Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.379
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Penelitian Hukum De Jure JURNAL CENDEKIA HUKUM Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Collegium Studiosum Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Protection: Journal Of Land And Environmental Law Student Scientific Creativity Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences
Suwitno Yutye Imran
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah Yusuf Hasan, Slamet; Almoravid Dungga, Weny; Yutye Imran, Suwitno
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.371

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian hokum empiris yang menggunakan data primer dan bersumber dari fakta lapangan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah di Kabupaten Gorontalo karena kurangnya respon dan transparansi informasi di masyarakat, mengakibatkan data dan administrasi tidak valid sehingga berakibat tumpang tindihnya hak kepemilikan (sertifikat ganda); Tanah tetap sedangkan penduduk bertambah. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat sehingga melahirkan suatu proses migrasi dan urbanisasi, sementara ketersediaan lahan jumlahnya tetap, dan menjadikan tanah sebagai komoditi ekonomi yang nilainya sangat tinggi pada setiap jengkalnya sehingga dipertahankan sedemikian rupa oleh masing-masing orang; Nilai ekonomis tinggi dan kemiskinan banyak. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan tanah, masyarakat miskin tentu menghadapi masalah ketimpangan struktur atas penguasaan dan kepemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan serta kepemilikan lahan pertanian yang digarap. Selain itu, terbatasnya akses terhadap tanah pun menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan, khususnya terbatasnya aset dan sumberdaya produktif yang bisa diakses masyarakat miskin akibat pembangunan infrastruktur dan sarana lainnya; Kesadaran masyarakat meningkat, dimana masyarakat mulai paham dan menyadari akan kebutuhan dan kepentingan pengurusan tanah yang mesti ditetapkan secara legal formal. Olehnya, masyarakat kemudian melakukan upaya apapun demi mempertahankan hak miliknya terutama berkaitan dengan masalah tanah untuk mendapatkan legal standing yang kuat, dengan menempuh penyelesaian baik secara kekeluargaan maupun melalui proses hukum di pengadilan. Olehnya, Badan Pertanahan kiranya melakukan pemetaan ulang dengan melaksanakan survei ke lokasi yang masih banyak tanah belum terdaftar untuk meminimalisir oknum dalam pembuatan sertifikat ganda tanah yang merugikan, dan masyarakat hendaknya berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah terhadap pendaftaran tanah, dengan memberikan informasi dan data yang jelas demi tertibnya administrasi di badan pertanahan.
Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Rugi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Lestari, Nurdiana; Almoravid Dungga, Weny; Yutye Imran, Suwitno
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.374

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara Yuridis Normatif Pemegang Hak atas Tanah terhadap Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Metode Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan penelitian melalui pendekatan Hukum Perundang-Undangan dimana pendekatan ini adalah riset pustaka atau biasa disebut library research, Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah penelitian yang digunakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian yurisprudensi yaitu dengan menganalisis Undang-Undang. Sehingga penelitian ini akan dikembangkan dengan inovasi yang memadukan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan temuan baru yang diteliti tanpa memerlukan riset lapangan. Hasil penelitian menyatakan Kajian Secara Yuridis Normatif terhadap ganti rugi dalam pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah Di prosedur pelaksanaan pengadaan tanah yang dimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 tahun 2012 bahwa Penilaian ganti kerugian dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan , nilai ganti rugi yang dinilai oleh penilai adalah nilai disaat pengumuman penetapan ganti rugi .lembaga pertanahan mengumpulkan penilaian yang telah ditetapkan untuk dilakukannya penilaian atas objek pengadaan tanah. Pemberian ganti rugi diberikan berdasarkan penilaian dari Musyawarah/Putusan Pengadilan Negeri/Putusan Mahkamah Agung. Setelah pemerian ganti kerugian penerima ganti kerugian wajib Sedangkan Perlindungan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, secara garis besar dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Terkait perlindungan hukum yang diberikan, maka secara umum Undang Undang Dasar 1945 telah memberi perlindungan terhadap hak-hak atas tanah.
Kedudukan Kebebasan Akademisi dalam Memberikan Keterangan Ahli pada Perkara Pidana Fathur Rahman Mustabir; Lisnawaty W. Badu; Suwitno Y. Imran
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.539

