Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Collaborative Process: Trust Building Indicator Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Mendatte Park Di Kabupaten Enrekang Hidayat, Muhammad Hidayat Djabbari; Khairil Amran; Dewi Sulfa Saguni
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i2.179

Abstract

Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi pengembangan potensi pariwisata merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara memanfaatkan daya tarik pariwisata dan pemeliharaan daya tarik pariwisata yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa proses kolaborasi antar entitas yang terlibat merasa aman dan nyaman didalam proses kolaborasi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis menganalisis trust building indicator dalam proses kolaborasi untuk pengembangan objek wisata alam Mendatte Park. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisis secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi dilapangan, dan melihat dokumen-dokumen. Adapun data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan, yakni: data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, Adapun informan dalam penelitian ini adalah 1) Dinas Pariwisata Kabupaten Enrekang; 2) Kepala Desa Mendatte; 3) Pengelola (BUMDes Makinawa Mendatte); 3) Penyedia jasa penginapan dan rumah makan (Villa Bambapuang); dan 4) Pengunjung objek wisata alam Mendatte Park. Hasil penelitian menunjukkan proses collaborative governance dengan menggunakan indikator trust building (membangun kepercayaan) di objek wisata alam Mendatte Park dilakukan dengan membangun proses komunikasi formal dan informal yang yang mengedepankan hubungan yang setara serta saling menghargai antar stakeholder. Proses membangun kepercayaan antar stakeholder dipengaruhi oleh beberapa indikator, yakni proses komunikasi, komitmen antar stakeholder, visi bersama, dan dampak yang dihasilkan dari proses kerjasama.
Strategi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam Pelaksanaan Kebijakan SDGs Desa untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Widyawati; Sulmiah; Dewi Sulfa Saguni; Muhammad Hidayat Djabbari
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i1.292

Abstract

Beberapa negara maju telah merumuskan solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan pedesaan dan perkotaan, yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, langkah ini diimplementasikan melalui kebijakan PDTT No.13/2020 tentang pembangunan desa berkelanjutan, yang mengadopsi 17 tujuan SDGs. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa berkelanjutan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian kualitatif dipilih untuk menjawab tujuan penelitian ini. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, studi literatur, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Interactive Model Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto memiliki kekuatan dalam melakukan pendampingan pembuatan RPJMDes oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun, kelemahan yang ditemukan adalah belum adanya regulasi lokal yang mengawal pelaksanaan SDGs Desa dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan desa. Pemerintah Kabupaten Jeneponto, sesuai hasil penelitian dapat melaksanakan beberapa strategi dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan, meliputi penguatan pendampingan pembuatan RPJMDes, optimalisasi kegiatan pembinaan, peningkatan koordinasi antar OPD, serta penyusunan regulasi SDGs Desa. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan panduan strategis bagi pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan pembangunan desa berkelanjutan yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu penelitian ini juga relevan untuk pengembangan kebijakan dan aplikasi praktis di bidang pembangunan berkelanjutan, serta dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengimplementasikan kebijakan serupa.
Collaborative Governance: Trust Building Indicators in The “Fish Apartment” Community Empowerment Area Development (Cead) : Program in Malili District Hidayat, Muhammad Hidayat Djabbari; Jeri M; Robby
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v20i2.965

Abstract

The trust-building indicator is one of the stages in the collaboration process that considers collaboration to be more than just negotiations among various stakeholders. Beyond that, it is an effort to mutually build trust. Building trust is crucial and should be done as early as possible when the collaboration process begins to prevent egoism among the various institutions or organizations involved. The purpose of this research is to understand the collaborative governance process by analyzing the trust-building indicator in the implementation of the Community Empowerment Area Development Program through the "Apartemen Ikan" program in Malili sub-district. The research method used a qualitative approach, with data collected through interviews, field observations, and document reviews. The data obtained were analyzed through several stages: data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The informant determination technique used purposive sampling, with informants in this study being: 1) Regional Secretary of East Luwu Regency; 2) Head of Community and Village Empowerment Office of East Luwu Regency; 3) Director of Communications and External Relations of PT. Vale Indonesia, Tbk; and 4) Coastal Communities. The research results indicate that the trust-building indicator in the implementation of the Community Empowerment Area Development Program through the "Apartemen Ikan" program in Malili sub-district, East Luwu Regency, is influenced by several factors, namely: 1) The "Apartemen Ikan" program is discussed collectively by all parties in meetings and deliberations; 2) awareness of the initial collaboration goals; 3) the existence of jealousy among villages and communities (sectoral ego); 4) conflict of interest in providing assistance; 5) insufficient quality of human resources; 6) joint commitment to completing the program is lacking; 7) responsiveness of the budget from PT. Vale; and 8) lack of transparency in CSR budgeting. Therefore, the trust established among stakeholders is considered insufficient.
Digital Leadership: Its Influence on Driving Digital Policy Adoption in the Public Sector irfan b; Muhammad Hidayat Djabbari; Dedy Herianto; Erwing Yanto; Andi Fahri Faisal
Perkembangan Kajian Sosial Vol. 1 No. 2 (2024): October 2024
Publisher : Teras Kampus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69616/perkasa.v1i2.37

