Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.099
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) Jurnal Dimensi Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen JURNAL MANAJEMEN JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Kemudi Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Agregasi Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Moderat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Politikom Indonesiana Jurnal Pemerintahan dan Politik International Journal of Demos Jurnal Trias Politika Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Government Science (GovSci ) : Jurnal Ilmu Pemerintahan The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP) Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Administrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS) Jurnal Administrasi Publik (JAP) FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
Yulyana, Eka
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 95 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Jatisari Miftahul Munif; Eka Yulyana; Rachmat Ramdani
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.385

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam menciptakan kondisi keamanan yang kondusif di Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Dalam konteks meningkatnya dinamika sosial dan kriminalitas di wilayah tersebut, peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat penting sebagai ujung tombak Polri yang bertugas melakukan pembinaan masyarakat melalui pendekatan preventif, persuasif, dan partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas menjalankan tiga peran utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan aturan, serta deteksi dini potensi gangguan keamanan. Sebagai dinamisator, Bhabinkamtibmas mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan seperti siskamling, patroli warga, dan forum komunikasi publik. Sebagai fasilitator, Bhabinkamtibmas menjembatani hubungan antara masyarakat, pemerintah desa, dan kepolisian dalam penyelesaian permasalahan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan Bhabinkamtibmas berkontribusi signifikan dalam membangun budaya keamanan dan kesadaran hukum, meskipun masih terdapat kendala berupa rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dan keterbatasan sumber daya.
Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Jatisari Miftahul Munif; Eka Yulyana; Rachmat Ramdani
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.385

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam menciptakan kondisi keamanan yang kondusif di Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Dalam konteks meningkatnya dinamika sosial dan kriminalitas di wilayah tersebut, peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat penting sebagai ujung tombak Polri yang bertugas melakukan pembinaan masyarakat melalui pendekatan preventif, persuasif, dan partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas menjalankan tiga peran utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan aturan, serta deteksi dini potensi gangguan keamanan. Sebagai dinamisator, Bhabinkamtibmas mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan seperti siskamling, patroli warga, dan forum komunikasi publik. Sebagai fasilitator, Bhabinkamtibmas menjembatani hubungan antara masyarakat, pemerintah desa, dan kepolisian dalam penyelesaian permasalahan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan Bhabinkamtibmas berkontribusi signifikan dalam membangun budaya keamanan dan kesadaran hukum, meskipun masih terdapat kendala berupa rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dan keterbatasan sumber daya.
Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek Kabupaten Karawang Aditya Rismayanti; Rachmat Ramdani; Lukmanul Hakim
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3764

Abstract

Perihal otonomi dareah dan penyelengaraan pemerintahan daerah diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pegganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas untuk membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum. Salah satu bentuk sektor ekonomi perkotaan yang informal ialah berdagang, namun tidak semua orang memiliki modal yang cukup untuk mulai berdagang dengan skala sedang maupun besar. Mereka yang memiliki modal terbatas lebih memilih untuk berdagang menggunakan gerobak atau sebuah lapak kecil karena tak memiliki dana untuk menyewa kios maupun toko karena keterbatasan modal. Dan pedagang yang minim modal ini biasanya akan berjualan di sepanjang trotoar yang di peruntukan untuk pejalan kaki (Trotoar), pedagang ini disebut dengan Pedagang Kaki Lima. Di Cikampek khususnya di Kawasan Pasar Cikampek, dibawah Fly Over dan di sepanjang Jl. Ir. Haji Juanda masih saja menempati tempat yang tidak peruntukkannya atau tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Karawang No. 6 Tahun 2011. rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek? (2) Bagaimana Kualitas Layanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek? (3) Bagaimana Responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima Cikampek? (4) Bagaimana Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek? (5) Bagaimana Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek? Ttujuan penelitian (1) Untuk mengetahui Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja (2) Untuk mengetahui Kualitas Layanan Satuan Polisi Pamong Praja (3) Untuk mengetahui Responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja (4) Untuk mengetahui Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja (5) Untuk mengetahui Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Peneliti dalam mengoleksi data melakukan kontak langsung dan berhubungan secara kontinyu, yang menjadi informan adalah mereka yang ditentukan sesuai dengan informasi yang kredibel tentang Efektifitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek Kabupaten Karawang. Kesimpulan hasil Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responbilitas, Akuntabilitas. Kata Kunci: Efektivitas, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima
Implementasi Surat Izin Tempat Usaha di Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Rury Eka Aulia Sari; Evi Priyanti; Rachmat Ramdani
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3831

