Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Journal of Tropical AgriFood

Pentingnya pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani wilayah perbatasan dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional: Studi kasus di wilayah perbatasan Kalimantan Marry Christyanto; Hamdi Mayulu
Journal of Tropical AgriFood Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35941/jtaf.3.1.2021.5041.1-14

Abstract

Kebijakan pangan diperlukan sebagai regulasi mendasar dalam upaya meningkatkan kemandirian pangan, dengan tujuan menjamin ketahanan pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan, dan organisasi pangan. Review ini ditujukan untuk mempertegas bahwa pengembangan wilayah perbatasan negara tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor pertanian. Saat ini ketahanan pangan masyarakat di wilayah perbatasan Pulau Kalimantan (Kabupaten Sanggau, Nunukan, Malinau) masih bergantung pada Negara Malaysia terutama pada produk pertanian dan peternakan karena tersedia cukup, mudah diakses, dan harganya yang terjangkau. Indikator terwujudnya ketahanan pangan mencakup empat aspek, yaitu ketersediaan cukup, distribusi merata, terjangkau, dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat. Pembangunan pertanian di daerah perbatasan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus dapat menjamin ketahanan pangan daerah perbatasan, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan membutuhkan regulasi yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan hidup memberikan motivasi dan kemauan berkorban demi mempertahankan idealisme dan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia.
Kebijakan pengembangan peternakan berbasis kawasan: Studi kasus di Kalimantan Timur Hamdi Mayulu; Taufan Purwokusumaning Daru
Journal of Tropical AgriFood Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35941/jtaf.1.2.2019.2583.49-60

Abstract

Pembangunan peternakan merupakan reorientasi kebijakan pertanian yang memiliki paradigma baru, yakni: secara makro berpihak kepada rakyat, pendelegasian tanggung jawab, perubahan struktur, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan usaha berkelanjutan, modern, serta profesional dengan memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha. Pengembangan peternakan memerlukan sinergitas antara pemerintah, swasta, dan peternak skala kecil. Penetapan aturan, menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan produk merupakan peran pemerintah, sedangkan swasta, serta masyarakat berperan mewujudkan kecukupan produk peternakan, melaksanakan kegiatan produksi, perdagangan serta distribusi produk.  Kebijakan pembangunan peternakan difokuskan pada lokasi khusus untuk ternak spesifik, dan didukung oleh sumber daya alam. Pengembangan peternakan tidak serta-merta mengikuti kebijakan kawasan, perlu kajian mendalam dan mendekati parameter usaha peternakan, serta karakteristik kawasan, agar mampu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ternak.  Kebijakan peningkatan populasi, dan produktivitas ruminansia belum menghasilkan dampak maksimal. Penurunan populasi menjadi kecenderungan fakta di lapangan, dan menimbulkan problema utama. Produktivitas belum dapat dibuktikan secara nyata, pemotongan ternak ruminansia rata-rata berada di bawah bobot ideal merupakan indikator utama. Pengembangan peternakan memerlukan pengelompokan basis wilayah yang disesuaikan dengan daya dukung sebagai model pengembangan ke depan. Strategi pendekatan wilayah dilakukan berdasarkan pertimbangan: 1) Pengembangan ternak tidak mungkin dilaksanakan di semua wilayah, karena keterbatasan sumber daya manusia, dan lahan; 2) Usaha peternakan berdasarkan kelayakan ekonomis ekonomis, tidak mungkin dipenuhi oleh semua wilayah; 3) Terbatasnya alokasi dana investasi, cenderung tidak optimal bila terbagi ke seluruh wilayah; dan 4) Pengembangan usaha peternakan pada wilayah potensial memberikan dampak pembangunan fasilitas yang tepat sasaran.
Analisis finansial usaha sapi potong peternakan rakyat di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Hamdi Mayulu; Ergi Ergi; Muh Ichsan Haris; Agus Soepriyadi
Journal of Tropical AgriFood Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35941/jtaf.2.1.2020.3624.16-25

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat pendapatan, kelayakan finansial, dan manfaat usaha sapi potong peternakan rakyat di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian menggunakan metode survei melalui teknik purposive sampling dalam menentukan daerah penelitian, dengan kriteria memiliki populasi sapi potong. Penentuan responden menggunakan pendekatan snowball sampling (bola salju), melalui proses rujukan berlanjut yang memiliki rantai nilai sampai memenuhi 60 responden, dengan dasar: 1) memiliki sapi potong jantan minimal dua ekor; 2) menjalankan usaha sapi potong selama minimal 2 tahun; dan 3) melaksanakan penjualan sapi potong minimal dua ekor per tahun. Analisis finansial terhadap pendapatan digunakan sebagai dasar perhitungan kelayakan usaha dengan menggunakan kriteria break even point (BEP), benefit-cost ratio (BCR), payback period (PP), net present value (NPV), dan internal rate of return (IRR). Usaha sapi potong peternakan rakyat di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, menghasilkan rata-rata pendapatan mencapai Rp16.889.851 per tahun, dengan jumlah penjualan ±3 ekor. Berdasarkan analisis finansial diketahui bahwa usaha sapi potong peternakan rakyat di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, layak dilaksanakan dengan nilai BEP produksi 3 ekor; BEP harga tiga ekor Rp38.505.461; BCR 1,42; PP 2,37 tahun; NPV(10,65%): Rp15.510.245; NPV(15,65%): Rp14.414.358; dan IRR 71%.