Abstract

This study examines the pivotal role of digital leadership in driving government transformation. By leveraging advanced data analytics, governments can formulate more predictive policies and anticipate future challenges. Digital services enhance efficiency, accessibility, and transparency, fostering trust in government institutions. However, successful digital transformation hinges on effective leadership. Digital leaders possess the skills to navigate complex digital environments, cultivate digital mindsets, and identify opportunities. This research explores the competencies required for digital leadership, including data analytics, strategic thinking, and the ability to inspire and motivate teams. Furthermore, it investigates the impact of digital leadership on policy adoption, service delivery, and organizational culture. Through a comprehensive literature review, this study contributes to the understanding of how digital leadership can accelerate government modernization and improve public service delivery.
Peningkatan Kemandirian Komunitas Perempuan melalui Budidaya Tanaman Obat Keluarga di Desa Puu Lawulo Kabupaten Kolaka Cholehah, Siti Maratus; Syaeir, Shinta Salsa Saputri Ali; Alfitri, Wafiq; Khotimah, Azisyah Nur; Ramadhan, Muh Rangga; Elviani, Nur; Saputra, Nanda Adi; Ella, Ella; Eva, Eva; Raifal, Raifal; Yusli, Harma; Paletari, Diah Astarita; Djabbari, Muhammad Hidayat
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 4 No 6 (2024): JAMSI - November 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.1439

Abstract

Desa Puu Lawulo di Kabupaten Kolaka memiliki potensi alam yang mendukung pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), namun masyarakat, khususnya komunitas perempuan, belum sepenuhnya memanfaatkannya. Program pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian komunitas perempuan dalam menanam, merawat, serta mengolah TOGA sebagai solusi kesehatan mandiri dan sumber pendapatan. Metode yang digunakan meliputi observasi awal untuk mengidentifikasi potensi lahan dan kebutuhan masyarakat, pelatihan budidaya TOGA, dan evaluasi berkala. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki pekarangan yang cocok untuk budidaya TOGA, namun pengetahuan teknis masih terbatas. Pelatihan berhasil meningkatkan keterampilan masyarakat dalam merawat TOGA, meskipun antusiasme masyarakat bervariasi. Evaluasi menunjukkan bahwa tanaman tumbuh dengan baik, namun beberapa kendala dalam perawatan masih ditemukan. Program ini menunjukkan bahwa pemanfaatan TOGA tidak hanya meningkatkan kesehatan keluarga, tetapi juga membuka peluang usaha berbasis produk herbal, berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga. Kesimpulannya, pemberdayaan melalui TOGA berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meski perlu dukungan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal.
Analisis Green Leadership Calon Kepala Daerah se-Sulawesi Tenggara pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Muhammad Hidayat Djabbari; Rizal Fauzi; Saddam Husain Tamrin
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1163

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Tenggara 2024 menjadi momen penting dalam menentukan arah kepemimpinan daerah yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Green Leadership dalam visi dan misi calon kepala daerah di 16 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis konten untuk mengidentifikasi komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan berdasarkan indikator Green Leadership. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas calon kepala daerah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan mereka, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi hijau. Beberapa daerah juga menunjukkan komitmen terhadap inovasi dan kebijakan pro-lingkungan, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Green Leadership menjadi fokus utama dalam visi dan misi calon kepala daerah, yang diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.
Membangun Desa Sehat: Peran Aparat Pemerintahan Dalam Mencegah Stunting di Desa Palewai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Saguni, Dewi Sulfa; Djabbari, Muhammad Hidayat; Widyawati, Widyawati; Kurniadi, Hanif; Pracita, Sriayu
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.6014