Abstract

AbstrakPenelitian Implementasi Surat Izin Tempat Usaha di Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, dengan rumusan permasalahan Komunikasi dari pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang kurang rensponsif dengan dilihat dari Sumber daya dari petugas sarana dan prasarana untuk masyarakat yang akan melakukan pelayanan maupun Disposisi dalam pelaksanaanya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), serta Struktur Birokrasi dari prosedur pelayanan yang terlalu berbeli - belit. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dengan jumlah partisipan sebanyak 5 orang yang ditentukan secara teknik purposive sampling yang terdiri dari 1 Kasubag Trantib, 1 Staff Kecamatan Cilamaya Wetan, serta 3 Orang Masyarakat sekitar tentang SITU. Hasil pembahasan dari Komunikasi yang dilakukan oleh Kecamatan Cilamaya Wetan sudah cukup baik dengan berkoordinasi melalui aparatur desa. Sumber Daya yang ada di Kecamatan Cilamaya Wetan sudah baik walaupun hanya memiliki satu staff dalam pembuatan surat izin tempat usaha. Disposisi dari pelaksanaan surat izin tempat usaha sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tupoksi. Sedangkan, Struktur Birokrasi sudah sesuai Kecamatan Cilamaya Wetan hanya membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) untuk tersalurkan program surat izin tempat usaha di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan khususnya. Kata Kunci: Implementasi, Surat Izin Tempat Usaha, Kecamatan, Cilamaya Wetan AbstractResearch on the Implementation of a Business Place Permit at the Cilamaya Wetan District Office, Karawang Regency, with the formulation of the problem of Communication from the implementation of services to the community who are less responsive by looking at the resources of the facilities and infrastructure officers for the community who will perform the service as well as the disposition in the implementation of the Business Place Permit (SITU), as well as the Bureaucratic Structure of service procedures that are too convoluted. Descriptive research method with a qualitative approach which is carried out by literature studies and field studies. The field study was conducted through observation, interviews, documentation, with the number of participants as many as 5 people who were determined by purposive sampling technique consisting of 1 Head of Sub Division of Trantib, 1 Staff of Cilamaya Wetan District, and 3 people from the surrounding community about SITU. The results of the discussion from the communication carried out by the Cilamaya Wetan District are quite good by coordinating through the village apparatus. The existing resources in Cilamaya Wetan District are good even though they only have one staff in making a business place permit. The disposition of the implementation of the place of business permit has gone well and is in accordance with the main tasks and functions. Meanwhile, the Bureaucratic Structure is in accordance with the Cilamaya Wetan District, only helping the One Stop Integrated Service and Investment Service (DPMPSTP) to distribute the business place permit program in the Cilamaya Wetan District in particular.Keywords: Implementation, Business Place Permit, District, Cilamaya Wetan
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Karawang melalui Analisis Beban Kerja Pendamping dan Sinkronisasi Data dalam Perspektif George C Edwards III Seccilia Amarani; Hanny Purnamasari
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 15, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v15i1.3849

Abstract

This study analyzes the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Pasir Kamuning Village, Karawang Regency, based on Ministry of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018, using George C. Edwards III’s policy implementation model. Adopting a descriptive qualitative approach, data were collected through semi-structured interviews with the PKH Assistant, the Head of Social Protection and Security at the Karawang Social Affairs Office, the Village SIKS-NG Operator, and the PKH Group Leader. Data analysis was conducted using Miles and Huberman’s interactive model, involving data reduction, data display, and conclusion drawing. The results reveal four key findings: (1) Communication occurs through P2K2 forums and WhatsApp groups, yet delays in disbursement information frequently cause uncertainty among Beneficiary Families (KPM); (2) Resources are a crucial constraint, as one assistant manages 342 KPM across three villages, making the role of group leaders vital for information flow; (3) Implementers' disposition is the strongest factor, characterized by high commitment and persuasive approaches to maintain KPM compliance with education and health requirements; (4) Bureaucratic structure necessitates intensive coordination with SIKS-NG operators, though inter-institutional data synchronization still faces timing challenges. This study concludes that strengthening digital data integration and increasing field personnel are essential to optimize PKH implementation at the village level.Penelitian ini menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pasir Kamuning, Kabupaten Karawang, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 melalui model kebijakan George C. Edwards III. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan Pendamping PKH, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Karawang, Operator SIKS-NG, serta Ketua Kelompok PKH. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama: (1) Komunikasi berjalan melalui forum P2K2 dan grup WhatsApp, namun keterlambatan informasi jadwal pencairan masih sering memicu ketidakpastian di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM); (2) Sumber daya manusia menjadi kendala krusial, di mana satu pendamping harus menangani 342 KPM di tiga desa berbeda, sehingga peran ketua kelompok sangat vital dalam menjaga alur informasi; (3) Disposisi pelaksana merupakan faktor pendukung terkuat, ditandai dengan komitmen tinggi dan pendekatan persuasif untuk menjaga kepatuhan KPM terhadap kewajiban pendidikan serta kesehatan; (4) Struktur birokrasi menuntut koordinasi intensif dengan operator SIKS-NG, meskipun sinkronisasi data antar-instansi masih menghadapi tantangan ketepatan waktu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan integrasi sistem data digital dan penambahan tenaga lapangan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas implementasi PKH di tingkat desa.
Co-Authors , Annisa Febrianty Rahayu , Siti Marwah , Syifa Safira , Via Amanda Abi khoirunizar Adelia Fauziyah Syafikri Adib Fadhilah Naufal Aditya Rismayanti Agung Adi Laksono Ahmad Yusron Akmal Shidqi Alfian Alhevi Nuranggriani Maharani Amelia Nova Agustin Andika Suherman Andini Novitasari Ani Nurdiani Azizah Anissa Sri Widhiastuti Annisa Ayu Rahmasari Aprilia Bestraningsih Arip Solehudin Arum Sari Aryani, Lina Aryani, Lina Asmarita, Asmarita Bagus Ibnu Santoso Bagus Setiawan Berliana Dwinoorocta F Bima Ade Prayoga Setiawan Cahyati Dewi Cut Nilawangsa Dadan Kurniansyah Dandi Rahayu Debby Intan Suci Rahmawati Desianna Hapsari Devi Sri Rahayu Dewi Noor Azijah Dhani Saputra Dina Octaviana Putri Eva Apriliani Rukmana Evi Priyanti Evi Priyanti Evi Priyanti Evi Priyanti FAHMY WIAM NUR RISKY Febriantin, S.IP., M.IPol., Kariena Fikri Aldiana Saputra Fitri Aulia Jihadi Gili Argenti Gun Gun Gumilar Hanny Purnamasari Hapsari, Rian Haura Atthahara Indra Aditya Ipan Ipan Karmila Karmila Kristina Ismail Lina Aryani Lukmanul Hakim Hakim Marsyifa Novia Fauziah Mega Marwati Miftahul Munif Mochamad Faizal Rizki Mochamad Faizal Rizki Muhammad Agus Muljanto Muhammad Ilham Firdaus Muhammad Syahru Ramadhan Nabilah Az Zahra Naga Bintang Pramesti Nelly Martini Nurul Aeni Pika Aulia Wati Priyanti, Evi Rachman, Muhammad Widigdo Rahmadieni Gunawan Rahman Rahman Rahmat Sugiharto Ranggadipa Putra Mustopa Rismayanti Tohir Rizki Hidayatulloh Rizzka Aulia Anggriani Rudyk Nababan Rudyk Nababan Rury Eka Aulia Sari Sah Tedja Kusuma Seccilia Amarani Shintya Purnamasari Silviana Nababan Siti Hamidah Siti Khotimah Siti Nurhaliza Sopyan Resmana Adiarsa Sopyan Resmana Adiarsa Sugiarti, Cucu Tesa Ariska Sari Teza Yudha Tika Mutiara Wati Tio Prayoga Tiya Marlina Mufarihah Tri Ibnu Pamungkas Usep Dayat Velia Ulfah Wida Lestari Widya Indah Pradani Wiriana, Yunus Syafriansyah Wiwit Rizqi Fauziah Wulansari, Ajeng Yayu Eka Kustari Yundari, Yundari Yunus Syafriansyah Wiriana Yuvita Nira Metasari