Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.604
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Journal of SouthEast Asian Human Rights Paediatrica Indonesiana Journal of Indonesian Legal Studies Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Dinamika Sosial Budaya JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Journal on Education Jurnal Jatiswara Jurnal Yudisial Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Abdi Insani Indonesia Berdaya Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kompilasi Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Jurnal Ilmu Kenotariatan Jurnal Hukum Mimbar Justitia Lex Scientia Law Review
Widodo Dwi Putro
Fakultas Hukum Universitas Mataram Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Lombok, NTB
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Ecological Sustainability from a Legal Philosophy Perspective Putro, Widodo Dwi; Bedner, Adriaan W.
Journal of Indonesian Legal Studies Vol 8 No 2 (2023): Contemporary Issues on Law, Development, and Justice: Indonesian Context and Beyo
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v8i2.71127

Abstract

Gustav Radbruch made a fundamental contribution to legal thought, by suggesting the framework of legal justice, legal benefit, and legal certainty as the main purposes of law. This framework is widely accepted and still serves as a basis for thinking about questions of legal interpretation and the problems of legal positivism. This article argues that Radbruch’s framework falls short of addressing legal issues related to the threats of ecological crisis. Looking at legal theory and legal practice, we propose to add “sustainability” as a meta-value to Radbruch’s ideals of the legal system.
Human Rights and Its Contested Legal Paradigm Putro, Widodo Dwi
Journal of Southeast Asian Human Rights Vol 7 No 2 (2023): December 2023
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jseahr.v7i2.39308

Abstract

This article examines the philosophical foundation of the tension between two contested legal paradigms, namely the Sociological Jurisprudence and Historical School of Jurisprudence, and how the contestation affects human rights discourse in Indonesia. Sociological jurisprudence perceives law as a tool of social engineering, while the Historical School of Jurisprudence argues that the development of law is a subconscious and organic process. Such contested legal paradigms are relevant to the case of “kawin tangkap” or bride kidnapping in Sumba, East Nusa Tenggara Indonesia. This is certainly problematic from the human rights perspective, as it is contradictory to the protection of women and children. However, like in some other traditions, the practice has been continuously preserved in local communities. The article employs legal anthropology research methods to delve into the symbols and meanings embedded within the customary laws obeyed by local communities. Additionally, this research utilizes legal philosophy methodologies to scrutinize paradigmatic disputes among schools of thought and how these disputes affect the rights of women. The study also investigates variances in perspectives concerning customary law, state law, and human rights, particularly in the context of examining the tradition of captive bride kidnapping. The challenge lies in how human rights can be employed to foster a gradual shift away from deeply ingrained patriarchal cultural norms and practices, with the aim of enhancing the protection of women’s and children’s rights, all while preserving customary laws and the harmony of local communities. This article endeavors to address this challenge by advocating for effective communication strategies that encourage local communities to embrace human rights principles and abide by the law, driven by rational awareness. The findings from this research conscientiously raise awareness about human rights within local communities through effective legal communication, without disrupting the existing local order. Keywords: Human Rights, Historical School of Jurisprudence, Bride Kidnapping, Sociological Jurisprudence, Communication.
Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Drawi, I Ketut; Arba, Arba; Dwi Putro, Widodo
JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.724