Abstract

The research focuses on studying the Position of Academic Freedom by academics in providing expert testimony on criminal cases in Indonesia and clarifying the status of lecturers who act as experts. The research method used is normative research method. The emergence of cases of expert witnesses being sued by legal interested parties can undermine the principle of absolute competence of a judicial body. Where in 2018 Dr. Ir Basuki Wasis, M.Sc was sued in a civil lawsuit for expert testimony given in the Corruption Case of the Former Governor of Southeast Sulawesi Province. In the Petitum case number 47/Pdt.G/LH/2018/PN Cbi of the Cibinong District Court that the information given was an unlawful act. even though academics as experts have the second position of evidence regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Then a Lecturer who acts as an Expert Witness has Academic Freedom as regulated in article 8 paragraph (1) of Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education. The conclusion of the research results obtained is that academics as expert witnesses in Indonesia do not have a clear legal standing because the Criminal Procedure Code and Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education do not fully regulate the criteria and requirements for being an expert. Then the phrase "expert witness" is still being debated among academics because it is not specifically stipulated in the law. In contrast to the Netherlands, which determines and regulates expert witnesses specifically, both the criteria and the register of an expert in order to reinforce the position of an expert in the formal law of the Netherlands. However, legal protection for experts has been regulated in several laws and other regulations.
Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Fauzia S. Tuna; Nur Mohamad Kasim; Suwitno Yutye Imran
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.572

Abstract

This study aims to determine the guarantee of the consumer protection institution foundation for consumer rights to the forced recall of vehicles. The research method used is an empirical legal research method using a descriptive approach and qualitative analysis techniques. The results of this study show that YLKI's role in guaranteeing consumer rights regarding the case of the forced withdrawal of motorized vehicles by the leasing party includes providing awareness to the public and providing advocacy and legal consultation for consumers who experience losses. On the first point In order to increase consumer awareness, LKY consistently strives to carry out community-based activities so that more and more people can find out about the materials or messages being disseminated to increase understanding and awareness of consumer rights. While providing advocacy and legal consultations for consumers who have experienced losses as an effort to fight for the rights of consumers who have suffered losses from finance companies. The two roles mentioned above are a form of guarantee of legal protection for consumers who experience losses.
The Role of Islamic Law, Constitution, and Culture in Democracy in the UAE and Indonesia Taufiqurrohman, A.H. Asari; Muhtar, Mohamad Hidayat; Ahmad, Ahmad; Kasim, Nur Mohamad; Imran, Suwitno Yutye
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 24 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v24i1.33155

Abstract

 The study explores how Islamic law and local culture influence democracy in the United Arab Emirates (UAE) and Indonesia and how each country's constitution facilitates the implementation of democracy based on Islamic principles. In the context of the UAE, Islamic law (sharia) is the primary source of law, while in Indonesia, Pancasila and the 1945 Constitution establish a more inclusive and pluralist legal framework, enabling the practice of Islamic law in a context that respects religious freedom. The research employs juridical legal research with historical, comparative, and Islamic legal approaches and will be analyzed with descriptive-analytical methods. The results showed the role of Islamic law, constitution, and culture in shaping democracy in the UAE and Indonesia through public policies and laws that accommodate the wider community's interests. With its sharia law and authoritarian constitution, the UAE shows a democracy different from Indonesia, which implements an inclusive democracy based on Pancasila and the 1945 Constitution. Cultural factors also play a role, with the UAE influenced by the monarchy and ruling family loyalties, while Indonesia is influenced by ethnic and cultural diversity. Implementing Islamic democracy requires transforming power, inclusive dialogue, and balancing Islamic values and universal democracy. Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dan budaya lokal mempengaruhi demokrasi di Uni Emirat Arab (UEA) dan Indonesia serta bagaimana konstitusi masing-masing negara memfasilitasi penerapan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks UEA, hukum Islam (syariah) merupakan sumber hukum utama sedangkan di Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 membentuk kerangka hukum yang lebih inklusif dan pluralis. Hal ini memungkinkan penerapan hukum Islam dalam konteks yang menghormati kebebasan beragama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis dengan pendekatan sejarah, komparatif, dan hukum Islam yang  dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Temuan penelitian menunjukkan peran hukum Islam, konstitusi, dan budaya dalam membentuk demokrasi di UEA dan Indonesia melalui kebijakan publik dan undang-undang yang mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. UEA dengan hukum syariah dan konstitusi otoriternya menunjukkan demokrasi yang berbeda dengan Indonesia yang menerapkan demokrasi inklusif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Faktor budaya juga berperan, UEA dipengaruhi oleh monarki dan kesetiaan keluarga penguasa sedangkan Indonesia dipengaruhi oleh keragaman etnis dan budaya. Penerapan demokrasi Islam memerlukan transformasi kekuasaan, dialog inklusif, dan keseimbangan nilai-nilai Islam dan demokrasi universal.
KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN SATWA DILINDUNGI (STUDI PADA PUTUSAN PN GORONTALO NO. 72/PID.B/LH/2023/PN GTO Pakaja, Rahman; Imran, Suwitno Y; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/3j9d5q48

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pengangkutan satwa dilindungi di Indonesia, dengan studi khusus pada Putusan PN Gorontalo No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Sumber bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdakwa dalam kasus ini melakukan tindak pidana pengangkutan satwa dilindungi karena adanya perintah dari atasannya, hakim tidak mempertimbangkan pembelaan terdakwa berdasarkan Pasal 51 KUHP. Hakim berpendapat bahwa tidak ada hubungan kerja yang jelas antara terdakwa dan pemberi perintah yang bersifat kepegawaian negeri, sehingga Pasal 51 KUHP tidak dapat diterapkan. Namun, peneliti berpendapat bahwa seharusnya ada pertimbangan lebih mendalam terkait dengan motif tindakan terdakwa dan hubungan kerjanya dengan pemberi perintah untuk menciptakan keadilan yang lebih proporsional.
DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Wilayah Polsek Mananggu, Kabupaten Boalemo) Ali, Fadhilah Tuljannah D.; Imran, Suwitno Y; Mantali, Avelia Rahmah Y.
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/4s61tc18

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak psikologis terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, dengan studi kasus di wilayah Polsek Mananggu, Kabupaten Boalemo. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, buku, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual mengalami berbagai dampak psikologis yang signifikan, termasuk trauma mendalam, perubahan perilaku, gangguan kecemasan, dan masalah dalam berinteraksi sosial. Trauma yang dialami sering kali membuat anak-anak menjadi pribadi yang tertutup dan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penanganan yang tepat sangat diperlukan untuk membantu proses pemulihan anak-anak tersebut. Bentuk penanganan yang direkomendasikan meliputi pendampingan psikologis yang berkelanjutan, dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar, serta intervensi oleh profesional kesehatan mental. Selain itu, peran aktif pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual sangat penting. Upaya preventif seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah juga harus terus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Kerjasama dengan berbagai lembaga terkait, termasuk dinas pendidikan dan lembaga perlindungan anak, juga menjadi bagian penting dalam upaya ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak psikologis yang dialami anak korban pelecehan seksual serta pentingnya penanganan yang tepat untuk membantu mereka pulih dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.
SETTLEMENT OF FIDUCIARY CRIMES THROUGH RESTORATIVE JUSTICE APPROACH Yusuf, Nawin; Kasim, Nur M.; Imran, Suwitno Yutye
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/qngy5f90

Abstract

The objective of this study is to examine the use of the restorative justice strategy in dealing with cases involving the transfer of fiduciary objects at the Gorontalo Police Station. This strategy is deemed more appropriate for resolving issues between creditors and debtors due to its focus on peaceful resolution that stresses deliberation and mutually advantageous solutions. This study employs empirical legal methodologies with a sociological juridical approach, together with qualitative tactics, to analyze data. The data was acquired via interviews conducted with police officers and fiduciary criminals who were implicated in multiple cases that took place in Gorontalo.The findings demonstrated the efficacy of the restorative justice strategy in mitigating conflict and expediting dispute settlement, circumventing the need for protracted and onerous legal proceedings. This strategy provides the debtor with the chance to rectify errors without being subjected to formal criminal penalties, while ensuring that the creditor receives the required recompense. However, the implementation of restorative justice encounters some challenges, particularly the limited comprehension of law enforcement personnel regarding this idea and the absence of comprehensive legislation governing the process of criminal mediation in cases involving financial crimes. Certain police officers remain unwilling to exercise the discretion granted to them due to concerns about breaching protocols or creating unfavorable perceptions within the community. In order to surmount these challenges, it is imperative to enhance the proficiency of the police force by providing more rigorous training and fostering better social integration. Additionally, it is crucial to review and amend the current rules, particularly Law No. 42 of 1999 pertaining to fiduciary security. This amendment should incorporate more explicit and thorough provisions pertaining to penal mediation as a viable alternative for settling fiduciary criminal cases. As regulation improves and law enforcement personnel have a better understanding, the implementation of restorative justice is anticipated to operate more efficiently, ensuring legal clarity and achieving a fairer outcome for all parties involved.
PENGAWASAN TERHADAP GERAI PENJUALAN DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Yusuf, Dimas Rahmat; Imran, Suwitno Y.; Bakung, Dolot Alhasni
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 9 (2014): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/8s5cdv88

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan terhadap gerai penjualan dalam perspektif perlindungan konsumen. Dalam era perdagangan modern, konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan produk dan layanan, yang kadang kala berisiko terhadap keamanan dan kenyamanan konsumen. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dapat melindungi hak-hak konsumen, serta menilai efektivitas regulasi yang ada.Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis terhadap kebijakan perlindungan konsumen yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengawasan gerai penjualan, implementasinya di lapangan masih kurang optimal. Faktor-faktor seperti rendahnya pengawasan rutin, ketidaktahuan konsumen tentang hak-hak mereka, serta kurangnya penegakan hukum yang tegas turut menjadi hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat konsumen dalam meningkatkan pengawasan dan kesadaran akan perlindungan konsumen.
KEKUATAN DAN PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI AUTOPSI(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 61/PID.B/2023/PN.GTO) tomayahu, Nur’ ain; Imran, Suwitno yutye; Sarson, Moh. Taufiq zulfikar
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/6553tw61

Abstract

Pembuktian tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu elemen krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama terkait dengan penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, kurangnya pelaksanaan autopsi forensik dalam kasus kematian tidak wajar, seperti pada perkara nomor 61/Pid.B/2023/PN.GTO, menimbulkan tantangan dalam menentukan penyebab pasti kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan autopsi sebagai alat bukti dan proses pembuktiannya dalam tindak pidana pembunuhan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung oleh analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa autopsi forensik merupakan standar utama dalam pembuktian kematian yang tidak wajar karena memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk menentukan sebab, waktu, dan mekanisme kematian. Namun, dalam kasus ini, ketiadaan autopsi forensik mengurangi keutuhan pembuktian, meskipun visum et repertum digunakan sebagai alat bukti surat yang sah. Implikasinya, diperlukan penguatan regulasi dan infrastruktur untuk memastikan pelaksanaan autopsi dalam setiap kasus kematian mencurigakan guna mendukung proses hukum yang lebih adil dan terpercaya.
Co-Authors Abdul Madjid Abdullah, Farida Achir , Nuvazria Ade Sathya Sanathana Ishwara Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ali, Fadhilah Tuljannah D. Ali, Muhammad Fadlan Alim Aljufri, Syah Ambarani Shelia, Putri Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Aristama Mega Jaya Aryo Putrawan Polamolo Asriadi Zainuddin Astuti Lauris Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Badu, Lisnawaty W. Bahua, Salwa Salsabilah Bali, Sandi Pratama Putra Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Churniawan, Erifendi Churniawan, Erifendi Darmawati Darmawati Dhea Ifanda Mantali Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismai Dian Ekawaty Ismail Dolot Alhasni Bakung Erifendi Churniawan Erman I. Rahim Fathur Rahman Mustabir Fauzia Latief Fauzia Musdalifa Z. A. Nuna Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenny Haslizarni Fenty U. puluhulawa Gailea, Sitti Wahyuni H. Thalib, Mutia Helmi Kaani I Nyoman NURJAYA Isa, Muhammad Firmansyah Ishwara, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Ade Sathya Sanathana Janwar Hippy Jaya, Aristama Mega Jaya, Aristama Mega Jufriyanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julisa Aprillia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kakunsi, Nur Meyske Anggraini Karim, Abdul Rahman KASIM, NUR M. Laiya, Ramla Kati Lestari, Nurdiana Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu Luftia Gunawan Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahmah Y. Moh. Efendi Pontoh Moh. Fahrul Dawali Moh. Samsul Usman Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Molou, Syafril Moh Nur S. Muh. Iksan Putra Kai Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhamad Zubair Siking Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nur Amalia Katili Nur Khairia Podungge, Lini Lisa Nur M Kasim Nur Mohamad Kasim Nurikah, Nurikah Nurini Aprilianda Nurul Fahirah Nurul Fazri Elfikri Nur’ Ain Tomayahu Nusa, Apriyanto Nuvazria Achir Pakaja, Rahman Patrisia Jihan S. Pido Rahmat Teguh Santoso Gobel Rifki Rinaldi Ongi Riski Mohamad Rasjid Samir, Inayah Silvana Nur Rahmat Lukum Siti Adira Yahya Putri Siti Nurlaila A. Imani Sri Hardiyana Diu Sudarsono SUDARSONO Sukandi Maku Supriyadi A Arief Supriyadi A. Arief Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiqurrohman, A.H. Asari Tiara Oktavia Namira Daud Titik Mokoagow tomayahu, Nur’ ain Vifi Swarianata W Badu , Lisnawaty Waode Mustika Wello, Sintia Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yayan Ponui Yulia Ibrahim Yusuf Hasan, Slamet Yusuf, Dimas Rahmat Yusuf, Nawin Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad