Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.815
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Penelitian Hukum De Jure JURNAL CENDEKIA HUKUM Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Collegium Studiosum Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Protection: Journal Of Land And Environmental Law Student Scientific Creativity Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences
Suwitno Yutye Imran
Faculty Of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PENGAWASAN TERHADAP GERAI PENJUALAN DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Dimas Rahmat Yusuf; Suwitno Y. Imran; Dolot Alhasni Bakung
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 9 (2014): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/8s5cdv88

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan terhadap gerai penjualan dalam perspektif perlindungan konsumen. Dalam era perdagangan modern, konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan produk dan layanan, yang kadang kala berisiko terhadap keamanan dan kenyamanan konsumen. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dapat melindungi hak-hak konsumen, serta menilai efektivitas regulasi yang ada.Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis terhadap kebijakan perlindungan konsumen yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengawasan gerai penjualan, implementasinya di lapangan masih kurang optimal. Faktor-faktor seperti rendahnya pengawasan rutin, ketidaktahuan konsumen tentang hak-hak mereka, serta kurangnya penegakan hukum yang tegas turut menjadi hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat konsumen dalam meningkatkan pengawasan dan kesadaran akan perlindungan konsumen.
KEKUATAN DAN PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI AUTOPSI(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 61/PID.B/2023/PN.GTO) Nur’ ain tomayahu; Suwitno yutye Imran; Moh. Taufiq zulfikar Sarson
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/6553tw61

Abstract

Pembuktian tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu elemen krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama terkait dengan penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, kurangnya pelaksanaan autopsi forensik dalam kasus kematian tidak wajar, seperti pada perkara nomor 61/Pid.B/2023/PN.GTO, menimbulkan tantangan dalam menentukan penyebab pasti kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan autopsi sebagai alat bukti dan proses pembuktiannya dalam tindak pidana pembunuhan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung oleh analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa autopsi forensik merupakan standar utama dalam pembuktian kematian yang tidak wajar karena memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk menentukan sebab, waktu, dan mekanisme kematian. Namun, dalam kasus ini, ketiadaan autopsi forensik mengurangi keutuhan pembuktian, meskipun visum et repertum digunakan sebagai alat bukti surat yang sah. Implikasinya, diperlukan penguatan regulasi dan infrastruktur untuk memastikan pelaksanaan autopsi dalam setiap kasus kematian mencurigakan guna mendukung proses hukum yang lebih adil dan terpercaya.
MELINDUNGI GENERASI MENGUNGKAP KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DAN SOLUSI HOLISTIKNYA Nur Meyske Anggraini Kakunsi; Suwitno Yutye Imran; Julisa Aprilia Kaluku
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sa7k9578

Abstract

Kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan merupakan permasalahan serius yang menghambat tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan di Gorontalo serta mengidentifikasi faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, menggabungkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan tenaga pendidik, serta data sekunder dari kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, sosial, dan seksual masih terjadi di lingkungan pendidikan, dengan dampak yang signifikan pada kesehatan mental, partisipasi sosial, dan prestasi belajar anak. Faktor penyebab kekerasan meliputi pengaruh internal seperti emosi yang tidak terkendali dan keinginan untuk ikut-ikutan, serta pengaruh eksternal seperti buruknya pengawasan keluarga, lingkungan pergaulan yang tidak kondusif, dan eksposur terhadap tayangan media yang tidak mendidik. Penanganan kasus memerlukan pendekatan hukum yang tegas, dikombinasikan dengan pendekatan persuasif seperti restorative justice untuk memberikan solusi yang lebih holistik. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan kekerasan di lingkungan pendidikan dapat diminimalkan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
Ius Constituendum on the Doctrine of Unlawful Nature in the Law on the Eradication of Corruption After the Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006 Nusa, Apriyanto; Zainuddin, Asriadi; Imran, Suwitno Yutye; Darmawati, Darmawati
Jurnal Legalitas Vol 17, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jelta.v17i2.27960

