p-Index From 2020 - 2025
9.815
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Penelitian Hukum De Jure JURNAL CENDEKIA HUKUM Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Collegium Studiosum Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Protection: Journal Of Land And Environmental Law Student Scientific Creativity Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences
Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara Apriyansa Pranata Ayuba; Suwitno Yutye Imran; Julisa Aprilia Kaluku; Dolot Alhasni Bakung
Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Vol. 2 No. 3 (2024): JPMNT : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT NIAN TANA
Publisher : Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59603/jpmnt.v2i3.431

Abstract

This activity aims to determine whether the implementation of restorative justice is effective in resolving criminal cases of abuse in the North Gorontalo Resort Police and to find out what obstacle factors cause the implementation of restorative justice in the North Gorontalo Resort Police to be ineffective. The type of research used is legal research. empirical. The research results show that (1) the ineffectiveness of the implementation of restorative justice in resolving cases of criminal abuse at the North Gorontalo Police Department. (2) The limited number of investigators has an impact on performance in implementing restorative justice, apart from that, remote location is also an inhibiting factor because it takes time and money.
Penguatan Kapasitas Desa Biluhu Timur Melalui Penyuluhan Hukum Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Achir, Nuvazria; Imran, Suwitno
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.56 KB) | DOI: 10.33756/jds.v2i1.12066

Abstract

Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan Hukum Terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari perspektif Peraturan Perundang-undangan, Pendampingan Terhadap Masyarakat Dalam Penelusuran Potensi Desa dan Pendampingan terhadap masyarakat dan Aparat Desa dalam penyusunan rencana Pengelolaan Potensi Desa. Tujuannya adalah memberikan manfaat khususnya terhadap pengurus dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berlaku. Selain itu, memberikan manfaat dalam pengembangan kehidupan perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik, melalui penguatan tata kelola dan pemahaman pengurus terhadap pengelolaan baik secara administrasi maupun teknis BUMDes di Biluhu Timur, serta terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum, dengan menetapkan Biluhu Timur Sebagai Desa Binaan FH UNG. Hasil pelaksanaan kegiatan yakni terdapat masukan dalam hal kolaborasi dan pendampingan Perdes serta penyusunan AD/ART oleh Fakultas Hukum, tindak lanjut pelatihan aplikasi BUMDES serta masukan terkait data potensi yang dapat dikelola melalui Usaha BUMDes yaitu Pasar Ikan yang dibentuk melalui Perdes termasuk masukan terhadap litigasi bencana di desa dan Perdes Pencegahan Stunting. Pengelolaan Potensi Ikan menjadi salah satu usaha BUMDes dapat dilakukan dengan membentuk Perdes terlebih dahulu sehingga menjadi wadah Desa untuk melakukan usaha khususnya bidang ekspor ikan.
Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Badu, Lisnawaty Wadju; Imran, Suwitno Yutye
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.438 KB) | DOI: 10.33756/jds.v1i1.8253

Abstract

AbstrakHasil yang ingin dicapai dari kegiatan KKS ini adalah (1) adanya peningkatan pemahaman pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa; (2) terbentuknya Peraturan Desa tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting sebagai dasar hukum bagi pemerintah Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato; (3) meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manawa  sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk mencapai target Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam penurunan stunting di Kabupaten Pohuwato. Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan ini adalah pelatihan dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa Manawa tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting sebagai dasar hukum pemerintah desa, serta sosialisasi dan pelatihan untuk kader desa dan masyarakat dalam pencegahan dan penurunan stunting.Kata Kunci: Desa Bebas Stunting; Pendampingan; Peraturan Desa. 
Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengedaran Obat Secara Illegal (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota) Aryo Putrawan Polamolo; Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa; Suwitno Yutye Imran
Student Scientific Creativity Journal Vol. 1 No. 4 (2023): Juli : Student Scientific Creativity Journal
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/sscj-amik.v1i4.1745