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat atas hutan sebelum terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta bagaimanakah eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat atas hutan setelah terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Setelah diadopsi Undang-Undang Daerah No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Masyarakat Hukum Adat, studi ini menyoroti keberadaan Ulayat Masyarakat Hukum adat sehubungan dengan bangunan. Undang-undang wilayah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan bimbingan terhadap hak-hak tradisional penduduk adat, termasuk hak akses ke tanah. Studi ini menggunakan pendekatan yuridisme normatif dengan menganalisis teks dan konteks Peraturan Departemen Daerah No. 6 tahun 2020 dan membandingkan peraturan yang relevan dengan hukum nasional yang lebih luas. Informasi ini berasal dari studi hukum, literatur terkait, dan studi kasus hukum yang melibatkan penggunaan hutan sumber daya oleh komunitas hukum Adat di Kabupaten Lombok Utara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum lokal memberikan perlindungan hukum yang signifikan untuk hak-hak pemilik properti, implementasi lokal sebagian besar gagal mengatasi tantangan hukum yang penting. Penghalang utama termasuk kepentingan bersaing dengan pihak lain yang memiliki klaim untuk jumlah upah harian yang sama, pemahaman dan sumber daya terbatas pemerintah daerah dalam menerapkan undang-undang tenaga kerja secara efektif, dan kebutuhan untuk mekanisme yang lebih kuat untuk menyelesaikan perselisihan yang terkait dengan hukum tenaga kerja. Studi ini menyarankan cara-cara untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan undang-undang, meningkatkan pengetahuan hukum dan pendidikan tentang hak-hak dasar anggota komunitas adat, dan meningkatkan mekanisme pengumpulan sengketa yang efektif dan efisien. Diperkirakan bahwa langkah-langkah ini akan memperkuat perlindungan masyarakat hukum terhadap hak tanah orang-orang yang tinggal di Provinsi Lombok selatan, sesuai dengan tujuan konservasi lingkungan dan pengisian air tawar tepat waktu.
Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Kebijakan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Laut Zunnuraeni, Zunnuraeni; Risnain, Muh; Putro, Widodo Dwi
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 1 (2024): Published Juni 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4153

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa aturan hukum internasional berkenaan dengan kewaiban negara untuk mitigsi perubahan iklim serta aturan hukum nasional dalam kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan dan pelestarian lingkungan laut. Untuk menjawab isu hukum yang dikaji digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan per Undang-Undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur. Analisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa berdasarkan prinsip Common but Differentiated Responsibility yang terdapat dalam Perjanjian Paris maka semua negara memiliki kewajiban untuk melakukan upaya mitigas perubahan iklim, namun dengan tingkat kewajiban yang berbeda. Lebih lanjut hasil analisa studi menegaskan bahwa Peraturan terkait mitigasi perubahan iklim di Indonesia tersebut tampak masih berfokus pada aktifitas di darat sehingga tidak memasukkan laut sebagai salah satu sektor RAN-GRK. Meskipun sub sektor mangrove serta sektor kelautan atau blue carbon telah diatur dalam Perpres No 98 tahun 2021, namun ketentuan ini masih perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan yang secara khusus mengatur mengenai ekosistem karbon biru. AbstractThis research aims to analysed international legal rules regarding state obligations to mitigate climate change and national legal rules concerning climate change mitigation through the management and conservation of the marine environment. The study uses normative legal research methods with a legal approach and a conceptual approach. The data used is secondary data obtained through literature searches. The analysis uses qualitative methods. The research results confirm that based on the principle of Common but Differentiated Responsibility enumerated in the Paris Agreement, all countries must carry out climate change mitigation efforts, but with different levels of obligation. Furthermore, the study analysis confirms that the regulations related to climate change mitigation in Indonesia merely focus on activities on land, so it neglected the marine sector as one of the RAN-GRK sectors. Even though the mangrove sub-sector and the marine or blue carbon sector have been regulated in Presidential Decree No. 98 of 2021, these provisions still need to be further translated into various policies that specifically regulate the blue carbon ecosystem.
Democracy Crisis and the Rise of Datacracy Putro, Widodo Dwi
PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 1 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There is no permanent constitutional and political-legal system. Scientists also predict that the phenomenon of the rise of datacracy with big data and algorithms will replace the democratic system. In this research, the author aims to answer the following questions: (i) Why is democracy bound to be replaced by datacracy? (ii) what alternative options can be proposed to bridge the legal and political implications that might occur if datacracy replaces democracy? The author uses literature studies and an interdisciplinary approach to critique and offer ideas in this study. It is proposed, among other things, that datacracy will not eliminate people's sovereignty; instead, it will only narrow down democratic instruments such as people's representatives and political parties because they will no longer be needed. Such representative democracy is likely to become obsolete because the people will be able to actively participate in conveying their aspirations directly, without going through the people's representative system, by inputting their needs, interests, and various problems through the datacracy platform.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v11n1.a3
PANCASILA DI ERA PASKA IDEOLOGI Dwi Putro, Widodo
Veritas et Justitia Vol. 5 No. 1 (2019): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v5i1.3233

Abstract

It is considered axiomatic that Pancasila has been accepted as State ideology (formally and final) and in addition been perceived as the ultimate source of all legal sources. But this acceptance as axiom leads to the fact that Pancasila has almost never been reflected upon. This said in consideration that the basis for this ideology, the contemporary society tends to be suspicious of ideology or grand narratives.  This article, as a reflective-critical analysis, shall discuss how Pancasila is understood by the Indonesian post ideological society. The critiques put forward is meant to offer an alternative value transformation for a society disillusioned by grand narratives.
Kewajiban Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Perempuan Zunnuraeni, Zunnuraeni; Risnain, Muh; Dwi Putro, Widodo; Rajab Fadli, Muhamad
JATISWARA Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.473

Abstract

Kesehatan perempuan merupakan salah satu isu kunci dalam pemenuhan tujuan SDGs. Upaya merealisasikan masalah Kesehatan perempuan di Indonesia masih harus dikembangkan dan ditingkatkan. Studi ini bertujuan untuk menidentifikasi dan mengkaji kewajiban negara dalam pemenuhan hak kesehatan berdasarkan hukum internasional serta bagaimana Indonesia melaksanakan kewajiban pemenuhan hak kesehatan melalui pembuatan produk hukum nasional. Studi ini mengidentifikasi bahwa kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan, salah satunya adalah penyediaan kerangka hukum yang dapat menjamin bahwa hak atas kesehatan dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Indonesia telah memenuhi kewajiban di bidang legislative dengan menyediakan kerangka hukum yang menadopsi prinsip-prinsip HAM dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan. Kerangka hukum tersebut tersedia mulai dari konstitusi negara, UU, peraturan pemerintah hingga tingkat peraturan tekhnis pelaksana di daerah dan instansi terkait.
The Existence of Customary Law Communities Rights To Forests After the Establishment of North Lombok Regional Regulation About Recognition and Protection of Customary Law Communities I Ketut Drawi; H. M. Arba; Widodo Dwi Putro
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 5 No. 2: Nov 2024
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jik.v5i2.51532

Abstract

Revealing the extent of the existence of customary law communities' customary rights over forests before the enactment of Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning Recognition and Protection of Customary Law Communities; and Revealing the extent of the existence of customary law communities' customary rights over forests after the enactment of Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning Recognition and Protection of Customary Law Communities. The discussion is first, the existence of customary law communities before the formation of North Lombok Regency regional regulation number 6 of 2020 concerning recognition and protection of customary law communities has been recognized, this is proven in various statutory regulations, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18B paragraph 1 and paragraph 2, the basic agrarian law of the Republic of Indonesia number 5 of 1960 concerning land, as well as in various other statutory regulations, however, this existence is recognized with certain limitations, namely that the Customary Law Community as long as it is still alive, the Ulayat Rights are in accordance with with the development of society, the existence of Ulayat Rights must be in accordance with the principles of the Republic of Indonesia. Second, the existence of customary law communities in North Lombok Regency was recognized after the establishment of North Lombok Regency Regional Regulation No. 6 of 2020. However, the existence of customary law communities in terms of MHA protection of customary forest areas is still very weak because the rights given are in the form of management rights. This right can be waived if faced with public interests or revoked based on certain laws. KEYWORDS: Legal Protection, Customary Rights, Customary Forests, North Lombok
Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Tampa Izin Arba; Putro, Widodo Dwi; Wagian, Diangsa
JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1251

