Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.604
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Journal of SouthEast Asian Human Rights Paediatrica Indonesiana Journal of Indonesian Legal Studies Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Dinamika Sosial Budaya JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Journal on Education Jurnal Jatiswara Jurnal Yudisial Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Abdi Insani Indonesia Berdaya Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kompilasi Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Jurnal Ilmu Kenotariatan Jurnal Hukum Mimbar Justitia Lex Scientia Law Review
Widodo Dwi Putro
Fakultas Hukum Universitas Mataram Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Lombok, NTB
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KAJIAN YURIDIS PENGUASAAN TANAH KAWASAN HUTAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA TELUK SANTONG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA Abdul Majid; H. Arba; Widodo Dwi Putro
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.354 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i7.%p

Abstract

Penulis ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menjelaskan dan menganalisa Kajian yuridis penguasaan tanah kawasan hutan masyarakat pesisir Di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yaitu terkait pengaturan hukum terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat pesisir di Desa Teluk Santong dan Bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat pesisir dalam kawasan hutan di Desa Teluk Santong. Metode Penelitian Hukum Empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penguasaan tanah dalam kawasan yaitu, Penetapan kawasan hutan oleh Menteri didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan dan Bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat pesisir dalam kawasan hutan yaitu, perlindungan hukum secara yuridis ialah legalitas formil terhadap tanah yang diberikan oleh negara namun tidak bertentangan dengan hukum Positif, Perlindungan hukum secara sosial ialah pengakuan terhadap penguasaan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun terhadap pengelolaan atas tanah tersebut dan Perlindungan hukum berupa penegakan hukum (aplikatif) ialah upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum dan represif dengan upaya teguran dan dilakukan pembinaan (musyawarah mufakat di tingkat Desa) dan secara Tindakan hukum. Adapun kesimpulan yaitu, penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan terjadi secara turun-temurun bahkan sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai Kawasan hutan oleh pemerintah daerah.
KRITIK PROYEK JUSTICE FOR THE POOR Widodo Dwi Putro
Arena Hukum Vol. 5 No. 2 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.672 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.8

Abstract

Pendekatan hukum represif dalam masyarakat kapitalis mulai ditinggalkan dan beralih ke tatanan hukum yang lebih responsif dan humanis. Sebagai kritik-otokritik, pendekatan Socio-Legal yang semula merupakan pendekatan kritis atas kelemahan Positivisme Hukum. Dalam perkembangannya juga diserap oleh kapitalisme untuk memodifikasi proyek-proyek mereka sehingga menjadi lebih humanis dan responsif. Dalam tulisan ini proyek hukum humanis semacam ini tak jauh beda dengan neo-kolonialisme. Kritik justru dibutuhkan oleh kapitalisme untuk memodifikasi dirinya sedemikian rupa sehingga gelombang protes justru memiliki efek memperbaiki. Kekuatan proyek-proyek hukum humanis danresponsif seperti justice for the poor, mampu mengintegrasikan resistensi terhadap kapitalisme menjadi masuk dalam sistem.Kata Kunci: ideologi, kapitalisme, justice for the poor
Kewenangan Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Ikma Hendra Putra; Djumardin Djumardin; Widodo Dwi Putro
Journal on Education Vol 5 No 2 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i2.1033

Abstract

This research aims to find out the authority and process and mechanism of land acquisition for private interests in terms of building the smelter facility of PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) in the industrial area of Maluk Village, Maluk District, West Sumbawa Regency which is a National Strategic Project regulated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 2020 concerning the 2020-2024 National Medium Term Development Plan. In carrying out the development agenda (national priority) of the 2020-2024 RPJMN, Strategic Priority Projects (Major Projects) are prepared, namely 9 industrial areas outside Java and 31 smelters. In this regard, in terms of solving problems or answering problems, empirical normative types are used by using 3 approaches, namely the Conceptual Approach, the Statute Approach and the case approach by collecting data which includes data Primary and secondary data were studied and analyzed using qualitative-descriptive analysis. By using this method, the author is finally able to answer the existing problems, namely land acquisition for private interests in terms of the construction of PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest for the construction of a smelter is carried out through 4 stages, namely the planning stage, the preparation stage, then the implementation stage and the results delivery stage. As for the process of implementing compensation for land acquisition for the public interest, the construction of the smelter PT. AMNT starts from the stages of inventory and identification of land tenure, ownership, use and utilization. After the inventory was carried out, the implementing team then carried out an assessment of compensation for community land which included the area of land required in this land acquisition.
Penggusuran Lahan: Dibalik Investasi Besar-besaran di Mandalika Widodo Dwi Putro; Amiruddin Amiruddin; Sudiarto Sudiarto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.1058

Abstract

Penggusuran lahan di Kawasan Mandalika berlangsung panjang, mulai dari rezim Orde Baru hingga sekarang. Mengapa penggusuran lahan yang dilakukan rezim otoriter, justru dilanjutkan oleh rezim yang dipilih secara demokratis? Jika rezim otoriter lebih menggunakan pendekatan kekerasan, maka rezim “demokratis” mengombinasikan dengan pendekatan hukum. Penggusuran lahan yang dilakukan dengan legitimasi hukum memang lebih canggih dibanding dengan kekerasan dan intimidasi semata. Warga masyarakat yang sebelumnya gigih mempertahankan tanah meski dengan intimidasi, akhirnya merubah orientasi perjuangannya dari mempertahankan tanah menjadi tuntutan ganti rugi. Bagaimana hukum didayagunakan sebagai instrumen yang sah dalam pembebasan lahan? Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal. Peneliti melakukan wawancara pemilik lahan, bagaimana mereka tergusur dari kampung halamannya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak perusahaan, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional yang aktif mengambil bagian dalam proses pembebasan lahan. Pendekatan hukum ternyata tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi di era digital yang semakin terbuka, penggusuran meski dibalut dengan pendekatan hukum, tetap mendapat sorotan internasional.
Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Administrasi Pertanahan (Studi Kasus Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kota Bima) Heri Wahyudi; Arba Arba; Widodo Dwi Putro
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023515

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum,perlindungan hukum dalam sengketa kepemilikan tanah pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum.penyelesaian masalah Administrasi Pertanahan Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian, bahwa Peran pemerintah daerah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan tanah bagi instansi yang memerlukan tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut dengan tahap Perencanaan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Penyerahan Hasil, sehingga penyedia bertanggungjawab mewujudkan keadilan bagi masyarakat terdampak pengadaan tanah dalam kegiatan relokasi banjir. Perlindungan hukum kepemilikan tanah termuat Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penyelesaian masalah Pertanahan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Perlakuan Pemerintah Daerah Kota Bima terhadap para subjek yang bersengketa antara lain menguji Kebenaran kepemilikan Objek dan subjek hukum tanah,Mengetahui riwayat dan akar permasalahan Sengketa, Konflik atau Perkara. Upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah Administrasi Pertanahan Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan menggunakan pendekatan non peradilan atau mediasi.
Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Hak Guna Bangunann (HGB) Oleh Pemegang Hak: (Studi Kasus Dikecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat) Erwandi, Muhammad; Arba, Arba; Putro, Widodo Dwi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.95

