Claim Missing Document
Check
Articles

The Existence of the Rights of Indigenous People in the Implementation of Regional Autonomy Gainau, Helben; Maramis, Ronny A.; Kalalo, Merry Elisabeth; Waha, Caecilia J. J.
International Journal of Applied Business and International Management Vol 8, No 2 (2023): August 2023
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32535/ijabim.v8i2.2426

Abstract

In essence, regional autonomy is given to the people as a legal community unit that is given the authority to regulate and manage its own government affairs given by the central government to the regions and in its implementation is carried out by the regional head and DPRD with the assistance of regional apparatus.The goal of this research is to examine and analyze how indigenous peoples' rights are construed legally on a national and international level, as well as how their protection can be used as a tool for participation in the implementation of regional autonomy. It also aims to produce conclusions about the existence of indigenous peoples' rights in the implementation of regional autonomy.A statutory approach, conceptual approach, historical approach, case approach, and comparative approach are some of the study methods utilized in normative legal research. 25  2The results showed (1) The concept of indigenous peoples in international law and international indigenous law is the main subject of international law, (2) Strictly speaking, there is no recognition and regulation of the rights of indigenous peoples in national legal instruments to develop their existence and culture and involve indigenous peoples in aspects of development programs and projects, (3) The involvement of indigenous peoples in the administration of local government is not yet optimal, including the recognition of customary government organisational structures.    
Competency Standards for Law Enforcement Officials in Land Disputes Resolution Through General Court in Indonesia Lontoh, Rielly; Maramis, Ronny A.; Mawuntu, J. Ronald; Konoras, Abdurrahman
Journal of The Community Development in Asia Vol 4, No 3 (2021): September 2021
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32535/jcda.v4i3.1177

Abstract

The role of the judiciary, law enforcement officials in the resolution of disputes is important. The number of disputes is increased, many authorities in Indonesia produce multiple decisions with conflicting legal force making it difficult to execute. The purpose of the study was to find the standardization of competency of law enforcement officials, the relationship between the professionalism of law enforcement officials and legal certainty in the settlement of land disputes as mandated by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law Number 5/1960. Settlement of land disputes is achieved through the General Court and the Administrative Court. The existence of regulations regarding competency standards for law enforcement officials who handle land disputes for the sake of fair settlement of land disputes and legal certainty.
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Penipuan Berlatar Belakang Bisnis Di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Hermanus, Roger; Maramis, Ronny A.; Senewe, Emma V. T.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara penipuan dengan latar belakang bisnis adalah suatu pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan dan keadilan yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penipuan bisnis. Tujuan utama dari Restorative Justice adalah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan penipuan, memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menciptakan kesepakatan untuk memperbaiki situasi. Penerapan Restorative Justice dalam kasus penipuan bisnis dapat membantu menghindari proses hukum yang panjang dan mahal, serta memberikan peluang bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam memulihkan situasi dan menjaga hubungan yang lebih baik di masa depan. Penting untuk melibatkan mediator yang berpengalaman dalam Restorative Justice untuk memastikan proses ini berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara penipuan dengan latar belakang bisnis di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan (Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara) akan mengikuti prinsip-prinsip dasar Restorative Justice dengan melibatkan Kejaksaan Negeri sebagai lembaga yang memiliki kewenangan hukum.
Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas Semboeng, Jessica Vallencia; Maramis, Ronny A.; Kalalo, Merry E.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15050

Abstract

Debt coverage that is tied to an individual guarantee agreement for the debtor to obtain credit is a common thing in banking, especially when the debtor is a company. However, in the process of repaying loans, namely paying or paying off debts, problems often occur when not being able to pay credit, resulting in bad credit. Usually banks as creditors provide credit rescue efforts or result in the execution of collateral or guarantees. However, for debtors who have a lot of credit debt and are unable to pay it anymore and it is due to be collected, there is a request for a postponement of debt payment obligations or a request for a bankruptcy statement to the Commercial Court in the General Courts in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Payment Obligations Debt. The guarantor as a third party who binds himself and has waived his special rights as regulated in the Civil Code must take responsibility according to the clauses agreed in the agreement. Thus, the guarantor must be responsible for the guaranteed debt of the debtor, and can even replace the debtor's position completely.
Analisis Yuridis Mengenai Dampak Program Hilirisasi Terhadap Lingkungan Hidup Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia Mokaliran, Enjelina Venesia; Maramis, Ronny A.; Sondakh, Devy K. G.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19320

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dampak implementasi program hilirisasi terhadap lingkungan hidup dengan perspektif Hak Asasi Manusia. Program hilirisasi, meskipun bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, berpotensi menimbulkan kerusakan masif terhadap lingkungan yang menyebabkan dampak signifikan terhadap ekosistem, kesehatan manusia, dan kualitas hidup secara umum yang dapat melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait hilirisasi dan perlindungan lingkungan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan undang-undang lainnya yang relevan. Serta prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang relevan seperti Corporate Social Responsibility (CSR), United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), European Green Deal, dan EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yuridis untuk penyempurnaan kebijakan hilirisasi agar lebih memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat yang berpotensi terdampak. Kata Kunci: Hilirisasi, Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia.
Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mengatasi Konflik Regulasi Di Indonesia Paonganan, Rangga Trianggara; Maramis, Ronny A.; Pinasang, Dani R.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20799

