Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LOGO ASOSIASI PENGUSAHA KOMPUTER INDONESIA (APKOMINDO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Kihan Katami Aritonang]]>;
<![CDATA[Simona Bustani]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.554 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.7130
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, akan tetapi dalam penerapan dan pelaksanaannya masih belum sempurna. Dari hasil analisis sengketa logo APKOMINDO dan putusan Nomor perkara Nomor 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst diperoleh pokok permasalahan, pertama bagaimana pengaturan perlindungan pencipta logo APKOMINDO berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kedua bagaimana putusan Hakim Pengadilan Niaga terhadap sengketa logo APKOMINDO. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut maka dilakukan analisis secara normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, pengaturan perlindungan terhadap pencipta logo dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya yang diatur dalam pasal 65 memberikan ketentuan bahwa Logo yang digunakan sebagai lambang organisasi tidak dapat dicatatkan, namun hal ini bukan berarti tidak ada perlindungan Hak Cipta bagi logo yang merupakan seni rupa berbentuk gambar. Logo APKOMINDO merupakan sebuah logo asosiasi yang jika berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak dapat dicatatkan, namun karena logo APKOMINDO didaftarkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 maka tetap dilindungi Hak Cipta. Majelis Hakim memutus NO dalam putusan perkara Nomor 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 karena pihak yang menggugat bukanlah pihak yang berkepentingan sehingga subjek gugatannya tidak tepat. Kata Kunci : Perlindungan Pencipta Logo, Karya Cipta Logo, Ciptaan Seni Lukis Logo, Logo lambang organisasi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA NASKAH SKENARIO FILM BENYAMIN BIANG KEROK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Indah Nur Arafah]]>;
<![CDATA[Simona Bustani]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.271 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.7131
<![CDATA[Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap naskah film. Dalam kasus terjadi gugatan antara Syamsul Fuad selaku pencipta naskah skenario film Benyamin Biang Kerok dengan Falcon Pictures dan Max Pictures dimana dalam produksi film Benyamin Biang Kerok 2018 pihak Falcon Pictures dan Max Pictures tidak meminta izin dari Syamsul Fuad sehingga hal ini telah melanggar Hak Pencipta. Skripsi ini mengangkat putusan pada Studi Kasus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN. Niaga Jkt.Pst. Dengan pokok permasalahan: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta naskah skenario film benyamin biang kerok berdasarkan undang-undang hak cipta? 2) Bagaimana putusan hakim pengadilan niaga tentang sengketa karya cipta naskah skenario film Benyamin Biang Kerok? Metode penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif analisis, data sekunder dan data primer, data dianalisa secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Pembahasan, Syamsul Fuad selaku pencipta berhak untuk mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan Falcon Pictures dan Max Pictures serta mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk pencabutan pencatatan naskah skenario film Benyamin Biang Kerok 2018 yang telah didicatatkan pada Kantor Dirjen HKI, Hakim menyatakan amar putusan ditolak sebab gugatan kurang pihak dimana tidak mencantumkan PT.Layar Cipta Karya Mas selaku pihak yang turut serta untuk digugat. Kata Kunci : Hak Cipta, Pencipta, Naskah Skenario Film Benyamin Biang Kerok]]>
<![CDATA[DILEMA PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL SISTEM PERTANIAN SUBAK DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL ]]>
<![CDATA[Simona Bustani]]>;
<![CDATA[Rosdiana Saleh]]>;
<![CDATA[Christine S.T. Kansil]]>
<![CDATA[ Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/hpph.v5i1.15875
<![CDATA[Dilema perlindungan “pengetahuan tradisional” terjadi, karena perbedaan budaya dan filosofi masyarakat dari negara industri dan negara agraris. Subak pertanian di Bali yang dikuasai masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sistem ini memiliki keunikan karena tidak hanya mengenai teknologinya tetapi juga kekerabatannya. Ketidak adanya peraturan yang optimal menyebabkan terjadi pembajakan tradisional melalui rezim paten. Issunya bagaimana perlindungan pengetahuan tradisional pada sistem pertanian subak Bali dalam perspektif kekayaan intelektual komunal? dan bagaimana mengantisipasi hilangnya pengetahuan tradisional sistem pertanian subak Bali melalui rezim paten? Tipe penelitiannya normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.Datanya sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran implementasi perlindungan "pengetahuan tradisional" subak Bali. Saat ini perlindungan pengetahuan tradisional diadopsi pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, secara khusus mengenai subak di Perda Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak. Namun, peraturan ini masih terlalu sumir dan belum ada peraturan pelaksananya. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perlindungan positif, yaitu peraturan perlindungan “pengetahuan tradisional”dan mekanisme penerapannya khususnya benefit sharingnya bagi masyarakat adat selaku kustodiannya. Perlindungan ini bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi rakyat, baik dari segi pelestarian maupun segi komersialnya. Selain itu perpu adanya pendampingan dalam menerapkannya bagi para pihak terkait, baik pemerintah, swasta dan petani bersangkutan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN MASYARAKAT PENGHASIL INDIKASI GARAM AMED BALI UNTUK MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Simona Bustani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p13
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan perlindungan indikasi geografis garam amed, baik dari segi hukumnya maupun sosial ekonominya. Selain itu, menganalisis tanggungjawab pemerintah terhadap sector ekonomi masyarakat penghasil indikasi geografis garam amed. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undanggan dan konseptual, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa selama ini perlindungan indikasi geografis diakomodasi dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis. Sehingga perlindungannya belum dapat diimplementasi secara optimal. Selain itu, pemanfataan secara ekonomi belum maksimal yang berdampak masyarakat penghasil garam amed belum merasa manfaat perlindungan indikasi geografis. Oleh karenanya, perlu adanya undang-undang tersendiri secara sui generis dan tanggungjawab pemerintah perlu ditingkatnya untuk membuka jangkauan pemasaran dan promosi agar terwujud kesejahteraan masyarakat penghasil indikasi geografis. ABSTRACT This study aims to describe and analyze the application of the protection of the geographical indication of Amed salt, both from a legal and socio-economic perspective. In addition, analyzing the government's responsibility for the economic sector of the community producing the geographical indication of Amed salt. The research method used is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, analyzed qualitatively. The results of this study explain that so far the protection of geographical indications has been accommodated in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. So that the protection cannot be implemented optimally. In addition, economic utilization has not been maximized, which has an impact on Amed salt-producing communities who do not yet feel the benefits of protecting geographical indications. Therefore, it is necessary to have a separate law on a sui generis basis and the government's responsibility needs to be increased to open up the reach of marketing and promotion in order to realize the welfare of the people who produce geographical indications.]]>
<![CDATA[Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Elektronik Pada Lembaga Perbankan Berdasarkan Peraturan No. 6/POJK.07/2022 ]]>
<![CDATA[Pamelia Herfesia Safsafubun*]]>;
<![CDATA[Simona Bustani]]>
<![CDATA[ JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26824
<![CDATA[Di era perkembangan dan kemajuan teknologi serta globalisasi yang semakin maju membuat seluruh aktivitas manusia diharuskan dapat terlaksana dengan cepat dan mudah. Meski demikian, bursa elektronik ini memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah figur keamanan, seperti keamanan pembelian yang menjadi kendala bagi individu yang melakukan transaksi elektronik. Kepercayaan yang diberikan oleh nasabah untuk menempatkan uang mereka di lembaga perbankan, menjadikan industri perbankan sebagai salah satu sektor usaha yang mengandung banyak syarat dan aturan yang ketat, karena terkait dengan pelayanan keuangan dan pengelolaan dana. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum pada Konsumen terhadap Transaksi Elektronik pada Lembaga Perbankan dan bagaimana Perlindungan Data Konsumen dalam Transaksi Elektronik pada Lembaga Perbankan berdasarkan Peraturan No. 6/POJK.07/2022. Metode penelitian normatif, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan konsumen terhadap transaksi elektronik pada lembaga perbankan, berdasarkan peraturan No. 6/POJK.07/2022, dengan sifat penelitian yaitu analisis deskriptif yang didukung dengan data sekunder, dan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Implementasi dari pada perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di lembaga perbankan sudah diterapkan dengan baik sehingga konsumen dan pelaku usaha benar-benar memahami terkait hak dan kewajiban masing-masing dalam sebuah transaksi elektronik tersebut. Perlindungan data konsumen dalam transaksi elektronik pada lembaga perbankan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang telah mengatur terkait perlindungan data konsumen ini, secara keseluruhan UUD 1945 sebagai konstitusi mengatur kebijakan untuk melawan pencurian data pribadi dengan melindungi hak kepemilikan pribadi dari upaya mencuri data pribadi orang lain melalui media elektronik. Diharapkan kedepan lebih banyak dilakukan sosialisasi terkait peraturan yang akan diterapkan bisa langsung disalurkan kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[UNSUR KEBARUAN DALAM DESAIN INDUSTRI KEMASAN MINUMAN JAHE ]]>
<![CDATA[Allya Nadhira Putri]]>;
<![CDATA[Simona Bustani]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 1 (2022): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.797 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i1.13427
<![CDATA[In accordance with Article 2 of the Industrial Design Law, PT Total Asri Sumber Alam and PT Aneka Boga Citra engaged in an industrial design dispute over the alleged lack of novelty in the packaging for ginger beverages held by PT Aneka Boga Citra. The main issue is how to evaluate the novelty of the ginger beverage packaging industry design in order to obtain industrial design rights based on the Industrial Design Law and what are the legal ramifications of the Supreme Court's decision to declare the dispute over the novelty of the ginger beverage packaging industrial design that belongs to PT Total Asri Sumber Alam with ginger beverage packaging industry design owned by PT Various Boga Citra. The research is normative legal research, descriptive in nature, using secondary data, described qualitatively and conclusions are also by deductive method. This results because of the industrial design of PT Aneka Boga Citra has a configuration of shapes, images and color composition that is similar to the industrial design previously published by PT Total Asri Sumber Alam, then the industrial design of PT Aneka Boga Citra is not a new industrial design in line with Article 2 of the Industrial Design Law.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLINDUNGAN AHLI WARIS MEREK SETIA HATI TERATE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK ]]>
<![CDATA[Suci Lestari]]>;
<![CDATA[Simona Bustani]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 2 (2021): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.231 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v3i2.13441
<![CDATA[The Legal protection for the heirs of the Setia Hati Terate brands is registered under Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications, provides an overview of the suitability of the Supreme Court Judge's decision Number 40K/Pdt.Sus.HKI/2021 with Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. The case is about trademark cancellation requests against brands held by the heirs of the brands. So, the problem in this research explains that basically legal protection for the heirs of trademark rights holders is part of the purpose of the law itself. The research discussion shows that legal protection for trademark rights holders is part of the purpose of the law itself. This type of research is normative and analyzed qualitatively. The opinion of several experts argue that the purpose of law is to protect the interests of the community, and also interprets that the purpose of law is to regulate order in society, and others. The conclusion of this research is in the form of how the legal protection for the heirs of trademark rights holders based on Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP PENCIPTA APLIKASI CXM (STUDI PUTUSAN NOMOR 60/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020) ]]>
<![CDATA[Amelia Nofianti]]>;
<![CDATA[Simona Bustani]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 4 (2021): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.426 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i2.13598
<![CDATA[Today companies find it difficult to maintain ownership of computer program copyrights. One of the copyright ownership cases for the CXM application was PT Telekomunikasi Indonesia with a programmer named Iman Fauzan Syarief where Iman claimed the application copyright belonged to him. The formulation of the problem is how is the legal protection for the creator of the CXM application which was previously registered in the name of Iman Fauzan Syarief based on the UUHC and what is the impact of recording the copyright of the CXM application on behalf of Iman Fauzan Syarief to PT Telkom based on UUHC. This research method uses normative research methods, is descriptive using secondary data and primary data, and draws conclusions by deductive method. The results of the research, discussion and conclusion are that the legal protection for the creator of the CXM Application is protected under Articles 33, 34, 35 and 37 UUHC and PT Telkom is declared the creator, and the recording of the CXM Application by programmer Iman Fauzan Syarief does not give birth to a copyright.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN PENCIPTA ATAS KOMERSIALISASI LAGU YANG DILAKUKAN OLEH TELEVISI INDOSIAR ]]>
<![CDATA[Fadyah Suci Wulandari]]>;
<![CDATA[Simona Bustani]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 3 (2021): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.658 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i3.13828
<![CDATA[Protection of Intellectual Property Rights on copyright which includes economic rights and moral rights of the creator and/or copyright holder is needed, with the violation of the announcement and/or reproduction of copyrighted works that are not done with permission or license agreement. The formulation of this problem is how the arrangement of the legal protection of songwriters Bukan Pengemis Cinta based on the Copyright Act and how the role of LMK and LMKN in copyright protection. The research method used is normative, this research is descriptive, the type of data used is primary and secondary data, qualitative data analysis, and methods to draw conclusions using deductive logic. The results of this research, discussion and conclusion are the legal protection arrangements of creators and / or copyright holders have been regulated in UUHC in 2014 and PP No. 56 of 2021 this confirms the mandate of UUHC 2014 regarding royalty payments, LMK and LMKN play an important role for that, the establishment of this Institution is a way of solving problems experienced by creators and/or copyright holders who often experience obstacles in maintaining their economic rights to the commercialization of their copyrighted works.]]>
<![CDATA[PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK TYPE R MILIK HONDA MOTOR CO. LTD (STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Widya Ananda]]>;
<![CDATA[Simona Bustani]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 3 (2021): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.586 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i3.13837
<![CDATA[The case of cancellation of registered trademark Handy Wijaya related to the element of bad faith in the registration of the trademark is similar in essence to the famous trademark of Honda Motor Co., Ltd. The problem is: how is the regulation of the principle of good faith in the registration of the TYPE R trademark owned by Honda Motor Co., Ltd. based on Law Number 20 of 2016 concerning trademarks and why the principle of good faith is not used as one of the legal considerations based on decision Number 42/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt Pusat. It is normative and qualitatively. The results of research, discussion and conclusion that the TYPE R Trademark owned by Handy Wijaya, proven to have similarities in essence with the Type R Trademark owned by Honda Motor Co., Ltd. regarding the shape, way of placement, way of writing, combination of elements or similarity of speech sounds which violates the principle of good faith in trademark registration in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, where Handy Wijaya has been proven to register his trademark in bad faith which causes Handy Wijaya's TYPE R trademark to be canceled with all its consequences.]]>
