Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.169
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diktum PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH Ensiklopedia of Journal Ensiklopedia Education Review Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Hukum Adigama Pahlawan : Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Budaya International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal of Law, Administration, and Social Science JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Amicus Curiae Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Asian Journal of Social and Humanities Binamulia Hukum Tribuere
Simona Bustani, Simona
Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 103 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 103 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
PERLINDUNGAN HUKUM HAK PATEN ALAT STERILISASI UNTUK PENGOLAHAN TANDAN-TANDAN KELAPA SAWIT Maulana Rizki Nov; Bustani, Simona
Reformasi Hukum Trisakti Vol 5 No 3 (2023): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v5i3.16789

Abstract

The patent holder is the party who gets the exclusive right and the person who gets the exclusive right from the inventor. In the case between FWT and PT. SKL and PT. PKBR in the FWT case owned a patent for a palm oil sterilization tool, but PT.SKL and PT.PKBR used the patent without permission, in Court Decision 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PNNiagaJkt.Pst. the judge rejected the exception of PT. SKL and PT. PKBR and in the main case rejected FWT's lawsuit against the lawsuit filed. Formulation of the problem: how is the legal protection for the patent holder of the invention? This article is a normative legal research, descriptive, using secondary data, qualitative data analysis, deductive conclusion. The results of the research, discussion and conclusion are that the judge's decision is not in accordance with the time of the incident, that the judge's decision declaring the plaintiff's convention lawsuit rejected does not provide a sense of legal protection for the plaintiff. So that the legal protection of patents for sterilizers for processing oil palm bunches and similar fruits in court decisions does not reflect the mandate of Law 13/2016.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI GENSET YANG PRODUKNYA TELAH DIPUBLIKASIKAN DI NEGARA LAIN DITINJAU DARI UU DESAIN INDUSTRI Rogomos Simamora; Simona Bustani
Reformasi Hukum Trisakti Vol 5 No 4 (2023): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v5i4.18599

Abstract

Industrial Design is one form of IPR. However, there are still many disputes on applications for registration of industrial designs. The question What is the legal protection of industrial design rights holders of generators marketed in Indonesia according to the Industrial Design Law? and How is the analysis of the decision of the judge Central Jakarta Commercial Court regarding the generator industrial design dispute based on the Industrial Design Law? The research method is in the form of normative law with an analytical descriptive nature. Using primary data in the form of interviews to support secondary data. Qualitatively analyzed by drawing deductive conclusions. In conclusion, the legal protection of generator industry design rights holders marketed in Indonesia according to the Industrial Design Law is still inadequate and ineffective because it does not impose automatic substantive examinations related to novelty aspects and based on the author's analysis, the judgment is not in accordance with the provisions of the Industrial Design Law because the Plaintiff is not an interested party to cancel the industrial design based on the license to authorize. It should be Chongqing Longli Power Equipment Co., Ltd as the owner of industrial design in China.
Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Elektronik Pada Lembaga Perbankan Berdasarkan Peraturan No. 6/POJK.07/2022 Safsafubun*, Pamelia Herfesia; Bustani, Simona
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26824

Abstract

Di era perkembangan dan kemajuan teknologi serta globalisasi yang semakin maju membuat seluruh aktivitas manusia diharuskan dapat terlaksana dengan cepat dan mudah. Meski demikian, bursa elektronik ini memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah figur keamanan, seperti keamanan pembelian yang menjadi kendala bagi individu yang melakukan transaksi elektronik. Kepercayaan yang diberikan oleh nasabah untuk menempatkan uang mereka di lembaga perbankan, menjadikan industri perbankan sebagai salah satu sektor usaha yang mengandung banyak syarat dan aturan yang ketat, karena terkait dengan pelayanan keuangan dan pengelolaan dana. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum pada Konsumen terhadap Transaksi Elektronik pada Lembaga Perbankan dan bagaimana Perlindungan Data Konsumen dalam Transaksi Elektronik pada Lembaga Perbankan berdasarkan Peraturan No. 6/POJK.07/2022. Metode penelitian normatif, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan konsumen terhadap transaksi elektronik pada lembaga perbankan, berdasarkan peraturan No. 6/POJK.07/2022, dengan sifat penelitian yaitu analisis deskriptif yang didukung dengan data sekunder, dan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Implementasi dari pada perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di lembaga perbankan sudah diterapkan dengan baik sehingga konsumen dan pelaku usaha benar-benar memahami terkait hak dan kewajiban masing-masing dalam sebuah transaksi elektronik tersebut. Perlindungan data konsumen dalam transaksi elektronik pada lembaga perbankan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang telah mengatur terkait perlindungan data konsumen ini, secara keseluruhan UUD 1945 sebagai konstitusi mengatur kebijakan untuk melawan pencurian data pribadi dengan melindungi hak kepemilikan pribadi dari upaya mencuri data pribadi orang lain melalui media elektronik. Diharapkan kedepan lebih banyak dilakukan sosialisasi terkait peraturan yang akan diterapkan bisa langsung disalurkan kepada masyarakat.
Budaya Hukum Korupsi Hakim Agung Dalam Menangani Sengketa Koperasi Simpan Pinjam Di Mahkamah Agung: Studi Kasus Putusan Nomor 5779 k/Pid.Sus/2023 Kabes, Irianto; Sugiyatmo, Agus; Jaiheno, Gabriela Andriyani; Bustani, Simona
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 3 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i3.811

