Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

14.335

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi JURNAL CENDEKIA HUKUM Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Law and Policy Transformation Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Collegium Studiosum Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Protection: Journal Of Land And Environmental Law Student Scientific Creativity Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Academia Open Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law Open Access DRIVERset Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Jurnal Penelitian Hukum De Jure Ganec Swara

Suwitno Yutye Imran

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Author-ID : 3387016

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 113 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

5 6 7 8 9

PROBLEMATIKA HUKUM ASAS LEX SPECIALIS Molou, Syafril Moh Nur S.; Ismail, Dian Ekawaty; Imran, Suwitno Yutye
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1091

This article aims to determine the problems of implementing article 44 paragraph (3) of the law on the elimination of domestic violence in criminal acts of domestic violence which result in the victim's death. This research uses normative legal research methods. If you look at the severity of criminal cases, what often happens are cases of domestic violence in which the victim dies. The crime of domestic violence actually has a special law that regulates criminal acts within the household locus, namely Law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. However, sometimes there are still similar cases which are decided by applying Article 338 of the Criminal Code (KUHP).

Dinamika Implementasi Sanksi Kode Etik dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Polda Gorontalo: Implikasi terhadap Profesionalisme Penegak Hukum Wello, Sintia; Imran, Suwitno Yutye; Achir , Nuvazria
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1124

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sanksi pelanggaran kode etik dalam kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan Polda Gorontalo dan implikasinya terhadap profesionalisme Polri. Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri menjadi masalah serius yang tidak hanya merusak integritas individu, tetapi juga mencoreng reputasi institusi kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menggali dinamika penerapan sanksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sanksi tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari pejabat Propam, anggota Polri, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang jelas mengenai penerapan sanksi, seperti mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat, dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), proses penegakan sanksi masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu, sumber daya, dan faktor internal yang mempengaruhi penerapan sanksi. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa faktor sosial, budaya, dan tekanan dari lingkungan internal Polri turut memengaruhi efektivitas implementasi sanksi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan sanksi yang tegas dan konsisten sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan kredibilitas Polri. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem pengawasan, penyuluhan rutin mengenai kode etik, serta penguatan kapasitas pengadilan kode etik untuk memastikan pelanggaran serupa dapat ditekan di masa depan.

Mitigasi Bencana dan Pengalokasiannya Pada Dana Desa Botumoito IMRAN, Suwitno Y; PULUHULAWA, Fenty U
Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Juni – September 2022)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/ahjpm.v1i2.336

Bencana banjir yang terjadi di Desa Botumoito Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo berakibat pada terendamnya rumah masyarakat dan terganggungnya akses jalan Trans Sulawesi. Akan tetapi penanganannya masih kurang maksimal. Hal ini diakibatkan salah satunya karena minimnya mitigasi bencana banjir. Permasalahan ini seharusnya melahirkan kebijakanyang seharusnya diambil oleh pemrintah desa setempat. Melalui pengabdian yang dilakukan dengan mmelibatkan pihak-pihak terkait dengan waktu serta sasaran yang jelas, maka hasil pengabdian menunjukan bahwa mitigasi bencana banjir merupakan salah satu hal yang penting dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir. Kendati pentingnya mitigasi bencana banjir namun masih kurang maksimal dilakukan, padahal salah satu priritas penggunaan dana desa adalah untuk mitigasi bencana. Salah satu hal yang mempengaruhi kurang maksimalnya mitigasi bencana banjir di desa Botumoito adalah minimnya dana desa yang dialokasikan untuk mitigasi banjir tersebut. Hal ini disebabkan karena dana desa lebih difokuskan pada penanganan pandemik Covid-19 sebagai bencana non-alam. Akan tetapi, terhadap pertanggungjawaban dana desa tersebut telah dilakukan sesuai dengan model publikasi yang ditetapkan oleh Permendesa Nomor 7 tahun 2021.

The Urgency of Regulation of the Ultra Qui Judicat Principle in Criminal Judgments Imran, Suwitno Yutye
Jambura Law Review VOLUME 3 NO. 2 jULY 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

There is a provision for the judge not to impose a sentence on the defendant if the act is not described carefully, clearly, and ultimately in the public prosecutor's indictment. However, in practice in the court, some judges deviate from the articles charged by the Public Prosecutor. Therefore, this article will analyze the urgency of regulating the ultra qui judicat principle in criminal case decisions. The analysis will be carried out using a normative legal research method using a case approach and data sources from laws and regulations, judges' decisions. The analysis results show that the concrete regulation of the ultra qui judicat principle in the form of legal norms in the Judicial Power Act will benefit judges in deciding cases. The Public Prosecutor's inaccuracy in preparing the indictment, especially the placement of the articles indicted, will be very detrimental to law enforcement and injure the judge's justice in deciding the case. On the other hand, if this principle is not regulated concretely in legal norms, it will open up space for many dissenting opinions on the judge's decision.

Legal Protection Bonda And Bulango Languange : In Reality And Prospect Nggilu, Novendri; Badu, Lisnawaty Wadju; Imran, Suwitno Yutye
Jambura Law Review VOLUME 3 NO. 1 JANUARY 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

72 years independent of Indonesia, the regulation of culture became a "fragmented norm" into various laws, then in 2017 Indonesia has a special law regulating the promotion of culture, as if it was an oasis in the midst of "extinction" the protection against extinct regional languages including Bonda and Bulango languages. This research is intended to examine the prospects of the policies that need to be taken by the Bone Bolango District Government in protecting and sustaining the Bonda and Bulango languages as a form of fulfillment Indonesia Constitution promises that are leerplicht. The scientific method used in this study is a type of normative research with a statute approach, case aproach and conseptual approach. The results showed that the reality of the protection of Bonda and Bulango Languages was far from the maximum word, it can be seen from the lack of documentation about the Bulango Language morphology and the condition of the use of Bulango language which only leaves one speaker, while Bonda Language is even a Bonda dictionary but its use is still limited to the Suwawa peoples only, with the condition of its speakers diminishing. The policy prospects that can be carried out by the local government in protecting and preserving the Bonda and Bulango languages include the establishment of a regional regulation on the protection and preservation of Bonda and Bulango as the basis for the Bone Bolango district Government which will regulate the obligations of educational institutions both formal and informal Primary and Secondary level in the protection and preservation of Bulango and Bonda languages, village government obligations, peoples obligations, and the role of the council of custom or duango lo lipu, including the source of the budget for the protection and preservation of Bonda and Bulango languages, and followed by technical policies others as a real form of preservation of the two languages.

Penyelesaian Pencurian di Indonesia (Sudut Pandang Undang-Undang Desa) Samir, Inayah; W Badu , Lisnawaty; Yutye Imran , Suwitno
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i1.186

Pencurian merupakan suatu jenis pelanggaran atau kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur sebagaimana telah diatur dalam bab XXII buku II kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tidak akan ada selesai dan terus akan timbul dimana saja dan kapan saja. Namun, terdapat sebuah fenomena hukum yang terjadi di masyarakat yang mana masih ditemukan ada kasus pencurian yang diselesaikan di tingkat desa yang dimana untuk kasus tersebut hanya diselesaikan secara musyawarah saja dan bukan melalui sebuah peradilan contohnya adalah terletak pada Desa Bendungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. Hal ini yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini bahwa bagaimana kewenangan desa untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian dalam perspektif undang-undang desa. Karena Tindak pidana pencurian adalah masalah yang serius dan perlu sebuah aturan hukum yang kuat dan tegas untuk menyelesaikannya.

Kedudukan Pasal 321 KUHperdata Tentang Alimentasi Anak Terhadap Orangtua (Studi Kasus Di Kota Gorontalo) Abdullah, Farida; H. Thalib, Mutia; Yutye Imran, Suwitno
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.369

Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kwajiban bagi anak untuk menjaga dan menafkahi orang tuanya ketika orang tua tersebut tidak mampu. Hal ini dikenal dengan kewajiban alimentasi. Akan tetapi, hal tersebut penting untuk ditelaah lebih lanjut terhadap praktek dan kedudukannya di Kota Gorontalo. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah kedudukan Pasal 321 KUHPerdata tentang alimentasi anak terhadap orangtua di Kota Gorontalo dan akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban alimentasi anak terhadap orangtua di Kota Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di kota Gorontalo dengan menggunakan proses wawancara dalam tekhnik pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pasal 321 KUHPerdata mempuntyai kedudukan berupa adanya hubungan hukum berupa kewajiban dari anak dalam menjaga dan menafkahi orang tuanya. Faktanya, ketentuan pasal tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya di Kota Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan tidak diberikannya nafkah kepada orang tua yang ditempatkan di Griya Lansia Jannati oleh anaknya. Sehingga pemenuhan hak-hak dari orang tua yang ditempatkan di Griya Lansia Jannati hanya dilakukan sepenuhnya oleh pengurus Griya Lansia Jannati. Adapun, Akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban alimentasi anak terhadap orangtua di Kota Gorontalo ialah adanya pelimpahan kewajiban dalam hal alimentasi yang seharunsya dilakukan oleh anak justru dibebankan kepada griya lansia jannati, orang tua rentan terhadap kondisi darurat yang tidak bisa terpantau seluruh aktifitasnya, serta adanya sanksi hukum yang dapat diterapkan pada anak yang tidak menjalankan kewajiban alimentasi terhadap orang tuanya

Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah Yusuf Hasan, Slamet; Almoravid Dungga, Weny; Yutye Imran, Suwitno
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.371

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian hokum empiris yang menggunakan data primer dan bersumber dari fakta lapangan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah di Kabupaten Gorontalo karena kurangnya respon dan transparansi informasi di masyarakat, mengakibatkan data dan administrasi tidak valid sehingga berakibat tumpang tindihnya hak kepemilikan (sertifikat ganda); Tanah tetap sedangkan penduduk bertambah. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat sehingga melahirkan suatu proses migrasi dan urbanisasi, sementara ketersediaan lahan jumlahnya tetap, dan menjadikan tanah sebagai komoditi ekonomi yang nilainya sangat tinggi pada setiap jengkalnya sehingga dipertahankan sedemikian rupa oleh masing-masing orang; Nilai ekonomis tinggi dan kemiskinan banyak. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan tanah, masyarakat miskin tentu menghadapi masalah ketimpangan struktur atas penguasaan dan kepemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan serta kepemilikan lahan pertanian yang digarap. Selain itu, terbatasnya akses terhadap tanah pun menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan, khususnya terbatasnya aset dan sumberdaya produktif yang bisa diakses masyarakat miskin akibat pembangunan infrastruktur dan sarana lainnya; Kesadaran masyarakat meningkat, dimana masyarakat mulai paham dan menyadari akan kebutuhan dan kepentingan pengurusan tanah yang mesti ditetapkan secara legal formal. Olehnya, masyarakat kemudian melakukan upaya apapun demi mempertahankan hak miliknya terutama berkaitan dengan masalah tanah untuk mendapatkan legal standing yang kuat, dengan menempuh penyelesaian baik secara kekeluargaan maupun melalui proses hukum di pengadilan. Olehnya, Badan Pertanahan kiranya melakukan pemetaan ulang dengan melaksanakan survei ke lokasi yang masih banyak tanah belum terdaftar untuk meminimalisir oknum dalam pembuatan sertifikat ganda tanah yang merugikan, dan masyarakat hendaknya berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah terhadap pendaftaran tanah, dengan memberikan informasi dan data yang jelas demi tertibnya administrasi di badan pertanahan.

Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Rugi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Lestari, Nurdiana; Almoravid Dungga, Weny; Yutye Imran, Suwitno
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.374

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara Yuridis Normatif Pemegang Hak atas Tanah terhadap Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Metode Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan penelitian melalui pendekatan Hukum Perundang-Undangan dimana pendekatan ini adalah riset pustaka atau biasa disebut library research, Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah penelitian yang digunakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian yurisprudensi yaitu dengan menganalisis Undang-Undang. Sehingga penelitian ini akan dikembangkan dengan inovasi yang memadukan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan temuan baru yang diteliti tanpa memerlukan riset lapangan. Hasil penelitian menyatakan Kajian Secara Yuridis Normatif terhadap ganti rugi dalam pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah Di prosedur pelaksanaan pengadaan tanah yang dimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 tahun 2012 bahwa Penilaian ganti kerugian dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan , nilai ganti rugi yang dinilai oleh penilai adalah nilai disaat pengumuman penetapan ganti rugi .lembaga pertanahan mengumpulkan penilaian yang telah ditetapkan untuk dilakukannya penilaian atas objek pengadaan tanah. Pemberian ganti rugi diberikan berdasarkan penilaian dari Musyawarah/Putusan Pengadilan Negeri/Putusan Mahkamah Agung. Setelah pemerian ganti kerugian penerima ganti kerugian wajib Sedangkan Perlindungan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, secara garis besar dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Terkait perlindungan hukum yang diberikan, maka secara umum Undang Undang Dasar 1945 telah memberi perlindungan terhadap hak-hak atas tanah.

