p-Index From 2020 - 2025
13.105
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI Mega Marwati; Gun Gun Gumilar; Rachmat Ramdani
Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS)
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/jaeis.v3i2.139

Abstract

This study aims to analyze the application of risk management processes in government internal control at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) Bekasi Regency as a form of evaluation and additional insight into the application of risk management in the government. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with data sourced from observations, interviews, and literature studies. The conclusion of this study shows that there are several problems in the implementation of risk management in Bappeda Bekasi Regency, especially related to the understanding of Bappeda's Human Resources (HR) in understanding the risk management process. Therefore, various training and mentoring efforts are needed continuously to improve the capacity of Bappeda Bekasi Regency human resources to compile and implement risk management processes. Thus, it will minimize various losses that will hinder the achievement of the goals that have been set.
PELAKSANAAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN KARAWANG (TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK) Aura Savina; Eka Yulyana; Lolita Deby Mahendra Putri
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.30619

Abstract

Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara yang penting dalam negara demokrasi untuk mendukung kedaulatan rakyat dan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Kabupaten Karawang, implementasi keterbukaan informasi publik diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017. Selanjutnya standar layanan juga ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 315 Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Nomor 487.24/Kep.317-Huk/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penelitian ini membahas mengenai analisis tantangan dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dari penyelenggaraan pelayanan informasi yang dikelola oleh PPID Pemerintah Kabupaten Karawang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif penellitian ini ditulis berdasarkan indikator aplikasi dari teori implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones. Pengumpulan data penelitian dilakukan peneliti melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi terhadap pihak yang dinilai terlibat pada topik penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor utama yang menjadi penghambat ketidakstabilan partisipasi masyarakat dalam mengakses pelayanan informasi yang diselenggarakan oleh PPID Kabupaten Karawang. Komitmen pemerintah dalam meregulasi kebijakan, keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak mereka untuk mengakses informasi publik menjadi masalah utama yang dibahas pada penelitian ini. Rekomendasi strategi kemudian dibuat untuk memperkuat regulasi kebijakan dan aksesibilitas teknologi agar partisipasi masyarakat dalam pelayanan keterbukaan informasi publik dapat ditingkatkan dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Karawang.
THE ROLE OF CIVIL SOCIETY: STUDI NARATIF PERANAN LSM PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA WANITA (PPSW) JAKARTA DALAM PEMBERDAYAAN WANITA Yunita Anggraeni; Hanny Purnamasari; Mochamad Faizal Rizki
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.30895

Abstract

Pada penelitian ini membahas mengenai peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberdayaan Wanita. LSM yang menjadi tempat penelitian kali ini adalah LSM Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Jakarta. Peranan LSM dalam pemberdayaan wanita sangat diperlukan mengingat Indonesia sebagai negara berkembang secara terus menerus melakukan Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peran aktor non-pemerintah sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). LSM perlu memainkan peran yang luar biasa agar dapat menjalankan struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Fungsi LSM yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat akan berpengaruh pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini digunakan teori tahapan pemberdayaan oleh Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho yang memuat indikator 1). Tahap penyadaran 2). Tahap Pelatihan 3). Tahap Pendampingan. Studi naratif menjadi desain penelitian kali ini. Dimana hasil penelitian akan memuat pengalaman-pengalaman partisipan dalam melakukan pemberdayaan terhadap wanita. Sumber data yang dikumpulkan didapat terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.
PERBANDINGAN KEPEMIMPINAN NEGARA MALAYSIA DAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG MENGANUT SISTEM DEMOKRASI: , Siti Marwah; Eka Yulyana
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 10 No 4 (2024): November 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v10i4.3712

Abstract

Indonesia and Malaysia are two developing countries in the Asean region with similarities in adopting a democratic system for their government. A democratic system that implements the division of power into three parts according to Montesquieu's theory, namely legislative, judicial and executive. Malaysia is a federal country and Indonesia is a republic. The application of democracy is also demonstrated by delegation through general elections, in this case the community is involved in making decisions regarding who has the right to represent them and elect the head of state. The research was carried out through a qualitative literature study approach using linear references to research literatur from various scientific articles to methodically compile or obtain scientific knowledge. The results of this study found that there are various differences in leadership applications even though both adhere to a democratic system. This is motivated by various factors including, background, form of country, ideology and philosophy.
PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRI DI INDONESIA , Annisa Febrianty Rahayu; Eka Yulyana
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 10 No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v10i3.3716