Abstract

Dalam bidang pengambilan keputusan peradilan, budaya hukum hakim Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam menentukan hasil sengketa korupsi, khususnya dalam konteks koperasi simpan pinjam. Dengan menyoroti tantangan yang dihadapi hakim Mahkamah Agung dalam kasus korupsi di sektor koperasi, penelitian ini berupaya mengungkap kompleksitas yang ada dalam menangani korupsi di lembaga keuangan dan dampak pengambilan keputusan peradilan dalam memberantas malpraktik tersebut. Ketika mengkaji prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman hakim Mahkamah Agung dalam menangani perkara korupsi, terlihat jelas bahwa kerangka peraturan yang komprehensif memainkan peran yang sangat penting. Dalam menangani sengketa korupsi yang melibatkan koperasi simpan pinjam, hakim memainkan peran penting dengan menafsirkan dan menerapkan hukum melalui berbagai kerangka dan pedoman yang dirancang untuk menegakkan integritas dan keadilan dalam sektor keuangan. Pedoman Penafsiran Pengadilan, bersama dengan Pedoman Pelaporan Pengadilan, Kebijakan Etika, dan Perilaku dan Perlindungan di Tempat Kerja, memberikan pendekatan terstruktur bagi hakim untuk menavigasi lanskap hukum yang kompleks, memastikan bahwa keputusan dibuat dengan pemahaman yang jelas tentang maksud hukum dan pertimbangan etis di pengadilan. Tantangan yang dihadapi para hakim Mahkamah Agung dalam menangani kasus-kasus korupsi di sektor koperasi simpan pinjam, sifat korupsi yang beraneka ragam menghadirkan tantangan yang besar. Korupsi, yang lebih dari sekadar penyuapan hingga mencakup korupsi politik, sangatlah berbahaya karena sifatnya yang luas dan sering kali sulit dipahami. Kompleksitas ini semakin diperparah ketika hakim diminta untuk menavigasi perairan keruh dari pelanggaran etika, yang mencakup serangkaian perilaku mulai dari sikap yang tidak patut hingga kegagalan untuk mendiskualifikasi diri mereka sendiri dalam kasus konflik kepentingan. Permasalahan etika seperti ini tidak hanya melemahkan integritas peradilan namun juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem hukum untuk mengadili kasus korupsi secara adil.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK TERKENAL FARMSTAY UNTUK KELAS SEJENIS Raharjo, Muhammad Hidayattullah; Bustani, Simona
Tribuere Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/trb.v1i2.20105

Abstract

Disputes against well-known brands often occur in Indonesia. One of them is in the case of the Central Jakarta Commercial Court decision Number 70/PDT.SUS-MEREK/2022/PNNIAGA JKTPST. The issues raised are 1) what is the legal protection for holders of well-known farmstay brands for similar classes based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and 2) what are the judge's considerations in Decision Number 70/PDT.SUS-MEREK/2022/PN NIAGA JKT PST is seen from Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The research method is of the normative type with the nature of descriptive research, the data used is secondary data which is carried out through literature study and then qualitative analysis and deductive logic are carried out to draw conclusions. From the results of the research, it can be seen that legal protection for holders of well-known farmstay brands for similar classes is by granting an application to be able to apply for cancellation of a brand, in this case the trademark registration was carried out by Monica based on Article 21 paragraph (1) letter b and paragraph (3) Law on Trademarks and Geographical Indications. The judge, in his legal considerations, rejected the application for cancellation of a trademark, which was not in accordance with the provisions of Article 21 paragraph (1) letter b and paragraph (3) of the Trademark Law, which is the reason a registered mark can be canceled as contained in the provisions of Article 76 paragraph (1) of the Law. -Law on Trademarks and Geographical Indications.
ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN MEREK HELP YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN OLEH PIHAK LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PDT.SUS-MEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST) Franky, Franky; Bustani, Simona
Tribuere Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/r6zm0314