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap penelantaran tanah hak guna bangunan/HGB oleh pemegang hak, Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan pertama; penegakan hukum terhadap penelantaran tanah hak guna bangunan/HGB oleh pemegang hak pada intinya melalui beberapa tahapan yaitu a) melakukan inventarisasi terhadap tanah Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha yang terindikasi terlantar, b) Kepala Kantor ATR/BPN Wilayah Membentuk Panitia C yang bertugas melakukan Evaluasi tanah terindikasi terlantar, dan c) Penetapan Tanah Terlantar ditetapkan dalam Keputusan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Kedua; larangan menelantarkan tanah dinyatakan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi, pemegang hak atas tanah (Pasal 6, 7,10, 15,19,40 UUPA). Itu semua adalah asas-asas yang ada dalam UUPA. Sehingga pelaksanaan hak yang tidak sesuai dengan tujuan haknya atau peruntukannya yang dilakukan oleh PT.Lingga Permata Utama maka kepada pemegang hak akan dijatuhi sanksi yaitu hak atas tanah itu akan dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas tanah. Ketiga; dalam mencapai tujuan menekan terjadinya ketimpangan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia, Hal ini dimaksud langsung dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Sehingga konsep Keadilan Sosial harus diterjemahkan sebagai memberikan landasan bagi setiap orang untuk mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menerima bagian manfaat tanah baik bagi diri sendiri maupun keluarganya sehingga dapat memperoleh kehidupan yang layak.
Peran Notaris Dalam Membuat Akta Konsen Roya Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Putu Ayu Gianita Patni; Djumardin; Putro, Widodo Dwi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan Akta Konsen Roya sebagai pengganti sertifikat hak tanggungan dan kekuatan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran notaris dalam pembuatan Akta Konsen Roya sebagai pengganti sertifikat hak tanggungan dapat merujuk pada Pasal 15 ayat (1) UUJN yang mengatur bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Oleh karena Akta Konsen Roya merupakan akta yang muncul akibat dari kehendak para penghadap untuk melegalisasikan transaksi kreditnya di hadapan notaris, maka Akta Konsen Roya tersebut dianggap sebagai akta autentik. Kekuatan hukum Akta Konsen Roya yang dibuat oleh notaris sebagai pengganti sertifikat hak tanggungan berkedudukan sama seperti hak tanggungan tetapi hanya digunakan untuk mengganti sertifikat hak tanggungan.
Peran Ppat Dalam Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan: (Studi di Kabupaten Lombok Timur) Saputra, L. Yusril Wira; Arba, Muhammad; Putro, Widodo Dwi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.192

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur; dan mengenalisis peran serta PPAT dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian menggunakan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur belum efektif. Faktor yang menyebabkan belum efektif aturan yang sudah dibuat berkaitan dengan LP2B karena budaya hukum masyarakat dan struktur hukum yaitu aparat yang menjalankan undang-undang. Peran seorang PPAT menjadi sangat penting dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu dari sisi peralihan hak atas tanah yaitu jual beli, karena proses jual beli tanah dilakukan melalui PPAT, akta jual beli tanah yang dibuat memberikan kepastian dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Sedangkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, upaya yang dilakukan oleh seorang PPAT adalah sebatas memberikan saran dan pengetahuan kepada para penghadap yang datang kepada PPAT berkaitan dengan pertanahan, Sebelum dilakukan jual beli, PPAT menerangkan langkah-langkah dan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan jual beli. Dari sisi perizinan yang berperan penting terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan lebih kepada BPN dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin lahan pertanian tersebut boleh atau tidak dialihfungsikan.
Pendampingan Penyusunan Buku Saku Mengenal, Mencegah Dan Langkah Hukum Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah Zunnuraeni; Muh. Risnain; Widodo Dwi Putro
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.245

Abstract

kekerasan seksual di lingkungan sekolah masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dari tahun 2015 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak juga terjadi di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah yang tinggi. Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tertinggi di NTB pada tahun 2022. Oleh karena itu, maka untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, terutama di lingkungan sekolah perlu pemahaman dan pengertian dari seluruh tenaga pendidik, pegawai, dan siswa/siswi tentang pencegahan dan langkah hukum yang harus diambil dalam penanggulangan masalah kekerasan seksual. Untuk mewujudkan hal tersebut, Tim Pendamping Fakultas Hukum Universitas Mataram akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dengan terjun ke sekolah Madrasah Aliyah yang ada di Praya Lombok Tengah untuk memberikan pendampingan penyusunan buku saku “Mengenal, Mencegah dan Langkah Hukum Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Madrasah Aliyah.” Adapun sekolah yang akan menjadi lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah MA Darul Aminin NW Aikmual dan MA Nurul Haq. Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode: (1) Focus Group Discussion (FGD), yaitu diskusi dengan semua peserta untuk menyamakan persepsi dan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan sekolah; (2) Penyusunan Buku Saku bersama, yaitu dengan menyusun bersama nilai-nilai yang ingin diwujudkan dan langkah-langkah dalam untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan terlaksana dengan baik, hal ini tampak dari: (1) Tingkat partisipasi khalayak sasaran dalam mengikuti kegiatan penyuluhan; (2) Antusiasme peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.
Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Gender Zunnuraeni, Zunnuraeni; Risnain, Muh.; Putro, Widodo Dwi
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.158

Abstract

Desa memiliki peran penting dalam upaya penanganan masalah perempuan, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mencanangkan Desa ramah perempuan sebagai salah satu segmen SDGs Desa. SDGs Desa adalah arah tujuan pembangunan desa berkelanjutan tahun 2030, yang ditetapkan dengan merujuk pada Perpres Nomer 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu tujuan SDGs Desa adalah keterlibatan perempuan desa. Salah satu target dalam mengukur ketercapain tujuan SDGs Desa adalah adanya produk hukum desa yaitu Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa yang responsif gender. Untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa mengenai pentingnya peraturan desa berbasis keadilan gender, maka Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Mataram akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan terjun ke desa, memberikan pengetahuan mengenai peraturan desa dan masalah-masalah perempuan. Adapun desa yang menjadi lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah salah satu desa di kabupaten Lombok Tengah, yaitu Desa Aikmual. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Kegiatan penyuluhan secara keseluruhan berjalan dengan baik yang dapat diukur dengan tingginya jumlah kehadiran peserta penyuluhan, keaktifan peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan. Adapun permasalahan yang menjadi bahan diskusi dalam kegiatan penyuluhan meliputi masalah pernikahan anak, penyusunan perdes serta masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam penyusunan perdes dan belum tersedianya peraturan desa yang secara khusus mengatur mengenai perempuan dan anak. Guna mewujudkan adanya peraturan desa berbasis gender maka keberadaan anggota BPDes perempuan perlu ditingkatkan dan mendorong lebih banyak keterlibatan unsur perempuan dalam musyawarah desa.
Co-Authors Abdul Majid Abdul Maula Ahmad Zuhairi Amiruddin Amiruddin Arba Arba . Arba Arba Arba Arba Arba arba Arba, Muhammad Bedner, Adriaan W. Debora Jessica Desideria Tanya Diangsa Wagian, Diangsa Djumardin Djumardin Djumardin Drawi, I Ketut Dwi Martini Erwandi, Muhammad Fathoni, M. Yazid Ferdian Setyo Wibowo Galang Asmara Gatot Dwi Hendro Wibowo Gatot Dwi Hendro Wibowo H. Arba H. M. Arba Hardiono D. Pusponegoro Heri Wahyudi Herlambang Perdana Wiratraman I Ketut Drawi I Made Ariwangsa Wiryanatha Idrus Abdullah Ikma Hendra Putra Irawan Mangunatmadja Khotibul Islam L.M. Hayanul Haq Lalu Arif Saptari Lalu Hadi Adha Liana Sartika M. Arba M. Arba Muh Risnain Muh. Risnain Muh. Risnain NURUL HIDAYAH Putu Ayu Gianita Patni Rajab Fadli, Muhamad Rina Khairani Pancaningrum Rizki Asrori Rulina Suradi Saputra, L. Yusril Wira Saufana Hardi Sembiring, Rinawati Setyo Handryastuti siti nurmi Sri Hariati Sudiarto, Sudiarto Suranggana, Rengga Sandi Surayya, Ita Tri Lestari Handayani Wimatsaritwa, I Made Manusyesu Yasyasi Zunnuraeni Zunnuraeni Zunnuraeni Zunnuraeni, Zunnuraeni