, which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society or other words, namely research conducted on the situation actual or real conditions that occur in society to know and find the facts and data needed, after the required data is collected it then leads to the identity of the problem which ultimately leads to solving the problem. The results of the research in this study are (1) The factors behind the occurrence of sexual abuse against children are Knowledge Factors, Attitude Factors, Action Factors, Environmental Factors, Family Factors and Legal Factors. (2) The efforts to prevent sexual abuse of children that have been carried out by the Gowa Police are preventive and repressive.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irnayanti, Irnayanti; Pawennei, Mulyati; Ahmad, Kamri
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses penanganan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh penyidik direktorat reserse kriminal umum polda sulawesi selatan. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah penelitian secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu penelitian empiris sosiologis. Hasil penelitian bahwah proses penyidikan tindak pidana penipuan pada direktorat reserse kriminal umum polda sulawesi selatan telah sesuai dengan ketentuan kuhap dan peraturan kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Progresivitas penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada direktorat reserse kriminal umum polda sulawesi selatan berhubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana yang bertitik tolak pada dua komponen basis hukum yaitu peraturan (rules) dan perilaku (behavior). Komponen peraturan nampak dari beberapa aturan hukum tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan yang telah diatur dalam peraturan kepolisian, disamping itu pula komponen perilaku anggota polri terlihat dalam penerimaan laporan yang pro-rakyat dan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana. The research objective is to analyze the process of handling criminal acts of fraud carried out by investigators from the general criminal investigation directorate of the South Sulawesi Regional Police. The method used by researchers here is that research can generally be classified into two types, namely sociological empirical research. The results of the research show that the process of investigating criminal acts of fraud at the general criminal investigation directorate of the South Sulawesi Regional Police is by the provisions of the Criminal Procedure Code and the National Police Chief's regulation number 6 of 2019 concerning the investigation of criminal acts. The progress in handling criminal acts of fraud and embezzlement at the South Sulawesi Regional Police's general criminal investigation directorate is related to the application of restorative justice in the investigation of criminal acts which is based on two components of the legal basis, namely rules and behaviour. The regulatory component can be seen from several legal rules regarding the application of restorative justice in investigations which have been regulated in police regulations, besides that the behavioural component of police officers can be seen in the acceptance of pro-people reports and the application of restorative justice in the investigation of criminal acts.
Efektivitas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Pengadilan Negeri Makassar Syauki, Achmad; Thalib, Hambali; Ahmad, Kamri
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi: studi di pengadilan negeri makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar. Hasil penelitian Penerapan asas pembuktian terbalik dalam kasus Tindak Pidana Korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 128. Pasal 37 dan 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups terlaksana kurang efektif karena peran penuntut umum masih menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian Substansi darı sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif. The research objective is to analyze the effectiveness of reverse evidence in corruption crimes: a study at the Makassar District Court. The method used in this research is empirical research conducted at the Makassar District Court and Makassar Police. Research results The application of the principle of reverse evidence in Corruption Crime cases is regulated by the provisions of Article 12, Article 12A, and Article 128. Articles 37 and 37A of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes were implemented less effectively because the role of the public prosecutor is still very important in the evidentiary process. The substance of the legal system in Indonesia does not strictly regulate reverse evidence so the application of reverse evidence cannot be implemented effectively.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur Fatwa, Irham; Zainuddin, Zainuddin; Ahmad, Kamri