Abstract

The unlawful teachings in the explanation of Article 2 paragraph (1) of the Law on the Eradication of Corruption have been considered by the Constitutional Court as a norm that is contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, and does not have binding legal force. This condition has legal implications for the meaning of unlawful elements in Article 2 paragraph (1) of the Law on the Eradication of Corruption, becoming vague (vague norm). The purpose of this study is to analyze the unlawful teachings in the Law on the Eradication of Corruption in Ius Constituendum. This research uses normative legal research, which formulates the aspired law (ius constituendum) on the meaning of the element against the law (wederrechtelijkeheid) in the Corruption Eradication Law after the Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006. The results of the discussion show that by assessing the basis of the Constitutional Court's legal considerations (ratio decidendi) Number 003/PUU-IV/2006. The cancellation of the explanation of Article 2 paragraph (1) of the Law on the Eradication of Corruption which adheres to the teachings of the nature of the act of violating formal and material laws, because it is considered that the concept of materiele wederechtelijk, which refers to unwritten law, is an uncertain measure.  The unlawful element in Article 2 paragraph (1) of the Law on the Eradication of Corruption Crimes is still interpreted as against formiele wedderechtelijkeheid and against materiele wedderecjhtelijkeheid in its negative function. As for its positive function, it must be considered contrary to the principle of protection and fair legal certainty regulated in Article 28D of the 1945 Constitution.
POSKO HUKUM DESA: IKHTIAR PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN MASYARAKATAN DESA MOLOWAHU DALAM MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM Julisa Aprilia Kaluku; Lisnawaty W Badu; Suwitno Yutye Imran; Nuvazria Achir; Supriyadi A. Arief; Janwar Hippy
Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences
Publisher : Ahsan Mafaza Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Desa dengan adanya otonomi desa memberikan ruang yang luas dalam mengatur dan mengelola setiap kehidupan yang ada di desa secara mandiri, tanpa terkecuali dengan upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa atau masalah hukum yang terjadi didesa. Upaya pencegahan dan penyelesaian masalah di desa dapat dilakukan melalui pembentukan posko hukum desa. Tujuanya adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat desa baik dalam mencegah adanya masalah hukum maupun menyelesaiakn masalah hukum yang terjadi di desa. Selain itu, melalui program pembentukan POSKOHUMDES ini akan mengurangi penyelsaian masalah hukum pada lembaga penegak hukum. Dalam hal yang lainnya, diharapkan akan terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG. Hasil yang diharapkan dalam Posko Hukum Desa ini adalah suatu bentuk ikhtiar dalam pemberdayaan dan penguatan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum, sehingga kecil kemungkinan masyarakat akan berhadapan dengan masalah hukum dan dapat diselesaikan dengan win-win solution. Abstract: The existence of village autonomy provides a wide space in regulating and managing every life in the village independently, without exception with efforts to prevent and resolve disputes or legal problems that occur in the village. Efforts to prevent and solve problems in the village can be carried out through the establishment of a village law post. The goal is to increase the legal awareness of the village community both in preventing legal problems and solving legal problems that occur in the village. In addition, through the establishment of POSKOHUMDES program, it will reduce the resolution of legal problems in law enforcement agencies. In other cases, it is hoped that the partnership between the Village and Universities, especially the Faculty of Law, UNG. The expected results in this Village Law Post are a form of effort in empowering and strengthening the community in solving legal problems, so that it is unlikely that the community will be faced with legal problems and can be solved with a win-win solution.
KRITERIA PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PEMBELAAN DIRI AKIBAT TINDAKAN KRIMINAL YANG MENGANCAM NYAWA Laiya, Ramla Kati; Badu, Lisnawaty W.; Imran, Suwitno Y.
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/awge7a70

Abstract

Pihak yang melakukan pembelaan diri akibat adanya tindakan pembegalan diatur dalam KUHP sehingga upaya pemberian restorative justice kepada pihak pembelaan diri diperlukan adanya kriteria yang jelas pada posisi penerima restorative justice yang melakukan pembelaan diri. Oleh sebab itu, dilakukan kajian tentang kriteria penerapan  restorative justice terhadap pelaku pembelaan diri akibat tindakan kriminal yang mengancam nyawa. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan  restorative justice terhadap pelaku pembelaan diri akibat tindakan kriminal yang mengancam nyawa harus memenuhi adanya kriteria yakni terpenuhinya unsur objektif dari tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh korban dari tindakan kriminalitas begal, terpenuhinya unsur subjektif perbuatan mengancam nyawa orang yang dilakukan oleh pelaku begal, serta pemberian restorative justice didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice
The Role of Islamic Law, Constitution, and Culture in Democracy in the UAE and Indonesia Taufiqurrohman, A.H. Asari; Muhtar, Mohamad Hidayat; Ahmad, Ahmad; Kasim, Nur Mohamad; Imran, Suwitno Yutye
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 24, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v24i1.33155

