Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.979
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora MediaTor: Jurnal Komunikasi Jurnal Kebijakan Publik Ilmu Administrasi Publik Mediator Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel) Jurnal Mirai Management Journal of Governance Journal Of Management Science (JMAS) Edutourism : Journal Of Tourism Reseach Jurnal Ilmiah Administrasi Connected: Jurnal Ilmu Komunikasi Mamangan Social Science Journal Journal of Public Representative and Society Provision Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Jurnal Sosiologi Kontemporer Paradigma Journal of Administration Management Dynamics: International Journal of Management and Digital Sciences
Delly Mustafa
Universitas Pejuang Republik Indonesia
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search
Journal : Paradigma Journal of Administration

 1   2 
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan Di Kabupaten Polewali Mandar Jaya, Kesuma; Mustafa, Delly; Maldun, Syamsuddin
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6028

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengevaluasi empat aspek implementasi berdasarkan teori George C. Edward III: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD berjalan optimal pada aspek komunikasi (transmisi informasi efektif melalui platform digital), sumber daya (ketersediaan SDM dan fasilitas), serta struktur birokrasi (kepatuhan terhadap SOP dan pendelegasian wewenang). Namun, dimensi insentif dalam disposisi menjadi kendala utama. Kualitas perencanaan dinilai melalui tiga indikator—Keselarasan Antar Dokumen, Konsistensi Perencanaan-Penganggaran, dan Ketepatan Waktu—yang seluruhnya mencapai hasil positif. Tantangan teknis meliputi gangguan server dan keterbatasan fitur aplikasi, seperti ketiadaan opsi impor data. Temuan merekomendasikan penyempurnaan fitur teknis SIPD, pemberian insentif bagi pelaksana, serta peningkatan kapasitas infrastruktur untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis teknologi. This study examines the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in development planning at the Research, Development, and Planning Agency (Balitbangren) of Polewali Mandar Regency. Employing a qualitative descriptive approach, the research evaluates four implementation aspects based on George C. Edward III's theory: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. Findings indicate optimal SIPD implementation in communication (effective information transmission via digital platforms), resources (availability of human resources and facilities), and bureaucratic structure (compliance with SOPs and delegation of authority). However, the incentive dimension within disposition emerged as a primary constraint. Planning quality was assessed through three indicators—Document Alignment, Planning-Budgeting Consistency, and Timeliness Compliance—all demonstrating positive outcomes. Technical challenges include server disruptions and limited application features, such as the absence of data import functions. The study recommends enhancing SIPD's technical features, providing implementer incentives, and upgrading infrastructure capacity to strengthen technology-based development governance.
Implementasi Core Values Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Asapa, Andi Faradhiba Dwi Julianti; Mustafa, Delly; Juharni, Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6227

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Core Values Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, dan Harmonis, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai. Core Values ASN yang dirumuskan melalui nilai BerAKHLAK merupakan landasan fundamental dalam membentuk karakter, etos kerja, dan integritas ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan responsif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Mix Method, yaitu kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat struktural dan pegawai ASN, observasi langsung terhadap aktivitas pelayanan, serta telaah dokumen kebijakan dan laporan kinerja yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ASN telah berjalan secara progresif dan berdampak positif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai Berorientasi Pelayanan meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan kepada masyarakat. Nilai Akuntabel memperkuat tanggung jawab dan transparansi dalam pelaksanaan tugas. Nilai Kompeten dikembangkan melalui pelatihan yang terstruktur, sementara nilai Harmonis mendukung terciptanya sinergi antar ASN. Keberhasilan implementasi Core Values ini tidak terlepas dari peran kepemimpinan yang visioner, dukungan budaya organisasi, infrastruktur memadai, dan sistem evaluasi yang konsisten. Secara keseluruhan, Core Values ASN terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sinjai. This study aims to analyze the implementation of the Core Values of the State Civil Apparatus (ASN), namely Service Orientation, Accountability, Competence, and Harmony, in enhancing the quality of public services within the Regional Secretariat of Sinjai Regency. The ASN Core Values, formulated under the BerAKHLAK framework, serve as a foundational guideline for shaping the character, work ethic, and integrity of civil servants to ensure professional and responsive governance. The study adopts a Mixed Methods approach, combining qualitative and quantitative methodologies to obtain a comprehensive perspective. Data were collected through in-depth interviews with structural officials and civil servants, direct observation of service activities, and document analysis of relevant policies and performance reports. The findings indicate that the implementation of ASN values has progressed positively and contributes significantly to public service delivery. The Service Orientation value enhances the speed and accuracy of responses to public needs. Accountability strengthens transparency and responsibility in task execution. Competence is developed through structured training programs, while Harmony promotes collaboration among civil servants. The successful implementation is supported by visionary leadership, a conducive organizational culture, adequate infrastructure, and consistent evaluation mechanisms. Overall, the ASN Core Values significantly contribute to improving the effectiveness and quality of public service in Sinjai Regency.
Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Studi Kasus Di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Runtu, Veronica A.; Mustafa, Delly; Juharni, Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7650

