Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.907

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Progresif Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurisprudentie AMANNA GAPPA Varia Justicia Meraja journal AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Kamri Ahmad

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 3139381

Humanities Computer Science & IT Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Penghapusan Pidana Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Pada Kasus Penghinaan Di Media Sosial Rezeky Setyawan Amir; Kamri Ahmad; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.607 KB)

Tujuan penelitian menganalisis kepentingan umum dan keadaan terpaksa membela diri dalam kasus penghinaan dalam pasal 310 ayat (3) KUHP. dan untuk mengetahui keyakinan hakim tentang urgensi kepentingan umum dan membela diri sebagai penghapusan pidana pada kasus penghinaan di lakukan di Media sosial. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif empiris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penafsiran kepentingan umum dan pembelaan diri dalam kasus penghinaan dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus secara kontekstual, dimana kepentingan Umum dan Membela diri dapat dibuktikan dipengadilan sebagai fakta hukum.Dan Urgensi kepentingan umum dan pembelaan diri sebagai penghapusan pidana pada kasus penghinaan di lakukan di Media sosial berdasarkan bab penjelasan UU No 19 Tahun 2016 dan putusan MK No 50/PUU-VI/2008 menghendaki pasal 27 ayat (3) tetap mengacu pada 310-311 KUHP maka kepentingan umum dan pembelaan diri sebagai penghapusan pidana juga dapat diterapkan dalam perkara penghinaan di Media Sosial. The research objective is to analyze the public interest and the circumstances of being forced to defend oneself in the case of insult in article 310 paragraph (3) of the Criminal Code. and to find out the judge's conviction about the urgency of the public interest and to defend himself as a criminal elimination in cases of insult carried out on social media. The research method used by the researcher is empirical normative legal research. The results show that the interpretation of the public interest and self-defense in the case of insult in Article 310 paragraph (3) of the Criminal Code must be contextual, where the public interest and self-defense can be proven in court. as a legal fact. And the urgency of public interest and self-defense as the elimination of crimes in cases of insult carried out on social media based on the explanation chapter of Law No. 19 of 2016 and the decision of the Constitutional Court No. 50 / PUU-VI / 2008 requires article 27 paragraph (3) to still refer to In 310-311 of the Criminal Code, public interest and self-defense as a criminal abolition can also be applied in cases of insult on social media.

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dan Implikasi Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Suaib Suaib; A. Muin Fahmal; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.58 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Netralitas Aparatur Sipil Negara Dan Implikasi Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Netralitas Aparatur Sipil Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan. Penelitian ini mengunakan data primer berupa hasil wawancara dan penyebaran kuesioner pada Kantor Bawaslu Polewali Mandar, Kantor KPU Polewali Mandar, data sekunder berupa hasil karya dari pakar pakar hukum, teori-teori hukum, buku-buku, dan situs resmi yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada pemilihan Bupati di Kabupaten Polewali Mandar masih kurang berpengaruh, (2) Setelah dilakukan serangkaian pengujian korelasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi, diperoleh hasil bahwa faktor pemahaman terhadap aturan, budaya hukum, pengaruh pihak lain, dan perilaku aparatur sipil negara mempengaruhi netralitas aparatur sipil negara. The Research objective to analyze the Neutrality of the State Civil Apparatus and the Implications of Implementing Sanctions for Violations in the Implementation of Elections and what factors affect the Neutrality of the State Civil Apparatus to the Implementation of Elections. This study uses primary data in the form of interviews and questionnaires at the Polewali Mandar Bawaslu Office, Polewali Mandar KPU Office, secondary data in the form of the work of legal experts, legal theories, books, and official websites related to the research title. The results of the study show that: (1) The implications of the application of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of State Civil Apparatus in the election of Regents in Polewali Mandar Regency are still less influential, (2) After a series of Correlation testing of the influencing factors, the result is that the understanding of the rules, legal culture, the influence of other parties, and the behavior of the state civil apparatus affect the neutrality of the state civil apparatus

Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Roni Parsaulian Gultom; Kamri Ahmad; Nur Fadhillah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.314 KB)