Abstract

 The study explores how Islamic law and local culture influence democracy in the United Arab Emirates (UAE) and Indonesia and how each country's constitution facilitates the implementation of democracy based on Islamic principles. In the context of the UAE, Islamic law (sharia) is the primary source of law, while in Indonesia, Pancasila and the 1945 Constitution establish a more inclusive and pluralist legal framework, enabling the practice of Islamic law in a context that respects religious freedom. The research employs juridical legal research with historical, comparative, and Islamic legal approaches and will be analyzed with descriptive-analytical methods. The results showed the role of Islamic law, constitution, and culture in shaping democracy in the UAE and Indonesia through public policies and laws that accommodate the wider community's interests. With its sharia law and authoritarian constitution, the UAE shows a democracy different from Indonesia, which implements an inclusive democracy based on Pancasila and the 1945 Constitution. Cultural factors also play a role, with the UAE influenced by the monarchy and ruling family loyalties, while Indonesia is influenced by ethnic and cultural diversity. Implementing Islamic democracy requires transforming power, inclusive dialogue, and balancing Islamic values and universal democracy. Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dan budaya lokal mempengaruhi demokrasi di Uni Emirat Arab (UEA) dan Indonesia serta bagaimana konstitusi masing-masing negara memfasilitasi penerapan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks UEA, hukum Islam (syariah) merupakan sumber hukum utama sedangkan di Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 membentuk kerangka hukum yang lebih inklusif dan pluralis. Hal ini memungkinkan penerapan hukum Islam dalam konteks yang menghormati kebebasan beragama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis dengan pendekatan sejarah, komparatif, dan hukum Islam yang  dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Temuan penelitian menunjukkan peran hukum Islam, konstitusi, dan budaya dalam membentuk demokrasi di UEA dan Indonesia melalui kebijakan publik dan undang-undang yang mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. UEA dengan hukum syariah dan konstitusi otoriternya menunjukkan demokrasi yang berbeda dengan Indonesia yang menerapkan demokrasi inklusif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Faktor budaya juga berperan, UEA dipengaruhi oleh monarki dan kesetiaan keluarga penguasa sedangkan Indonesia dipengaruhi oleh keragaman etnis dan budaya. Penerapan demokrasi Islam memerlukan transformasi kekuasaan, dialog inklusif, dan keseimbangan nilai-nilai Islam dan demokrasi universal.
MODAHA KAMBUNGU: PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DESA BUNUYO TERHADAP PENYEBARAN HOAX SEBAGAI TINDAK PIDANA MENJELANG PILKADA SERENTAK 2024 Imran, Suwitno Y.; Hippy, Janwar
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 6 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, November 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/w476h102

Abstract

The negative impact of the spread of hoaxes in the face of general elections, including the regional head elections in Pohuwato Regency in 2024, is important to guard against the spread of false news so that horizontal conflicts do not occur between communities while creating a healthy democratic climate. Therefore, a series of service activities were carried out in solving the problem by setting a location in Bunuyo Village as one of the villages that will hold Pilkada in Pohuwato Regency. The community service activities were carried out in the form of zone mapping on the vulnerability of hoax distribution, legal counseling on the forms and dangers of hoax distribution, and Digital Literacy training as well as the formation of community groups that anticipate the spread of hoaxes. The final result of the implementation of this service is the knowledge of the potential of village areas that are vulnerable to the spread of hoaxes. thus, counseling efforts and digital literacy training are carried out, leading to the existence of community groups formed with the task of anticipating and counteracting hoax problems ahead of the Pilkada in order to create a conducive area and safe Pilkada.
Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Kota Gorontalo Karim, Abdul Rahman; Ismail, Dian Ekawaty; Imran, Suwitno Y.
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 3 (2022): November - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.865 KB) | DOI: 10.62379/jishs.v1i3.702

Abstract

The increasing number of motorized vehicles every year which is not matched by road facilities and human negligence often results in traffic accidents. A traffic accident where the perpetrator is irresponsible, by leaving the victim alone without stopping the vehicle, and not providing assistance is called a hit and run. The crime of hit and run is a problem that needs to be addressed because it is an immoral act and harms other people. This study aims to find out and analyze what are the factors that cause a lot of hit-and-runs in Gorontalo City and the efforts of the police in enforcing the law against the perpetrators of hit-and-run crimes in Gorontalo City. The type of research used is empirical juridical. This research is descriptive in nature. The location of this research is the police who have the authority to enforce the law against hit-and-run crimes, namely the Gorontalo City Police Traffic Unit Accident Unit. There are 2 factors causing hit-and-run crimes in the City Region of Gorontalo City, namely individual / personal factors caused by the negligence of the vehicle driver accompanied by a lack of legal awareness of the person himself. Furthermore, situational factors/conditions due to quiet road conditions, not many witnesses, so that it is possible for the perpetrators to escape from their responsibilities and forced circumstances which can threaten the safety of the perpetrators from the tantrums of the masses and the condition of the driver who is powerless to provide assistance.
Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana Penipuan Online Ali, Muhammad Fadlan; Imran, Suwitno Y.; Swarianata, Vifi
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 5 (2023): Maret - April
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v1i5.821