Kedudukan Kebebasan Akademisi dalam Memberikan Keterangan Ahli pada Perkara Pidana Fathur Rahman Mustabir; Lisnawaty W. Badu; Suwitno Y. Imran
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.539

The research focuses on studying the Position of Academic Freedom by academics in providing expert testimony on criminal cases in Indonesia and clarifying the status of lecturers who act as experts. The research method used is normative research method. The emergence of cases of expert witnesses being sued by legal interested parties can undermine the principle of absolute competence of a judicial body. Where in 2018 Dr. Ir Basuki Wasis, M.Sc was sued in a civil lawsuit for expert testimony given in the Corruption Case of the Former Governor of Southeast Sulawesi Province. In the Petitum case number 47/Pdt.G/LH/2018/PN Cbi of the Cibinong District Court that the information given was an unlawful act. even though academics as experts have the second position of evidence regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Then a Lecturer who acts as an Expert Witness has Academic Freedom as regulated in article 8 paragraph (1) of Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education. The conclusion of the research results obtained is that academics as expert witnesses in Indonesia do not have a clear legal standing because the Criminal Procedure Code and Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education do not fully regulate the criteria and requirements for being an expert. Then the phrase "expert witness" is still being debated among academics because it is not specifically stipulated in the law. In contrast to the Netherlands, which determines and regulates expert witnesses specifically, both the criteria and the register of an expert in order to reinforce the position of an expert in the formal law of the Netherlands. However, legal protection for experts has been regulated in several laws and other regulations.

Co-Authors Abdul Madjid Abdullah, Farida Adam, Marlan Ade Sathya Sanathana Ishwara AH. Asari Taufiqurrohman Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Akbar Hidayatullah Daud Ali, Fadhilah Tuljannah D. Ali, Muhammad Fadlan Alim Aljufri, Syah Ambarani Shelia, Putri Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Arifuddin Djumarding Aristama Mega Jaya Aryo Putrawan Polamolo Asriadi Zainuddin Astuti Lauris Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Badu, Lisnawaty W. Bahua, Salwa Salsabilah Bali, Sandi Pratama Putra Chelsy Trisya Salsabilah Putri Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Churniawan, Erifendi Deni Andiansyah Dhea Ifanda Mantali Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismai Dian Ekawaty Ismail Djumarding, Arifuddin Dolot Alhasni Bakung Due, Faizal Erifendi Churniawan Erman I. Rahim Fadhlun Abdullah Fathur Rahman Mustabir Fauzia Latief Fauzia Musdalifa Z. A. Nuna Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenny Haslizarni Fenty U. Puluhulawa Fenty U. Puluhulawa Fenty U. puluhulawa Fenty U. Puluhulawa Fitran Amrain Gailea, Sitti Wahyuni H. Thalib, Mutia Helmi Kaani I Nyoman NURJAYA Ilham Faturrahman Mohamad Irlan Puluhulawa Isa, Muhammad Firmansyah Ishwara, Ade Sathya Sanathana Janwar Hippy Janwar Hippy Jaya, Aristama Mega Jufriyanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julisa Aprillia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kakunsi, Nur Meyske Anggraini Karim, Abdul Rahman KASIM, NUR M. Koriahningsih, Alfina Laiya, Ramla Kati Lestari, Nurdiana Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu Luftia Gunawan Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahmah Y. Matris Ijham Moh. Bayu Saputra Moh. Efendi Pontoh Moh. Fahrul Dawali Moh. Samsul Usman Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Molou, Syafril Moh Nur S. Muh. Iksan Putra Kai Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhamad Zubair Siking Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nur Amalia Katili Nur Khairia Podungge, Lini Lisa Nur M Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Septiani Datau Nurikah, Nurikah Nurini Aprilianda Nurmaya Kasim Nurmutia Sjafar Nurul Fahirah Nurul Fazri Elfikri Nurvazria Achir Nur’ Ain Tomayahu Nusa, Apriyanto Nuvazria Achir Pakaja, Rahman Pakaya, Putri Regina S Patrisia Jihan S. Pido Rahmat Teguh Santoso Gobel Raimun Diu Rifki Rinaldi Ongi Riski A. Thalib Riski Mohamad Rasjid Rosela Ismail Musa Sajjad Hussain Salsabila Malitza Laliyo Samir, Inayah Silvana Nur Rahmat Lukum Siti Adira Yahya Putri Siti Aisyah A. Manangin Siti Nurhaliza Nuwa Siti Nurlaila, Siti Sri Hardiyana Diu Srie Novita A. Gobel Sudarsono SUDARSONO Sukandi Maku Supriyadi A Arief Supriyadi A. Arief Tiara Oktavia Namira Daud Titik Mokoagow tomayahu, Nur’ ain Vifi Swarianata W Badu , Lisnawaty W. Yantu, Safrizal Waode Mustika Wello, Sintia Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yahya, Agung Prayuda Yayan Ponui Yulia Ibrahim Yusuf Hasan, Slamet Yusuf, Dimas Rahmat Yusuf, Nawin Zaldilah Mohamad Djali Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad Zein Samsia Ibrahim

Title

Found 113 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 113 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 113 Documents
Search