p-Index From 2021 - 2026
14.335
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi JURNAL CENDEKIA HUKUM Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Law and Policy Transformation Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Collegium Studiosum Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Protection: Journal Of Land And Environmental Law Student Scientific Creativity Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Academia Open Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law Open Access DRIVERset Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Jurnal Penelitian Hukum De Jure Ganec Swara
Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Fauzia S. Tuna; Nur Mohamad Kasim; Suwitno Yutye Imran
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.572

Abstract

This study aims to determine the guarantee of the consumer protection institution foundation for consumer rights to the forced recall of vehicles. The research method used is an empirical legal research method using a descriptive approach and qualitative analysis techniques. The results of this study show that YLKI's role in guaranteeing consumer rights regarding the case of the forced withdrawal of motorized vehicles by the leasing party includes providing awareness to the public and providing advocacy and legal consultation for consumers who experience losses. On the first point In order to increase consumer awareness, LKY consistently strives to carry out community-based activities so that more and more people can find out about the materials or messages being disseminated to increase understanding and awareness of consumer rights. While providing advocacy and legal consultations for consumers who have experienced losses as an effort to fight for the rights of consumers who have suffered losses from finance companies. The two roles mentioned above are a form of guarantee of legal protection for consumers who experience losses.
The Role of Islamic Law, Constitution, and Culture in Democracy in the UAE and Indonesia Taufiqurrohman, A.H. Asari; Muhtar, Mohamad Hidayat; Ahmad, Ahmad; Kasim, Nur Mohamad; Imran, Suwitno Yutye
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 24 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v24i1.33155

Abstract

 The study explores how Islamic law and local culture influence democracy in the United Arab Emirates (UAE) and Indonesia and how each country's constitution facilitates the implementation of democracy based on Islamic principles. In the context of the UAE, Islamic law (sharia) is the primary source of law, while in Indonesia, Pancasila and the 1945 Constitution establish a more inclusive and pluralist legal framework, enabling the practice of Islamic law in a context that respects religious freedom. The research employs juridical legal research with historical, comparative, and Islamic legal approaches and will be analyzed with descriptive-analytical methods. The results showed the role of Islamic law, constitution, and culture in shaping democracy in the UAE and Indonesia through public policies and laws that accommodate the wider community's interests. With its sharia law and authoritarian constitution, the UAE shows a democracy different from Indonesia, which implements an inclusive democracy based on Pancasila and the 1945 Constitution. Cultural factors also play a role, with the UAE influenced by the monarchy and ruling family loyalties, while Indonesia is influenced by ethnic and cultural diversity. Implementing Islamic democracy requires transforming power, inclusive dialogue, and balancing Islamic values and universal democracy. Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dan budaya lokal mempengaruhi demokrasi di Uni Emirat Arab (UEA) dan Indonesia serta bagaimana konstitusi masing-masing negara memfasilitasi penerapan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks UEA, hukum Islam (syariah) merupakan sumber hukum utama sedangkan di Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 membentuk kerangka hukum yang lebih inklusif dan pluralis. Hal ini memungkinkan penerapan hukum Islam dalam konteks yang menghormati kebebasan beragama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis dengan pendekatan sejarah, komparatif, dan hukum Islam yang  dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Temuan penelitian menunjukkan peran hukum Islam, konstitusi, dan budaya dalam membentuk demokrasi di UEA dan Indonesia melalui kebijakan publik dan undang-undang yang mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. UEA dengan hukum syariah dan konstitusi otoriternya menunjukkan demokrasi yang berbeda dengan Indonesia yang menerapkan demokrasi inklusif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Faktor budaya juga berperan, UEA dipengaruhi oleh monarki dan kesetiaan keluarga penguasa sedangkan Indonesia dipengaruhi oleh keragaman etnis dan budaya. Penerapan demokrasi Islam memerlukan transformasi kekuasaan, dialog inklusif, dan keseimbangan nilai-nilai Islam dan demokrasi universal.
KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN SATWA DILINDUNGI (STUDI PADA PUTUSAN PN GORONTALO NO. 72/PID.B/LH/2023/PN GTO Pakaja, Rahman; Imran, Suwitno Y; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/3j9d5q48

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pengangkutan satwa dilindungi di Indonesia, dengan studi khusus pada Putusan PN Gorontalo No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Sumber bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdakwa dalam kasus ini melakukan tindak pidana pengangkutan satwa dilindungi karena adanya perintah dari atasannya, hakim tidak mempertimbangkan pembelaan terdakwa berdasarkan Pasal 51 KUHP. Hakim berpendapat bahwa tidak ada hubungan kerja yang jelas antara terdakwa dan pemberi perintah yang bersifat kepegawaian negeri, sehingga Pasal 51 KUHP tidak dapat diterapkan. Namun, peneliti berpendapat bahwa seharusnya ada pertimbangan lebih mendalam terkait dengan motif tindakan terdakwa dan hubungan kerjanya dengan pemberi perintah untuk menciptakan keadilan yang lebih proporsional.
DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Wilayah Polsek Mananggu, Kabupaten Boalemo) Ali, Fadhilah Tuljannah D.; Imran, Suwitno Y; Mantali, Avelia Rahmah Y.
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/4s61tc18

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak psikologis terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, dengan studi kasus di wilayah Polsek Mananggu, Kabupaten Boalemo. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, buku, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual mengalami berbagai dampak psikologis yang signifikan, termasuk trauma mendalam, perubahan perilaku, gangguan kecemasan, dan masalah dalam berinteraksi sosial. Trauma yang dialami sering kali membuat anak-anak menjadi pribadi yang tertutup dan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penanganan yang tepat sangat diperlukan untuk membantu proses pemulihan anak-anak tersebut. Bentuk penanganan yang direkomendasikan meliputi pendampingan psikologis yang berkelanjutan, dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar, serta intervensi oleh profesional kesehatan mental. Selain itu, peran aktif pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual sangat penting. Upaya preventif seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah juga harus terus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Kerjasama dengan berbagai lembaga terkait, termasuk dinas pendidikan dan lembaga perlindungan anak, juga menjadi bagian penting dalam upaya ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak psikologis yang dialami anak korban pelecehan seksual serta pentingnya penanganan yang tepat untuk membantu mereka pulih dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.
SETTLEMENT OF FIDUCIARY CRIMES THROUGH RESTORATIVE JUSTICE APPROACH Yusuf, Nawin; Kasim, Nur M.; Imran, Suwitno Yutye
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/qngy5f90

Abstract

The objective of this study is to examine the use of the restorative justice strategy in dealing with cases involving the transfer of fiduciary objects at the Gorontalo Police Station. This strategy is deemed more appropriate for resolving issues between creditors and debtors due to its focus on peaceful resolution that stresses deliberation and mutually advantageous solutions. This study employs empirical legal methodologies with a sociological juridical approach, together with qualitative tactics, to analyze data. The data was acquired via interviews conducted with police officers and fiduciary criminals who were implicated in multiple cases that took place in Gorontalo.The findings demonstrated the efficacy of the restorative justice strategy in mitigating conflict and expediting dispute settlement, circumventing the need for protracted and onerous legal proceedings. This strategy provides the debtor with the chance to rectify errors without being subjected to formal criminal penalties, while ensuring that the creditor receives the required recompense. However, the implementation of restorative justice encounters some challenges, particularly the limited comprehension of law enforcement personnel regarding this idea and the absence of comprehensive legislation governing the process of criminal mediation in cases involving financial crimes. Certain police officers remain unwilling to exercise the discretion granted to them due to concerns about breaching protocols or creating unfavorable perceptions within the community. In order to surmount these challenges, it is imperative to enhance the proficiency of the police force by providing more rigorous training and fostering better social integration. Additionally, it is crucial to review and amend the current rules, particularly Law No. 42 of 1999 pertaining to fiduciary security. This amendment should incorporate more explicit and thorough provisions pertaining to penal mediation as a viable alternative for settling fiduciary criminal cases. As regulation improves and law enforcement personnel have a better understanding, the implementation of restorative justice is anticipated to operate more efficiently, ensuring legal clarity and achieving a fairer outcome for all parties involved.
PENGAWASAN TERHADAP GERAI PENJUALAN DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Yusuf, Dimas Rahmat; Imran, Suwitno Y.; Bakung, Dolot Alhasni
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 9 (2014): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/8s5cdv88

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan terhadap gerai penjualan dalam perspektif perlindungan konsumen. Dalam era perdagangan modern, konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan produk dan layanan, yang kadang kala berisiko terhadap keamanan dan kenyamanan konsumen. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dapat melindungi hak-hak konsumen, serta menilai efektivitas regulasi yang ada.Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis terhadap kebijakan perlindungan konsumen yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengawasan gerai penjualan, implementasinya di lapangan masih kurang optimal. Faktor-faktor seperti rendahnya pengawasan rutin, ketidaktahuan konsumen tentang hak-hak mereka, serta kurangnya penegakan hukum yang tegas turut menjadi hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat konsumen dalam meningkatkan pengawasan dan kesadaran akan perlindungan konsumen.
KEKUATAN DAN PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI AUTOPSI(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 61/PID.B/2023/PN.GTO) tomayahu, Nur’ ain; Imran, Suwitno yutye; Sarson, Moh. Taufiq zulfikar
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/6553tw61

Abstract

Pembuktian tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu elemen krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama terkait dengan penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, kurangnya pelaksanaan autopsi forensik dalam kasus kematian tidak wajar, seperti pada perkara nomor 61/Pid.B/2023/PN.GTO, menimbulkan tantangan dalam menentukan penyebab pasti kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan autopsi sebagai alat bukti dan proses pembuktiannya dalam tindak pidana pembunuhan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung oleh analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa autopsi forensik merupakan standar utama dalam pembuktian kematian yang tidak wajar karena memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk menentukan sebab, waktu, dan mekanisme kematian. Namun, dalam kasus ini, ketiadaan autopsi forensik mengurangi keutuhan pembuktian, meskipun visum et repertum digunakan sebagai alat bukti surat yang sah. Implikasinya, diperlukan penguatan regulasi dan infrastruktur untuk memastikan pelaksanaan autopsi dalam setiap kasus kematian mencurigakan guna mendukung proses hukum yang lebih adil dan terpercaya.
MELINDUNGI GENERASI MENGUNGKAP KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DAN SOLUSI HOLISTIKNYA Kakunsi, Nur Meyske Anggraini; Imran, Suwitno Yutye; Kaluku, Julisa Aprilia
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sa7k9578

Abstract

Kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan merupakan permasalahan serius yang menghambat tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan di Gorontalo serta mengidentifikasi faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, menggabungkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan tenaga pendidik, serta data sekunder dari kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, sosial, dan seksual masih terjadi di lingkungan pendidikan, dengan dampak yang signifikan pada kesehatan mental, partisipasi sosial, dan prestasi belajar anak. Faktor penyebab kekerasan meliputi pengaruh internal seperti emosi yang tidak terkendali dan keinginan untuk ikut-ikutan, serta pengaruh eksternal seperti buruknya pengawasan keluarga, lingkungan pergaulan yang tidak kondusif, dan eksposur terhadap tayangan media yang tidak mendidik. Penanganan kasus memerlukan pendekatan hukum yang tegas, dikombinasikan dengan pendekatan persuasif seperti restorative justice untuk memberikan solusi yang lebih holistik. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan kekerasan di lingkungan pendidikan dapat diminimalkan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
POSKO HUKUM DESA: IKHTIAR PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN MASYARAKATAN DESA MOLOWAHU DALAM MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM Kaluku, Julisa Aprilia; Badu, Lisnawaty W; Imran, Suwitno Yutye; Nuvazria Achir; Supriyadi A. Arief; Hippy, Janwar
Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences
Publisher : Ahsan Mafaza Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Desa dengan adanya otonomi desa memberikan ruang yang luas dalam mengatur dan mengelola setiap kehidupan yang ada di desa secara mandiri, tanpa terkecuali dengan upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa atau masalah hukum yang terjadi didesa. Upaya pencegahan dan penyelesaian masalah di desa dapat dilakukan melalui pembentukan posko hukum desa. Tujuanya adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat desa baik dalam mencegah adanya masalah hukum maupun menyelesaiakn masalah hukum yang terjadi di desa. Selain itu, melalui program pembentukan POSKOHUMDES ini akan mengurangi penyelsaian masalah hukum pada lembaga penegak hukum. Dalam hal yang lainnya, diharapkan akan terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG. Hasil yang diharapkan dalam Posko Hukum Desa ini adalah suatu bentuk ikhtiar dalam pemberdayaan dan penguatan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum, sehingga kecil kemungkinan masyarakat akan berhadapan dengan masalah hukum dan dapat diselesaikan dengan win-win solution. Abstract: The existence of village autonomy provides a wide space in regulating and managing every life in the village independently, without exception with efforts to prevent and resolve disputes or legal problems that occur in the village. Efforts to prevent and solve problems in the village can be carried out through the establishment of a village law post. The goal is to increase the legal awareness of the village community both in preventing legal problems and solving legal problems that occur in the village. In addition, through the establishment of POSKOHUMDES program, it will reduce the resolution of legal problems in law enforcement agencies. In other cases, it is hoped that the partnership between the Village and Universities, especially the Faculty of Law, UNG. The expected results in this Village Law Post are a form of effort in empowering and strengthening the community in solving legal problems, so that it is unlikely that the community will be faced with legal problems and can be solved with a win-win solution.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENGHINAAN FISIK (BODY SHAMING) DI MEDIA SOSIAL Bali, Sandi Pratama Putra; Ismail, Dian Ekawati; Imran, Suwitno Yutye
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.320

Abstract

Perkembangan media sosial telah menghadirkan fenomena baru dalam interaksi masyarakat, salah satunya adalah penghinaan fisik atau body shaming. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada psikologis korban, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban pidana pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku body shaming di media sosial dengan menggunakan Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN Jakarta Barat sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang dianalisis meliputi KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta literatur dan putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan ketiadaan alasan pembenar atau pemaaf terbukti dalam perkara ini. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun serta biaya perkara Rp5.000. Putusan tersebut mencerminkan kombinasi antara sanksi represif dan rehabilitatif, sekaligus menunjukkan penerapan konsep strict liability dalam kasus body shaming. Penelitian ini menegaskan pentingnya respons hukum pidana Indonesia dalam menghadapi kejahatan di ruang digital yang berdampak langsung terhadap martabat manusia. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan norma hukum agar body shaming diakui secara eksplisit sebagai tindak pidana, sehingga perlindungan hukum terhadap korban dapat lebih optimal
Co-Authors Abdul Madjid Abdullah, Farida Adam, Marlan Ade Sathya Sanathana Ishwara AH. Asari Taufiqurrohman Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Akbar Hidayatullah Daud Ali, Fadhilah Tuljannah D. Ali, Muhammad Fadlan Alim Aljufri, Syah Ambarani Shelia, Putri Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Arifuddin Djumarding Aristama Mega Jaya Aryo Putrawan Polamolo Asriadi Zainuddin Astuti Lauris Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Badu, Lisnawaty W. Bahua, Salwa Salsabilah Bali, Sandi Pratama Putra Chelsy Trisya Salsabilah Putri Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Churniawan, Erifendi Deni Andiansyah Dhea Ifanda Mantali Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismai Dian Ekawaty Ismail Djumarding, Arifuddin Dolot Alhasni Bakung Due, Faizal Erifendi Churniawan Erman I. Rahim Fadhlun Abdullah Fathur Rahman Mustabir Fauzia Latief Fauzia Musdalifa Z. A. Nuna Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenny Haslizarni Fenty U. Puluhulawa Fenty U. Puluhulawa Fenty U. Puluhulawa Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Gailea, Sitti Wahyuni H. Thalib, Mutia Helmi Kaani I Nyoman NURJAYA Ilham Faturrahman Mohamad Irlan Puluhulawa Isa, Muhammad Firmansyah Ishwara, Ade Sathya Sanathana Janwar Hippy Janwar Hippy Jaya, Aristama Mega Jufriyanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julisa Aprillia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kakunsi, Nur Meyske Anggraini Karim, Abdul Rahman KASIM, NUR M. Koriahningsih, Alfina Laiya, Ramla Kati Lestari, Nurdiana Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu Luftia Gunawan Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahmah Y. Matris Ijham Moh. Bayu Saputra Moh. Efendi Pontoh Moh. Fahrul Dawali Moh. Samsul Usman Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Molou, Syafril Moh Nur S. Muh. Iksan Putra Kai Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhamad Zubair Siking Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nur Amalia Katili Nur Khairia Podungge, Lini Lisa Nur M Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Septiani Datau Nurikah, Nurikah Nurini Aprilianda Nurmaya Kasim Nurmutia Sjafar Nurul Fahirah Nurul Fazri Elfikri Nurvazria Achir Nur’ Ain Tomayahu Nusa, Apriyanto Nuvazria Achir Pakaja, Rahman Pakaya, Putri Regina S Patrisia Jihan S. Pido Rahmat Teguh Santoso Gobel Raimun Diu Rifki Rinaldi Ongi Riski A. Thalib Riski Mohamad Rasjid Rosela Ismail Musa Sajjad Hussain Salsabila Malitza Laliyo Samir, Inayah Silvana Nur Rahmat Lukum Siti Adira Yahya Putri Siti Aisyah A. Manangin Siti Nurhaliza Nuwa Siti Nurlaila, Siti Sri Hardiyana Diu Srie Novita A. Gobel Sudarsono SUDARSONO Sukandi Maku Supriyadi A Arief Supriyadi A. Arief Tiara Oktavia Namira Daud Titik Mokoagow tomayahu, Nur’ ain Vifi Swarianata W Badu , Lisnawaty W. Yantu, Safrizal Waode Mustika Wello, Sintia Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yahya, Agung Prayuda Yayan Ponui Yulia Ibrahim Yusuf Hasan, Slamet Yusuf, Dimas Rahmat Yusuf, Nawin Zaldilah Mohamad Djali Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad Zein Samsia Ibrahim