Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

10.379

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Penelitian Hukum De Jure JURNAL CENDEKIA HUKUM Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Collegium Studiosum Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Protection: Journal Of Land And Environmental Law Student Scientific Creativity Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences

Suwitno Yutye Imran

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Author-ID : 3387016

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

Penguatan Kapasitas Desa Biluhu Timur Melalui Penyuluhan Hukum Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Achir, Nuvazria; Imran, Suwitno
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 2 No. 1 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan Hukum Terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari perspektif Peraturan Perundang-undangan, Pendampingan Terhadap Masyarakat Dalam Penelusuran Potensi Desa dan Pendampingan terhadap masyarakat dan Aparat Desa dalam penyusunan rencana Pengelolaan Potensi Desa. Tujuannya adalah memberikan manfaat khususnya terhadap pengurus dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berlaku. Selain itu, memberikan manfaat dalam pengembangan kehidupan perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik, melalui penguatan tata kelola dan pemahaman pengurus terhadap pengelolaan baik secara administrasi maupun teknis BUMDes di Biluhu Timur, serta terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum, dengan menetapkan Biluhu Timur Sebagai Desa Binaan FH UNG. Hasil pelaksanaan kegiatan yakni terdapat masukan dalam hal kolaborasi dan pendampingan Perdes serta penyusunan AD/ART oleh Fakultas Hukum, tindak lanjut pelatihan aplikasi BUMDES serta masukan terkait data potensi yang dapat dikelola melalui Usaha BUMDes yaitu Pasar Ikan yang dibentuk melalui Perdes termasuk masukan terhadap litigasi bencana di desa dan Perdes Pencegahan Stunting. Pengelolaan Potensi Ikan menjadi salah satu usaha BUMDes dapat dilakukan dengan membentuk Perdes terlebih dahulu sehingga menjadi wadah Desa untuk melakukan usaha khususnya bidang ekspor ikan.

Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Badu, Lisnawaty Wadju; Imran, Suwitno Yutye
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 1 No. 1 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

AbstrakHasil yang ingin dicapai dari kegiatan KKS ini adalah (1) adanya peningkatan pemahaman pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa; (2) terbentuknya Peraturan Desa tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting sebagai dasar hukum bagi pemerintah Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato; (3) meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manawa sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk mencapai target Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam penurunan stunting di Kabupaten Pohuwato. Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan ini adalah pelatihan dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa Manawa tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting sebagai dasar hukum pemerintah desa, serta sosialisasi dan pelatihan untuk kader desa dan masyarakat dalam pencegahan dan penurunan stunting.Kata Kunci: Desa Bebas Stunting; Pendampingan; Peraturan Desa.

Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengedaran Obat Secara Illegal (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota) Aryo Putrawan Polamolo; Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa; Suwitno Yutye Imran
Student Scientific Creativity Journal Vol. 1 No. 4 (2023): Juli : Student Scientific Creativity Journal
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/sscj-amik.v1i4.1745

This study aims to find out and analyze the role of the police in tackling illegal drug trafficking and find out what obstacles the police face in dealing with illegal drug trafficking at the Gorontalo City Police, based on the title raised in this study, researchers see the weakness of Indonesia's defense From the invasion of things that endanger society, thousands of illegal drugs have been circulating throughout Indonesia. This study uses empirical methods. The data collection process examined by researchers in this study were primary data and secondary data. Data collection techniques that support and relate to this research are interviews, observation and literature studies..The results of this study indicate that the cause of people becoming perpetrators of illegal drug distribution is because they want to get rich quickly, perpetrators take advantage of the lack of public knowledge about illegal drugs and the correct distribution mechanism according to the rules. There are several factors that support perpetrators involved in illegal drug trafficking. , namely: Economic factors and environmental and social factors. Illegal drug distribution in Indonesia is regulated in Law no. 36 of 2009 concerning health. The free circulation of illegal drugs in Indonesia has turned out to be used by many elements to gain large profits. Some transactions also occur online. The opportunity to buy cheap drugs and sell them at high/profitable prices is the motive of several individuals who have been caught in illegal drug trafficking. This will not happen if people are educated about economics and law. This is a joint responsibility of the government, the community, BPOM and the Indonesian National Police.