Abstract

This study aims to find out and analyze the role of the police in tackling illegal drug trafficking and find out what obstacles the police face in dealing with illegal drug trafficking at the Gorontalo City Police, based on the title raised in this study, researchers see the weakness of Indonesia's defense From the invasion of things that endanger society, thousands of illegal drugs have been circulating throughout Indonesia. This study uses empirical methods. The data collection process examined by researchers in this study were primary data and secondary data. Data collection techniques that support and relate to this research are interviews, observation and literature studies..The results of this study indicate that the cause of people becoming perpetrators of illegal drug distribution is because they want to get rich quickly, perpetrators take advantage of the lack of public knowledge about illegal drugs and the correct distribution mechanism according to the rules. There are several factors that support perpetrators involved in illegal drug trafficking. , namely: Economic factors and environmental and social factors. Illegal drug distribution in Indonesia is regulated in Law no. 36 of 2009 concerning health. The free circulation of illegal drugs in Indonesia has turned out to be used by many elements to gain large profits. Some transactions also occur online. The opportunity to buy cheap drugs and sell them at high/profitable prices is the motive of several individuals who have been caught in illegal drug trafficking. This will not happen if people are educated about economics and law. This is a joint responsibility of the government, the community, BPOM and the Indonesian National Police.
Upaya Perlindungan terhadap Anak Korban Penganiayaan Sesama Anak Sekolah Patrisia Jihan S. Pido; Suwitno Y. Imran; Julisa Aprilia Kaluku
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i4.623

Abstract

This research aims to discuss efforts to protect children who are victims of abuse by fellow school children. This research uses empirical legal methods and is based on phenomena and realities in the field, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the research show that the Gorontalo Regional Police's efforts to protect victims of abuse of fellow school children include providing security for perpetrators of abuse by the police when they receive information from the victim's parents or the school regarding allegations of child abuse in the school environment. The police followed up by sending officers to check and arrest the perpetrators; Carrying out examinations in a family atmosphere and fulfilling the victims' rights during the legal process; and Ensure that victims receive compensation, where a victim is entitled to compensation, as well as medical rehabilitation and recovery for the physical and psychological suffering they have experienced. In several cases of abuse, the perpetrator paid for the losses suffered by the victim, especially material compensation in the form of compensation payments due to the victim's physical, mental and psychological losses during the recovery and rehabilitation process. The perpetrator paid all the compensation suffered by the victim, using assets belonging to the perpetrator's family, especially hospital treatment costs.
Mengungkap Tindak Pidana Demi Kepentingan Keadilan Oleh Dibidang Inafis Polres Gorontalo Yayan Ponui; Suwitno Yutye Imran; Avelia Rahmah Y. Mantali
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i2.204

Abstract

This research aims to find out what the position of Inafis is in uncovering criminal acts in the interests of justice and to find out what are the inhibiting factors for the Inafis unit in uncovering criminal acts in the interests of justice. This research uses empirical methods. The results of this research show that the position of the Inafis Unit has a crucial role in uncovering criminal acts in the interests of justice. The position of the inafis init includes the duties and functions of the inafis unit, the role of the inafis unit in uncovering criminal acts, the importance of justice in uncovering criminal acts, compliance with legal procedures: ensuring that all evidence collected is fair, valid and acceptable in court. Factors Inhibiting the implementation of the tasks of the Gorontalo Police Inafis Unit in Revealing Criminal Acts in the Interests of Justice which could hinder its performance and effectiveness. Where these factors are divided into 2 factors which include Internal Factors and External Factors.
Tindak Pidana Pembunuhan Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo Berdasarkan Analisis Kekuatan Autopsi Sebagai Alat Bukti Nur’ Ain Tomayahu; Suwitno Yutye Imran; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): September : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i3.491

Abstract

Legislation regarding judicial examination procedures requires forensic experts, article 133 of the Criminal Procedure Code paragraph (1), explains that in the case of an investigator for the purposes of justice regarding a victim who has been injured, poisoned or died allegedly because of an incident which constitutes a criminal act, the judiciary has the authority to submit a request expert information. In medical experts, justice and other experts. Why do you need a forensic doctor? Because it is impossible for investigators, judges, prosecutors to know all the knowledge in the field of medicine which will later be used to deal with criminal cases related to the human body, for example: violence, murder, suicide. With this, the authorities will ask for help from a doctor as an expert witness, the doctor's testimony as an expert witness, the doctor's testimony is regulated by law. In handling murder cases, a forensic autopsy is needed which will provide clear information regarding criminal cases. Accordingly, a forensic autopsy will produce tools that can be used as evidence in deciding a case by a judge. With a forensic autopsy, the cause of a person's death will be known. Therefore, an autopsy is very much needed in the investigation of criminal acts of murder and during the trial process. This research aims to understand the process of proving the criminal act of murder in the Gorontalo District Court with case number 61/PID.B/2023/PN.GTO. and the use of autopsy evidence in the process of proving this research is analyzed normatively, namely research that analyzes the reciprocal relationship between legal facts and social facts which can be seen as independent variables and social facts as dependent variables. murder that was not accompanied by an autopsy.
Measuring the Role of the Police in Preventing Criminal Acts of Obscenity Ambarani Shelia, Putri; Ekawaty Ismail, Dian; Yutye Imran, Suwitno
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 1 FEBRUARY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v1i1.18351

Abstract

This study aims to determine the police's efforts in tackling the crime of child abuse, and to find out the factors that hinder the police in handling cases of child abuse in the jurisdiction of the Bone Bolango Police. The type of research used is empirical research with a case approach. The results of the study show that the police's efforts to deal with criminal acts of child molestation are carried out through preventive and repressive efforts. Preventive efforts are anticipating sexual immorality by providing legal counseling, the negative effects of promiscuity among students, and carrying out raids or patrols to ensure a sense of security in society. Repressive efforts, namely by disclosing the occurrence of criminal acts of obscenity by conducting investigations,
Istinbath Method in Strengthening Ultra Qui Judicial Principles in Judicial Decisions Suwitno Yutye Imran; Apripari Apripari; Ade Sathya Sanathana Ishwara; Erifendi Churniawan; Aristama Mega Jaya; Nurikah Nurikah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 3 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3319

Abstract

the method of Istinbath is necessary to support the principle of Ultra Qui Judicat, enabling judges to possess moral characteristics in considering not only knowledge and reason but also Islamic law when making legal decisions. Overall, the significance of the Istinbath method in supporting the principle of Ultra Qui Judicat is paramount, especially in addressing contemporary and empirical issues not governed by legislative regulations. The aim of this research are : explain the concept of Istinbath and Ultra Qui Judicat influence the judge's decisions and the application of the Istinbath method used to reinforce the principle of Ultra Qui Judicat to judicial decisions. The result shows that The method of Istinbath is closely related to the principle of Ultra Qui Judicat since both share the same objective of achieving justice. In practice, judges can use the method of Istinbath to interpret the law and apply the principle of Ultra Qui Judicat in criminal cases. The principle of Ultra Qui Judicat and the method of Istinbath are essential instruments for judges in the criminal justice system to achieve justice in decision-making
SETTLEMENT OF FIDUCIARY CRIMES THROUGH RESTORATIVE JUSTICE APPROACH Nawin Yusuf; Nur M. Kasim; Suwitno Yutye Imran
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/qngy5f90

