Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.907
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Progresif Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurisprudentie AMANNA GAPPA Varia Justicia Meraja journal AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Kamri Ahmad
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Humanities Computer Science & IT Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS TENTANG DELIK PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA Kenne, Rahmat S.; Hidjaz, H. Muhammad Kamal; Ahmad, Kamri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis penerapan hukum pidana materil dan perimbanganhakim dalam putusannya dalam kasus yang terkait dengan penyertaan atau (deelneming), penelitian inidilaksanakan sesuai dengan objek yang akan diteliti yakni Pengadilan Negeri Makassar. Dengan memperolehdata dengan cara wawancara langsung dengan narasumber serta pengambilan data langsung terkait denganputusan kasus dalam penelitian ini maupun mempelajari data yang diperoleh melalui penelusuran berkas ataudokumen, buku serta literatur yang erat kaitannya dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian ini yakni (1)Penerapan hukum pidana materil dalam kasus terkait dengan penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan biasadalam Putusan Nomor 1399/Pid.b/2023/PN Mks, para terdakwa kasus ini terbukti secara sah dan meyakinkandalam perbuatannya telah memenuhi ketentuan pasal 338 Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 Kitab Undang UndangHukum Pidana, (2) pertimbangan hakim dalam putusannya terhadap para terdakwa dalam dalam putusan Nomor1399/Pid.b/2023/PN Mks, menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana tururt serta melakukan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Implikasidalam penelitian ini yakni Hakim tidak serta merta berdasar pada surat dakwaan jaksa penuntut umummelainkan pada dua alat bukti yang ditambah dengan keyakinan hakim serta terkait dengan kasus penyertaandalam menjatuhkan pidana, hakim tidak serta merta pada surat dakwaan penuntut umum, melainkan pada polaserta anasir-anasir perbuatan para terdakwa dalam melakukan atau melaksanakan perbuatannya, karena polahubungan dalam turut serta melakukan yang semakin kompleks dan pada praktiknya dalam ketentuan KUHPtidak diuraikan ajaran turut serta melakukan secara memadai, sehingga penting bagi hakim dalam mencermartifakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan terkait dengan unsur penyertaan dari masing-masing para terdakwadalam perbutannya dengan keyakinan hakim terkait dengan penyertaan dalam perbuatan para terdakwa dapatatau tidaknya dipidana terkait dengan penyertaan dalam tindak pidana.
Efektivitas Penegakan Disiplin Pelanggaran Pada Siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan Ardiansya, Didi; Zainuddin, Zainuddin; Ahmad, Kamri
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan disiplin pelanggaran pada Siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 3 orang Provos Polri, 3 orang Kordinator Siswa Sekolah Polisi Negara, 3 orang Tenaga Pendidik Polri, 2 orang Pelatih/pengasuh dan 23 orang Siswa Bintara Polri, wawancara dilakukan di bulan September 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas penegakan disiplin pelanggaran dan sanksi yang dilakukan oleh Siswa dapat dilihat pada pasal 41 ayat (2) Skep Kapolri No. Pol. : Skep / 194 / III / 2006 Tanggal 17 Maret 2006 Tentang Peraturan Kehidupan Siswa. Untuk pemberhentian Siswa yang melakukan pelanggaran disiplin dan sanksi di atur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : 244 / XII / 2006 Tanggal 29 Desember 2006 Tentang Pemberhentian Siswa. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin pelanggaran tehadap Siswa Polri yang melakukan pelanggaran pada saat mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri pada Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum dan faktor budaya hukum.. The research objective is to analyze the effectiveness of enforcing disciplinary violations among South Sulawesi Regional State Police School Students. This research uses primary data through interviews with 3 National Police Provosts, 3 National Police School Student Coordinators, 3 National Police Educators, 2 Trainers/caretakers and 23 National Police Non-Commissioned Officer Students, conducted in September 2024. This research shows that: (1) The effectiveness of enforcing discipline for violations and sanctions committed by students can be seen in Article 41 paragraph (2) National Police Chief Decree No. Pol. : Skep / 194 / III / 2006 March 17 2006 Concerning Student Life Regulations. The dismissal of students who commit disciplinary violations and sanctions is regulated in the Chief of Police's Decree No. Pol. : 244 / XII / 2006 Dated 29 December 2006 Regarding Student Dismissal. (2) Several factors influence the effectiveness of enforcing discipline for violations against National Police Students who commit violations while attending training for the formation of National Police Non-Commissioned Officers at the South Sulawesi Regional State Police School, namely legal substance factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, legal awareness factors and factors legal culture.
The Effectiveness of Implementing Criminal Sanctions as the Last Resort (Ultimum Remedium Principle) in Excise Crimes as an Effort to Recover State Revenue Losses Munsir, David; Fahmal, A. Muin; Ahmad, Kamri
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28 No 2: Juni - November 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/z9psr097

Abstract

The application of the ultimum remedium principle in excise-related criminal acts, particularly in the tobacco product sector, reflects a shift towards a more proportional and restorative approach in Indonesian criminal policy. This principle prioritizes administrative and civil measures before resorting to criminal sanctions, aiming to balance law enforcement objectives with economic stability and business sustainability. In the context of tobacco excise, the ultimum remedium approach has been utilized to minimize the negative impacts of excessive criminalization on the national economy, especially on the tobacco industry which significantly contributes to state revenue and regional employment. By implementing administrative sanctions, such as fines or permit revocations, as initial enforcement measures, law enforcement authorities can provide an opportunity for compliance improvement without immediately imposing imprisonment. However, in cases of repeated violations or severe breaches, criminal sanctions remain applicable as a deterrent. This approach aligns with restorative justice principles and supports the optimization of tax revenue collection while preserving fairness and legal certainty. The study underscores that the success of applying the ultimum remedium principle depends on clear regulatory frameworks, consistent enforcement, and inter-agency coordination. Ultimately, this policy serves as a strategic instrument in harmonizing fiscal policy, legal enforcement, and socio-economic interests within Indonesia’s excise regime
Efektivitas Peran Kepolisian dalam Operasi Anti Narkotika sebagai Bentuk Pemberantasan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Sidenreng Rappang Hardiyanti, Tiya; Pawennai, Mulyati; Ahmad, Kamri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20882

Abstract

The police have a special operation known as the anti-narcotics operation, which aims to eradicate drug trafficking crimes, particularly those carried out by the Sidenreng Rappang Police. This study will examine the effectiveness of the Sidenreng Rappang Police in carrying out anti-narcotics operations in the Sidrap jurisdiction and the factors that influence the effectiveness of the Sidenreng Rappang Police in carrying out anti-narcotics operations. This research is a legal study with an empirical approach and a qualitative descriptive method. The research location is in Sidenreng Rappang District. The types and sources of data for this study consist of the police as the primary source, and documents, archives, or literature related to the topic as secondary sources. The population and sample were taken from a number of cases caught in the anti-narcotics operations of the Sidenreng Rappang Police Department from 2022 to 2024. Data collection techniques used interviews and literature review. This study employed qualitative data analysis techniques by interpreting the data using sentences. The results of this study indicate that the anti-narcotics operations conducted by the Sidenreng Rappang Police Department from 2022 to 2024 have been effective. There has been an increase in enforcement against drug traffickers, the implementation of criminal sanctions, and rehabilitation for drug offenders. The recommendation in this study is to increase operations each year as evidence of the police's seriousness in eradicating drug trafficking and optimizing criminal sanctions against perpetrators, as well as encouraging the involvement of local governments and communities in supporting the anti-drug movement. Keywords: Effectiveness, anti-narcotics operations, crime
Implementation of Criminal Law on Tax Evasion in the Policy of Harmonizing Tax Regulations Rohid, Rohid; Marsuni, Lauddin; Ahmad, Kamri
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v5i2.611