Upaya Perlindungan terhadap Anak Korban Penganiayaan Sesama Anak Sekolah Patrisia Jihan S. Pido; Suwitno Y. Imran; Julisa Aprilia Kaluku
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i4.623

This research aims to discuss efforts to protect children who are victims of abuse by fellow school children. This research uses empirical legal methods and is based on phenomena and realities in the field, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the research show that the Gorontalo Regional Police's efforts to protect victims of abuse of fellow school children include providing security for perpetrators of abuse by the police when they receive information from the victim's parents or the school regarding allegations of child abuse in the school environment. The police followed up by sending officers to check and arrest the perpetrators; Carrying out examinations in a family atmosphere and fulfilling the victims' rights during the legal process; and Ensure that victims receive compensation, where a victim is entitled to compensation, as well as medical rehabilitation and recovery for the physical and psychological suffering they have experienced. In several cases of abuse, the perpetrator paid for the losses suffered by the victim, especially material compensation in the form of compensation payments due to the victim's physical, mental and psychological losses during the recovery and rehabilitation process. The perpetrator paid all the compensation suffered by the victim, using assets belonging to the perpetrator's family, especially hospital treatment costs.

Mengungkap Tindak Pidana Demi Kepentingan Keadilan Oleh Dibidang Inafis Polres Gorontalo Yayan Ponui; Suwitno Yutye Imran; Avelia Rahmah Y. Mantali
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i2.204

This research aims to find out what the position of Inafis is in uncovering criminal acts in the interests of justice and to find out what are the inhibiting factors for the Inafis unit in uncovering criminal acts in the interests of justice. This research uses empirical methods. The results of this research show that the position of the Inafis Unit has a crucial role in uncovering criminal acts in the interests of justice. The position of the inafis init includes the duties and functions of the inafis unit, the role of the inafis unit in uncovering criminal acts, the importance of justice in uncovering criminal acts, compliance with legal procedures: ensuring that all evidence collected is fair, valid and acceptable in court. Factors Inhibiting the implementation of the tasks of the Gorontalo Police Inafis Unit in Revealing Criminal Acts in the Interests of Justice which could hinder its performance and effectiveness. Where these factors are divided into 2 factors which include Internal Factors and External Factors.

Tindak Pidana Pembunuhan Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo Berdasarkan Analisis Kekuatan Autopsi Sebagai Alat Bukti Nur’ Ain Tomayahu; Suwitno Yutye Imran; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): September : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i3.491

Legislation regarding judicial examination procedures requires forensic experts, article 133 of the Criminal Procedure Code paragraph (1), explains that in the case of an investigator for the purposes of justice regarding a victim who has been injured, poisoned or died allegedly because of an incident which constitutes a criminal act, the judiciary has the authority to submit a request expert information. In medical experts, justice and other experts. Why do you need a forensic doctor? Because it is impossible for investigators, judges, prosecutors to know all the knowledge in the field of medicine which will later be used to deal with criminal cases related to the human body, for example: violence, murder, suicide. With this, the authorities will ask for help from a doctor as an expert witness, the doctor's testimony as an expert witness, the doctor's testimony is regulated by law. In handling murder cases, a forensic autopsy is needed which will provide clear information regarding criminal cases. Accordingly, a forensic autopsy will produce tools that can be used as evidence in deciding a case by a judge. With a forensic autopsy, the cause of a person's death will be known. Therefore, an autopsy is very much needed in the investigation of criminal acts of murder and during the trial process. This research aims to understand the process of proving the criminal act of murder in the Gorontalo District Court with case number 61/PID.B/2023/PN.GTO. and the use of autopsy evidence in the process of proving this research is analyzed normatively, namely research that analyzes the reciprocal relationship between legal facts and social facts which can be seen as independent variables and social facts as dependent variables. murder that was not accompanied by an autopsy.