Abstract

Trademark infringement occurs because there is a similarity in substance or in its entirety to a brand, as is the case in case Number 24/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Problems 1) What are the regulations for the protection of rights holders of the HELP brand whose marks are used by other parties based on Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications?. 2) Is the Commercial Court judge's decision regarding the HELP trademark dispute in accordance with Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications?. This research is of the normative type with the nature of descriptive research with secondary data carried out by literature study and then carried out qualitative analysis and deductive logic to draw conclusions. The results of the research can be seen. Legal protection against Melia Lustojoputro as the owner of the rights to the "HELP" brand whose brand is used by another party, namely PT Solusi Solusi Digital without permission, can file a trademark cancellation lawsuit against the HELPOLD brand owned by PT Solusi Solusi Digital based on the provisions of Article 76 of the Law. Trademarks and Geographical Indications and the Commercial Court judge's decision regarding the HELP trademark dispute are not in accordance with the provisions contained in Article 21 paragraph (1) and paragraph (3) of Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG PERTAMA MEREK LOKAL JOLLIBEE TERHADAP MEREK TERKENAL ASING Karin , Cika Zulyani; Bustani, Simona
Tribuere Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/

Abstract

Brands are included in intellectual property rights where the rights holder of the brand is given legal protection for both local and foreign brands. The issues raised are how was the protection of Jollibee brand holder in Indonesia according to Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications, and how was the Commercial Court Judge's decision in deciding the Jollibee brand dispute based on Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. This research is conducted by normative legal research with a descriptive nature, the data used is secondary data obtained through literature studies, then the data is analyzed by qualitative with drawing conclusions deductively. The results of the study showed that Legal Protection for the holder of the Jollibee Brand Owned by Karsino is given due to Brand Certification he has, however, for the first registered trademark can be cancelled if it violates the provisions of Article 21 Paragraph (3). The judge's decision in case Number 9/PDT.SUS-MEREK/2023/PN.NIAGA.JKT.PST that rejected the application to cancel the Jollibee trademark owned by Karsino is not in accordance with Article 21 paragraph (3) of the Trademarks and Geographical Indications Law.
Reconstruction of Criminal Regulation Toward Victims of Trademark Infringement in Indonesia Wibowo, Siddiq; Susetyo, Heru; Bustani, Simona
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/6k0kw040

Abstract

This study examines the reconstruction of criminal law provisions governing the protection of victims in trademark infringement cases in Indonesia. The current legal framework, as stipulated in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, still relies on a complaint-based offense (requiring a complaint from the aggrieved party), which limits law enforcement's proactive role and undermines the effectiveness of criminal sanctions. Through a comparative legal approach and a theoretical analysis grounded in legal certainty, proportionality, and restorative justice, this research highlights the need for systemic reform. The proposed reconstruction includes five key elements: (1) reclassifying trademark infringement from a complaint-based offense into a public criminal act, (2) implementing proportional and tiered criminal sanctions, (3) incorporating restitution as a mandatory additional penalty, (4) strengthening institutional capacity and inter-agency coordination, and (5) revising Law No. 20 of 2016 to align with international best practices. A comparative analysis of France, Singapore, and Malaysia demonstrates that integrating restitution and proactive enforcement mechanisms enhances justice for victims and strengthens the deterrent function of criminal law. This reconstruction aims to transform Indonesia’s trademark protection system into one that is more effective, fair, and adaptive to the challenges of global and digital trade ensuring both punitive and restorative justice for victims of trademark infringement in Indonesia.
LEGAL RECONSTRUCTION OF INTELLECTUAL PROPERTY VALUATION INSTITUTIONS AS FIDUCIARY SECURITY TO REALIZE LEGAL CERTAINTY I. Irfan Ibrahiem; Elfrida Ratnawati; Simona Bustani
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 5 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i5.4358

Abstract

The utilization of Intellectual Property (IP) as an economic asset in Indonesia is significantly hampered when applied as fiduciary security due to profound legal uncertainty, particularly surrounding valuation mechanisms. A primary obstacle is the dearth of a standardized, legally recognized IP valuation institution, which inhibits the acceptance of IP as collateral by financial institutions. This study aims to analyze and reconstruct the legal framework governing these valuation institutions to establish legal certainty. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research identifies key issues: inadequate existing regulations, and the rejection of IP by banks owing to valuation difficulties, value fluctuation risks, and execution uncertainties. The findings conclude that a legal reconstruction of the IP valuation institution is essential. This reconstruction must establish standardized valuation criteria and fortify the legal framework, thereby enabling IP to function as an effective financing instrument and realizing legal certainty in Indonesia.
Upaya Hukum Perlindungan Batik Tegalan Sebagai Potensi Indikasi Geografis Muhammad Bagus Setiawan; Simona Bustani
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/gb0q5b25