Abstract

Stunting merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Desa Palewai di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan tinggi terkait angka stunting. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mencegah stunting melalui pendekatan partisipatif dan edukatif. Melalui serangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari observasi, identifikasi masalah, hingga pelatihan dan pendampingan aparat desa, diharapkan dapat memperkuat peran mereka dalam merancang dan melaksanakan program pencegahan stunting yang responsif terhadap masalah gizi dan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa dapat meningkatkan pemahaman tentang stunting dan memperbaiki koordinasi lintas sektor, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan prevalensi stunting di desa tersebut. Program ini juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan desa yang bebas dari stunting. Kesimpulannya, penguatan kapasitas kelembagaan desa melalui pelatihan dan penyusunan rencana aksi yang terintegrasi adalah langkah efektif dalam penanggulangan stunting, yang harus menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencapainya.
Good Corporate Governance in Implementing Corporate Social Responsibility at the State-Owned Enterprise PT. Antam UBPN Kolaka Said, Achmad Lamo; Djabbari, Muhammad Hidayat; Azis, La Ode Asrun; Hidayat, Rahmat
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 9, No 2 (2025): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v9i2.63214

Abstract

The Corporate Social Responsibility (CSR) program of PT. Antam UBPN Kolaka is an essential part of the company's efforts to fulfill its social and environmental responsibilities in line with the principles of Good Corporate Governance (GCG). However, challenges in applying GCG principles in the CSR program, such as transparency, accountability, independence, and fairness, still need further examination, particularly in the context of uneven program distribution. This study purposed to analyze the application of Good Corporate Governance principles in implementing Corporate Social Responsibility programs at Antam UBPN Kolaka. The main focus of this research was on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in CSR management. The research method employed is a qualitative approach with data analysis through interviews, observations, and documentation. The results indicated that Antam UBPN Kolaka has been consistently applying GCG principles in its CSR programs, with particular attention to community and government involvement, as well as fair and proportional distribution of benefits. The application of these principles reflects transparent and accountable governance, oriented toward social sustainability. This study concludes that Antam UBPN Kolaka has successfully built CSR governance that aligns with GCG principles, although there are still shortcomings in terms of the distribution gap, limited access to information for the community, and the influence of external pressures that may affect the objectivity of the CSR program.
Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara Djabbari, Muhammad Hidayat; Alwi, Alwi; Thamrin, Saddam Husain
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 7 No. 1, Juni 2021
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v7i1.13203

Abstract

The concept of Public Private Partnership (PPP) provides efficiency and Effectiveness in providing public services to the community, as well as helping the government sector deal with limited budget and resources in developing the tourism sector. This study aims to determine how the implementation of the Public Private Partnership (PPP) in tourism development in North Toraja Regency. This research uses a qualitative approach. Data collection was carried out by interview, observation and documentation study. Data processing techniques and data analysis were carried out in three stages, namely: data reduction, presentation and conclusion drawing. The informants in this study were: (a) the Culture and Tourism Office of North Toraja Regency; (b) Owner / Manager of Ke'te Kesu 'and Lempe Negeri Diatas Awan Tourism Object; (c) Visitors / Community. The results showed: (1) Equity shows the existence of a win-win solution in the distribution of cooperation which has an impact on receiving fees and tourism services; (2) The Effectiveness of this MoU (cooperation agreement) is seen to be effective in receiving revenue (retribution) and providing services to visitors or tourists; (3) The efficiency in this public-private collaboration shows that the use of resources in the development of tourist objects is proven to be more efficient with the involvement of the private sector; (4) Exportability shows the government gets a high risk of demand to meet the needs of tourist objects and compensation to communities affected by the construction of tourist attraction facilities and infrastructure.  
Local Community-based Tourism in The Frame Institutional Theory Rentandatu, Benhur; Alwi, Alwi; Djabbari, Muhammad Hidayat
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 7 No. 2, Desember 2021
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v7i2.18564

Abstract

The tourism sector is a strategic and superior sector that is the focus of development in supporting the regional economy of Merauke Regency. The tourist attractions of Merauke Regency include natural tourism, cultural tourism and artificial tourism. The wealth of tourism owned can be the main capital in the economic development of Merauke Regency. In addition, its tourism wealth also places Merauke Regency in a strategic position in the tourism constellation of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For this reason, the development of local community-based tourism is important to do so as to increase community participation and improve the economy. This study aims to explain the network of local community-based tourism development policies in Merauke Regency based on three institutional pillars (regulative, normative and cultural-cognitive). This study uses a qualitative approach. Data was collected through interviews, observation and documentation studies. Data processing and analysis techniques were carried out with data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. Determination of informants using purvosive sampling technique. The results of the study show that there is a regulatory synergy, namely the synergy of rules issued by the Merauke district government with the system of rules used in the life of indigenous peoples. Normative shows mentoring and community involvement around tourist sites for the development of skills and knowledge in tourism management, and cultural-cognitive shows the existence of shared knowledge and understanding related to developing economic aspects by creating production centers for the development of the potential of local communities in collaboration with the customs of indigenous peoples in producing their cultural products