Tujuan penelitian menganalisis penerapan Pasal 80 ayat (1) pada penyidikan tindak pidana kekerasan oleh orang dewasa terhadap anak dan faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dan berorientasi pada bahan hukum primer yaitu hasil dari penelitian lapangan yang berlokasi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada terdapat banyak kasus di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar disertai peningkatan kasus yang signifikan dibeberapa tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan Anak yang dilakukan oleh orang dewasa di Polrestabes Makassar dilakukan sesuai prosedur dan sesuai dengan aturan yang ada tetapi sejauh ini berjalan masih kurang efektif yang disebabkan masih banyaknya kendala penegakan hukum dari berbagai faktor (2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang dewasa adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. The research objective to analyze the application of Article 80 paragraph (1) to the investigation of criminal acts of violence by adults against children and the influencing factors. The type of research used is empirical research and is oriented to primary legal materials, namely the results of field research located at the Makassar City Police Resort with the consideration that based on the existing facts there are many cases at the Makassar Besar City Police Resort accompanied by a significant increase in cases in several areas. last year. The results of the study indicate that (1) The investigation of perpetrators of criminal acts of child violence carried out by adults at the Makassar Polrestabes is carried out according to procedures and in accordance with existing rules but so far it is still not effective due to the many obstacles to law enforcement from various factors ( 2) Factors that influence the investigation of criminal acts of violence against children by adults are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

Kolaborasi Peran Polri Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika: Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Agustinus Suprianto; Syahruddin Nawi; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1045.091 KB)

Tujuan penelitian menganalisis peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Metode peneltian yang digunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (2) Peran aparat penegak hukum sebagai partner masyarakat, sangat urgen dalam rangka pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan kondisi empirik yang ada dalam masyarakat.. The research objective to analyze the role of the Directorate of Drug Investigation at the South Sulawesi Police in dealing with drug crimes. The research method used is the empirical legal research method. The results of the study show that the role of the community is very much needed in order to assist law enforcement officers to prevent and eradicate abuse of illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors. With the participation of the community in assisting the task of law enforcement officers, the illicit circulation of narcotics and narcotic precursors that are in the midst of people's lives can be minimized, which is later hoped that the community will be free from the dangers of illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors. (2) The role of law enforcement officers as community partners is very urgent in the context of preventing and eradicating illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors, both based on statutory regulations and based on empirical conditions that exist in society.

Tinjauan Viktimologi Terhadap Penganiayaan Antar Anak Studi Kasus Polsek Mandai Andi Nurfitri Ismail; Sufirman Rahman; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.011 KB)

Tujuan penelitian menganalisis factor-faktor penganiayaan antar anak di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber dari pelaku yang menganiaya atau saksi penganiayaan dan korban penganiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penganiayaan antar anak masih sering terjadi dimasa sekarang ini. Salah satunya ialah ketiadaan norma (anomie), karena anak belum memahami dengan baik norma-norma yang harus ditaati. Peran orang tua untuk menanamkan norma-norma kepada anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dilingkungannya dimana menciptakan pertemanan dan pergaulan anak menjadi baik, (2) Pihak kepolisian mengupayakan pencegahan (preventif) dengan melakukan sosialisasi ke lingkungan, sekolah, dan beberapa instansi untuk memberikan pemahan kepada anak tentang Tindak Pidana Penganiayaan. Dan memberikan tindakan (represif) dalam proses Tindak penganiayaan antar anak ini dengan pendekatan restorative justice dimana prosesnya diselesaikan secara mediasi. The research objective to analyze the factors of child abuse in Mandai District, Maros Regency and the efforts to overcome it. This study uses primary data obtained directly in the field with sources from perpetrators who persecute or witnesses of persecution and victims of persecution. The results of this study indicate that: (1) Child abuse is still common nowadays. One of them is the absence of norms (anomie), because children do not understand well the norms that must be obeyed. The role of parents in instilling norms in children is very influential on the development of children in their environment which creates good friendships and relationships between children, (2) The police seek prevention (preventive) by conducting socialization to the environment, schools, and several agencies to provide understanding to children. children about the Crime of Persecution. And provide (repressive) action in the process of abuse between children with a restorative justice approach where the process is resolved through mediation.

Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang: Studi Pada Polrestabes Makassar Andi Nurhana; Syahruddin Nawi; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.472 KB)

Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang di Kota Makassar dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Adapun tipe penelitian adalah tipe penelitian empiris (dengan pendekatan kriminologi). Hasil penelitian menyatakan (1) Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perdagangan orang diantaranya diberikan oleh beberapa undang-undangan di Indonesia, seperti: KUHP dan KUHAP, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2) Perdagangan anak disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya namun dari kesemua kondisi tersebut penulis menyimpulkan faktor utama yang mempengaruhi yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keseteraan gender dan faktor Sosial budaya. This research objective to analyze the legal protection carried out by law enforcement officers against children as victims of trafficking in persons in Makassar City and what factors influence it. The type of research is the type of empirical research (with a criminological approach). The results of the study state that (1) the legal protection provided to victims of trafficking in persons is provided by several laws in Indonesia, such as: the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. (2) Child trafficking is caused by a whole number of things consisting of various conditions and different problems, including but from all these conditions the author concludes that the main influencing factors are economic factors, educational factors, gender equality factors and socio-cultural factors.

Membangun Visi Baru Pemberantasan Korupsi dengan Progresif Kamri Ahmad
Jurnal Hukum Progresif Vol 1, No 2 (2005): Volume: 1/Nomor2/Oktober/2005
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) indikator untuk menentukan mapan atau tidaknya kondisi suatu negara, yaitu kemampuan ekonomi, kestabilan politik, keamanan, dan sistem hukum yang baik (mulai dari tahap formulatif hingga kepada tahap implementasi, law in action). Pembangunan sistem hukum adalah sesuatu yang mutlak dalam mendukung pembangunan kemampuan ekonomi, kestabilan politik dan keamanan serta keamanan sosial budaya. Namun demikian pembangunan hukum yang dilaksanakan harus secara integral dengan pembangunan manusianya, karena fakta menunjukkan bahwa rusaknya mental, pengaruh faham materialisme, kebodohan, dan rendahnya rasa nasionalisme adalah faktor-faktor dominan yang inheren pada manusia dan mempunyai andil yang besar terhadap rusaknya hukum, misalnya dengan melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya, khusus berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP), perlu diupayakan pembangunan visi baru dalam pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara progresif, karena tingkat tindak pidana korupsi yang luar biasa tingginya di Indonesia dan bahkan telah membudaya, tentunya menuntut adanya optimalisasi penegakan hukum pidana dengan cara yang luar biasa pula. Secara formulatif konseptual SPP sudah cukup baik, tetapi dari segi kontekstual-aplikatif, pelaksanaan hukum di lapangan masih sangat tidak memadai alias tidak progresif.

Fenomena Peranan Masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan dalam Perspektif Hukum Progresif dan Pasal 49 Ayat (1) KUHP Kamri Ahmad
Jurnal Hukum Progresif Vol 3, No 1 (2007): Volume: 3/Nomor1/April/2007
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Titik balik dari pertentangan antara hukum secara normatif (dalam arti luas) dengan aplikasinya, gerakan massa hanyalah variabel. Gerakan massa tersebut menunjukkan dan menuntut bahwa tidak ada elemen masyarakat yang harus bebas sebagai pengecualian hukum keadilan. Demikian pula, tidak ada elemen masyarakat yang bersifat elementer bilamana hukum ingin diangkat ke tingkat dignity. Sebab semua elemen masyarakat adalah sama kedudukannya pada tingkat hukum yang dignity itu. Inilah salah satu inti hukum progresif. Yang ada dan yang berbeda adalah ada yang mengatur dan ada yang diatur. Artinya hukum itu mengatur yang mengatur demi keteraturan yang diatur dan konsisten pengatur. Apabila yang yang terjadi adalah ketidakaturan yang disengaja berarti terjadi ketidakadilan. Maka secara normatif dalam arti luas, masyarakat memiliki hak eksepsional untuk melindungi diri sendiri. Karena kosensus hukum antara rakyat (masyarakat negara). Negara dan pemerintah tidak boleh terabaikan apalagi tereliminasikan.

Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Polres Pelabuhan Makassar Muhammad Aksa Ansar; Hambali Thalib; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar dan faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar kurang berjalan secara efektif. Di karenakan kurangnya penyidik khusus yang menangani kasus anak pada Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, yang menyebabkan penumpukan perkara sehingga penyidik yang lain turut terlibat dalam proses penyidikan kasus anak. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Resort Pelabuhan Makassar adalah faktor struktur hukum, sarana dan fasilitas, sumber daya manusia penyidik polri. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak. The research objective is to analyze the effectiveness of investigations against children who are perpetrators of physical violence in the jurisdiction of the Makassar Port Police and the influencing factors. This type of research is juridical empirical. From the results of the research, the authors find that: The effectiveness of investigations against children who are perpetrators of physical violence in the jurisdiction of the Makassar Port Police Resort is not running effectively. This is due to the lack of special investigators who handle children's cases at the Makassar Port Police PPA Unit, which causes a buildup of cases so that other investigators are involved in the process of investigating children's cases. Factors that influence the implementation of investigations against children who are perpetrators of physical violence in the jurisdiction of Makassar Port Resort are legal structure factors, facilities and facilities, and human resources of police investigators. These three factors are interrelated to the crime of physical violence committed by children.

Penerapan Sanksi Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Di Jalan Raya: Studi Di Kepolisian Resor Maros Samsuadi Samsuadi; Syahruddin Nawi; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros adalah kurang efektif dimana banyaknya perkara kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban yang terjadi diselesaikan oleh antara pelaku dan korban dan atau pihak keluarga secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan proses hukum ke pengadilan; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros adalah faktor sarana dan fasilitas hukum dimana belum memiliki fasilitas dan sarana yang berteknologi canggih sangat di perlukan terutama dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP); dan faktor masyarakat yang dimana kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sebahagian pelaku tidak koorperatif pada kecelakaan lalulintas dan menjadi pelaku yang tidak bertanggungjawab serta bahkan ada yang melarikan diri dan atau menjadi pelaku tabrak lari. The research objective is to analyze the effectiveness of applying criminal sanctions for traffic accidents that result in victims on the roads in Maros Regency and the influencing factors. The method used by researchers here is in this study, the authors use a type of empirical normative legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the application of criminal sanctions for traffic accidents resulted in victims on the roads in Maros Regency being less effective where past accident cases resulted in victims being resolved between the perpetrator and the victim and or the family as a family and the process was not continued law to court; (2) The factors that affect the effectiveness of the application of criminal sanctions for traffic accidents that result in victims on the roads in Maros Regency are the factors of legal facilities and facilities where they do not yet have facilities and means that are highly technologically advanced, especially in the processing of crime scenes ( crime scene); and community factors that are awareness and compliance with community law, some of the perpetrators are uncooperative in traffic accidents and become irresponsible perpetrators and some even run away and/or become hit-and-run perpetrators.

Co-Authors A. Muh. Fachri Al Ahya A. Muin Fahmal Abd. Kadir Abdul Agis Adam Mulfadrin Agustinus Suprianto Andi Nurfitri Ismail Andi Nurhana Andi Tenri Sapada Andul Qahar Ardiansya, Didi Azwad Rachmat Hambali Budiman Budiman Fahmal, A. Muin Fatwa, Irham Fitriani Fitriani Halizah, Nurul Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardiyanti, Tiya Haryati M Nur Hidjaz, H. Muhammad Kamal Indra Waspada Yuda Irnayanti, Irnayanti Kamri, Andi Khaedhir Kenne, Rahmat S. La Ode Husen Lawi, Afriadi Nur Andi Ma'ruf Hafidz Maelany Nurhaerunnisa Marsuni, Lauddin Muchtra, Mursyid Muh. Rinaldy Bima Muhammad Aksa Ansar muhammad Fikram Mukhtar, Sri Anita Pudjadi Munsir, David Nasrullah Nasrullah Nova Aulia Pagar Alam Nur Fadhillah M Nur Fadhillah Mappaselleng Pawennai, Mulyati Pawennei, Mulyati Rahman, Sufirman Rasmi Adhelia Rezeky Setyawan Amir Rezky Try Ayunita Guntur Rohid, Rohid Roni Parsaulian Gultom Sahani Sahani Said Sampara Samsuadi Samsuadi Sri Lestari Poernomo Suaib Suaib Sufirman Rahman Suharyadi Suharyadi Sulfiati Syahruddin Nawi Syahrul Nasution Syamsuddin Pasamai Syamsuri, Andi Santri Syauki, Achmad Thalib, Hambali Ulfa Dian Ushari Yusrizal Erdiawan Nazaruddin Zainuddin, Zainuddin

Title

Found 46 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 46 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 46 Documents
Search