Abstract

Indonesia has a cultural diversity that gives birth to various regional products, one of which is Tegalan Batik from Tegal Regency which has high economic value. This batik has the potential to obtain Geographical Indication protection based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This study aims to determine whether Tegalan Batik is worthy of being registered as a Geographical Indication Intellectual Property and obtaining legal protection. This study uses a normative method with a descriptive research nature, using secondary data supported by interviews with both parties, data collection through analyzed literature studies and drawing conclusions using deductive methods. Based on the results of the study, it is known that based on Article 1 number 6 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, Tegalan Batik is worthy of obtaining Geographical Indication protection because it has sufficiently fulfilled the elements as a Geographical Indication because it has a reputation, quality, and characteristics that are influenced by geographical environmental factors, both natural and human factors. So by obtaining legal protection, it provides a sense of security needed by craftsmen and the community to enjoy their legal rights and can prevent external threats.
Co-Authors Adani, Sajida Afriyandi, Muhammad Rizcky Agung Pratama Akbar, Kemas Ilham Akmal Abdussalam Mahmud Allya Nadhira Putri Alshafa Cinta Aquarianto Amanda Nur Berliana Amelia Nofianti Angelina, Jennifer Anggun, Rizku Fouriza Anjar Setiarma Anwar*, Aulia Citra Apriandi Dardika Aprilia, Claressa Arif, Heru Wira Astaman Ashila Nawwafa Taqiya Asyisyifa, Ananda Fia Athaya Izzah Aqilah Ayu Diyanti Azhari, Rizka Anugrah Balgis, Erna Rahma Bintan R. Saragih Bintang, Cantika Ramadhani Cantika Ramadhani Bintang Cecilia Febrina Christine S.T. Kansil Christine S.T. Kansil Danish Ferdie Therik Dhany Rahmawan Dodi Rusmana Elfrida Gultom Elfrida Ratnawati Ellohim Theo Sentana Fadly, Ovan Setiawan Fadyah Suci Wulandari Faizah Anindita Faruqy Nailufar Felicitas Citra Permatahati Nainggolan FRANKY, FRANKY Gultom, Elfrida Ratnawati Hasibuan, Laura Erika Herriyanto, Fajar Heru Susetyo I. Irfan Ibrahiem Indah Nur Arafah Indirahati, Novina Sri Iqbal Akbar Mandiri Jaiheno, Gabriela Andriyani Jeri Irawan Kabes, Irianto Karin , Cika Zulyani Kasman Ely Keren Aras Hana Kevindra Akiko Meliala Kihan Katami Aritonang Kolono, Sucipto Komeni, Wirdi Hisroh M Kahfi Mansur, Habil Ma’ruf Maulana Rizki Nov Maulana Rizki Nov Mendrofa, Idaman Jaya Morinka, Kara Muhammad Bagus Setiawan Muhammad Fadzieka Tahir Abdullah Muhammad Indra Kusumayudha Muhammad Jafar Shodiq Muharrikatiddiniyah, Nur Mulyanah, Dede Muriani Muriani Napitupulu, Anton Anju Natasha, Shirley Ningrum, Rinandu Kusumajaya Nurhandayani, Pina Nurmayana, Suri Pamelia Herfesia Safsafubun* Purwoko, Agus Raharjo, Muhammad Hidayattullah Rahman, Garry Triargo Ramadhan, Akbar Ramzy Sultan Nur Syarief Randhy, Muhammad Ratnawati, Elfrida Rayi Putri Maheswari Refra, Dirar Mahdirman Rinjani, Andini Gita Rizka Anugrah Azhari Rogomos Simamora Ronald Kurniawan Rosdiana Saleh, Rosdiana Rumbiak, Joan Rossy Safsafubun*, Pamelia Herfesia Said, Shani Aretha Selly Olatersia Sembiring Setiarma, Anjar Shabrina, Ghina Shirley Natasha Silalahi, Andreas Parasian Sofia Sofia, Sofia Stella Amanda Marcella W Suci Lestari Suganda, Lilis Sugiyatmo, Agus Sukmo Hanggarjito Syahrial, Aditya Bhatara Tanti Herawati Theodorus Felix Wangsa Tungmiharja, Wilson Viola, Salsabilla Ade Wibowo, Siddiq Widya Ananda Wilson Tungmiharja Wirdi Hisroh Komeni