Abstract

This research discusses the role of the government in resolving labor disputes in Indonesia, with a focus on issues related to age, education, and experience criteria in the context of employment. This research uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data collection technique used in this research is adjusted to the research objective, which is Literature Study or Library Study. According to Zed and Merfianora (2019), Library Research, which is the literature search, is not the initial step in preparing the research framework, but rather simultaneously utilizes several library sources. In this research, the theory of international organizations is used. International organizations can be defined as a continuous formal structure whose formation is based on agreements among its members. (Archer et al., 1893). Labor disputes are conflicts between workers and employers that arise due to differences in opinion regarding rights, obligations, and working conditions. The government plays an important role in handling labor disputes to achieve justice in the workplace. However, various issues arise related to age and education criteria in the resolution of labor disputes. First, age criteria become an obstacle in assessing workers' rights and responsibilities. Some policies that do not align with the dynamics of workers' ages can lead to inequality and injustice. Therefore, it is necessary to develop guidelines that are more inclusive of age differences in the workplace. Secondly, education is a factor that influences workers' understanding of their rights and obligations. The government needs to improve labor law literacy among workers. The government needs to establish a fair and transparent mechanism to assess work experience and prevent discrimination. By understanding the issues related to age, education, and experience criteria in labor dispute resolution, the government can develop more effective and inclusive policies. These steps are expected to enhance fairness, harmony, and productivity in the Indonesian labor market.
STRATEGI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH OLEH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI (Studi Kasus pada Kelurahan Medan Satria) Nabilah Az Zahra; Eka Yulyana
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i1.4506

Abstract

The emergence of slum settlements in Bekasi City is caused by the rapiddevelopment of the city and high urbanization, which causes population density to Housing, Settlement Areas and Land, is committed to overcoming this problem andimproving the conditions of these settlements. The aim of this research is todetermine the strategy for handling slum areas by the Bekasi City Housing,Settlement and Land Services Department. This research adopts the StrategyTheory proposed by Geoff Mulgan (2009) which includes goals, environment,direction, action and learning. The method used is a qualitative research methodwith data collection techniques using interviews, direct observation, documentationand physical devices. The research results show that the Department of Housing,Settlement Areas and Land is committed to creating slum-free areas by 2030through various activities such as building environmental roads, repairing canals,providing clean water facilities, building septic tanks, and providing rutilahuassistance. This research also shows that the Department of Housing, SettlementAreas and Land has succeeded in taking into account external and internal factorsin handling slum settlements, including challenges such as limited resources andcoordination between related parties. These obstacles were successfully overcomethrough synergy with various institutions involved in the program. Keywords: Strategy, Management of Slum Settlements, Housing Department, Settlement Areas and Land
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE QUALITY OF E-KTP MAKING SERVICES IN CISAUK DISTRICT, TANGERANG REGENCY AND CIPUTAT TIMUR DISTRICT, TANGERANG SELATAN CITY Lisa Putri Cahyani; Eka Yulyana
INDONESIAN JOURNAL OF SOCIAL POLITIC AND POLICY STUDIES Vol. 1 No. 01 (2024): SOCIAL POLITIC AND POLICY
Publisher : KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN-COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/ijspps.v1i01.1702

Abstract

The Cisauk District Office and East Ciputat District Office are extensions of the Disdukcapil to help meet the needs of the local community, especially in the service of making Resident Identity Cards (KTP). The aim of this research is to determine and analyze the comparison of the quality of services for making electronic Identity Cards (e-KTP) in Cisauk District, Tangerang Regency and East Ciputat District, South Tangerang City. In this research, researchers used the service quality theory from Zeithaml et.al which refers to 5 dimensions, namely direct evidence (tangible), reliability, responsiveness, assurance and empathy. This research uses a qualitative descriptive research design using primary and secondary data collection techniques by conducting interviews, literature studies and observations. Interviews were conducted with service staff and the community as service recipients. The research results show that the quality of e-KTP making services in Cisauk District and East Ciputat District based on the theory used is quite good. However, there are still problems such as servers suddenly having problems, this can hamper the e-KTP service process.
PENCEGAHAN PATOLOGI BIROKRASI MELALUI REFORMASI ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI DESA SUKAMAKMUR Juliansyah Afriadi Hasibuan; Rachmat Ramdani; Kariena Febriantin
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25037

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait pencegahan patologi birokrasi dengan melakukan reformasi administrasi pelayanan publik pada Desa Sukamakmur. Birokrasi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut bergerak cepat dan tepat sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti, karena suatu fenomena itu akan dimengerti maknanya secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi dengan subyek penelitian dimana fenomena tersebut berlangsung. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu patologi birokrasi pada Desa Sukamakmur Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang meliputi penempatan tujuan dan sasaran yang tidak tepat, kewajiban sosial sebagai beban, kondisi kerja yang kurang memadai; pekerjaan tidak kompatibel, tidak adanya indikator kinerja; dan sarana yang tidak memadai.
PARTIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA BEKASI Alamsyah Ibrahim; Hanny Purnamasari; Rachmat Ramdani
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25159