Abstract

The objective of this study is to examine the use of the restorative justice strategy in dealing with cases involving the transfer of fiduciary objects at the Gorontalo Police Station. This strategy is deemed more appropriate for resolving issues between creditors and debtors due to its focus on peaceful resolution that stresses deliberation and mutually advantageous solutions. This study employs empirical legal methodologies with a sociological juridical approach, together with qualitative tactics, to analyze data. The data was acquired via interviews conducted with police officers and fiduciary criminals who were implicated in multiple cases that took place in Gorontalo.The findings demonstrated the efficacy of the restorative justice strategy in mitigating conflict and expediting dispute settlement, circumventing the need for protracted and onerous legal proceedings. This strategy provides the debtor with the chance to rectify errors without being subjected to formal criminal penalties, while ensuring that the creditor receives the required recompense. However, the implementation of restorative justice encounters some challenges, particularly the limited comprehension of law enforcement personnel regarding this idea and the absence of comprehensive legislation governing the process of criminal mediation in cases involving financial crimes. Certain police officers remain unwilling to exercise the discretion granted to them due to concerns about breaching protocols or creating unfavorable perceptions within the community. In order to surmount these challenges, it is imperative to enhance the proficiency of the police force by providing more rigorous training and fostering better social integration. Additionally, it is crucial to review and amend the current rules, particularly Law No. 42 of 1999 pertaining to fiduciary security. This amendment should incorporate more explicit and thorough provisions pertaining to penal mediation as a viable alternative for settling fiduciary criminal cases. As regulation improves and law enforcement personnel have a better understanding, the implementation of restorative justice is anticipated to operate more efficiently, ensuring legal clarity and achieving a fairer outcome for all parties involved.
Co-Authors Abdul Madjid Ade Sathya Sanathana Ishwara Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ali, Muhammad Fadlan Ambarani Shelia, Putri Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Aristama Mega Jaya Aryo Putrawan Polamolo Asriadi Zainuddin Astuti Lauris Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Badu, Lisnawaty W. Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Churniawan, Erifendi Darmawati Darmawati Dhea Ifanda Mantali Dian Ekawaty Ismai Dian Ekawaty Ismail Dimas Rahmat Yusuf Dolot Alhasni Bakung Erifendi Churniawan Erman I. Rahim Fadhilah Tuljannah D. Ali Farida Abdullah Fathur Rahman Mustabir Fauzia Latief Fauzia Musdalifa Z. A. Nuna Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenny Haslizarni Fenty U. puluhulawa Gailea, Sitti Wahyuni Helmi Kaani I Nyoman NURJAYA Inayah Samir Isa, Muhammad Firmansyah Ishwara, Ade Sathya Sanathana Janwar Hippy Jaya, Aristama Mega Jufriyanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julisa Aprillia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Karim, Abdul Rahman Karlin Z. Mamu Laiya, Ramla Kati Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu Luftia Gunawan Moh. Efendi Pontoh Moh. Fahrul Dawali Moh. Samsul Usman Moh. Taufiq zulfikar Sarson Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Molou, Syafril Moh Nur S. Muh. Iksan Putra Kai Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhamad Zubair Siking Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Mutia H. Thalib Nawin Yusuf Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nur Amalia Katili Nur Khairia Podungge, Lini Lisa Nur M Kasim Nur M. Kasim Nur Meyske Anggraini Kakunsi Nur Mohamad Kasim Nurdiana Lestari Nurikah, Nurikah Nurini Aprilianda Nurul Fahirah Nurul Fazri Elfikri Nur’ ain tomayahu Nur’ Ain Tomayahu Nusa, Apriyanto Nuvazria Achir Patrisia Jihan S. Pido Rahman Pakaja Rahmat Teguh Santoso Gobel Rifki Rinaldi Ongi Riski Mohamad Rasjid Salwa Salsabilah Bahua Silvana Nur Rahmat Lukum Sintia Wello Siti Adira Yahya Putri Siti Nurlaila A. Imani Slamet Yusuf Hasan Sri Hardiyana Diu Sudarsono SUDARSONO Sukandi Maku Supriyadi A Arief Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiqurrohman, A.H. Asari Tiara Oktavia Namira Daud Titik Mokoagow Vifi Swarianata Waode Mustika Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yayan Ponui Yulia Ibrahim Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad