Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.134
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Varia Justicia Community Empowerment Borobudur Law Review Journal of Transcendental Law PAMALI: Pattimura Magister Law Review Transformasi Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Ahmad Dahlan Legal Perspective Kajian Hukum Prosiding University Research Colloquium West Science Law and Human Rights Jurnal Tarbiyatuna Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Yulia Kurniaty
Universitas Muhammadiyah Magelang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Doxing oleh Debt Collector Pinjaman Online dalam Penagihan Hutang Nasabah Fatah, Reino Rizkillah; Basri, Basri; Kurniaty, Yulia; Abdul Hakim, Hary
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11708

Abstract

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, khususnya internet, terjadi dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Salah satu inovasi di bidang ekonomi adalah financial technology (fintech), yang mencakup layanan pinjam meminjam uang secara online melalui sistem Peer to Peer Lending (P2P Lending). Meskipun memudahkan akses pinjaman, layanan ini memunculkan masalah hukum terkait penyebaran data pribadi secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana doxing yang dilakukan oleh debt collector perusahaan pinjaman online dalam penagihan hutang nasabah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder berupa undang-undang dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doxing oleh debt collector, yaitu penyebaran informasi pribadi nasabah secara ilegal, melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan teori pertanggungjawaban strict liability karena memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Diperlukan peningkatan pemahaman hukum dan regulasi terkait untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online Ahmad, Bilal Assaifuddin; Basri, Basri; Kurniaty, Yulia; Abdul Hakim, Hary
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11756

Abstract

Di era digital ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menyimpan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi di era digital, dengan fokus pada perspektif hak asasi manusia, di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam melindungi privasi data pribadi melalui regulasi dan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapan perlindungan yang efektif. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya privasi data, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, dan kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kendala utama. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak privasi data pribadi, penguatan penegakan hukum, dan pembaharuan kebijakan yang sesuai dengan dinamika era digital. Selain itu, perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengelolaan data pribadi di Kota Magelang.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Magelang Sulistiyowati, Sulistiyowati; Kurniaty, Yulia; Abdul Hakim, Hary; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11784

Abstract

Perdagangan manusia adalah masalah serius di Indonesia dengan perempuan sebagai korban utama. Hingga era modern, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus terjadi, dipicu oleh kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami motif korban TPPO di Magelang, Indonesia, serta mengevaluasi penegakan hukum terkait. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, dengan pendekatan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan manusia menimbulkan kerugian fisik, emosional, dan psikologis bagi korban. Faktor pendorong termasuk kurangnya pendidikan, kemiskinan, diskriminasi, dan perkembangan teknologi. Pencegahan TPPO di Polres Magelang Kota melibatkan tindakan preemptif, preventif, dan represif, namun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya panduan bagi organisasi terkait dan hambatan dari pemerintah. Penanggulangan TPPO memerlukan peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja legal, sosialisasi dampak TPPO, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Meskipun ada aturan hukum yang jelas, penegakan hukum masih belum maksimal sehingga kasus TPPO masih sering terjadi.
Analisis Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Pegawai KPK Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Jannah, Miftkhul; Kurniaty, Yulia; Hakim, Hary Abdul; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11791

Abstract

Tegaknya peraturan Undang-Undang baru tentang KPK hanya akan menjadi kenyataan bila didukung oleh kesadaran hukum seluruh pegawai KPK dan warga masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Serta mengkaji terkait kesadaran dan kepatuhan hukum KPK dalam pemberantasan korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang menggunakan Teknik studi kepustakaan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan uraian-uraian di atas, efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia memberikan pemahaman bahwa pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan faktor hukum dan faktor budaya di mana tindak pidana korupsi sudah ada sedari belum adanya peraturan perundang-undangan dibuat dan ditetapkan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga tanpa disadari membuahkan budaya korupsi di Indonesia.
Imprisonment of a Child for Possession of a Sharp Weapon: An Analysis of Purworejo District Court Decision No. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr Kurnianingrum, Diah; Kurniaty, Yulia; Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol. 4 No. 6 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14240

Abstract

Law No 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System requires that imprisonment of a child be a last resort, yet children who carry sharp weapons are regularly imprisoned because diversion is closed to them. This study examines Purworejo District Court Decision No 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr, in which a student who carried a sickle during a brawl between students, without injuring anyone, was sentenced to three months’ imprisonment. It asks on what grounds the sentence rests and whether it conforms to the best interests of the child and the last-resort rule. The research is normative, using statutory, case and conceptual approaches, and compares the decision with two other juvenile weapons decisions. The sentence is lawful in form: the offence carried up to ten years, so diversion was legally excluded, not merely ineffective. Its reasoning is weak in substance. Imprisonment in a juvenile institution requires a finding that the child endangers the community, but the decision rests mainly on weak parental supervision, a deficit that a supervision sentence, guidance outside an institution or institutional guidance addresses directly, and a three-month term was within the range for a conditional sentence. Courts should state why each non-custodial option is inadequate, and the diversion threshold should be reconsidered for possession offences that cause no harm.
Uncovering Narcotics Trafficking in the Sleman Police Jurisdiction: Investigative Strategy and Its Legal Limits Syahputra, Mahesa Dhio; Basri; Kurniaty, Yulia; Hakim, Hary Abdul
Borobudur Law and Society Journal Vol. 5 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/16063