Abstract

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden di Kota Bekasi. Dengan fokus penelitian menggunakan teori Partisipasi Politik oleh Milbrath dalam Maran (2014). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dianalisis melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui makna memilih bagi para pemilih pemula dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan para pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kota Bekasi.
PARTIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA BEKASI Alamsyah Ibrahim; Hanny Purnamasari; Rachmat Ramdani
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25159

Abstract

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden di Kota Bekasi. Dengan fokus penelitian menggunakan teori Partisipasi Politik oleh Milbrath dalam Maran (2014). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dianalisis melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui makna memilih bagi para pemilih pemula dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan para pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kota Bekasi.
Co-Authors , Annisa Febrianty Rahayu , Siti Marwah , Syifa Safira , Via Amanda Adelia Fauziyah Syafikri Adib Fadhilah Naufal Agung Adi Laksono Ahmad Yusron Akmal Shidqi Alfian Alamsyah Ibrahim Alhevi Nuranggriani Maharani Amelia Nova Agustin Andika Suherman Andini Novitasari Ani Nurdiani Azizah Anisa Fadhilah Anissa Sri Widhiastuti Anjar Nur Syahri Anka Firanti Nur Annisa Ayu Rahmasari Aprilia Bestraningsih Arinda Estriana Arnianto Arip Solehudin Arum Sari Aryani, Lina Aryani, Lina Asmarita, Asmarita Aura Savina Azmi Ayu Fadhilah Burhanudin Bagus Ibnu Santoso Bagus Setiawan Berliana Dwinoorocta F Bima Ade Prayoga Setiawan Cahyati Dewi Cut Nilawangsa Dadan Kurniansyah Dandi Rahayu Debby Intan Suci Rahmawati Desianna Hapsari Devi Sri Rahayu Dewi Noor Azijah Dhani Saputra Dina Octaviana Putri Dista Langsa Yulia Eva Apriliani Rukmana Evi Priyanti Evi Priyanti Evi Priyanti Evi Priyanti FAHMY WIAM NUR RISKY Febriantin, S.IP., M.IPol., Kariena Fikri Aldiana Saputra Fitri Aulia Jihadi Galuh Putri Dwi Lestari Gili Argenti Gun Gun Gumilar Hanny Purnamasari Hapsari, Rian Haura Atthahara Indah Rhamadanri Indra Aditya Ipan Ipan Juliansyah Afriadi Hasibuan Karmila Karmila Khaerunisa Khaerunisa Komang Reisha Oktavian Wiraparamita Giri Kristina Ismail Laelatul Udhiya Lidia Safitri Lina Aryani Lisa Putri Cahyani Lolita Deby Mahendra P Lolita Deby Mahendra Putri Lukmanul Hakim Hakim Marsyifa Novia Fauziah Maulana Rifai Medina Yazidi Mega Marwati Mochamad Faizal Rizki Mochamad Faizal Rizki Moh Alfian Maulana Muhammad Agus Muljanto Muhammad Ilham Firdaus Muhammad Syahru Ramadhan Nabilah Az Zahra Nadhira Nurkhalisa Naga Bintang Pramesti Nelly Martini Nurul Aeni Pika Aulia Wati Priyanti, Evi Rachman, Muhammad Widigdo Rahman Rahman Rahman Rahman Rahmat Sugiharto Ranggadipa Putra Mustopa Rismayanti Tohir Rizki Hidayatulloh Rizzka Aulia Anggriani Rudyk Nababan Rudyk Nababan Sah Tedja Kusuma Silviana Nababan Sinta Septiani Siti Hamidah Siti Khotimah Siti Nurhaliza Sopyan Resmana Adiarsa Sopyan Resmana Adiarsa Sugiarti, Cucu Tesa Ariska Sari Teza Yudha Tika Mutiara Wati Tio Prayoga Tiya Marlina Mufarihah Tri Ibnu Pamungkas Ufaira Rasca H Usep Dayat Velia Ulfah Wida Lestari Widya Indah Pradani Wiriana, Yunus Syafriansyah Wiwit Rizqi Fauziah Wulansari, Ajeng Yayu Eka Kustari Yundari, Yundari Yunita Anggraeni Yunus Syafriansyah Wiriana Yuvita Nira Metasari