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui angket dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah umur di Wilayah Hukum Polrestaber Makassar kurang efektif, masih tampak pengendara kendaraan bermotor di bawah umur di Kota Makassar dan itu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah umur di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against minor motor vehicle drivers in the Legal Area of ​​the Makassar Police. This research method uses an empirical juridical research type. The nature of this research is analytical and descriptive. Data collection was carried out through questionnaires and interviews. The results of this research indicate that the implementation of law enforcement against underage motorized vehicle drivers in the Makassar Regional Police Legal Area is less effective, underage motorized vehicle drivers are still seen in Makassar City and this violates Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Factors that influence the effectiveness of law enforcement against underage motorized vehicle drivers in the Makassar Police Legal Area are legal substance factors, human resource factors, apparatus factors, facilities and infrastructure factors, community legal awareness factors
Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Polri Terhadap Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika Halizah, Nurul; Rahman, Sufirman; Ahmad, Kamri
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis upaya penyidik Polri dalam pencegahan peredaran gelap kasus tindak pidana narkotika, dan 2) Untuk menganalisis bagaimana penyidik Polri di Kabupaten Bantaeng melakukan langkah-langkah penyelidikan dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Bantaeng. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) upaya penyidik Polri dalam pencegahan peredaran gelap kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Bantaeng masih kurang efektif, Upaya terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan para penegak hukum di Polres Bantaeng yaitu Upaya pre-emptive, kedua Upaya preventif dan ketiga Upaya represif. 2) Langkah-langkah penyidik Polri di Kabupaten Bantaeng dalam penyelidikan kasus penyalahgunaan narkotika yaitu: Menerima laporan informasi, Proses pengembangan Informasi, Penyelidikan, Penyidikan, dan Penyerahan Berkas Perkara. The research objective is to analyze the efforts of National Police investigators in preventing illicit trafficking in narcotics crime cases, and 2) To analyze how National Police investigators in Bantaeng Regency carry out investigative steps in uncovering cases of narcotics abuse. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, Bantaeng Police investigators. The results of the author's research found that: 1) the efforts of National Police investigators to prevent illicit trafficking in narcotics criminal cases in Bantaeng Regency are still less effective. Efforts against criminal acts of narcotics abuse carried out by law enforcers at Bantaeng Police include pre-emptive efforts, secondly preventive efforts and Repressive efforts. 2) The steps taken by National Police investigators in Bantaeng Regency in investigating narcotics abuse cases are: Receiving information reports, Information development process, Investigation, Investigating, and Submission of Case Files.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG DELIK PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA Kenne, Rahmat S.; Hidjaz, H. Muhammad Kamal; Ahmad, Kamri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis penerapan hukum pidana materil dan perimbanganhakim dalam putusannya dalam kasus yang terkait dengan penyertaan atau (deelneming), penelitian inidilaksanakan sesuai dengan objek yang akan diteliti yakni Pengadilan Negeri Makassar. Dengan memperolehdata dengan cara wawancara langsung dengan narasumber serta pengambilan data langsung terkait denganputusan kasus dalam penelitian ini maupun mempelajari data yang diperoleh melalui penelusuran berkas ataudokumen, buku serta literatur yang erat kaitannya dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian ini yakni (1)Penerapan hukum pidana materil dalam kasus terkait dengan penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan biasadalam Putusan Nomor 1399/Pid.b/2023/PN Mks, para terdakwa kasus ini terbukti secara sah dan meyakinkandalam perbuatannya telah memenuhi ketentuan pasal 338 Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 Kitab Undang UndangHukum Pidana, (2) pertimbangan hakim dalam putusannya terhadap para terdakwa dalam dalam putusan Nomor1399/Pid.b/2023/PN Mks, menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana tururt serta melakukan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Implikasidalam penelitian ini yakni Hakim tidak serta merta berdasar pada surat dakwaan jaksa penuntut umummelainkan pada dua alat bukti yang ditambah dengan keyakinan hakim serta terkait dengan kasus penyertaandalam menjatuhkan pidana, hakim tidak serta merta pada surat dakwaan penuntut umum, melainkan pada polaserta anasir-anasir perbuatan para terdakwa dalam melakukan atau melaksanakan perbuatannya, karena polahubungan dalam turut serta melakukan yang semakin kompleks dan pada praktiknya dalam ketentuan KUHPtidak diuraikan ajaran turut serta melakukan secara memadai, sehingga penting bagi hakim dalam mencermartifakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan terkait dengan unsur penyertaan dari masing-masing para terdakwadalam perbutannya dengan keyakinan hakim terkait dengan penyertaan dalam perbuatan para terdakwa dapatatau tidaknya dipidana terkait dengan penyertaan dalam tindak pidana.