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kinerja pengawasan. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini meliputi keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum optimal, serta lemahnya sinergi dan koordinasi antara APIP dan auditi dalam proses pemeriksaan maupun tindak lanjut temuan audit. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumentasi terhadap kebijakan, pedoman teknis, dan laporan pengawasan. Teknik analisis data mengikuti alur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APIP memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pelaksanaan program pengawasan berbasis risiko. Namun, efektivitas peran tersebut masih terkendala oleh rendahnya kompetensi SDM, minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan monitoring, serta keterbatasan anggaran operasional. Selain itu, masih ditemukan resistensi dari pihak auditi terkait transparansi dan penerimaan rekomendasi audit. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa optimalisasi peran APIP memerlukan reformasi internal yang mencakup peningkatan kapasitas SDM berbasis kompetensi, penguatan kolaborasi dengan auditi, digitalisasi sistem pengawasan, serta dukungan anggaran yang memadai untuk menciptakan fungsi pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. This study aims to examine the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in the monitoring process at the Regional Inspectorate of Bolaang Mongondow Regency, and to identify key factors influencing APIP performance. The study is motivated by persistent challenges, including limited human resource capacity, suboptimal implementation of the Government Internal Control System (SPIP), and insufficient collaboration and coordination between APIP and auditees during audit procedures and follow-up actions. A qualitative research approach with a descriptive design was employed. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis involving policies, audit guidelines, and monitoring reports. Data analysis followed the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing, using a systematic interpretive approach. The findings indicate that APIP plays a strategic role in enhancing accountability of regional financial management, strengthening governance practices, and promoting risk-based internal oversight. However, APIP's effectiveness remains constrained by limited staff competence, inadequate utilization of information technology, and insufficient operational budgeting. Moreover, auditees' resistance to transparency and audit recommendations continues to hinder oversight outcomes. The study concludes that strengthening APIP performance requires internal reforms, including competency-based human resource development, improved collaboration with auditees, digital integration into supervisory systems, and adequate funding. These efforts are essential to ensure a more effective, efficient, and accountable internal oversight mechanism within regional government institutions.
Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi Terhadap Kinerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Hamka, Hamka; Mustafa, Delly; Juharni, Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7652

Abstract

Kinerja institusi merupakan elemen penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi, khususnya dalam konteks lembaga pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kinerja institusi melalui peran digitalisasi sebagai variabel mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis SWOT. Sampel penelitian terdiri dari 191 responden yang meliputi pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar serta pengguna jasa. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS serta pengujian inner model sebagai bagian dari analisis data struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja institusi. Selain itu, digitalisasi juga terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja serta berfungsi sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan publik dan kinerja institusi pada Kantor KSOP Utama Makassar. Dengan demikian, penguatan implementasi digitalisasi pelayanan publik menjadi strategi penting untuk mengoptimalkan efektivitas pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja, dan memperkuat profesionalisme institusi dalam merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Institutional performance plays a crucial role in achieving organizational vision and mission, particularly for government institutions responsible for delivering public services. This study aims to analyze the influence of public service quality on institutional performance with digitalization serving as a mediating variable. The research employed a quantitative, descriptive design with a SWOT analysis. The sample consisted of 191 respondents, including employees of the Makassar Main Harbor Master and the Port Authority Office (KSOP) and service users. Data analysis was conducted using multiple linear regression in SPSS, along with structural model testing (inner model) to validate the relationships among variables. The results of the study demonstrate that public service quality significantly and positively affects institutional performance. Moreover, digitalization has a significant positive influence and acts as a mediating variable, strengthening the relationship between public service quality and institutional performance at the KSOP Makassar Office. These findings emphasize that enhancing digital-based service systems is essential for improving service effectiveness, increasing operational efficiency, and supporting a more transparent, accurate, and responsive institution capable of meeting public expectations in the digital era.
Peran Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan Bamba, Mishel; Mustafa, Delly; Ridha, Muhammad
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7655

