Claim Missing Document
Check
Articles

PANCASILA DI ERA PASKA IDEOLOGI Dwi Putro, Widodo
Veritas et Justitia Vol. 5 No. 1 (2019): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v5i1.3233

Abstract

It is considered axiomatic that Pancasila has been accepted as State ideology (formally and final) and in addition been perceived as the ultimate source of all legal sources. But this acceptance as axiom leads to the fact that Pancasila has almost never been reflected upon. This said in consideration that the basis for this ideology, the contemporary society tends to be suspicious of ideology or grand narratives.  This article, as a reflective-critical analysis, shall discuss how Pancasila is understood by the Indonesian post ideological society. The critiques put forward is meant to offer an alternative value transformation for a society disillusioned by grand narratives.
Changes in gross motor function in children with cerebral palsy and associated factors Hidayah, Nurul; Widodo, Dwi Putro; Mangunatmadja, Irawan; Handryastuti, Setyo
Paediatrica Indonesiana Vol. 66 No. 2 (2026): March 2026
Publisher : Indonesian Pediatric Society

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background Cerebral palsy (CP) is a condition characterized by abnormalities in movement, muscle tone, and posture caused by non-progressive damage to immature brain tissue. Gross motor function is associated with the quality of life and prognosis of children with CP. Objective To observe gross motor changes in cerebral palsy patients based on GMFCS from the time of initial diagnosis compared to the current GMFCS. Methods This was a cross-sectional study with subjects classified into two groups based on GMFCS at the time of CP diagnosis and at the time of the study (April 2018). Group 1 consisted of level I-III GMFCS and group I consisted of level IV-V GMFCS. Data were obtained from the results of two GMFCS measurements: at diagnosis by history-taking and at the time of this study by physical examination. Subjects were 100 children who met the inclusion criteria who were treated at the Child Neurology Polyclinic and the Medical Rehabilitation Polyclinic, FKUI-RSCM. Results The most common characteristics in our CP patients were male gender (61%), full term birth (75%), tetraplegia CP type (66%), abnormal CT findings (83.3%), abnormal head circumference (83%), and epilepsy (61%). There was a significant gross motor skill improvement between the time of initial diagnosis and current gross motor skills (P<0.001) and no subjects had deteriorated. This improvement was influenced by factors such as better outcomes in females compared to males, diplegia-type cerebral palsy compared to tetraplegia, and normal vs. abnormal CT findings. Conclusion Gross motor improvement in children with cerebral palsy varies significantly from initial diagnosis, with better outcomes observed in females, those with diplegia, and those with normal CT findings.
Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Kebijakan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Laut Zunnuraeni Zunnuraeni; Muh Risnain; Widodo Dwi Putro
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 10 No. 1 (2024): Published 30 Juni 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4153

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa aturan hukum internasional berkenaan dengan kewaiban negara untuk mitigsi perubahan iklim serta aturan hukum nasional dalam kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan dan pelestarian lingkungan laut. Untuk menjawab isu hukum yang dikaji digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan per Undang-Undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur. Analisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa berdasarkan prinsip Common but Differentiated Responsibility yang terdapat dalam Perjanjian Paris maka semua negara memiliki kewajiban untuk melakukan upaya mitigas perubahan iklim, namun dengan tingkat kewajiban yang berbeda. Lebih lanjut hasil analisa studi menegaskan bahwa Peraturan terkait mitigasi perubahan iklim di Indonesia tersebut tampak masih berfokus pada aktifitas di darat sehingga tidak memasukkan laut sebagai salah satu sektor RAN-GRK. Meskipun sub sektor mangrove serta sektor kelautan atau blue carbon telah diatur dalam Perpres No 98 tahun 2021, namun ketentuan ini masih perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan yang secara khusus mengatur mengenai ekosistem karbon biru. AbstractThis research aims to analysed international legal rules regarding state obligations to mitigate climate change and national legal rules concerning climate change mitigation through the management and conservation of the marine environment. The study uses normative legal research methods with a legal approach and a conceptual approach. The data used is secondary data obtained through literature searches. The analysis uses qualitative methods. The research results confirm that based on the principle of Common but Differentiated Responsibility enumerated in the Paris Agreement, all countries must carry out climate change mitigation efforts, but with different levels of obligation. Furthermore, the study analysis confirms that the regulations related to climate change mitigation in Indonesia merely focus on activities on land, so it neglected the marine sector as one of the RAN-GRK sectors. Even though the mangrove sub-sector and the marine or blue carbon sector have been regulated in Presidential Decree No. 98 of 2021, these provisions still need to be further translated into various policies that specifically regulate the blue carbon ecosystem.
Penyelesaian Konflik Penguasaan Hak Atas Tanah Antara PT. Tanjung Kenanga Dengan Warga Desa Dara Kunci, Kabupaten Lombok Timur Liana Sartika; Widodo Dwi Putro; M. Yazid Fathoni
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/n3gac202

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dan Bagaimana pola penyelesaian konflik penguasaan hak atas tanah  antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer yaitu data lapangan yang bersumber dari masyarakat beserta tokoh-tokoh Desa Dara Kunci, Perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa faktor utama dari terjadinya konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan warga Desa Dara Kunci yaitu adanya ketimpangan pemilikan tanah, penelantaran tanah Hak Guna Usaha, tingginya kebutuhan manusia akan tanah yang kemudian menyebabkan para pihak terutama warga Desa Dara Kunci merasa kepentingannya tidak dapat terpenuhi dan merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain selain itu lemahnya penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. 
KAJIAN YURIDIS PENGUASAAN TANAH KAWASAN HUTAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA TELUK SANTONG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA Abdul Majid; H. Arba; Widodo Dwi Putro
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i7.%p

Abstract

Penulis ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menjelaskan dan menganalisa Kajian yuridis penguasaan tanah kawasan hutan masyarakat pesisir Di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yaitu terkait pengaturan hukum terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat pesisir di Desa Teluk Santong dan Bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat pesisir dalam kawasan hutan di Desa Teluk Santong. Metode Penelitian Hukum Empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penguasaan tanah dalam kawasan yaitu, Penetapan kawasan hutan oleh Menteri didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan dan Bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat pesisir dalam kawasan hutan yaitu, perlindungan hukum secara yuridis ialah legalitas formil terhadap tanah yang diberikan oleh negara namun tidak bertentangan dengan hukum Positif, Perlindungan hukum secara sosial ialah pengakuan terhadap penguasaan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun terhadap pengelolaan atas tanah tersebut dan Perlindungan hukum berupa penegakan hukum (aplikatif) ialah upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum dan represif dengan upaya teguran dan dilakukan pembinaan (musyawarah mufakat di tingkat Desa) dan secara Tindakan hukum. Adapun kesimpulan yaitu, penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan terjadi secara turun-temurun bahkan sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai Kawasan hutan oleh pemerintah daerah.
KETENTUAN PENGGUNAAN BUKTI TERTULIS DALAM PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM NOMOR 33/PDT/2021/PT.MTR Abdul Maula; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Widodo Dwi Putro
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3222-3239

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Penggunaan Bukti Tertulis dalam kepemilikan hak atas tanah untuk Menjamin Kepastian Hukum pada Putusan PT Mataram No. 33/Pdt/2021/Pt.Mtr. Hal ini dikarenakan penggunaan Bukti Tertulis sangatlah penting, sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum perdata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yaitu Pendekatan Historis, Perundang-undangan, Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan alat bukti berupa: surat/alat bukti tulisan, 8 dari Penggugat dan 15 dari Tergugat VII. Penggunaan Alat Bukti Saksi, 2 saksi dari Penggugat dan 3 Saksi dari Tergugat VII. Bukti Pengakuan bahwa Penggugat (Ahli Waris) mengakui Tanah Obyek Sengketa milik Amaq Dinah yang sah dan Tergugat VII mengakui bahwa Tanah tersebut milik Tergugat VII karena memilki sertifikat dengan alas hak jual beli dari DJM Sembara. Bukti persangkaan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI ikut menempati Tanah Amaq Dinah dengan akad meminjam untuk tinggal, sementara Tergugat VII enggan untuk membangun komunikasi dan mempertanyakan sertifikat yang dimilikinya kepada Penggugat. Tergugat Menyangkal bahwa Tidak ada kewajiban untuk persoalan itu karena tanah itu miliknya didapati dengan sah secara hukum, selalu menerima siapapun yang datang mempertanyakan keberadaannya. Bukti tambahan: pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim PN Mataram dan Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Para penggugat.
Li and Fa in Contract Law from the Perspective of Chinese Legal Philosophy Widodo Dwi Putro; Debora Jessica Desideria Tanya; Dwi Martini
Lex Scientia Law Review Vol. 8 No. 1 (2024): Contemporary Legal Challenges and Solutions in a Global Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v8i1.14065