Efektivitas Penegakan Disiplin Pelanggaran Pada Siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan Ardiansya, Didi; Zainuddin, Zainuddin; Ahmad, Kamri
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan disiplin pelanggaran pada Siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 3 orang Provos Polri, 3 orang Kordinator Siswa Sekolah Polisi Negara, 3 orang Tenaga Pendidik Polri, 2 orang Pelatih/pengasuh dan 23 orang Siswa Bintara Polri, wawancara dilakukan di bulan September 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas penegakan disiplin pelanggaran dan sanksi yang dilakukan oleh Siswa dapat dilihat pada pasal 41 ayat (2) Skep Kapolri No. Pol. : Skep / 194 / III / 2006 Tanggal 17 Maret 2006 Tentang Peraturan Kehidupan Siswa. Untuk pemberhentian Siswa yang melakukan pelanggaran disiplin dan sanksi di atur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : 244 / XII / 2006 Tanggal 29 Desember 2006 Tentang Pemberhentian Siswa. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin pelanggaran tehadap Siswa Polri yang melakukan pelanggaran pada saat mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri pada Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum dan faktor budaya hukum.. The research objective is to analyze the effectiveness of enforcing disciplinary violations among South Sulawesi Regional State Police School Students. This research uses primary data through interviews with 3 National Police Provosts, 3 National Police School Student Coordinators, 3 National Police Educators, 2 Trainers/caretakers and 23 National Police Non-Commissioned Officer Students, conducted in September 2024. This research shows that: (1) The effectiveness of enforcing discipline for violations and sanctions committed by students can be seen in Article 41 paragraph (2) National Police Chief Decree No. Pol. : Skep / 194 / III / 2006 March 17 2006 Concerning Student Life Regulations. The dismissal of students who commit disciplinary violations and sanctions is regulated in the Chief of Police's Decree No. Pol. : 244 / XII / 2006 Dated 29 December 2006 Regarding Student Dismissal. (2) Several factors influence the effectiveness of enforcing discipline for violations against National Police Students who commit violations while attending training for the formation of National Police Non-Commissioned Officers at the South Sulawesi Regional State Police School, namely legal substance factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, legal awareness factors and factors legal culture.
Co-Authors A. Muh. Fachri Al Ahya A. Muin Fahmal Abd. Kadir Abdul Agis Adam Mulfadrin Agustinus Suprianto Ahmad Muhajir, Ahmad Andi Nurfitri Ismail Andi Nurhana Andi Tenri Sapada Andul Qahar Ardiansya, Didi Azwad Rachmat Hambali Budiman Budiman Fahmal, A. Muin Fatwa, Irham Fitriani Fitriani Halizah, Nurul Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardiyanti, Tiya Haryati M Nur Hidjaz, H. Muhammad Kamal Husen, La Ode Indra Waspada Yuda Irnayanti, Irnayanti Kamri, Andi Khaedhir Kenne, Rahmat S. La Ode Husen Lawi, Afriadi Nur Andi Ma'ruf Hafidz Maelany Nurhaerunnisa Marsuni, Lauddin Muchtra, Mursyid Muh. Rinaldy Bima Muhammad Aksa Ansar muhammad Fikram Mukhtar, Sri Anita Pudjadi Munsir, David Nasrullah Nasrullah Nova Aulia Pagar Alam Nur Fadhillah M Nur Fadhillah Mappaselleng Pawennai, Mulyati Pawennei, Mulyati Rahman, Sufirman Rasmi Adhelia Rezeky Setyawan Amir Rezky Try Ayunita Guntur Rohid, Rohid Roni Parsaulian Gultom Sahani Sahani Said Sampara Samsuadi Samsuadi Sri Lestari Poernomo Suaib Suaib Sufirman Rahman Suharyadi Suharyadi Sulfiati Syahruddin Nawi Syahrul Nasution Syamsuddin Pasamai Syamsuri, Andi Santri Syauki, Achmad Thalib, Hambali Ulfa Dian Ushari Yusrizal Erdiawan Nazaruddin Zainuddin, Zainuddin