Measuring the Role of the Police in Preventing Criminal Acts of Obscenity Ambarani Shelia, Putri; Ekawaty Ismail, Dian; Yutye Imran, Suwitno
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 1 FEBRUARY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v1i1.18351

This study aims to determine the police's efforts in tackling the crime of child abuse, and to find out the factors that hinder the police in handling cases of child abuse in the jurisdiction of the Bone Bolango Police. The type of research used is empirical research with a case approach. The results of the study show that the police's efforts to deal with criminal acts of child molestation are carried out through preventive and repressive efforts. Preventive efforts are anticipating sexual immorality by providing legal counseling, the negative effects of promiscuity among students, and carrying out raids or patrols to ensure a sense of security in society. Repressive efforts, namely by disclosing the occurrence of criminal acts of obscenity by conducting investigations,

Ius Constituendum on the Doctrine of Unlawful Nature in the Law on the Eradication of Corruption After the Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006 Nusa, Apriyanto; Zainuddin, Asriadi; Imran, Suwitno Yutye; Darmawati, Darmawati
JURNAL LEGALITAS Vol 17, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jelta.v17i2.27960

The unlawful teachings in the explanation of Article 2 paragraph (1) of the Law on the Eradication of Corruption have been considered by the Constitutional Court as a norm that is contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, and does not have binding legal force. This condition has legal implications for the meaning of unlawful elements in Article 2 paragraph (1) of the Law on the Eradication of Corruption, becoming vague (vague norm). The purpose of this study is to analyze the unlawful teachings in the Law on the Eradication of Corruption in Ius Constituendum. This research uses normative legal research, which formulates the aspired law (ius constituendum) on the meaning of the element against the law (wederrechtelijkeheid) in the Corruption Eradication Law after the Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006. The results of the discussion show that by assessing the basis of the Constitutional Court's legal considerations (ratio decidendi) Number 003/PUU-IV/2006. The cancellation of the explanation of Article 2 paragraph (1) of the Law on the Eradication of Corruption which adheres to the teachings of the nature of the act of violating formal and material laws, because it is considered that the concept of materiele wederechtelijk, which refers to unwritten law, is an uncertain measure. The unlawful element in Article 2 paragraph (1) of the Law on the Eradication of Corruption Crimes is still interpreted as against formiele wedderechtelijkeheid and against materiele wedderecjhtelijkeheid in its negative function. As for its positive function, it must be considered contrary to the principle of protection and fair legal certainty regulated in Article 28D of the 1945 Constitution.

KRITERIA PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PEMBELAAN DIRI AKIBAT TINDAKAN KRIMINAL YANG MENGANCAM NYAWA Laiya, Ramla Kati; Badu, Lisnawaty W.; Imran, Suwitno Y.
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/awge7a70

Pihak yang melakukan pembelaan diri akibat adanya tindakan pembegalan diatur dalam KUHP sehingga upaya pemberian restorative justice kepada pihak pembelaan diri diperlukan adanya kriteria yang jelas pada posisi penerima restorative justice yang melakukan pembelaan diri. Oleh sebab itu, dilakukan kajian tentang kriteria penerapan restorative justice terhadap pelaku pembelaan diri akibat tindakan kriminal yang mengancam nyawa. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan restorative justice terhadap pelaku pembelaan diri akibat tindakan kriminal yang mengancam nyawa harus memenuhi adanya kriteria yakni terpenuhinya unsur objektif dari tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh korban dari tindakan kriminalitas begal, terpenuhinya unsur subjektif perbuatan mengancam nyawa orang yang dilakukan oleh pelaku begal, serta pemberian restorative justice didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice

The Role of Islamic Law, Constitution, and Culture in Democracy in the UAE and Indonesia Taufiqurrohman, A.H. Asari; Muhtar, Mohamad Hidayat; Ahmad, Ahmad; Kasim, Nur Mohamad; Imran, Suwitno Yutye
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 24, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v24i1.33155

The study explores how Islamic law and local culture influence democracy in the United Arab Emirates (UAE) and Indonesia and how each country's constitution facilitates the implementation of democracy based on Islamic principles. In the context of the UAE, Islamic law (sharia) is the primary source of law, while in Indonesia, Pancasila and the 1945 Constitution establish a more inclusive and pluralist legal framework, enabling the practice of Islamic law in a context that respects religious freedom. The research employs juridical legal research with historical, comparative, and Islamic legal approaches and will be analyzed with descriptive-analytical methods. The results showed the role of Islamic law, constitution, and culture in shaping democracy in the UAE and Indonesia through public policies and laws that accommodate the wider community's interests. With its sharia law and authoritarian constitution, the UAE shows a democracy different from Indonesia, which implements an inclusive democracy based on Pancasila and the 1945 Constitution. Cultural factors also play a role, with the UAE influenced by the monarchy and ruling family loyalties, while Indonesia is influenced by ethnic and cultural diversity. Implementing Islamic democracy requires transforming power, inclusive dialogue, and balancing Islamic values and universal democracy. Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dan budaya lokal mempengaruhi demokrasi di Uni Emirat Arab (UEA) dan Indonesia serta bagaimana konstitusi masing-masing negara memfasilitasi penerapan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks UEA, hukum Islam (syariah) merupakan sumber hukum utama sedangkan di Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 membentuk kerangka hukum yang lebih inklusif dan pluralis. Hal ini memungkinkan penerapan hukum Islam dalam konteks yang menghormati kebebasan beragama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis dengan pendekatan sejarah, komparatif, dan hukum Islam yang dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Temuan penelitian menunjukkan peran hukum Islam, konstitusi, dan budaya dalam membentuk demokrasi di UEA dan Indonesia melalui kebijakan publik dan undang-undang yang mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. UEA dengan hukum syariah dan konstitusi otoriternya menunjukkan demokrasi yang berbeda dengan Indonesia yang menerapkan demokrasi inklusif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Faktor budaya juga berperan, UEA dipengaruhi oleh monarki dan kesetiaan keluarga penguasa sedangkan Indonesia dipengaruhi oleh keragaman etnis dan budaya. Penerapan demokrasi Islam memerlukan transformasi kekuasaan, dialog inklusif, dan keseimbangan nilai-nilai Islam dan demokrasi universal.

Co-Authors Abdul Madjid Abdullah, Farida Achir , Nuvazria Ade Sathya Sanathana Ishwara Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ali, Fadhilah Tuljannah D. Ali, Muhammad Fadlan Alim Aljufri, Syah Ambarani Shelia, Putri Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Aristama Mega Jaya Aryo Putrawan Polamolo Asriadi Zainuddin Astuti Lauris Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Badu, Lisnawaty W. Bahua, Salwa Salsabilah Bali, Sandi Pratama Putra Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Churniawan, Erifendi Churniawan, Erifendi Darmawati Darmawati Dhea Ifanda Mantali Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismai Dian Ekawaty Ismail Dolot Alhasni Bakung Erifendi Churniawan Erman I. Rahim Fathur Rahman Mustabir Fauzia Latief Fauzia Musdalifa Z. A. Nuna Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenny Haslizarni Fenty U. puluhulawa Gailea, Sitti Wahyuni H. Thalib, Mutia Helmi Kaani I Nyoman NURJAYA Isa, Muhammad Firmansyah Ishwara, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Ade Sathya Sanathana Janwar Hippy Jaya, Aristama Mega Jaya, Aristama Mega Jufriyanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julisa Aprillia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kakunsi, Nur Meyske Anggraini Karim, Abdul Rahman KASIM, NUR M. Laiya, Ramla Kati Lestari, Nurdiana Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu Luftia Gunawan Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahmah Y. Moh. Efendi Pontoh Moh. Fahrul Dawali Moh. Samsul Usman Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Molou, Syafril Moh Nur S. Muh. Iksan Putra Kai Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhamad Zubair Siking Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nur Amalia Katili Nur Khairia Podungge, Lini Lisa Nur M Kasim Nur Mohamad Kasim Nurikah, Nurikah Nurini Aprilianda Nurul Fahirah Nurul Fazri Elfikri Nur’ Ain Tomayahu Nusa, Apriyanto Nuvazria Achir Pakaja, Rahman Patrisia Jihan S. Pido Rahmat Teguh Santoso Gobel Rifki Rinaldi Ongi Riski Mohamad Rasjid Samir, Inayah Silvana Nur Rahmat Lukum Siti Adira Yahya Putri Siti Nurlaila A. Imani Sri Hardiyana Diu Sudarsono SUDARSONO Sukandi Maku Supriyadi A Arief Supriyadi A. Arief Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiqurrohman, A.H. Asari Tiara Oktavia Namira Daud Titik Mokoagow tomayahu, Nur’ ain Vifi Swarianata W Badu , Lisnawaty Waode Mustika Wello, Sintia Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yayan Ponui Yulia Ibrahim Yusuf Hasan, Slamet Yusuf, Dimas Rahmat Yusuf, Nawin Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad

Title

Found 85 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 85 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 85 Documents
Search