Abstract

Traditional Chinese law is strongly influenced by two schools of thought, namely Confucianism which emphasizes “rule by li” and Legalism which emphasizes “rule of fa”. Both schools of thought have different accentuations, specifically, “li” emphasizes trust, while “fa” prioritizes certainty. In light of this ambivalence, this research seeks to address the following problem formulation: (i) how do the principles of "li" and "fa" inform the foundation of legal agreements? (ii) how has the evolution of these principles been shaped by Mainland Chinese and Peranakan Chinese communities? To address these inquiries, this study delves into the influence of "li" and "fa" within contract law, specifically within the context of Contract Law among Mainland Chinese and Peranakan Chinese in Indonesia. The researcher conducts an exploration of the Analects of Confucius to elucidate the essence of "li" and delves into the texts of Shang Yang and Han Fei Zi to discern the essence of "fa." The findings of this research are subsequently employed as a foundation for analyzing the impact of "li" and "fa" on legal practices in Mainland Chinese and Peranakan Chinese societies, viewed through the lens of legal philosophy.
Effectiveness Of Electronic Land Certificate Services At The Sumbawa District Land Office (Indonesia) Rizki Asrori; Lalu Hadi Adha; Widodo Dwi Putro
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/k3kaey70

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of digitalizing land services at the Sumbawa Regency Land Office, specifically in terms of time efficiency, transparency, and accessibility of public services. The digitalization of land administration services is part of bureaucratic reform efforts implemented through the application of Electronic Land Certificates, as regulated by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Regulation Number 1 of 2021. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The collection of legal materials was conducted through library research involving primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that the implementation of digitalized land services at the Sumbawa Regency Land Office has generally improved service time efficiency, enhanced transparency in administrative procedures, and increased public access to land services. The digital system allows the public to monitor service processes more openly and provides greater legal certainty regarding land rights. However, the implementation of land service digitalization still encounters several challenges, including limited information technology infrastructure, the continued use of hybrid systems that are not fully digital, issues related to land data validity, and low levels of digital literacy among certain segments of the community. Therefore, continuous efforts are necessary, including improving the quality of human resources, strengthening information technology infrastructure, and optimizing public outreach and education to enhance the overall effectiveness of land service digitalization in Sumbawa Regency.
MEMENANGKAN BISNIS DENGAN MENEGASIKAN FUNGSI SOSIAL Widodo Dwi Putro
Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 3 (2023): DISPARITAS PUTUSAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v16i3.661

Abstract

Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel yang dalam amar putusannya memenangkan PT DJ sebagai penggugat, sama dengan memenangkan bisnis dengan menegasikan fungsi sosial tempat ibadah. Padahal, fungsi sosial atas tanah telah dijamin oleh asas, norma hukum, yurisprudensi, dan doktrin hukum sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dalam rezim Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal sebagai hak servituut. Bertolak dari permasalahan tersebut, terdapat dua rumusan masalah dalam analisis ini. Pertama, bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 761/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Sel yang menegasikan fungsi sosial atas tanah. Kedua, bagaimana kritik terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel yang memenangkan kepentingan bisnis dengan menegasikan fungsi sosial atas tanah. Mengingat kompleksnya rumusan masalah tersebut, dalam analisis tidak hanya digunakan pendekatan monodisipliner, akan tetapi juga menggunakan pendekatan interdisipliner. Dengan demikian, untuk membedah argumentasi hukum dalam pertimbangan dan amar putusan digunakan metode penelitian yuridis normatif, dan untuk mendalami anatomi sengketa digunakan metode socio-legal. Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dan diuji dengan metode penelitian yang dipilih, dapat ditarik sebuah kesimpulan. Pertimbangan majelis hakim sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut dipandang tidak hanya menegasikan fungsi sosial, namun juga melukai keadilan hukum, mengorbankan kemanfaatan hukum, dan membahayakan kepastian hukum.