Abstract

Penelitian ini membahas secara mendalam tentang urgensi dan implementasi harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia guna mengatasi konflik regulasi yang kerap terjadi. Indonesia sebagai negara hukum menghadapi tantangan kompleks akibat jumlah regulasi yang masif dan beragam, yang kerap menimbulkan disharmoni vertikal dan horizontal, serta menyebabkan ketidakpastian hukum, erosi legitimasi hukum, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif yang bertumpu pada teori negara hukum, teori kepastian hukum, teori hierarki peraturan perundang-undangan, dan teori good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi hukum perlu dilakukan secara sistematis melalui penyelarasan substansi norma, evaluasi struktur hierarkis peraturan, dan penguatan peran lembaga-lembaga pembentuk hukum seperti DPR dan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, diperlukan reformasi peraturan perundang-undangan secara menyeluruh agar hukum di Indonesia memiliki koherensi dan efektivitas dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KONTRAK KERJASAMA JOINT VENTURE PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA Ratniasih, Ni Putu Priska; Maramis, Ronny A.; Sondakh, Devy K.G.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20838

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dalam kontrak kerjasama joint venture yang melibatkan perusahaan asing di Indonesia. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi global dan masuknya investasi asing, Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan akan modal asing dengan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan masyarakat lokal. Melalui pendekatan hukum normatif dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, praktik kontraktual, dan asas-asas hukum, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kontrak joint venture disusun dan diimplementasikan agar sejalan dengan prinsip CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mewajibkan CSR, pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam joint venture masih menghadapi kendala pada aspek penegakan hukum, kepastian regulasi, dan keseimbangan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum dan tata kelola kontraktual yang responsif untuk menjamin bahwa CSR benar-benar menjadi bagian integral dari aktivitas investasi asing, serta menciptakan kemanfaatan sosial, keadilan, dan perlindungan hukum yang berkelanjutan.
Legal Certainty for Creditors on Subsidized Home Ownership Loan Collateral Based on Law Number 4 of 1996 Concerning Mortgage Rights Suwarsono, Maria Angelina; Maramis, Ronny A.; Tampongangoy, Grace H.
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 4 No. 4 (2025): OCTOBER
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v4i4.1991

Abstract

Subsidized Mortgage (KPR) serves as a crucial government policy instrument aimed at fulfilling the housing needs of low-income communities. This financing scheme involves a credit agreement between banks and debtors, where the main collateral is secured through Mortgage Rights over land, formalized via a Deed of Granting Mortgage Rights (APHT). However, in practice, delays in executing APHT are common, prompting banks to initially use a Power of Attorney to Encumber Mortgage Rights (SKMHT). This practice raises concerns regarding legal certainty for creditors, especially when debtors default while the mortgage rights have not been formally registered. Such issues are reflected in the high rate of Non-Performing Loans (NPL) and unresolved certificate issuance cases. This research aims to analyze the legal regulation of collateral in Subsidized Mortgages based on Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and to examine the juridical implications for creditors when guarantees have not been fully established. The study employs a normative legal research method with a juridical-normative approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through legal identification and doctrinal review. The findings indicate that while Mortgage Rights provide preferential legal standing for creditors, implementation challenges persist due to administrative inefficiencies, delays by Notaries or Land Deed Officials (PPAT), and complications from developers. Although the law grants time flexibility for SKMHT in subsidized mortgage schemes, it inadvertently creates potential legal uncertainty. Therefore, strengthening regulatory enforcement, expediting APHT processes, and enhancing oversight mechanisms are imperative to ensure legal certainty and protection for all stakeholders.
Co-Authors A. Valentino Sinaga Abdullah Marlang Abdurrahman Konoras Abdurrahman Konoras Abdurrahman Konoras Abraham Agung Poputra Adysto Dea Aminuddin Ilmar Arthur Piri Betsy A. Kapugu Brandon Ridle Julio Tumanduk Cahya Shinta Sakti Christian Christmas Sihombing Dani R. Pinasang Dani R.Pinasang Deasy Soeikromo, Deasy Deiby Rifka Purwanti Wagiran Dwi F. Mokoagow Elko Lucky Mamesah Emma V.T Senewe Equino Mikael Makadolang Febiola V Katiandagho Frederik, Wulanmas A. P. G. Friend H. Anis Gainau, Helben Giofani Omega Damar Grace H. Tampongangoy Grace H. Tampongangoy, Grace H. Grace tampongangoy Grace Yurico Bawole Helben Gainau Hermanus, Roger Inggrid Feinsiela Bawotong Ixel Meilissa Greymona Maramis J. Ronald Mawuntu Jastinra Paula Megaputri Mamalu Jeany Anita Kermite Jemmy Somdakh Justisi Devli Wagiu Kania Indah Putri Kesek Karmenita Sendi Bawinto Lendy Siar Lifking Novian Kandow Lontoh, Rielly Maarthen Y. Tampanguma Maarthen Youseph tampanguma Marthin L. Lambonan Martquery Herman Lewar Maryam Laomo Mawuntu, J. Ronald Mercy M. M. Setlight Meylicia Vinolitha Kamagi Mokaliran, Enjelina Venesia Momuat, Yulia Vera Natalia Lengkong Nataly Desnia Syaloomita Mukuan Pandelaki, Glenn Richard Petra J. Pelle Pinasang, Dani R. Preisy C.J. Mokoagouw Priscilla Sheren Sondakh Rangga Trianggara Paonganan Ratniasih, Ni Putu Priska Rielly Lontoh Rolando Ngenget Ryan Renova SABRINA SARAH SUMENDAP Sarah D. L. Roeroe Semboeng, Jessica Vallencia Senewe, Emma V. T. Serina Soriton Sinta Lamria Yulianti Siagian Sondakh, Devy K. G. Sondakh, Devy K.G. Suwarsono, Maria Angelina Theodorus Hendrik Willem Lumunon Thessalonika Gloria Kalalo Timotius Moris Tiwow Toar Neman Palilingan Waha, Caecilia J. J. Yusak M. Papendang