Abstract

This research discusses the application of criminal law on tax evasion in the context of tax regulation harmonization policy in Indonesia. The main focus of this research is to analyze two things, namely: first, legal arrangements related to alleged tax evasion based on positive law in Indonesia, and second, the application of criminal law to alleged tax evasion as stipulated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The research method used in this research is normative legal research (doctrinal), using the statue approach, analytical approach, and conceptual approach. The research data presented is sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The study results show that: Legal arrangements for alleged tax evasion in Indonesia are regulated through the Harmonization of Tax Regulations legislation which provides the legal basis for prosecuting the crime, including its elements. However, in Decision Number: 75/Pid.Sus-Tpk//2023/Pn.Jkt.Pst, the application of these provisions was not prioritized. The Public Prosecutor only focused on corruption and money laundering crimes, where tax evasion became a predicate crime for money laundering. Abstrak: Penelitian ini membahas penerapan hukum pidana atas penggelapan pajak dalam konteks kebijakan harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dua hal, yaitu: pertama, pengaturan hukum terkait dugaan penggelapan pajak berdasarkan hukum positif di Indonesia, dan kedua, penerapan hukum pidana terhadap dugaan penggelapan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal), dengan menggunakan metode pendekatan statue approach, analytical approach, dan conceptual approach. Data penelitian yang disajikan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukan bahwa: Pengaturan hukum atas dugaan penggelapan pajak di Indonesia diatur melalui perundang-undangan Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memberikan dasar hukum penindakan tindak pidana tersebut, termasuk unsur-unsurnya. Namun, dalam Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-Tpk//2023/Pn.Jkt.Pst, penerapan ketentuan tersebut tidak diutamakan. Jaksa Penuntut Umum hanya berfokus pada tindak pidana korupsi dan pencucian uang, di mana penggelapan pajak menjadi predicate crime bagi tindak pidana pencucian uang.
Tanggung Jawab Karyawan Atas Penggelapan Uang Koperasi Mukhtar, Sri Anita Pudjadi; Fahmal, A. Muin; Ahmad, Kamri
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum bagi anggota koperasi dan memperkuat tata Kelola koperasi simpan pinjam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini terkait tanggung jawab karyawan atas penggelapan uang koperasi bahwa Koperasi simpan pinjam bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat penggelapan dana nasabah. Jika dana nasabah hilang atau digelapkan oleh oknum anggota koperasi atau pihak yang bekerja di koperasi, koperasi bisa diminta untuk mengganti kerugian tersebut kepada nasabah yang dirugikan. Jika terjadi kelalaian dalam pengawasan internal, koperasi bisa dianggap tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dana nasabah dan bisa menghadapi tindakan hukum. Jika penggelapan dana dilakukan oleh oknum yang memiliki wewenang atau anggota koperasi, tindakan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).. The research objective is to analyse the legal protection for cooperative members and strengthen the governance of savings and loan cooperatives. This research uses a normative legal research type. The results of this study related to employee responsibility for embezzlement of cooperative funds, that savings and loan cooperatives are responsible for compensating for losses incurred due to embezzlement of customer funds. If customer funds are lost or embezzled by individual cooperative members or parties working in the cooperative, the cooperative can be asked to compensate the losses to the injured customers. If internal supervision is negligent, the cooperative can be deemed not to have fulfilled its responsibility to maintain the security of customer funds and can face legal action. Suppose embezzlement of funds is carried out by individuals who have authority or are cooperative members. In that case, such actions can be subject to criminal sanctions per applicable provisions, such as in the Criminal Code (KUHP).
Co-Authors A. Muh. Fachri Al Ahya A. Muin Fahmal Abd. Kadir Abdul Agis Adam Mulfadrin Agustinus Suprianto Andi Nurfitri Ismail Andi Nurhana Andi Tenri Sapada Andul Qahar Ardiansya, Didi Azwad Rachmat Hambali Budiman Budiman Fahmal, A. Muin Fatwa, Irham Fitriani Fitriani Halizah, Nurul Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardiyanti, Tiya Haryati M Nur Hidjaz, H. Muhammad Kamal Indra Waspada Yuda Irnayanti, Irnayanti Kamri, Andi Khaedhir Kenne, Rahmat S. La Ode Husen Lawi, Afriadi Nur Andi Ma'ruf Hafidz Maelany Nurhaerunnisa Marsuni, Lauddin Muchtra, Mursyid Muh. Rinaldy Bima Muhammad Aksa Ansar muhammad Fikram Mukhtar, Sri Anita Pudjadi Munsir, David Nasrullah Nasrullah Nova Aulia Pagar Alam Nur Fadhillah M Nur Fadhillah Mappaselleng Pawennai, Mulyati Pawennei, Mulyati Rahman, Sufirman Rasmi Adhelia Rezeky Setyawan Amir Rezky Try Ayunita Guntur Rohid, Rohid Roni Parsaulian Gultom Sahani Sahani Said Sampara Samsuadi Samsuadi Sri Lestari Poernomo Suaib Suaib Sufirman Rahman Suharyadi Suharyadi Sulfiati Syahruddin Nawi Syahrul Nasution Syamsuddin Pasamai Syamsuri, Andi Santri Syauki, Achmad Thalib, Hambali Ulfa Dian Ushari Yusrizal Erdiawan Nazaruddin Zainuddin, Zainuddin