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan memiliki mandat untuk mengawasi jalannya pelayanan publik di Indonesia guna memastikan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun lembaga penyelenggara layanan publik lainnya sesuai dengan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, keadilan, dan non-diskriminatif. Secara fungsional, Ombudsman menjalankan beberapa peran utama, antara lain menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan pengawasan aktif terhadap proses pelayanan publik, serta melaksanakan sosialisasi dan pencegahan maladministrasi melalui edukasi, koordinasi, dan rekomendasi kebijakan. Maladministrasi dimaknai sebagai tindakan atau prosedur pelayanan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma pelayanan, yang dapat merugikan warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk maladministrasi yang sering ditemukan mencakup penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, hingga diskriminasi pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui observasi langsung serta wawancara mendalam dengan pejabat dan pelapor layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan telah berjalan, namun implementasinya belum optimal. Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan tugas meliputi keterbatasan anggaran operasional, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan memadai, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan mekanisme pelaporan kepada Ombudsman. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, modernisasi strategi edukasi publik, serta optimalisasi alokasi sumber daya untuk memperkuat efektivitas peran Ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. This study aims to describe and analyze the role of the Ombudsman in implementing public service governance at the Regional Office of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in South Sulawesi. The Ombudsman serves as an independent state institution mandated to oversee public service delivery to ensure that governmental and non-governmental public service providers comply with the principles of accountability, professionalism, fairness, transparency, and non-discrimination. Functionally, the institution performs several critical roles, including receiving and processing public complaints, supervising the delivery of public services, and undertaking preventive measures through outreach, education, and policy advisory initiatives to reduce the incidence of maladministration. Maladministration refers to any action or procedural deviation from legal provisions or service standards that causes potential or actual harm to citizens. Common cases handled include prolonged delays, abuse of authority, discriminatory practices, and procedural ambiguity. This research employed a qualitative, fieldwork-based approach, involving direct observation and in-depth interviews with officials and service users. The findings indicate that although the Ombudsman of South Sulawesi has executed its mandate, the implementation remains suboptimal due to several constraints. Key challenges include limited operational funding, insufficient staffing and expertise, and low public awareness of the Ombudsman's functions and complaint mechanisms. Therefore, strengthening institutional capacity, expanding public education strategies, improving inter-agency coordination, and increasing resource allocation are required to enhance the Ombudsman's role and effectiveness in ensuring higher standards of public service quality and accountability.
Co-Authors A. Rizal A. Rizal AA Sudharmawan, AA Ada, Renzo Kalvien Palino Ahmad Syaekhu Amiruddin Amiruddin Anas, Ali Andi Rasyid Pananrangi Annisa Annisa Ansyar, Ansyar Any, Frederik Armawaty, Armawaty Asapa, Andi Faradhiba Dwi Julianti Ashariana Askar Askar, Askar Azmi, Chaerul B. Sore, Uddin Bamba, Mishel Cante, Slamet Riadi Dhani, Arung Djamil Hasyim Haedar Akib Hamka Hamka, Hamka Indriati Amirullah Ismail, Imran Jaya, Kesuma Juharni Juharni, Juharni Moh Sudi Muhammad Aris Muhammad Arman Muhammad Natsir Mallawi Muhammad Ridha Niswati , Risma Nur, Andi Cudai Nur Nurhaedah Nurhaedah Nuzlan Botutihe Oktavian, Hendrikus Petramanti, Petramanti Rijal Rijal Risma Niswaty Risma Niswaty Runtu, Veronica A. Samad, Muhammad Ahsan Siti Zaleha Soebarini Sitti Chaeriah Ahsan Sitti Hardiyanti Arhas Suaib, Ridha Sugralis Sugralis Suprianto Suprianto Syaekhu, Ahmad Syamsuddin Maldun Syamsul Bahri Syamsul Rijal Syarifuddin HS Tamaulina Br Sembiring Tompo, Natsir Tunggul Prasodjo