Abstract

Narcotics trafficking networks in Indonesia increasingly operate through closed and technology-based channels, which makes the investigative strategy of district police units decisive for whether cases are uncovered at all. This study examines how the Sleman Police (Polresta Sleman) uncover narcotics trafficking, which factors support or hinder that work, and what legal limits apply to the techniques used. It is normative-empirical legal research that combines analysis of the Narcotics Law, the Police Law, the 2023 Criminal Code and the 2025 Code of Criminal Procedure with interviews with officers of the Sleman Police Narcotics Unit. Cases are uncovered mainly through repressive measures: intelligence gathering, undercover buying, network development, arrest and investigation, supported by information from the community. Outreach and patrols are preventive and do not themselves uncover offences. Read through Soekanto’s factors of law enforcement, success rests on officers’ competence, coordination and community participation, while limited facilities, a wide jurisdiction and increasingly closed methods of offenders hinder it. Because the study reports no case data, effectiveness cannot be measured. The thin regulation of undercover buying, which requires a written order from a superior, and the duty to channel addicts to rehabilitation set the main legal limits. The study recommends documented authorisation of undercover operations, outcome indicators and a structured channel for community information.
Legal Protection of Students Who Are Victims of Bullying in Higher Education: A Study at Universitas Muhammadiyah Magelang Hutami, Rengganis Nur; Kurniaty, Yulia; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol. 5 No. 4 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/16283

Abstract

Ministerial Regulation No 55 of 2024 obliges every Indonesian university to prevent and handle violence, including bullying, through a task force, confidential reporting, protection and recovery of victims and administrative sanctions, but little is known about whether these duties reach student victims. This study asks what protection the Regulation gives a student victim of bullying and how far that protection operates at Universitas Muhammadiyah Magelang. It combines a statute approach with an exploratory online questionnaire answered by 15 self-selected students in August 2025. Fourteen respondents reported having been bullied, mostly verbally and by peers of the same year; ten said witnesses were present, but only three said a witness helped. Victims relied on self-help, such as confronting or ignoring the perpetrator, and only one made a report to the campus. Seven respondents did not know that the task force existed. The acts reported, such as mockery, insults, rumours and exclusion, fall within the Regulation’s definition of psychological violence and, when repeated within an unequal relationship, of bullying, whereas most of them lie outside criminal law. Protection therefore depends on the university’s administrative system. The findings are descriptive and cannot be generalised, but they indicate that the university should publish its task-force decree, procedure and annual statistics, provide an anonymous reporting channel, and link reporting to counselling and recovery.
Co-Authors Abdul Hakim, Hary Adi Santoso Adnan Lutfi, Muhammad Agna Susila Agna Susila, Agna Ahmad Zakaria Ahmad, Bilal Assaifuddin Aji, Arya Bima Damar Ajrina, Alika Rahma Akbar, Muhammad Feisal Alfiara, Vivi Anggraini, Ika Ari Ardiansyah, Muhammad Aulia Arini, Septi Aroma Elmina Martha Aroma Elmina Martha Astuti, Nanda Widia Azizah, Rizka Chellin Dwi Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri - Basri Basri Basri Basri Basri, B Belva, Chiquita Bunga Mawardani F Chanafi, Muhammad Chandra Purnama, Pancar Chandra Purnama, Pancar Chrisna Bagus Edhita Praja Clara Diana Novita Dwike Ardian Tony, Savira Dyah Adriantini Sintha Dewi Eka, Febdian Fatah, Reino Rizkillah Fitria Hidayati, Fitria Habib Muhsin Syafingi Hadiyono, Wahyu Cahyo Haji Bani Nararaya, Wahyu Haji Bani Nararaya, Wahyu Hakim, Hary Abdul Hary Abdul Hakim Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heniyatun Heniyatun Heniyatun Heniyatun, H Hutami, Rengganis Nur Ika Ari Anggraini Jannah, Miftkhul Jhony Krisnan Johnny Krisnan Johny Krisnan Johny Krisnan, Johny Krisnan, Jhony Kurnianingrum, Diah Kurnianto, Diska Kurnianto, Diska Loren, Dinda Ayu Rosa M. Choirul Anam Muhammad Agung Wibowo Muhammad Hafidh Wisaksono Muhammad, Fadil Nabila Turawan, Ranatasya Nabila Turawan, Ranatasya Nadia Fitriana Noviasari, Dilli Trisna Nugrahanto, Oka Putra Nugroho, Septiawan Ady Nurmuhamad, Fendy Nurmuhamad, Fendy Nurwati Nurwati Nurwati Nurwati Nurwati Pangestu, Bagas Riri Parlindungan, Firman Malik Praja, Chrina Bagus Editha Pramufianto, Ricky Ardian Puji Sulistyaningsih Puji Sulistyaningsih Putra, Fajar Adi Satria Putra, Farhan Adiyatma Putri, Nandyar Astari Ramadhani, Dian Wulan Resananda, Arif Rusli Muhammad Salsabila, Shafira Satria, Wahyu Putra Savitri, Intan Cahya Septianto, Herman Siti Nurjanah Sofiyatul Azizah Suhardi Yanto Suharso Suharso Suharso Suharso Sulistiyowati Sulistiyowati Sura, Damar Aji Suryawan, Ari Syahputra, Mahesa Dhio Trisna Noviasari, Dilli Wahyu Putra Satria Wanda Minerva A Wardani, Amanda Putri Kusuma Wardhana, Ega Kusuma Wicaksono, Iqbal Hannafiu Jati Widodo, Anggi Kurnia Wijayanti, Angellia Fitri Wulan, Nawang Yana Suryana Yodanti, Alfrinnisa Yudha, Awiek Prama Zaen Ghufron Munazal Zahantoro, Novan Aris