Abstract

Akhir-akhir ini pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian pangan dilakukan oleh pemerintah, badan-badan hukum dan masyarakat, secara bersama-sama maupun secara perorangan semakin meningkat. Pemerintah telah membuat aturan hukum untuk menekan mengatasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Untuk itu pemelitian ini bertujuan melakukan kajian dan menganalisis upaya perlindungan hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (LP2B) dan menganalisis implikasi hukum dan kebijakan perlindungan LP2B terhadap alih fungsi lahan tanpa izin di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini, penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiolegal. Sumber bahan hukum kepustakaan dan data lapangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi lapangan. Bahan hukum dan data yang terkumpul dianalisis secara kwalitatif dengan mengunakan penalaran deduktif-induktif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sudah dilakukan oleh Pemerintah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan berbagai peraturan pelaksanaannya, namun implementasinya di Kabupaten Lombok Barat belum berjalan dengan baik, karena pemerintah memiliki 2(dua) tanggungjawab konstitusional yaitu mempertahankan LP2B, dan menyediakan fasilitas perumahan dan pemukiman yang sehat, sederhana, dan murah untuk rakyat; dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat belum diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Implikasi hukum bagi alih fungsi LP2B tanpa izin pejabat yang berwenang adalah bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN HAK ATAS TANAH SEBELUM DAN SESUDAH PENGGUNAAN SISTEM DIGITAL : (Studi Di Wilayah Kabupaten Lombok Barat) Wimatsaritwa, I Made Manusyesu Yasyasi; M. Arba; Putro, Widodo Dwi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.2488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan atas tanah sebelum dan sesudah penggunaan system digital dan menganalisis hambatan-hambatan pendaftaran pembebanaan hak tanggungan dengan sistem digital yang dilakukan oleh kreditur dan PPAT di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian Normatif Empiris. Dalam praktek hasil lapangan yang diteliti Efektivitas pelaksanaan hak tanggungan secara elektronik di Kabupaten Lombok Barat adalah dengan adanya kebijakan berbasis digital tersebut maka sangat efektif dan efisen bagi seluruh pihak yaitu debitur (masyarakat), kreditur (Bank), PPAT, dan pemerintah dalam proses pendaftaran hak tanggungan. Efektivitas pendaftaran hak tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat memperoleh tanggapan yang baik. Meskipun terdapat beberapa keluhan terkait hambatan terhadap pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan elektronik. Kehadiran sistem HT elektronik diharapkan dapat mempermudah proses birokrasi pendaftaran tanah, jangan sampai justru kontra produktif seperti pengecekan sertifikat online, yang terjadi justru dua kali kerja dimana pengecekan harus secara online tetapi pengecekan manual masih tetap dijalankan. Hambatan yang terjadi dalam pembebanan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat umumnya terkait dengan fasilitas atau sarana yang mempengaruhi lambatnya penegakan hukum dan faktor masyarakat yang masih kurang siap dengan pendaftaran pembebanan hak tanggungan berbasis digital
Co-Authors Abdul Majid Abdul Maula Ahmad Zuhairi Amiruddin Amiruddin Arba Arba . Arba Arba Arba arba Arba Arba Arba, Muhammad Bedner, Adriaan W. Debora Jessica Desideria Tanya Diangsa Wagian, Diangsa Djumardin Djumardin Djumardin Drawi, I Ketut Dwi Martini Erwandi, Muhammad Fathoni, M. Yazid Ferdian Setyo Wibowo Galang Asmara Gatot Dwi Hendro Wibowo Gatot Dwi Hendro Wibowo H. Arba H. M. Arba Hardiono D. Pusponegoro Heri Wahyudi Herlambang Perdana Wiratraman I Ketut Drawi I Made Ariwangsa Wiryanatha Idrus Abdullah Ikma Hendra Putra Irawan Mangunatmadja Khotibul Islam L.M. Hayanul Haq Lalu Arif Saptari Lalu Hadi Adha Liana Sartika M. Arba M. Arba Muh Risnain Muh. Risnain Muh. Risnain NURUL HIDAYAH Putu Ayu Gianita Patni Rajab Fadli, Muhamad Rina Khairani Pancaningrum Rizki Asrori Rulina Suradi Saputra, L. Yusril Wira Saufana Hardi Sembiring, Rinawati Setyo Handryastuti siti nurmi Sri Hariati Sudiarto, Sudiarto Suranggana, Rengga Sandi Surayya, Ita Tri Lestari Handayani Wimatsaritwa, I Made Manusyesu Yasyasi Zunnuraeni Zunnuraeni Zunnuraeni Zunnuraeni, Zunnuraeni