Abstract

Abstract The purpose of this research is 1) To determine and analyze the accountability for criminals of online fraud and criminal of conventional fraud which set in the Code of Criminal Law 2) To determine and analyze the juridical consequences of Article 28 paragraph (1 ) of the Code of Information and Electronic Transactions Article 378 of the Code of Penal, as well as providing insight into the crime of online fraud that uses the internet as the main medium. The result of study is the Article 378 of the Code of Criminal Law concerning criminal fraud can not be used to punish the online fraud criminals, there are obstacles in the way to punish the criminal sanctions on criminals such as limitation of the proof which limited by the Code of Criminal Procedure (Criminal Code) and jurisdiction. Given the shortcomings in the Criminal Code, Article 28 paragraph (1) juncto Article 45 paragraph (2) of Law No. 8 of 2011 on information and electronic transactions can be used to charge the criminals to take account for his actions in the case of criminal fraud online, because Article 28 paragraph (1) of the Act ITE is Lex Specialis of Article 378 which is Lex Generalis. Juridical consequences of using Article 28 paragraph (1) Code of Information and Electronic Transactions against Article 378 of the Code of Criminal Law on online fraud is both of article in a two code laws that override and exclude each other.
Co-Authors Abdul Madjid Ade Sathya Sanathana Ishwara Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ali, Muhammad Fadlan Ambarani Shelia, Putri Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Aristama Mega Jaya Aryo Putrawan Polamolo Asriadi Zainuddin Astuti Lauris Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Badu, Lisnawaty W. Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Churniawan, Erifendi Darmawati Darmawati Dhea Ifanda Mantali Dian Ekawaty Ismai Dian Ekawaty Ismail Dimas Rahmat Yusuf Dolot Alhasni Bakung Erifendi Churniawan Erman I. Rahim Fadhilah Tuljannah D. Ali Farida Abdullah Fathur Rahman Mustabir Fauzia Latief Fauzia Musdalifa Z. A. Nuna Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenny Haslizarni Fenty U. puluhulawa Gailea, Sitti Wahyuni Helmi Kaani I Nyoman NURJAYA Inayah Samir Isa, Muhammad Firmansyah Ishwara, Ade Sathya Sanathana Janwar Hippy Jaya, Aristama Mega Jufriyanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julisa Aprillia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Karim, Abdul Rahman Karlin Z. Mamu Laiya, Ramla Kati Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu Luftia Gunawan Moh. Efendi Pontoh Moh. Fahrul Dawali Moh. Samsul Usman Moh. Taufiq zulfikar Sarson Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Molou, Syafril Moh Nur S. Muh. Iksan Putra Kai Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhamad Zubair Siking Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Mutia H. Thalib Nawin Yusuf Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nur Amalia Katili Nur Khairia Podungge, Lini Lisa Nur M Kasim Nur M. Kasim Nur Meyske Anggraini Kakunsi Nur Mohamad Kasim Nurdiana Lestari Nurikah, Nurikah Nurini Aprilianda Nurul Fahirah Nurul Fazri Elfikri Nur’ ain tomayahu Nur’ Ain Tomayahu Nusa, Apriyanto Nuvazria Achir Patrisia Jihan S. Pido Rahman Pakaja Rahmat Teguh Santoso Gobel Rifki Rinaldi Ongi Riski Mohamad Rasjid Salwa Salsabilah Bahua Silvana Nur Rahmat Lukum Sintia Wello Siti Adira Yahya Putri Siti Nurlaila A. Imani Slamet Yusuf Hasan Sri Hardiyana Diu Sudarsono SUDARSONO Sukandi Maku Supriyadi A Arief Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiqurrohman, A.H. Asari Tiara Oktavia Namira Daud Titik Mokoagow Vifi Swarianata Waode Mustika Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yayan Ponui Yulia Ibrahim Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad